Ditemukan 4603 data
Urut Berdasarkan
Register : 29-07-2020 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 10-03-2021
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pbm Tanggal 28 Januari 2021 — Penggugat:
1.Jul Chaidir S
2.Hariani
Tergugat:
1.Albertus Hendra
2.PT. BANK PAN INDONESIA Tbk Panin Bank Jakarta Qq PT BANK PAN INDONESIA CABANG PALEMBANG CQ PT BANK PAN INDONESIA CABANG PRABUMULIHatau Bank Panin Cq PT
3.Rifki Baday SH MKn
4.PT. BANK PAN INDONESIA, Tbk (Bank Panin)
Turut Tergugat:
1.PT. KERETA API INDONESIA
2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Prabumulih
3.Fernando Siahaan
4.PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
180 — 66
1.Jul Chaidir S
2.Hariani
Tergugat:
1.Albertus Hendra
2.PT. BANK PAN INDONESIA Tbk Panin Bank Jakarta Qq PT BANK PAN INDONESIA CABANG PALEMBANG CQ PT BANK PAN INDONESIA CABANG PRABUMULIHatau Bank Panin Cq PT
3.Rifki Baday SH MKn
4.PT. BANK PAN INDONESIA, Tbk (Bank Panin)
Turut Tergugat:
1.PT. KERETA API INDONESIA
2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Prabumulih
3.Fernando Siahaan
4.PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
180 — 66
Fotokopi dari Asli Formulir Permohonan Pinjaman pada tanggal 21 Maret2019, dengan mama Pemohonn Jul Chaidir S selanjutnya diberi tanda BuktiT.7.1;10.Fotokopi dari Asli Tanda Terima uang oleh Nasabah Jul Chaidir Ssejumlah Uang Rp.1.200.000.000, (satu milyar dua ratus juta rupiah)tertanggal 01 April 2019 selanjutnya diberi tanda Bukti T.Il7.2;11.Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Pelunasan Hutang Nomor075/EXT/PAL/IV/19 tertanggal Palembang 01 April 2019 selanjutnya diberitanda Bukti T.Il8.1;12.Fotokopi
Putus : 25-02-2013 — Upload : 17-06-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 206 PK/Pdt.Sus/2012 Tanggal 25 Februari 2013 — I. NANCY LUCIA RUMNGEVUR, dk. II. SYUKUR PURWATAN, dkk., III. SOERYADI, dkk. terhadap PT. GRAHA PERMATA PROPERINDO dan WIDYAWATI
185 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
185 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dan mengabaikan Memori Kasasi PemohonKasasi), hanya melakukan copy paste terhadap Memori Kasasi Pemohon Kasasi saja,padahal jelas dalam sidang pembuktian, seluruh dalildalil Pemohonn Kasasi (yangdi copy paste kembali) ke dalam Memori Kasasinya tidak dapat dipertahankan dalamsidang pembuktian perkara No. 10/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.
Putus : 20-04-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 780 K/Pdt/2016 Tanggal 20 April 2017 — H. GAZALI
VS
Drs. M. SULTAN SALIM alias MUHAMMAD SULTAN SALIM, DKK
90 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan Kasasi dari Pemohonn Kasasi: MuhammadSultan Salim tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi/ Pelawan untuk membayar biayaperkara dalam Tingkat Kasasi ini sebesar Rp500.000, 00 (limaratus ribu rupiah);D.
Putus : 20-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 473/B/PK/PJK/2016 Tanggal 20 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS P.T. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA,
69 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali(semula Terbanding) pada saat pemeriksaan dan keberatan baik penelitiandokumen maupun konfirmasi PIB dan lawan transaksi.Bahwa perincian tersebut juga tidak didukung dengan bukti yang kuat yangdibuktikan dengan tidak adanya bukti dan penjelasan terkait dengan alasanHalaman 75 dari 83 halaman Putusan Nomor 473 B/PK/PJK/2016 time difference dan pembulatan sehingga Majelis Hakim pun dalamputusannya tetap mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) atas dua bantahan Pemohonn
Register : 25-06-2013 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 P/HUM/2013 Tanggal 19 Desember 2013 — FERI SETIAWAN SAMAD., SH., MH VS MENTERI HUKUM DAN HAM RI;
127 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
127 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
., waspadai kasus pailit Telkomsel ini, maka sayaburuburu mempersiapkan satu peraturan baru, yaitu yang sayaterbitkan di Januari 2013, yang menganulir semua peraturanyang sudah ada sebelumnya, sehingga hanya Pemohon pailityang ditolak itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohonn,soyBahwa, untuk memberikan gambaran utuh tentang kepailitan PT.Telkomsel, maka berikut ini diuraikan secara singkat proseskepailitan yang dialami oleh PT.
Putus : 20-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 434 /B/PK/PJK/2015 Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. ADI SATRIA ABADI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
39 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atau dengankata lain, sengketa dalam Putusan Mahkamah Agungtersebut adalah serupa dengan Pemohon PeninjauanKembali.Bahwa Pemohonn Peninjauan Kembali memohon kepadaMahkamah Agung yang mulia untuk mempertimbangkanuntuk memperlakukan perlakuan hukum pajak yang samaatas perkara a quo dengan Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung Nomor: 124/B/PK/PJK/2007, dimanaberdasarkan Undang Undang Dasar Republik Indonesia1945 (UUD 45) telah diatur mengenai masalah perlakuanyang sama dimuka hukum (equalitiy before
Register : 05-06-2015 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 419 B/PK/PJK/2015 Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. ADI SATRIA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
36 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pemohonn Peninjauan Kembali memohon kepada MahkamahAgung yang mulia untuk mempertimbangkan untuk memperlakukanHalaman 60 dari 93 halaman.
Putus : 22-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 491 B/PK/PJK/2015 Tanggal 22 September 2015 — PT. ADI SATRIA ABADI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
37 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pemohonn Peninjauan Kembali memohon kepadaMahkamah Agung yang mulia untuk mempertimbangkan untukmemperlakukan perlakuan hukum pajak yang sama atas perkara aquo dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah AgungNomor: 124/B/PK/PJK/2007, dimana berdasarkan UndangUndangDasar Republik Indonesia 1945 (UUD 45) telah diatur mengenaimasalah perlakuan yang sama dimuka hukum (equalitiy before thelaw), sebagaimana yang tertera didalam Pasal 28D yang berbunyi:"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
Putus : 20-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 416 B/PK/PJK/2015 Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. ADI SATRIA ABADI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
35 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atau dengan kata lain, sengketa dalam PutusanMahkamah Agung tersebut adalah serupa dengan PemohonPeninjauan Kembali.Bahwa Pemohonn Peninjauan Kembali memohon' kepadaMahkamah Agung yang mulia untuk mempertimbangkan untukmemperlakukan perlakuan hukum pajak yang sama atas perkara aquo dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah AgungNomor: 124/B/PK/PJK/2007, dimana berdasarkan UndangUndangDasar Republik Indonesia 1945 (UUD 45) telah diatur mengenaimasalah perlakuan yang sama dimuka hukum (equalitiy before
Putus : 02-02-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 934 K/PID.SUS/2015 Tanggal 2 Februari 2016 — Ilham Gani,M.Pd Bin Imbran Gani
75 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian kerugian negara yangtimbul dalam proyek tersebut bukan akibat dari perouatan PemohonKasasi/Terdakwa;Bahwa Oleh kerena kerugian negara yang timbul dalam proyektersebut bukan karena akibat perbuatan dari Pemohonn Kasasi/Terdakwa,maka unsur ke 4 dari dakwaan subsidair tersebut tidak terpenuhi, dengandemikian Pemohonn Kasasi/Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaansubsidair tersebut;Bahwa Judex Facti dalam memeprtimbangkan hal tersebut kurangmemberikan pertimbangan hukum, yang maka kekeliruan
Putus : 22-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 492 B/PK/PJK/2015 Tanggal 22 September 2015 — PT. ADI SATRIA ABADI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
29 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pemohonn Peninjauan Kembali memohon kepadaMahkamah Agung Yang Mulia untuk mempertimbangkan untukmemperlakukan perlakuan hukum pajak yang sama atasperkara a quo dengan Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung Nomor 124/B/PK/PJK/2007, dimanaberdasarkan UndangUndang Dasar Republik Indonesia 1945(UUD '45) telah diatur mengenai masalah perlakuan yangsama dimuka hukum (equalitiy before the law), sebagaimanayang tertera didalam Pasal 28D yang berbunyi:Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,perlindungan
Register : 14-10-2019 — Putus : 08-11-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 221/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst Tanggal 8 Nopember 2019 — Pemohon:
ANI MARYANI mewakili tiga ratus dua puluh satu orang
Termohon:
PT. DADA INDONESIA
376 — 446
ANI MARYANI mewakili tiga ratus dua puluh satu orang
Termohon:
PT. DADA INDONESIA
376 — 446
bersifat final, dan disisi lainPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memilikikewenangan untuk menentukan sikap terhadap utang yang belum bersifat finaltersebut, maka dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatandari Termohon PKPU tentang kewenangan mengadili secara mutlak dariPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah berdasar hukumdan olehnya itu dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka MajelisHakim berpendapat bahwa Pemohonn
Putus : 19-12-2007 — Upload : 27-12-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 02P/KPUD/2007 Tanggal 19 Desember 2007 — H. M. Amin Syam; Prof. Dr. Mansyur Ramly; Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sulawesi Selatan
347 — 396 — Berkekuatan Hukum Tetap
347 — 396 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hasil resmi dari penghitungan tersebut sepertiterurai dalam tabel berikut ini:Tabel 3: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di empatKabupaten/Kota yang dipersoalkan hasilnya oleh PemohonN Jumlah Nama Pasangan Calon Makas Tana JumlahUrut Gowa Bonesar Toraja1 2 3 4 5 6 8H. M. AMIN SYAM1. DAN 145.587 46.880 33.827 255.801 482.095PROF. Dr. H. MANSYURRAMLYH. ABD. AZIZ QAHHAR 130.517 25.803 9.247 54.957 220.5242.
Putus : 01-12-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1994 K/Pid/2011 Tanggal 1 Desember 2011 — Zakaria Als Jack Bin Nuriman dkk
65 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
PemohonKasasi uraikan di atas, karena putusan perkara a quo tanpa disertai denganpertimbangan hukum yang cukup (Onvoldoende Gemotiveerd) hingga didalam putusan perkara a quo, pertimbangan Judex Facti terhadap PemohonKasasi telah memenuhi semua unsur yang ada di dalam dakwaan KeduaPrimair yaitu Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yangseyogianya apabila Judex Facti melaksanakan hukum acara dengan baikdengan mempertimbangkan alatalat bukti yang sah sebagaimana diaturdalam pasalpasal KUHAP yang telah Pemohonn
Putus : 26-07-2017 — Upload : 30-08-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 6/Pra Pid/2017/PN Lbp Tanggal 26 Juli 2017 — 1. AYU HERIYANI, Lahir di Desa Pon, Tanggal 28-01-1997, Perempuan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, beralamat di Dsn V Desa Pon, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
2. RIZKY ARDIAN, Lahir di Tebing Tinggi, Tanggal 14-06-1996, Laki-laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, beralamat di Jl. D. Singkarak Lk III Desa Padang Merbau, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara;
3. NURUL NURJANAH, Lahir di Firdaus Estate, Tanggal 08-05-1998, Perempuan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, beralamat di Dsn V Desa Pon, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
4. AGUS SUDARTOYO, Lahir di Penggalangan, Tanggal 14-08-1989, Laki- laki, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Agama Islam, beralamat di Dsn II Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
5. MHD. EKO WARDANA, Lahir di Tebing Tinggi, Tanggal 12-11-1990, Laki-laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, beralamat di BTN Griya Bulian Permai Blok D No. 26 Lk. III Kelurahan Pinang MancungTinggi Provinsi Sumatera Utara;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya KARLISTON HORAS SITOMPUL,SH,HARAFUDDIN SIHOMBING,SH, FIFI WIJAYA,SE,SH dan FRANSISCO NAINGGOLAN,SH, MH, Para Advokat /Penasehat Hukum dari âÂÂLaw Office KARLISTON HORAS SITOMPUL,SH & ASSOCIATESâ beralamat di Jalan Ir.H Juanda No.65 Medan,selaku Kuasa Hukum dari MHD.EKO WARDANA,dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2017,selanjutnya disebut sebagai : Pemohon;
M E L A W A N
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA, beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 60 Tanjung Morawa Provinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : KOMBES POL ERY SUSANTO, SH / KABIDKUM POLDA SUMUT AKBP DADI PURBA, SH/KASUBBID BANKUM POLDA SUMUT, AKBP Drs. SOEPRIATMONO P SH., MH., MSi. / ADVOKAT MADYA 1 BIDKUM POLDA SUMUT,KOMPOL RAMLES NAPITUPULU, SH / KAUR HAM BIDKUM POLDA SUMUT, KOMPOL SYAIFUL BAHRI, SH / ADVOKAT MUDA 1 BIDKUM POLDA SUMUT,AKP MILA MUFIDA, SH / PAUR LUHKUM BIDKUM POLDA SUMUT,berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS tertanggal 17 Juli 2017 berdomisili hukum di Kantor Bidang Hukum Polda Sumatera Utara di JalanSisingamangaraja KM 10,5 No.60 Medan, selanjutnya disebut sebagai : Termohon;
375 — 108
375 — 108
TENTANG PENANGKAPANBahwa sesuai pasal 17 KUHAP Perintah Penangkapan dilakukan terhadapseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan buktipermulaan yang cukup;Bahwa oleh karena Pemohonn dalam keadaan tertangkap tangan melakukanpermainan judi tersebut maka sesuai Pasal 18 Ayat (2) KUHAP tidak perludengan surat Perintah Penangkapan, namun ketika melakukan Penangkapankepada para Pemohon dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan dan suratperintah tugas sebagaiman diuraikan tersebut
Register : 21-06-2012 — Putus : 08-10-2012 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN PADANG Nomor 15/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG Tanggal 8 Oktober 2012 — NAZARUDDIN S.Sos Pgl. NAZAR
56 — 18
56 — 18
2009;Bahwa setahu saksi setelah ada pemeriksaan dariBadan Pemeriksa keuangan, ada diantara kelompokmasyarakat yang telah mengajukan proposal yangtelah disetujui Bupati , tapi ada diantara nya yangtidak ada menerima bantuan sosial tersebut;81e Bahwa tugas kepala bagian keuangan menganalisakelengkapan persyaratan proposal yang diajukan dankalau sudah lengkap saksi menyuruh bendaharamencairkannya;e =Bahwa saksi hanya meneliti kelengkapan administrasisaja dan tidak mencek apakah pemohon proposaladalah pemohonn
Putus : 27-11-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 99/ PID.SUS/ 2013/PN. TIPIKOR.SMG. Tanggal 27 Nopember 2013 — SRIYATUN, SE Binti SUHARSO KISMO WIJOYO (Alm)
308 — 185
308 — 185
dan Keputusan GubernurJawa Tengah No. 503/63/2006 tanggal 27 Juli 2006 dengan modal dasar Rp.50.000.000.000, terdiri dari 51 % Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan 49 %Pemerintah Daerak Kabupaten Sragen;Bahwa Terdakwa sebagai Pegawai di Sub Seksi Kredit PD BPR BKKKarangmalang cabang Tangen pada waktu antara tahun 2009 sampai tahun2001, telah melakukan proses kredit dengan cara kredit fiktif dan kredittopengan (kredit dengan cara mendompleng dan menaikkan plafon kredit oranglain tanpa sepengetahuan pemohonn
Putus : 27-11-2013 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 27 Nopember 2013 — SRIYATUN, SE binti SUHARSO KISMO WIJOYO
218 — 92
218 — 92
2006dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 503/63/2006 tanggal 27 Juli2006 dengan modal dasar Rp. 50.000.000.000, terdiri dari 51 %Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan 49 % Pemerintah DaerakKabupaten Sragen;Bahwa Terdakwa sebagai Pegawai di Sub Seksi Kredit PD BPR BKKKarangmalang cabang Tangen pada waktu antara tahun 2009 sampaitahun 2001, telah melakukan proses kredit dengan cara kredit fiktif dankredit topengan (kredit dengan cara mendompleng dan menaikkanplafon kredit orang lain tanpa sepengetahuan pemohonn
Register : 21-06-2012 — Putus : 30-07-2012 — Upload : 30-12-2015
Putusan PN PADANG Nomor 15/Pid/TPK/2012/PN.PDG Tanggal 30 Juli 2012 — NAZARUDIN S.Sos
122 — 15
122 — 15
;e Bahwa setahu saksi setelah ad a pemeriksaan dariBadan Pemeriksa keuangan ,ada diantara kelompokmasyarakat yang telah mengajukan proposal yangtelah disetujui Bupati ,tapi ada diantara nya yangtidak ada menerima bantuan sosial tersebut;e Bahwa tugas kepala bagian keuangan menganalisakelengkapan persyaratan proposal yang diajukan35dan kalau) sudah lengkap saksi menyuruhbendahara mencairkannya; Bahwa saksi hanya meneliti kelengkapanadministrasi saja dan tidak mencek apakahpemohon proposal adalah pemohonn
Putus : 04-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 376/B/PK/PJK/2015 Tanggal 4 Agustus 2015 —
151 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
151 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 376/B/PK/PJK/2015PSAK Nomor 55, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa secarateknis tidak terdapat perbedaan antara kebijakan akuntansi dengankebijakan fiskal mengenai selisih kurs karena laba atau ruginya akantetap samaI.1.3.2.6 Bahwa Pemohonn Peninjauan Kembali memohon kepada MahkamahAgung yang mulia untuk mempertimbangkan untuk memperlakukanperlakuan hukum pajak yang sama atas perkara a quo dengan PutusanPK Mahkamah Agung Nomor 121/B/PK/PJK/2011, dimana berdasarkanUndangUndang Dasar