Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 04-12-2009 — Putus : 03-03-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 20/G/2009/PTUN-BKL. Tanggal 3 Maret 2010 — SYAFLENEDI, ST.M.T melawan BUPATI REJANG LEBONG
101 — 37
101 — 37
pidana, namun kata kataantara lain dalam penjelasan pasal tersebut dapat diartikanbahwa pasal ini membuka pintu terhadap tindak pidanakejahatan yang berhubungan dengan jabatan yang tidaktermaksud dalam pasal pasal KUHPtersebut ; Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan hukumterkait dengan pasal pasal diatas selanjutnya MajelisHakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan faktafakta hukum ~yyang terjadi dipersidangan sebagaimanaberikut : Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 22-10-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 58/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
FITRIA NINGSIH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
54 — 49
FITRIA NINGSIH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
54 — 49
menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 08-07-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 30-K/PM.I-05/AD/VII/2019 Tanggal 3 Oktober 2019 — Oditur:
Faustinus Lamere, S.H.
Terdakwa:
Bambang Budi Santoso
49 — 27
Faustinus Lamere, S.H.
Terdakwa:
Bambang Budi Santoso
49 — 27
Putusan Nomor 30K/PM.1I05/AD/VII/201930.Bahwa Terdakwa tidak berani melapor ke Polisi tentanguang palsu yang dimilikinya karena setatusnya dalamkeadaan disersi dari satuan.31.Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2019 sekirapukul 14.00 Wib dikamar Kost yang Terdakwa sewadidatangi oleh Tim Buser Polres Ketapang sebanyakkurang lebih 6 (enam) orang bersama dengan orang sipilyang tidak dikenal Terdakwa langsung melakukanpenggeledahan terhadap kamar dan diri Terdakwa,dalam penggeledahan tersebut ditemukan
Register : 30-09-2019 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 33/G/2019/PTUN.ABN Tanggal 5 Maret 2020 — Penggugat:
JONES BOBILANGO A.Md
Tergugat:
BUPATI HALMAHERA UTARA
139 — 98
JONES BOBILANGO A.Md
Tergugat:
BUPATI HALMAHERA UTARA
139 — 98
DASAR DAN ALASAN GUGATAN;Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipilpada satuan Organisasi/Unit Kerja Dinas Kaluatan dan PerikananKabupaten Halmahera Utara sejak tanggal 30 Desember 2006berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor:813.3/498/PD/2006, tanggal 30 Desember 2006, denganpangkat/golongan Il/a;Bahwa setelah itu Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang kemudian berdasarkan
Register : 28-11-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 20-02-2020
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019 Tanggal 20 Februari 2020 —
361 — 666
361 — 666
Menurut Pasal 89Ayat (1) KUHAP bahwa apabila suatu peristiwa pidanadilakukan secara bersamasama oleh orangorang sipilyang tunduk pada lingkungan Peradilan Umum dengananggota TNI yang tunduk pada Peradilan Militer, dalamtindak pidana seperti itu terdapat koneksi antar orang sipildan anggota TNI.
Register : 10-10-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 11-02-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 58/G/2019/PTUN.SMD Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
CORNELIUS BERNARD ROBERT
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
210 — 306
CORNELIUS BERNARD ROBERT
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
210 — 306
1974, begituHalaman 36 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMDpula diatur dalam Pasal 23 ayat (5) Undangundang No. 43Tahun 1999 serta Undangundang No. 5 Tahun 2014 danPeraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017;Bahwa surat Kepala BKN tersebut ditindaklanjutidengan diterbitkannya Keputusan Bersama Menteri DalamNegeri No. 182/6597/SJ, Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi No. 15 tahun 2018 danKepala Badan Kepegawaian Negara No. 153 KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Register : 21-10-2014 — Putus : 15-01-2015 — Upload : 21-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 464 K/TUN/2014 Tanggal 15 Januari 2015 — MENTERI PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN RI VS Prof. Dr. Ir. MUSLIM SALAM., M.Ec;
74 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam kaitan ini, Rektor tidakmenaati ketentuan peraturan perundangundangan,Pasal 23 Ayat 1, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang mengaturkewenangan dalam pemanggilan dan pemeriksaanterhadap Penggugat;pelanggaran terhadap Azas Akuntabilitas, sebagaimanadiatur dalam Pasal 4 Huruf i, UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik.
Dalam kaitan ini, Dekantidak menaati ketentuan peraturan perundangundangan,Pasal 23 Ayat 1, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang mengaturkewenangan dalam pemanggilan dan pemeriksaanterhadap Penggugat;pelanggaran terhadap Azas Yuridikitas, AzasAzasHukum Administrasi Negara. Azas ini menyatakan bahwasetiap tindakan pejabat administrasi negara tidak bolehmelanggar hukum.
Putus : 30-04-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2264 K/Pdt/2012 Tanggal 30 April 2013 — LIM KWANG YAUW, DKK >< MARIA MAGDALENA ANDRIATI HARTONO, DKK
140 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
140 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan mendapatkan keterangan yang/dan menegaskan ketidakbenaranakta perkawinan dengan diperolehnya keterangan bahwa sebagaimana hasilpemeriksaan Kantor Catatan Sipil DuisoburgHomberg adalah benarbenarpalsu malah ditambahi dengan embelembel Petugas Pegawai Catatan Sipilyang menandatanganinya, yaitu Bapak Marsman pada tahun 1987 telahmemasuki usiapensiun dan tidak lagi membuat dan menandatangani akta diKantor Catatan Sipil (bukti P7);Bahwa ternyata bahwa pembuat akta tersebut, yaitu Bapak Marsman padatahun
Register : 25-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 60/G/2019/PTUN.MTR Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
SUBHAN, S.Sos.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
127 — 68
SUBHAN, S.Sos.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
127 — 68
Bahwa kebijakan nasional terkaitdengan pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipilyang telan dihukum pidana penjara karena melakukan tindakpidana korupsi sebagai tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tersebut,tertuang dalam:a.
Putus : 15-10-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 752 K/Pid/2014 Tanggal 15 Oktober 2014 — TAâÂÂAMIN SYAFII AHMAD alias CUT MIN bin CUT AHMAD AMIN
59 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
rumah saya lihat Yusmadi bin Yusuf danistrinya dan ada 2 (dua) orang sipil dan ada 2 (dua) anggota ResersePolsek Langsa kota menunggu saya dan begitu sampai oleh anggotapolisi mengatakan bahwa dirinya diperintah untuk menjemput saya/orang yang di duga melakukan pencemaran nama baik terhadapYusmadi bin Yusuf.Saat itu saya katakan saya belum menerima panggilan yang kedua,sementara penggilan yang pertama saya sudah melapor sama WakaPolsek tidak bisa datang, namun saat itu saya lihat 2 (dua) orang Sipilyang
Register : 03-08-2012 — Putus : 04-03-2013 — Upload : 23-09-2013
Putusan PA GORONTALO Nomor 368/Pdt.G/2012/PA.Gtlo Tanggal 4 Maret 2013 — PEMOHON lawan TERMOHON
417 — 406
417 — 406
Padahal Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang harus mempunyai izin untuk menceraikan Termohon sebagaiistrinya, sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan PemerintahNomor 45 tahun 1990.Bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat buktiDaftar Gaji, dimana surat tersebut dipertanyakan keabsahannyamengingat Daftar Gaji tersebut tidak dikeluarkan melalui instansiyang berkompeten sehingga dikhawatirkan ada rekayasa atasjumlah
Register : 29-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 63/G/2019/PTUN.MTR Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
H. M. NASIR B, Sos.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
273 — 227
H. M. NASIR B, Sos.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
273 — 227
Bahwa terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat,didasarkan atas adanya usulan dari Sekretaris Daerah KabupatenLombok Timur selaku Pejabat Yang Berwenang (PyB) sesuai NotaDinas Nomor:800/1777/ KPSDM/2019, tanggal 26 April 2019,Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilanyang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan;9.2.
Register : 11-02-2016 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 41-k/PM II-08/AD/II/2016 Tanggal 26 April 2016 — Serda Dwi Hermawan cs 1org
117 — 60
117 — 60
Aat dan 6 (enam) orang sipilyang tidak Saksikenal sudah berada di Room, sesampainya di sana Saksi dan yang lainnya dudukduduk danberkaraokean.3. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Saksi diajak oleh Sdr. Geger ke kamar mandi, dikamar mandi oleh Sadr.Geger Saksi ditawarkan untuk menghisap shabushabu.
Putus : 12-10-2011 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN SINGKEL Nomor 56/Pid.B/2011/PN-SKL Tanggal 12 Oktober 2011 — JAMINUDDIN BERUTU BIN JAKFAR BERUTU Dkk.
198 — 35
198 — 35
H.Sairun S.Ag Bin Budi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berstatus Guru yang seharusnya menjadi contoh teladan bagi masyarakatdan anakanak didiknya.Halaman 55 dari 59 HalamanMengingat akan ketentuan Pasal 160 Kitab Undangundang Hukum Pidana(KUHP) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 56 KUHP jo Pasal 170 ayat (1)KUHP, Pasal 191 KUHAP dan Ketentuan Peraturan PerUndangUndangan yangberkaitan dengan perkara ini.MENGADILI.1 Menyatakan Terdakwa I.
Putus : 22-11-2013 — Upload : 18-12-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 33/PID.SUS/2013/PN.KPG Tanggal 22 Nopember 2013 — YASINTA ABUK, S.Ag.
84 — 50
84 — 50
Selain itu, Terdakwa adalah pegawai negeri sipilyang bekerja sebagai Guru Sekolah Dasar dengan jabatan sebagai Kepala Sekolah SDKLafaikfera berdasarkan keputusan Bupati Belu Nomor BKD.820/24/KEP/2007 tanggal 17Nopember 2007 dan juga sebagai Penanggungjawab Tim Managemen BOS di SDKLafaikfera.
Register : 29-01-2019 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 13-K/PMT-II/AD/I /2019 Tanggal 13 Februari 2019 — Puji Santoso, S.I.P., Letkol Kav
517 — 122
517 — 122
Bahwa Saksi11 merupakan anggota LembagaSwadaya Masyarakat PMIl (Pergerakan MahasiswaIslam Indonesia) yang berdiri sejak tahun 1960 danbergerak dibidang sosial keagamaan sertakemasyarakatan seperti membantu pendampinganterhadap masyarakat kurang mampu = gunamendapatkan kesejahteraan baik dalam masalahhukum, keagamaan maupun halrial lainnya sertamengkritisi kebijakankebijakan pemerintah dan sipilyang tidak berpinak kepada masyarakat.3.
Register : 21-03-2011 — Putus : 22-06-2011 — Upload : 19-08-2011
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 17-K/PM.I-05/AD/III/2010 Tanggal 22 Juni 2011 — Serka Mustapa
45 — 49
45 — 49
Ridwan/orang sipilyang beralamat di Gang Angket Tanjung Hilir Kec.Pontianak Timur dengan harga Rp. 1.700.000, (satujuta tujuh ratus ribu rupiah) per gram. 1 (satu) gramshabu shabu Saksi bagi menjadi 6 (enam) paket dandijual dengan harga berpariasi antara Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah), Rp. 400.000, (empat ratusribu) rupiah), Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah)dan Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) dan kadangkadang keuntunganSaksi pakai sendiri.Bahwa Terdakwa
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 103/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 21 Juni 2017 — SUPARTINI, S.IP vs BUPATI DOMPU
76 — 31
76 — 31
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupaKeputusan Bupati Dompu Nomor: 814.3/023/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/113/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Supartini,SIP;3.
Register : 24-04-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 14/G/2019/PTUN.PGP Tanggal 9 September 2019 — Penggugat:
YUYUN FITRIA, A.Md
Tergugat:
WALIKOTA PANGKALPINANG
155 — 53
YUYUN FITRIA, A.Md
Tergugat:
WALIKOTA PANGKALPINANG
155 — 53
dalildalil Penggugat pada angka19, 20, 21, dan 22 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, denganalasan sebagai berikut :a. bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinangdikarenakan Penggugat telah melakukan tindak pidana korupsi atautindak pidana dalam jabatan dan terhadap Penggugat telah adaputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht vangewijde);b. bahwa adanya aturan yang mengatur terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 92/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 21 Juni 2017 — JANIDAR vs BUPATI DOMPU
51 — 34
51 — 34
September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 92/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.3/031/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.3/128/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang