Ditemukan 4828 data
189 — 68
demikian antara unsur secara melawanhukum dengan kesengajaan dengan azas legalitas (formil delict) dalam perkara ini salingberkaitan, sehingga didapat petunjuk bahwa terdakwa mengetahui (witens)perbuatannya mengesahkan RKT UPHHKHT tersebut dilarang oleh hukum; wnnnenena= Menimbang bahwa pencantuman frasa kata melawan hukum dalamUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun2001, dimaksudkan untuk mencegah praktik tindak pidana korupsi yang telahberlangsung secara terstruktur, meluas
130 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
., sebagai uang pengganti maka hal ini akan menjadicontoh sebuah penegakan hukum yang tidak memberikan efek jera bagipelakupelaku Tindak Pidana Korupsi dan kebijakan yang seperti ini akandijadikan metode baru Tindak Pidana Korupsi;Bahwa tindak pidana korupsi di Kabupaten Merauke terjadi secara sistematikdan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi jugatelah melanggar hakhak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas hal inikarena Tindak Pidana Korupsi tersebut dilakukan dengan
59 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
., harusmemperhatikan aspek keadilan dan juga memperhatikan keterkaitan denganpelaku yang lain yang telah disidangkan terlebih dahulu sehingga antaraputusan pidana yang satu dengan yang lain tidak menimbulkan kontradiktif;Bahwa korupsi di Indonesia secara umum dan di Kabupaten Meraukesecara khusus terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanyaHal. 711 dari 1069 hal. Put.
240 — 240 — Berkekuatan Hukum Tetap
lbukota Provinsitentunya untuk melaksanakan proses peradilan Tindak Pidana Korupsimembutuhkan biaya yang sangat besar, tentunya biaya yang dikeluarkanuntuk proses selama persidangan' seharusnya sepadan denganpengembalian kerugian negara, jika tidak ada penyelamatan keuangannegara maka citacita penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi sebagaidiamanatkan dalam Penjelasan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tidakakan tercapai ;Bahwa Tindak Pidana korupsi di Kabupaten Merauke terjadi secara sistematikdan meluas
430 — 6694
KMA/SK/VII/2015 tanggal 02 Juli 2015 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa BUSRON ABU BAKAR Alias BUSRAH Alias ATIF Alias DAN, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas
tanggal 02 Juli 2015 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa BUSRON ABU BAKAR alias BUSRAH alias ATIF alias DAN, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, yaitu dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas
356 — 23
mitra baru saksi juga pernah menyerahkan kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BCA Terdakwa dan saksi pernah juga melakukan transfer kepada saudara Dedy;- Bahwa ada brosur-brosur yang membuat mitra tertarik, yang isi nya surat perjanjian calon mitra dengan Direktur Utama PT Krisna Alam Sejahtera dan para mitra tahu adanya PT Krisna Alam Sejahtera ada yang datang tanya kerumah saksi dengan inisiatif sendiri, dan ada yang tahu dari tetangga, kenalan yang sudah menjadi mitra, lalu menjadi meluas