Ditemukan 11447 data
268 — 76
Dan saksi pernah membaca Ikrarwakaf dan kyai Hasbullah waktu itu sebagai Ketua Partai NU tahun 1950. Dankyai Hasbullah sebagai orang yang berkopetensi pembangunan diKedungsrok0. ; 7 2722 2o= no nn nnn nnn nn non nnn nnn nn nnn nnn nn neBahwa wakaf tersebut untuk Madrasah NU. Tetapi akhirnya .SMP dan SMADiponegoro sudah terpisah dengan NU dan tidak ada laporan kepada NU, tetapiuntuk SD ada laporan kepada LP.
46 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
(ili) No. 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalam pertimbanganhukumnya menyatakan (dikutip dari Varia Peradilan, No. 174, Maret2000, terlampir sebagai Bukti PK6c, halaman 3536):Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex Facti,surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagai aktadi bawah tangan yang bersifat partai sebagaimana yang diatur dalampasal 1874 KUH Perdata,...
233 — 39
. : LKB/O1/X/2007/Polsek, tertanggal 03 Oktober2007, yang menerangkan bahwa Saudara Nok Belyaky telah melaporkanbahwa telah hilang/tercecer 1 (satu) lembar Ijasah Sekolah MenengahPertama (SMP) asli, dan ljasah tersebut hilang pada saat pelapor sedangmengurus berkasberkas untuk Anggota Dewan Partai PDK di Saumlakipada tahun 2004); 2222222 n nnn nnn nnn n neenonn Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segalasesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggaptermuat
102 — 20
2013 dan mendaftar Calon Legeslatif Barito Utara tahun20132019;Bahwa hasil saat Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara padawaktu itu saksi hanya menempati urutan ke2 dan kemudian saksimendaftar Calon Legislatif Barito Utara tahun 20132019 dan berhasilterpilin dan dilantik sampai sekarang;Bahwa mekanisme pendaftaran calon legislatif Barito Utara saatterdakwa mendaftar sebagai Calon Legislatif Barito Utara periode 20132019 hanya menyerahkan ijazah untuk persyaratan mencalon legislatifkepada Partai
Tingangmendaftarkan diri ke KPUD Kabupaten Barito Utara untuk menjadi bakalcalon Kepala Daerah yaitu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utaradengan diusung oleh Partai PDIP dan PBB;Bahwa saksi Mulyar S. juga meminta kepada terdakwa M.
persyaratanadministrasi ditetapbkan oleh KPUD Kabupaten Barito Utara untuk menjadiCalon Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara berpasangan dengan Yusia S.Tingang dan akhirnya mengikuti Pilkada Bupati dan Wakil Bupati KabupatenBarito Utara namun tidak terpilih dan kalah menduduki peringkat 2 dalamHalaman 92 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Kikpemilihan tersebut dan selanjutnya saksi Mulyar S. kembali mendaftarkan dirike KPUD Kabupaten Barito Utara sebagai Calon Anggota Legislatif DPRDKabupaten Barito Utara dari Partai
126 — 35
dalam perdamaian melalui Komisi IX DPR RI tanggal 20April 2016 tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiamelalui Surat Nomor : PW/17318/DPRRI/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016telah mengingatkan kembali kepada Penggugat untuk melaksanakankewajiban yang telah disepakati pada tanggal 20 April 2016.Bahwa akibat Penggugat belum melaksanakan kewajiban sebagaimana yangtelah disekapati dalam perdamaian melalui Komisi IX DPR RI tanggal 20April 2016 tersebut, maka Ketua Kelompok Fraksi (KAPOKSI) Partai
NasionalDemokrat Komisi IX DPRRI melalui Surat Nomor069/SK/A7/FNASDEM/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 juga mengingatkankepada Penggugat untuk melaksanakan kewajiban yang telah disepakatidengan Komisi IX DPR RI pada tanggal 20 April 2016.Bahwa akibat Penggugat belum melaksanakan kewajiban sebagaimana yangtelah disekapati dalam perdamaian melalui Komisi IX DPR RI tanggal 20April 2016 tersebut, maka Anggota Fraksi Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan Komisi IX DPRRI melalui Surat Nomor : SKI.95/EH/X
NomorPW/17318/DPR RI/X/2016, tanggal 13 Oktober 2016, perihalPenyampaian Hasil Audensi Komisi IX DPR RI dengan SKEDI danSPEDI ;22.Bukti T22 :Foto copy Surat dari Ketua Kelompok Fraksi (Ka.Poksi) Partainasdem Komisi IX DPRRI Nomor : 069/SK/A7/FNASDEM/X/2016,tanggal 24 Oktober 2016, perihal Pelaksanaan Penetapan HakPekerja/Buruh kepada Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia(Persero) ;23.Bukti T23 :Foto copy Surat dari Anggota Fraksi Partai Demokrasi Perjuangandi Komisi IX/DPR RI Nomor :SKI.95/EH/X/
- GEDE ADNYA TINDRAWAN,SH
Tergugat :
- DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT (RSUP) SANGLAH DENPASAR
139 — 73
Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik; Bahwa dari ketentuan Pasal 40 ayat 3 tersebut diatas, Penggugat tidak adasatupun melanggar ketentuan tersebut dan apabila dikaitkan dengan hasil TimPemeriksaan yang diangkat berdasarkan surat perintah untuk melakukanpemeriksaan Nomor : KP 06.02/II.D9/7177/2014 dimana Tim13Pemeriksa hanya mengeluar Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditujukankepada Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar yang mana laporan TimPemeriksa tersebut hanya menuduh secara subyektif
83 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa tindakan Penggugat yang secara salah dan keliru menarik PT.Bumiputera BOT Finance sebagai Tergugat dalam perkara inidipandang bertentangan dengan Prinsip partai kontrak yang digariskanPasal 1340 KUH Perdata, sehingga gugatan yang diajukan PenggugatEror In Persona karena keliru menarik PT. Bumiputera BOT Financesebagai Tergugat dalam perkara ini;c. Bahwa eksepsi gugatan Penggugat Eror In Persona yakni Keliru PinakYang ditarik Sebagai Tergugat berpedoman pada pandapat ahlihukum M.
Terbanding/Penggugat : YANUAR CAHYADI WIJAYA
36 — 23
Tindakan A bertentangandengan prinsip partai kontrak yang digariskan pasal 1340 KUHPerdata. Olehkarena itu, C dapat mengajukan exceptio in persona dengan alasan pihakyang ditarik sebagai Tergugat Keliru, salah satu contoh dalam Putusan MANo.601 K/Sip/1975, tentang seorang Pengurus yayasan yang digugatsecarapribadi untuk mempertangungjawabkan sengketa yang berkaitandengan yayasan.
45 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
oleh Penggugat seluruh tanaman dihancurkandengan traktor hingga rata dengan tanah dan dengan perbuatan iniPenggugat tidak pernah menerima ganti rugi tanaman sepeserpun;19.Bahwa Penggugat telah ditekan, dipaksa dan diancam oleh Tergugat Il danTergugat Ill, bahwa apabila tidak memberikan tanah dengan cumacumakepada Tergugat , maka Penggugat diancam akan dicap sebagai PKIkedua;20.Bahwa Penggugat tidak berdaya pada waktu itu, tidak ada rasa takut yangmelebihi rasa ketakutan dituduh sebagai anggota Partai
198 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
diajukan oleh kedua belah pihak, judex facti tidak23ilmelakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undangundang, makaputusannya harus dibatalkan;Nomor 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalam pertimbanganhukumnya menyatakan (dikutip dari Varia Peradilan, Nomor 174, Maret2000, terlampir sebagai Bukti PK6c, halaman 3536):Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex Facti, suratbukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagai akta di bawahtangan yang bersifat partai
109 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
realisasinya, tetapi justruTergugat dibantu oleh Batalyon 521 pada saat itu kembali mengumpulkan paraPetani yang berasal dari 2 (dua) Dusun yaitu Dusun Durenan sebanyak 94 (sembilanpuluh empat) orang dan Dusun Balerejo sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang,dan meminta para Petani untuk pindah ke suatu lokasi yang telah disiapkan yaitu diDusun Tegalrejo dengan ancaman apabila para Petani tidak mau / menolak untukdipindahkan maka akan dinyatakan sebagai anggota Barisan Tani Indonesia (BTI)atau anggota Partai
126 — 36
Jembersebagian sudah didirikan bangunan berupa rumah tinggal Penggugat II/DARINAH berpuluhpuluh tahun lamanya yang juga merupakan abhliwaris (alm) Soemardi.Bahwa, oleh karenanya ambisi Tergugat terhadap tanah warisan (alm)Soemardi mestinya diajukan dalam bentuk Gugatan contentioso yaituperkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dantergugat), karena sebagian tanah warisan tersebut telah puluhantahun dikuasai ahli waris yang lain;Sehingga Permohonan Penetapan Voluntair yang diajukan
Terbanding/Tergugat I : NOVI KUSUMA YULIADI
Terbanding/Tergugat II : SRI SUNDARI
Terbanding/Turut Tergugat I : SOEGIANTO, SH.,M.Kn.
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang BPN Kabupaten Kudus
86 — 86
Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan olehPenggugat tidak sesuai dengan prinsip partai kontrak yang digariskanoleh pasal 1340 KUHPerdata (Sebagaimana tercantum dalam bukunyaM.
75 — 16
Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yangdigariskan Pasal 1340 KUHPerdata, oleh karena itu, C dapat mengajukanexceptio in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru;Salah satu contoh lainnya, Putusan MA No. 601 K/Sip/1975, tentang seorangpengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan.
257 — 222
YK tanggal16 Juni 2010 dalam Perkara Gugatan Tata Usaha Negara antara JohanisRichard Riwoe, ST, MA. sebagai Penggugat melawan Kepala PerwakilanBPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tergugat, denganObyek Gugatan Surat Tergugat Nomor: S3299/PW.12/5/2009 tanggal 6Oktober 2009 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas DugaanTindak Pidana Korupsi pada Bantuan Keuangan untuk Partai Politik DPCPartai Damai Sejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007 yang telahdikuatkan dengan Putusan PTUN
H.Kamaruzzaman,S.Pd.I, MM,
Tergugat:
Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya
218 — 119
Tindakan Tergugat bertentangan dengan pasal 24 UndangUndangNomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yangmenyebutkan:Pasal 24.(1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikatuntuk maksudmaksud damali.(2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhakmendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atauorganisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannyapemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengantuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasimanusia
64 — 42
Kemudian pihakpihak lainnya yang tidak dilibatkan, yang karena jual belldan atau peralinan hak yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bimadan lain lain yang akan dibuktikan dalam persidangan ini.Bahwa berdasarkan alasan serta dalil dalil yang telah diuraikantersebut diatas dengan bahasa yang sangat sederhana dan mudah dimengerti,maka Gugatan Para Penggugat ERROR IN PERSONA dan dikwalifikasikansebagai gugatan kurang partai/subyek (exeptio plurium litis consortium),karenanya sebagai konsekuensi
SYAFRIL ALIAS BUYUNG BIN MASRIL
Tergugat:
1.FERI SYAHKUBAT ALIAS FERI BIN BACHTIAR
2.LENI RUSMIATI LUKMAN HAKIM
3.MUHAMMAD KRISWANTORO BIN SUPARMO
Turut Tergugat:
1.PUJI PITONO
2.SUPARMO
77 — 32
MukoMuko yang berwenang memeriksadan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barangsesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapiyang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebutdilakukan dengan cara sebagai berikut;Berawal pada hari minggu sekira pukul 16 .00 Wib TerdakwaKRISWANTORO menghubungi saksi korban FERI SYAHKUBAT Alias FERIBin BACHTIAR melalui handphon dan mengatakan ingin meminjam mobil L300 milik saksi Korban FERI untuk kegiatan partai
1.IKRAM,S.H.
2.DENI MULYAWAN,SH
Terdakwa:
1.SUPARMAN alias PAPA MITUN
2.ASHAR alias PAPA LIRMAN
3.IHRAM alias JOJON
4.EDISON alias NYONG
5.ANDI ARIFIN alias IFIN alias PAPA ERIK
57 — 30
Donggala yaknisebanyak 2 (dua) kali Pertandingan yang pertama saya MengalamiKekalahan Sebesar Rp. 300.000,(tiga Ratus Ribu rupiah) dan padasaat itu ayam saya sendiri yang turun bertanding sedangkan yangkedua pasangan saya Sebesar Rp. 200.000,(dua ratus Ribu Rupiah)saya Sudah serahkan Kepada saudara IRFAN Alias ACO (kemanakansaya) kemudian baru mau masuk 2 (dua) Ronde (dua partai)datanglah anggota Polisi Melakukan penangkapan ditempat kamibermain judi tersebut; Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa
68 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan Tidak Lengkap/Kekurangan Partai :Bahwa dalam surat gugatan Penggugat angka 7, halaman 14 didalilkanbahwa Para Tergugat telah membeli tanah dari Bapak Aji, akan tetapiPenggugat dalam gugatannya telah tidak memposisikan Pak Aji sebagaipihak dalam perkara ini, sehingga dengan demikian gugatan Penggugattidak lengkap dan oleh karenanya pantas dan sesuai dengan yurisprudensitetap Mahkamah Agung RI bahwa : .............