Menyatakan PHK Tergugat kepada Penggugat batal demi hukum;3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai Tunjangan Hari Rayadan upah yang belum dibayarkan oleh Tergugat terhitung mulai bulanNovember s/d bulan Juni 2017 sebesar Rp14.460.760,00 (empat belas jutaempat ratus enam puluh ribu tujuh ratus enampuluh rupiah);4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejakputusan dalam perkara a quo dibacakan;5.

tersebut, Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Desember 2017 dan kontramemori kasasi tanggal 22 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti telahbenar menerapkan hukum memutus PHK

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Januari 2020 dan kontramemori kasasi tanggal 18 Februari 2020 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Gresik tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK

) terhadap Penggugat/Termohon Kasasi dengan alasan karena Penggugat terbukti sudah mencapaiusia pensiun yaitu usia Penggugat sudah mencapai 66 (enam puluh enam)tahun dan telah meninggal dunia karena sakit berkepanjangan pada saatperkara a quo masih berlangsung di Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Gresik;Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat denganalasan tersebut, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 166 dan Pasal167 ayat (5) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003

Pasal 172 UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 31 ayat (11)BPHI 20112013, perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja(PHK) terhadap pekerja yang berhalangan masuk kerja karena sakit apabilatelah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan secara terusmenerus ;Bahwa Penggugat telah melakukan segala upaya untuk menyelesaikanperselisihan hubungan industrial dengan Tergugat namun mengingat tidaktercapai kesepakatan diantara Penggugat dan Tergugat, maka pemutusanhubungan

kerja (PHK) tidak dapat dihindari ;Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan atas kondisi kesehatan Tergugat yangtak juga menunjukkan kondisi kesehatan pulih dan/atau sembuh walaupunTergugat telah menjalani perawatan dan pengobatan ;Bahwa Penggugat telah memberikan istirahat panjang kepada Tergugat danmempertimbangkan bahwa lamanya sakit Tergugat telah melampaui batas 12(dua belas) bulan berturutturut telah menyebabkan terjadinya perselisihanhubungan industrial diantara Penggugat dan Tergugat dalam hal

PHK ;Bahwa mengingat UU 13/2003 dan BPHI 20112013 memperbolehkanpemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai akibat sakit berkepanjangan, makadengan demikian adalah sah dan berdasar hukum apabila terhadap Tergugatdiputuskan hubungan kerjanya dikarenakan sakit yang dialami oleh Tergugattelah melalui pengobatan dan dengan masa istirahat kurang lebih 21 (dua puluhsatu) bulan akan tetapi Tergugat tidak dapat lagi menjalankan tugas dankewajibannya sebagai pekerja di perusahaan dikarenakan kondisi kesehatanTergugat

Pasal 31 ayat (11) Buku PedomanHubungan Industrial 20112013 ;Mengijinkan Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)terhadap Tergugat sehubungan dengan kondisi kesehatan Tergugat yang sudahtidak lagi dapat bekerja sebagaimana seharusnya dikarenakan sakit yangberkepanjangan ;Mengijinkan Penggugat untuk melakukan pembayaran kepada Tergugat yakniuang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU 13/2003,uang penghargaan masa kerja sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156

sudah tidak dapatbekerja secara permanen pada Departemen Grasberg Operation.Bahwa jabatan terakhir Tergugat adalah sebagai Operator alat berat.Bahwa Tergugat sakit sudah lebih dari 12 (dua belas) bulan atau 1(satu) tahun.Bahwa terhadap Tergugat, Saksi telah mencarikan pekerjaan danposisi lain di Perusahaan yang cocok dengan kondisi Tergugat,namun sampai saat ini tidak ada posisi yang kosong untuk ditempatioleh Tergugat.Bahwa untuk karyawan sakit termasuk juga Tergugat, Perusahaandapat melakukan PHK

Chandra Asri Petrochemical, Tbk. 2011 2013 Pasal 48 ayat6 hurufb yang mengatur mengenai tindakan disiplin berupa Pembebasan TugasSementara (Skorsing) yang berbunyi:Pasal 6:Pembebasan Tugas Sementara (Skorsing) merupakan Tindakan Disiplin Terberatyang dapat menjurus ke Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). JenisjenisHal. 3 dari 30 hal.

Chandra Asri Petrochemical, Tbk., 20112013khususnya Pasal 48 ayat 6 huruf b dan Pasal 155 ayat 3 UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berlaku sejak tanggal 5 April2013;Bahwa oleh karena Tergugat menolak menandatangani Surat Pembebasan TugasSementara (skorsing) yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam rangka menujuPemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 50ayat 4 PKB PT.

ChandraAsri Petrochemical, Tbk dan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan sehingga patutlah Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini menyatakan Surat Pembebasan Tugas Sementara(Skorsing) Nomor: HRA/SPT13003 tanggal 4 April 2013 yang dikeluarkanoleh Penggugat adalah sah dan berharga menurut hukum;Bahwa selanjutnya dikarenakan Tergugat tidak menerima keputusan Penggugatyang telah mengeluarkan Surat Pembebasan Tugas Sementara (Skorsing) dalamrangka menuju proses PHK, maka

Chandra Asri Petrochemical, Tbk, 20112013 Pasal 48 ayat 6 huruf b,maka patut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimengabulkan permohonan Penggugat untuk melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK) terhadap Tergugat terhitung sejak tanggal 5 April 2013;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagaiberikut:DALAM PUTUSAN SELA:Menyatakan Surat Pembebasan Tugas Sementara (Skorsing

Put.Nomor 207 K/Pdt.SusPHI/2014meminta untuk menindaklanjuti tindakan pungutan liar yang dilakukan olehkaryawan Maintenance Planning Section sesuai dengan Perjanjian KerjaBersama karena menurut saksi tindakan tersebut telah melanggar PKB yangberakibat dapat di PHK. Bahwa dari keterangan saksisaksi tersebut di atasjelas telah menguatkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Kasasidahulu Penggugat dan telah membuktikan dalildalil Pemohon Kasasi dahuluPenggugat.

dilaksanakansesuai prosedur dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 137, 138, 139, 140 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003;Bahwa pada tanggal 8, 9, 10 Nopember 2010, Penggugat melaksanakanmogok kerja sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya tanpaHal 5 dari 23 hal.Put.Nomor 324 K/Pdt.SusPHI/201410.11.(2,13.melanggar ketentuan yang diatur oleh UndangUndang Nomor 13 Tahun2003;Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2010, Tergugat membalas mogok kerja yangdilakukan oleh Penggugat dengan mengeluarkan surat skorsing menuju phk

Sudi dkk/79 orang) sesuai masa kerjanya,berupa :Uang pesangon 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (2) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003;Uang penghargaan masa kerja sebesar (satu) kali Pasal 156 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003;Uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003;Upah selama skorsing menuju PHK (sejak tanggal 9 Nopember 2012 s/d 29 Agustus2011) sebesar 100%;3. Pengusaha PT. Surya Alam Tunggal melalui kuasa hukumnya (sdr.

Demikian pula halnya dengan rumusantuntutan (petitum) yang dimintakan, kesemuanya jelas menuntutkan halhal yangberkaitan dengan perselisihan hak;Bahwa UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 telah jelas membagi danmembedakan jenisjenis perselisihan hubungan industrial menjadi 4 (empat) jenisperselisihan yaitu : perselisihan hak, perselisihan PHK, perselisihan kepentingan danperselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;Bahwa masingmasing jenis perselisihan termaksud memiliki substansi

yangberwenang menyelesaikannya;Bahwa Pasal 83 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 telah jelas mengatur bahwa"setiap pengajuan gugatan perselisihan hubungan industrial wajib dilampiri denganrisalah penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi, dan sekiranya hal tersebut tidakdilakukan maka Hakim wajib mengembalikan gugatan tersebut kepada Penggugat";Bahwa surat anjuran mediator hubungan industrial yang melampiripengajuan gugatan ini adalah merupakan anjuran penyelesaian perkarapemutusan hubungan kerja (PHK

Menyatakan surat skorsing menuju PHK tanggal 09 Nopember 2010 mengenaipemutusan hubungan kerja (PHK) dikarenakan pelanggaran berat terhadap paraTergugat Rekonvensi adalah sah;5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak berkewajiban membayar kepada TergugatRekonvensi hakhak berupa upah maupun hakhak lainnya yang biasa diterima olehPara Tergugat Rekonvensi;6.

Surabaya atas' tindakan Tergugat yangmelakukan penghalang halangan terhadap kegiatanserikat pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang SP/SB ;Bahwa adanya mogok kerja yang dilakukan secara resmi dansyah menurut Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal12140 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena Tergugattidak mau melakukan perundingan yang diajukan SEKARDPS Termasuk Penggugat didalamnya, maka Tergugatmengeluarkan Surat keputusan Direksi tentangpemberhentihan (PHK

Peradilan TataUsaha Negara, maka obyek gugatan a quo telahbertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yangbaik sebagaimana diuraikan dibawah ini ;Bahwa obyek gugatan aquo telah bertentangan denganasasasasS umum pemerintahan yang baik (AAUPB)karena keputusan aquo diterbitkan oleh Tergugatdengan tidak memenuhi' kecermatan formal, karenaseharusnya keputusan itu terlebih dahulu dilakukandengan melakukan Bipartit sebelum keputusandikeluarkan dan mengadakan /nventarisasi sertaevaluasi mengenai manfaat PHK

, agar setiap pekerja/ pegawai demi kepentingan kinerja Badan UsahaMilik Negara (BUMN) yang dipimpin Tergugat,padahal pekerja / pegawai yang di PHK adalahpekerja yang memegang bagian yang penting (Vital)dipekerjaannya, sehingga tidak berimbang denganongkos PHK :b.

Bahwa...........Bahwa obyek gugatan aquo juga bertentangan denganAAUPB karena telah melanggar larangan detournementdu procedure, sebab PHK berdasarkan KeputusanDireksi PT.

Dok dan Perkapalan Surabaya (PERSERO)seharusnya tergugat melakukan ijin terlebih dahulu16kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubunganindustrial (PPHI) sebagaimana dimaksud dalam pasal151 ayat 3, pasal 152, pasal 153 ayat satu (1)huruf (g), dan pasal 155 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan ; Bahwa obyek gugatan aquo dalam keputusanya jugabertentangan dengan azas Fair Play karena hanyaPenggugat saja yang diberikan sangsi PHK,sedangkan yang melakukan mogok kerja adalahdiikuti

Bahwa secara tibatiba tanpa pemberitahuan dan tanpa musyawarahperundingan terlebin dahulu Tergugat telah melakukan PemutusanHalaman 6 dari 44 Putusan Nomor 56/Pdt.SusPHI/2020/PN SmrHubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat terhitung sejak 28 Februari2020 dengan alasan kontrak kerja telah berakhir dan tidak diperpanjanglagi.Penggugat telah bekerja selama 11 bulan 17 hari, dimana ketentuanyang menyatakan Penggugat adalah karyawan tetap tidak terpenuhi danbertentangan dengan ketentuan pasal 186 ayat (

Tentang PEMBERHENTIANKARYAWAN PERUSDA DAYA PRIMA Dahulu dan sekarang bergantiPERUMDA PRIMA JAYA TAKA, KABUPATEN PASER dari sejak dikeluarkannya surat Pemberhentian Kerja atau PHK Penggugat tidakPernah menerima atau mendapatkan gajih dari hasil selama Penggugatbekerja dengan Pihak Tergugat..

Bahwa Penggugat berdasarkan alasanalasan di atas, maka Jelas danTerang perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) terhadap Penggugat secara sepihak dengan tidak memberikanupah kepada Penggugat sejak Tanggal O03 bulan Juli tahun 2019,sampai dengan sekarang adalah Merupakan Pemutusan Hubungan Kerjasecara sepihak terhadap Penggugat.Oleh karena itu, Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugatterhadap Penggugat adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUMkarena tanpa PERUNDINGAN dan

Maka sesuai denganketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan maka Tergugat diwajid untuk membayar upahyang biasa diterima olen Penggugat setiap bulannya ;Akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan sama sekali ketentuan Pasal 155ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dengan tidak membayar upah selama putusan lembagaPenyelesaian perselisihan hubungan industrial berkekuatan hukum tetaptentang PHK dalam perkara Putusan

Menyatakan Perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK) Tertanggal 28 Februari 2020. terhadap Penggugat secarasepihak dengan tidak memberikan upah kepada Penggugat. Adalahmerupakan PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK yangbertentangan dengan UU RI No. 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan sehingga TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM ;.

menyatakan:Pasal 155 ayat (2):Selama putusan lembaga penyelesaian perselisinan hubungan industrialbelum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja / buruh harus tetapmelaksanakan kewajibannyaPasal 155 ayat (3):Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuansebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepadapekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengantetap wajib membayar upah beserta hakhak lainnya yang biasa diterimapekerja/buruh;Bahwa oleh karena PHK

Nomor 968 K/Pdt.SusPHI/201716.17.Upah Pokok terakhir: Rp2.222.861 ,00Upah yang belum dibayar dari bulan Mei 2015 s/d bulan November 2015yaitu 7 (tujuh) bulan x Rp2.222.861,00 = Rp15.560.027,00Bahwa PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang dilakukan oleh Tergugat dan II adalah merupakan PHK sepihak tanpa kesalahan terhadap Penggugatsebagai pekerja maka Tergugat dan II (PT.

Susanto, lahir padatanggal 16 Maret 2013 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor22879/KLU/JP/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku DinasPencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 01April 2013;4.Bahwa sejak bulan April tahun 2014, pernikahan antaraPemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terusmenerus, yang penyebabnya antara lain:Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 945/Pat.G/2019/PA.JBe Termohon tidak bisa menerima keadaan Pemohon yang telahmengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

terakhirbertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon; Bahwa Selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telahdikaruniai dua orang anak; Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon denganTermohon rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi; Bahwa rumah tangga Pemoon dengan Termohon tidak harmonislagi semenjak pertengahan 2014 karena sering terjadi percekcokan danperselisihan antara Pemohon dengan Termohon; Bahwa Saksi mengetahui penyebab karena Termohon tidakmenerima atas keadaan Pemohon yang kena PHK

antara Pemohon dan Termohontelah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalamkeadaan ba'daddukhul, dan dikaruniai 1 orang anak, umur 10 tahun, yangberada dalam pemeliharaan Termohon ;Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalamkeadaan rukun, namun sejak tahun 2009, antara Pemohon dan Termohonterjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi,yaitu penghasilan Pemohon yang dulu bekerja sebagai Karyawan PabrikKayu, karena Pemohon waktu itu di PHK

pihakpihak memilikilegal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok permohonantersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permohonanPemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrartalak atasperkawinan Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena sejak tahun2009, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaranyang disebabkan persoalan ekonomi, yaitu penghasilan Pemohon yang dulubekerja sebagai Karyawan Pabrik Kayu, karena Pemohon waktu itu di PHK

Pemohon dan Termohonserta buktibukti tersebut dapat disimpulkan halhal sebagai berikut:Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikahpada tanggal 16 Agustus 2003 yang lalu; Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonissejak 6 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakharmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; Bahwapenyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohondisebabkan karena setelah Pemohon kena PHK

Karya terhitung sejak tanggal 02Oktober 2013 dan berakhir 5 november 2020 sehingga dalam tenggangwaktu yang diatur dalam UndangUndang masih dapat digunakan uu no 13tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam menyelesaikan Perselisihan HakPasca Phk;1) Menerima Upah Kerja Setiap Minggu Adalah Perhari 125.000 X 6 HariKerja = Rp 750.000;2) Uang Makan Perhari Rp 25.000 X 6 Hari = 150.000 X 4 Bulan = 600.000;3) Mendapatkan Bonus Kerja Rp3000.000 Tergantung Dengan Job PekerjaanYang Masuk Sehingga Total Keseluruhan

Sehingga secara otomatticly hubungan kerja anataraPenggugat dengan Tergugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu(PKWTT);Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.SusPHI/2021/PN.Amb10.Bahwa pemutusan hubungan hubungan kerja antara Pengguat dan Tergugatterjadi Karena Tergugat memiliki niat untuk berpindah tempat ke luar daerah,yaitu Sulawesi Selatan (Makasar) untuk melanjutkan aktifitas usaha bengkelpengelasan dan usaha lainnya, sehingga untuk mengefisiensi pegawaldengan cara melakukan PHK disertai

Nomor 89, tanggal 4 Juli 1983, sesuai asliyang diberi Tanda P.11.B;Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Penggugat telahmengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan untuk didengar kesaksiannyadimana saksi tersebut disumpah menurut agamanya yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :SAKSI 1: ABDUL JALIL PESULETTEBahwa, Saksi mengenal Penggugat, karena bertetangga;Bahwa, Saksi menerangkan pernah mengantar Penggugat ke Kantor Disnakerdi Passo, untuk menyelesaikan permasalahan PHK

Gresik dengan batasbatas : e Utara > B.1275e Selatan : 06912e Timur Ie Barat : Jalan SumatraeMohon disebut sebagai ObyekSengketaBahwa pelawan mulai tanggal 16 april 2016 sudah mulai membayarangsuran bulanan yang sudah ditentukan sesuai akad syariah yaitu sebesarRp. 52.787.129,46 dengan jangka waktu 60 bulan.eBahwa seiring berjalannya waktu pada bulan januari 2017 banyak anggotakoperasi yang di PHK oleh PT.

Smeltingbanyak yang di PHK sehingga omset Koperasi Karyawan Smelting menurunderastis.eBahwa puncaknya pada bulan juli 2017 pelawan mengalami penurunanomset yang sangat derastis sehingga pelawan hanya bisa membayarangsuran kepada Terlawan , sesuai dengan kemampuan dari pelawan,iktikad baik dari pelawan untuk melunasi hutang kepada Terlawan masih ditunjukan secara jelas dan nyata.eBahwa sampai saat ini pelawan masih membayar angsuran kepada Terlawan sampai dengan bulan juli 2018, hal ini menunjukan

Putusan No.1423 /Pat.G/2018 /PA.GsTerlawan , walaupun pelawan hanya membayar angsuran kepada Terlawan, sesuai kemampuannya dalam membayar angsuran tersebut.Bahwa terkait permasalahan jumlah angsuran yang tidak sesuai denganakad yang dilakukan oleh pelawan sematamata itu bukan kemauan pribadisi pelawan melainkan kondisi pelawan yang mengalami penurunan omsetkarena adanya PHK karyawan PT.

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugatyaitu tunjangan hari besar keagamaan, sisa upah bulan Juni 2018, upah proses PHK, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak sebesar Rp. 227.608.000,00 ( dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 461.000,-

Tergugat pada tanggal15 Desember 1995 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat NikahKUA Kecamatan Nabire sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor224/03/1/1996 tertanggal 2 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh KUA KecamatanNabire;Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumahkediaman bersama di Nabire rumah orang tua Penggugat tahun 1995 2000 pindahke Serai Papua 2000 2002 pindah lagi ke sorong 2002 2004 terus 2004 sekarangdi Magelang karena suami kena PHK

Penggugat setelan berumah tangga denganTergugat hanya berlangsung sampai 1998 karena pada tahun tersebut Tergugat telahmenghianati Penggugat, kemudian Penggugat maafkan namun temyata kejadiantersebut berulang, Tergugat bermain di belakang dengan perempuan lain, kKemudianrumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antaraPenggugat dengan Tergugat teijadi perselisihan dan pertengkaran secara terusmenerus sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini, diantaranya:4.1 Bahwa setelah mendapatkan PHK

KelurahanMagersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang saksi telahmemberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaiberikut:Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayahkandung Penggugat.Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1996 dan telahdikaruniai 5 orang anak;Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah saksidi Nabire sampai tahun 2004 , setelah Penggugat dan Tergugat pindah dirumah kontrakan di Magelang karena Tergugat di PHK

dikaruniai 2(dua) orang anak, yang sekarang ada pada Penggugat ;e Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun danharmonis, kemudian sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan danpertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;e Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat danTergugat, mengetahuinya dari cerita Tergugat ;e Bahwa yang menjadi penyebab perselisihannya Penggugat dan Tergugat adalahkarena masalah ekonomi, dimana Tergugat di PHK

menguatkan dalildalil gugatannya masingmasingdari Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan saksi keluarganya yang bernamaSAKSI I PENGGUGAT yang merupakan Tante Penggugat dan Tergugat telahmenghadirkan saksi keluarganya yang bernama SAKSI IT PENGGUGAT yangmerupakan kakak kandung Tergugat yang telah memberikan keterangan diatassumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagitelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, karenaTergugat di PHK

e Bahwa saksi keluarga dari masingmasingnya sudah berusaha menasehatiPenggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;e Bahwa saksi keluarga dari Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidaksanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugatdapat dilihat dari keadaan dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggalsatu rumah lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, yang penyebabnya adalah karena masalahekonomi, karena Tergugat di PHK

Masalah ekonomi, sejak Tergugat di PHK dari PT Leces, sering terjadiperselisihan dan pertengkaran karena Tergugat Bekerja tidak menentu dan tidakmemberi nafkah;b. Tergugat suka main judi pacuan merpati oleh Penggugat dinasehati dan tidak adaperubahan;c. tahun awal 2009 Tergugat masuk LP ( Lembaga Permasarakatan ) terlibatpencurian rel Lori, pada bulan Agustus tahun 2014 Tergugat masuk lembagapermasarakatan kembali, terlibat penadah daging kambing. Penggugat tidak bisamerubah sikap Tergugat;.

adalahtetangga Penggugat;e Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;e Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat danbelum dikaruniai anak;e Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalamkeadaan baik, dan saat ini keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal selamakurang lebih 3 bulan dan Tergugat pulang tinggal di rumah orangtuanya ;e Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya pisah antara Penggugat danTergugat, karena Tergugat di PHK

Penggugat agar bersabardan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dimuka sidang, maka sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor1 Tahun 2008 proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya rumahtangganya sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi ekonominya sejak di PHK

saya tidak ada pertimbangan dan tetap memaksakanuntuk mutasi tersebut dia meminta agar pihak Tergugat melakukanpemutusan hubungan kerja dan membayar hakhaknya sesuai undangundang ketenagakerjaan;Bahwa pada tanggal 3 Oktober2016 Penggugat menerima Surat PanggilanKerja dari PT Agrowiratama dengan Nomor 004/PGL/AGROAGR/HRD/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016, Surat Panggilan Il dengan Nomor007/PGL/AGROAGR/HRD/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016 dan suratpemberitahuan pemutusan hubungan kerja dengan Nomor 002/PHK

Diperkerjakan kembali di PT Agrowiratama itu adalahpersoalan lain karena sebelumnya Penggugat tidak ada hubungan kerjadengan PT tersebut hal itu berarti dipekerjakan sebagai karyawan baru;Bahwa surat yang telah diterima Penggugat dari PT Agrowiratama yaituSurat Panggilan Kerja dengan Nomor 004/PGL/AGROAGR/HRD/X/2016tanggal 3 Oktober 2016, Surat Panggilan Il dengan Nomor 007/PGL/AGROAGR/HRD/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016 dan Surat PemberitahuanPemutusan Hubungan Kerja dengan Nomor 002/PHK/AGROAGR/HRD

Nomor 1130 kK/Pdt.SusPHI/2017sewenangwenang terhadap Penggugat dengan melakukan mutasi sebagaialibi untuk mengabaikan hak pekerja/ouruh dalam hal pemutusan hubungankerja (PHK);Dalam Tuntutan Hak:Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan PT SiringoRingoterhadap Penggugat bertentangan dengan hukum yakni Pasal 151 ayat (8)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yangberbunyi: Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) benarbenar tidak menghasilkan persetujuan

kepadaMajelis Hakim Yang Terhormat Pengadilan Hubungan Industrial untukmelakukan pemeriksaan;Bahwa selain dalil tersebut di atas, jika gugatan Penggugat (in casu EfendiZega) dicermati lebih lanjut, pada halaman 4 poin angka (6) dan yang padaintinya menyatakan: bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat (ic PTSiringoRingo) tersebut adalah perbuatan yang sewenangwenang terhadapPenggugat dengan melakukan mutasi sebagai alibi untuk mengabaikan hakpekerja/oburuh dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHk

Menimbang, bahwa antara PT SiringoRingo denganPT Agrowiratama mempunyai hubungan hukum sehingga berdasarkan buktiT 45 Penggugat dapat di Mutasi dari PT SiringoRingo Kabupaten LabuhanBatu ke PT Agrowiratama di Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Bara;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut salah dan keliru serta jugatidak cermat dalam memberikan pertimbangan dan menerapkan hukum,sehingga pertimbangan tersebut bertentangan dengan perundangundangan yang berlaku;Bahwa tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK

juta tujuh ratus empat puluh ribusembilan ratus Rupiah Status gaji masih dibawah UMR Kudus ;Bahwa Penggugat selama bekerja tidak pernah melakukan kesalahan, ataukejahatan dan tidak pernah melakukan tindak pidana dalam bentuk apapun danselalu setia dengan perusahan;Bahwa Tergugat, PT Taruna Adi Prima Motor yang dipimpin oleh IbuSetyowati,sebagai pimpinan perusahaan yang berada di jalan JenderalSudirman, 275277 Kudus;Bahwa Penggugat mulai tanggal 3 Januari 2018 sudah mendengar bahwadirinya akan di PHK

atau dipensiunkan , yang di panggil oleh wakil ketuabengkel untuk dikasih penjelasan, Penggugat ini hari terakhir anda bekerjabesok anda diminta menghadap pimpinan perusahan (Tergugat) PT TarunaMotor tanggal 4 januari 2018 ;Bahwa pada tanggal 4 Januari 2018 penggugat menghadap Tergugat yaituPimpinan Perusahaan yang menyatakan anda kami PHK karena Pensiundengan ini kami beri pesangon sebesar Rp.28.000.000,;Bahwa Penggugat menolak pemberian Tergugat Karena Penggugat sudahmendapat informasi dari teman

kerusakan motor dan mekanik bs mengambilkeputusan sendiri atas kerusakan motor tersebut ;Bahwa di tempat kerja ada target kerja bagian karyawan tetapi apabila tidakmemenuhi target tidak dikenakan sanksi ;Bahwa sistem bonus dahulu dihitung dari target kerja sekarang dihitung jamkerja ;Bahwa dibengkel pimpinnya adalah Kepala Bengkel ;Bahwa saksi pernah satu ruangan dengan Penggugat ;Bahwa setahu saksi tidak ada pelanggan yang komplain atas kerjaPenggugat ;Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat di PHK

bukti P4 adalah sertifikat PMT ;Bahwa saksi tidak tahu bukti surat P10 dan tanda tangan yang ada di buktiP10 tersebut itu adalah bukan tanda tangan Bu Yani tetapi mirip tandatangan bu Yani ;Bahwa Saksi bekerja sudah 30 tahun ;Bahwa sebelum perusahaan dipegang bu Yani, perusahaan dipegang olehayahnya ;Bahwa selama dipegang bu Yani ada pegawai yang pensiun yaitu Pak Sahid,pak Rudi tetapi mereka dipekerjakan lag) ;Bahwa Saksi tidak tahu gaji pegawai pensiun yg dipekerjakan lagi ;Bahwa Penggugat di PHK

karena sudah saatnya di PHK, faktor usia, setahusaksi Penggugat usia 53 th tetapi saksi tidak tahu dimana hal tersebut diatur;Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat tidak dipekerjakan lagi setelah diPHK ;Bahwa untuk menjadi mekanik hrs melalui tahapan yaitu lulus PMT I, Il danIll (PT adalah pelatinan mekanik) ;Bahwa setelah lulus PMT III bisa menjabat Kepala Mekanik ;Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja selama 28 tahun ;Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 17/Pdt.SusPHI/2018/PN SmgMenimbang, bahwa

UndangUndang PerselisihHubungan Industrial (vide UU No:02 tahun 2004 tentang PHI).Dan atau ketentuan yang harus diterima /dimilikioleh Penggugat padadiktum 16 menurut hukum Nama: Magdalena,S.Pd.K, Guru kelas,SK No:008/SK/PAUDMET/VII/2017tanggal 1 februari 2017, Guru Tetap,SK No:009/SK/YPGMlJl/Juli/2018 dan Wakil Kepala BidangKurikulum,No:010/SK/YPGMlJl/Juli/2018 tertanggal 20 Juli 2018sekarangtahun 2020.Bahwa berdasarkan alasanalasandiatas maka jelas dan terang perbuatanTergugat yang melakukan PHK

Bahwa oleh karena tindakan PHK sepihak yang dilakukan Tergugatterhadap Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak dapat bekerja sepertibiasa sehingga tidak memiliki penghasilan untuk membiayai dan menafkahihidup keluarga Penggugat.

Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan PHK terhadap Penggugatsecara sepihak tanpa melakukan Perundingan terlebin dahulu denganPenggugat dan tidak lagi memberikan upah/gaji kepada Penggugat sejakbulan februari 2020 sapai sekarang adalah melawan hukum (SK GubernurKalBar No:1312/Disnakertrans/2019 tanggal 1 Januari 2020) UMP Kalbar danMerupakan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak..

Bahwa Tergugat kemudian mengeluarkan keputusan untukmemberhentikan Penggugat TIDAK DENGAN HORMAT sebagaimanayang dinyatakan dalam Surat Keputusan Pimpinan Sekolah MethodistSungai Pinyuh Nomor 007/SKP/SM.SP 11/2020 tertanggal 17 Februari2020, hal mana yang terpaksa dilakukan oleh Tergugat setelah SuratTeguran Pertama dan Surat Teguran Kedua sebagaimana yangdimaksud pada Point 4 (empat) TIDAK DIINDAHKAN oleh Penggugat.Bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai denganketentuan sebagaimana yang

Bahwa perlu dicatat pula, perselisihan aquo merupakanperselisihan PHK dan BUKAN mengenai perselisihan hak.. Bahwa begitu pula terhadap tuntutan uang paksa (dwangsom) danuitvoerbaar bij voorraadsebagaimana dalil Penggugat pada Posita 15 danPosita 16 Surat Gugatan Penggugat merupakan dalil yang absurd dantidak memiliki dasar hukum.

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan PihakPerusahaan terhadap Yose Rizal pada tanggal 15 Agustus 2015belum dapat dipertimbangkan;2. Diminta kepada Pihak Perusahaan agar mempekerjakan kembalipihak pekerja sambil menunggu proses lanjut dari pihakberwenang, dalam membuktian "perbuatan yang dianggapmerugikan perusahaan",3.

Bahwa perihal mengenai Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan isidari Peraturan Perusahaan yang terdapat dalam Pasal 42 angka 17mengenai Karyawan melakukan kerjasama dengan pihak luar untukmelakukan perbuatan yang merugikan perusahaan, terkait denganSurat Pemutusan Hubungan Kerja dan Tergugat mengenai kesalahanberat yang menjadikan dasar alasan Tergugat melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK) apabila berdasarkan pada Pasal 158 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasca PutusanMahkamah

kepada Penggugat sampai dengan surat gugatan ini dibuat (mengacu pada buku petunjuk pelaksanaan Undang UndangNomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisinan HubunganIndusrtial pada halaman 4 huruf K point 4) maka Yang Terhormat KetuaMajelis Sidang yang menangani perkara a quo harus segeramenjatuhkan putusan yang memberi perintah kepada Tergugat untukmembayar upah dan hakhak lainnya yang biasa diterima Penggugat;Bahwa mengenai penggantian hakhak Penggugat akibat adanyaPemutusan Hubungan Kerja (PHK

Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Maret 2016 dan kontramemori kasasi tanggal 27 Mei 2016 dihubungkan dengan pertimbangan JudexFacti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa pelanggaran yang dijadikan alasan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK