Lili Juharli danBapak Adi Nugraha dimana kesimpulan dari pertemuan tersebut pada pokoknyaTergugat tetap melakukan Pemutusan Hubungan Kerja akan tetapi Tergugatbersikukuh tidak akan menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja dan tidakakan memberikan pesangon kepada Penggugat ll.lil. .PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II10.Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018 Tergugat mengeluarkan draf kesepakatanbersama PHK yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat danPenggugat Il tidak bekerja lagi per tanggal 31 Mei 2018

dan Penggugat Il tidak pernah diberikansurat peringatan pertama, kedua dan ketiga dari Tergugat yang dapat dijadikanalasan dilakukannya PHK sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 161ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.27.Bahwa Penggugat dan Penggugat Il tidak pernah mengundurkan diri sebagaialasan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal162 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;28.Bahwa perusahaan tidak dalam keadaan perubahan status, penggabungan

yangpada pokoknya tetap pada jawabannya ;Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telahmengajukan bukti tertulis, berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnyadan setelah dicocokkan dengan aslinya/copynya, kemudian diberi tanda P1 s/d P12sebagai berikut;P 1P 10P 11P12Kumpulan slip gaji dan Rekening koran, dari bulan Agustus 2011 sampaidengan bulan Mei 2018 ;Kumpulan slip gaji dan Rekening koran, dari bulan Maret 2012 sampaidengan bulan Mei 2018 ;Draf Kesepakatan Bersama PHK

Pasal 1865 KUH Perdata;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya Para Penggugattelah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai P1 s/d P12 dan tidakmenghadirkan saksi, sedangkan untuk mempertahankan dalildalil bantahannyaTergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai T1 s/d T10 dantidak menghadirkansaksi;Menimbang, bahwa dari pokok pokok gugatan Penggugat dan jawaban Tergugattersebut, Majelis Hakim memperoleh permasalahan pokok apakah PemutusanHubungan Kerja (PHK

Lili Juharli dan Bapak Adi Nugraha dimana kesimpulan dari Putusan No. 83/Pdt.SusPHI/2019/PN.Bdg Hal 25pertemuan tersebut pada pokoknya Tergugat tetap melakukan Pemutusan HubunganKerja akan tetapi Tergugat bersikukuh tidak akan menerbitkan surat PemutusanHubungan Kerja dan tidak akan memberikan pesangon kepada Para Penggugat;Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Mei 2018 Tergugat mengeluarkan drafkesepakatan bersama PHK yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat!

Baik kepada Penggugatmaupun kepada Istrinya, akan tetapi Penggugat tetap menghiraukan dan tetapberbuat Semaunya sendiri yang seolaholah Penggugat menganggap benar.Bahwa benar Tergugat III memberikan Surat Peringatan (No: /H/I/YPPDAZ/V/2018) kepada Penggugat tertanggal 11 mei 2018, akan tetapi Penggugatmungkin menganggap SP KeI adalah PHK dan setelahnya tidak datangbekerja seperti biasanya.

menjadi dampak negatif kedepannya.Bahwa dengan mempertimbangkan dan merajuk kepada ketentuanketentuanyang telah diatur dalam Per UndangUndangan (ketenagakerjaan) danperaturan yayasan, dimana ketika Penggugat berperilaku (berbuat) sepertiyang telah diuraikan diatas adalah dianggap mengundurkan diri.Bahwa benar Tergugat III memberikan Surat Peringatan Ke Il (No:156/H/I/YPPDAZ/V1/2018) sekaligus dengan Pemutusan Hubungan kerja (No:157/H/I/YPPDAZ/V1/2018) tertanggal 8 Juni 2018.Bahwa oleh karena alasan PHK

dicocokkan ternyata bersesuaian dengan aslinya dan diberitanda (P2);Foto Copy surat Peringatan nomor: /H/I/YPPDAZ/V/2018 tanggal 11 Mei2018, telah dibubuhi bea materai secukupnya lalu dicocokkan ternyatabersesuaian dengan aslinya dan diberi tanda (P3).Foto Copy pemberian SP Ill Nomor : 156/H/I/YPPDAZ/V1/2018 tanggal 8 Juni2018, telah dibubuhi bea materai secukupnya lalu dicocokkan ternyatabersesuaian dengan aslinya dan diberi tanda (P4).Foto Copy Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 157/A/YPPDAZ/PHK

/H/I/YPPDAZ/V/2018 Tertanggal 11Mei 2018, sesuai asli,diberi tandaT5 ;Foto copy Surat Panggilan sidang mediasi oleh dinas Tenaga kerjaPemerintah Kota Jambi tertanggal 18 Mei 2018, merupakan copy daricopy,diberi tandaT 6 ;Foto copy Surat Peringatan ke III No. 156/H/I/YPPDAZ/VI/2018 tertanggal 8Juni 2018, sesuai dengan aslinya, diberitandaT 7 ;Foto copy Surat Pemutusan Hubungan Kerja Pemutusan Hubungan KerjaNo. 157/A/YPPDAZ/PHK/V1I/2018 tertanggal 8 Juni 2018, sesuai asli,diberitanda T 8;Foto copy

YPPDAZ/V/2018 yang padapokoknya menyatakan disiplin ilmu Penggugat tidak relevan dengan mata kuliahyang diemban, pada tanggal 14 Mei 2018 Penggugat datang untuk bekerja, akantetap Penggugat sudah dilarang untuk masuk kelokasi tempat kerja, dan padatanggal O8 Juni 2018 Tergugat kembali menerbitkan/menggeluarkan SuratPeringatan III dengan surat Nomor 156/H/I/YPPDAZ/V1/2018, dan sekaligus padahari dan tanggal yang sama Tergugat III juga menggeluarkan Surat PemutusanHubungan Kerja Nomor 157/A/YPPDAZ/PHK

Bahwaoleh karena obyek Gugatan a quo adalah mengenai PerselisihanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah dilampiri dengan risalahdari Pegawai Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga KerjaKabupaten Gresik.

,Bahwa PARA PENGGUGAT adalah orang yang bekerja dan menerimaUpah dari PT.Hexamitra Charcoalindo sebagaimana di perlihnatkan dalamPerjanjian Kerja yang menyebutkan secara jelas dan tegas identitasPARA PENGGUGAT dan ldentitas Tergugat sehingga hubungan hukumantara PARA PENGGUGAT dengan Tergugat adalah hubungan kerja;Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka PARAPENGGUGAT memiliki kedudukan Hukum (legal standing) untukmengajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kePengadilan

HexamitraCharcoalindo dengan mendapat Upah terakhir pada Tahun 2019 adalahsebesar Rp. 3.867.000, (tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh riburupiah) setiap bulannya;Bahwa pada tanggal 18 Desember 2018 PARA PENGGUGATdiberhentikan oleh TERGUGAT karena dituduh melakukan tidakan Asusiladi lingkungan Perusahaan;Bahwa mulai tanggal 18 Desember 2018 PARA PENGGUGAT tidakdiperkenankan masuk ke Perusahaan untuk melakukan pekerjaansebagaimana mestinya dengan alasan sudah di Putus HubunganKerjanya (PHK) oleh

TERGUGAT, namun TERGUGAT tidakmengeluarkan atau memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)Kepada PARA PENGGUGAT;Bahwa terkait dengan Permasalahan PARA PENGGUGAT tersebutmelalui Perangkat Dewan Pimpinan Cabang Federasi SP KEP (DPC FSPKEP) Kabupaten Gresik dan Wakil dari Pimpinan Perusahaan telahmelakukan perundingan dan dibuat Perjanjian Bersama Tanggal 25Desember 2018 yang salah satu isi Perajanjian Bersama tersebut adalah TERGUGAT tetap akan memberikan Upah Penuh kepada PARAPENGGUGAT sampai

) sepihak kepada Dinas Tenaga Kerja KabupatenGresik terhadap PARA PENGGUGAT;Bahwa apa yang telah dilakukan TERGUGAT terhadap PARAPENGGUGAT dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)sepihak tanpa melalui penetapan Lembaga Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 151ayat (3) Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketengakerjaanyang menyatakan :Ayat (1)Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah,dengan segala upaya harus

Undang Nomor 2 Tahun2004, antara Penggugat dan Tergugat telah berupaya menyelesaikanperselisihan hubungan industrial melalui beberapa perundingan bipartit:a) Perundingan Bipartit pada tanggal 19 Juni 2013;b) Perundingan Bipartit pada tanggal 24 Juli 2013;c) Perundingan Bipartit pada tanggal 31 Juli 2013;Namun demikian, dalam perundinganperundingan bipartit antara Penggugatdan Tergugat tersebut (perundingan bipartit) tidak tercapai kata sepakatuntuk penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHk

bipartit tersebut tidak tercapai titik temupenyelesaian, perselisihan tersebut kemudian telah dicatatkan kepadaDinas Tenaga Kerja Kota Batam Surat Nomor 001/A/APB/VIII/2013tertanggal 29 Agustus 2013;Bahwa setelah surat permohonan Penggugat tersebut diterima dan dicatatoleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Kemudian Penggugat dan Tergugattelah berupaya menempuh penyelesaian perselisihan a quo melalui mediasi;Bahwa dikarenakan tidak ada suatu kesepakatan penyelesaian perselisihanPemutusan Hubungan Kerja (PHK

Bahwa pada tanggal 5 Juni 2013 Penggugat dipanggil untukmenandatanggani surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugatdengan alasan Penggugat telah melakukan kesalahan yang serius/kesalahan berat yang diatur dalam Bab IV Pasal 19 poin 4 Nomor 7 padaperaturan perusahaan yang berbunyi sebagai berikut:Peraturan PerusahaanBab IV Pasal 19 Poin 4 Nomor 7Tidak pantas, ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan barangmilik perusahaan dalam keadaan bahaya atau tindakan diluar proseduryang menimbulkan

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh Tergugat tanpadirundingkan terlebin dahulu dengan Penggugat dan pihak Pimpinan UnitKerja (PUK) yang dalam hal ini selaku serikat pekerja yang ada diperusahaan dan juga Penggugat merupakan anggota serikat pekerja,sehingga tampak dengan jelas bahwa Tergugat telah salah dalammenerapkan prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimanadiamanatkan oleh Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003Pasal 151 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 152 ayat (1

Laurimba memberikan warning 1,tetapi selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2013 Penggugat dipanggil HRDkemudian diberi surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);2. Bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat dengan tegas menyatakanmenolak pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas, sebabsematamata adalah alasan pembenaran sepihak yang tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat, hal ini terbukti dari:a.

No. 806 K/Pdt.Sus/2012Bahwa Penggugat pada tanggal 18 Desember kembali menghadap dengan harapandapat diperkerjakan kembali, tertapi Tergugat bersedia dengan catatan Penggugatharus tandatangani pernyataan ;6 Bahwa Penggugat tidak bersedia sebab pernyataan itu berisi memberatkanPenggugat, sebab apabila Penggugat sakit akan di PHK tanpa pasangon ;7 Bahwa Tergugat mengatakan apabila Penggugat tidak tanda tangan pernyataanmaka diberi waktu berpikir sampai jam 17.00 tetapi sampai batas waktu tersebutPenggugat

Saat itu juga Tergugat menyuruhpulang Penggugat dan diberhentikan (PHK).

Mutahangselaku Ketua Pimpinan Daerah FSPRTMM SPSI Sulawesi Utara untuk mewakili hakdan kepentingan Saudara Ven Boe di depan Pengadilan PH pada Pengadilan NegeriManado adalah tertanggal 27 April 2009.2 Bahwa dalam Surat Kuasa tersebut disebutkan khusus :"Untuk mewakili Pemberi Kuasa sepenuhnya sebagai Penggugat dalam PerkaraPerselisihan PHK yang dilakukan Pimpinan PT. Agro Makmur Raya yangberalamat di Kel. Pateten I Kec.

Aer Tembaga untuk selanjutnya disebutsebagai Tergugat atas permasalahan Perselisihan PHK" ;3 Bahwa Surat Kuasa tersebut tidak jelas dan kabur, dan tidak dapatdipergunakan dalam Perkara PHI dengan alasan tidak jelas di Pengadilan PHI padaPengadilan Negeri mana (apakah PHI di Medan atau di Riau atau di Lampung, tidakjelas Pengadilan PHI mana) (Vide Pasal 14 Jo. 55 Jo. 81 UndangUndang No. 2 Tahun2004 tentang PPHI) ;4 Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut di atas terang dan jelas Surat KuasaKhusus tertanggal

berpisah; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua)orang anak yang bernama Abyan umur 3 tahun dan Alvian umur 2tahun; Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun danharmonis, namun 2 (dua) tahun yang lalu keadaan rumah tanggaHalaman 5 dari 17 putusan Nomor 243/Pdt.G/202 1/PA.MpwPenggugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihnan danpertengkaran yang terus menerus;Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugatdisebabkan Tergugat karena Tergugat di PHK

;Menimbang, bahwa pada pokoknya saksisaksi Penggugat tersebutmenerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukundan harmonis namun 2 (dua) tahun yang lalu atau pada tahun 2019 sudah tidakharmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulutyang disebabkan karena sejak Tergugat di PHK, Tergugat tidak mampumemenuhi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat tidak bekerja, dan jikabekerja pun hasilnya tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan anakanak,akibat dari perselisinan

Anak II binXXXXXXXXXXXX UMUr 2 tahun; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggaldi rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah orang tuaPenggugat; Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugatrukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 atau 2 (dua) tahun yanglalu. sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan danpertengkaran dalam bentuk cekcok mulut; Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugatdan Tergugat karena sejak Tergugat di PHK

menghubungkan dengan alasan perceraian yang diajukanPenggugat;Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaranterus menerus, berdasarkan fakta terbukti adanya perselisihan danpertengkaran teruS menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam bentukcekcok mulut sejak tahun 2019 atau 2 (dua) tahun yang lalu, dengan demikianunsur pertama telah terpenuhi;Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaranPenggugat dan Tergugat berdasarkan fakta dipersidangan karena sejakTergugat di PHK

Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi JawaBarat Nomor 569/950/Perlin tanggal 12 April 2016, yang berbunyi sebagaiberikut: Agar pihak PT Ramayana Lestari Sentosa, Tbk melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja Sdr. Supriyanto, Dkk (35 orang),dengan alasan telah menolak mutasi yang dilakukan PT.

Bahwa oleh karena prosedur yang ditetapkan oleh UndangUndangmengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah ditempuholeh Penggugat maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara ini menerima gugatan Penggugat danmengabulkan gugatan Penggugat, yaitu melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK) terhadap pekerja Sdr. Supriyanto, dkk (35 orang), denganalasan telah menolak mutasi yang dilakukan PT.

Oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima;Petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Tidak Memiliki Dasar HukumYang Kuat;2.1.Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam petitumnyatelah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmemutuskan perkara @ quo menerima gugatan penggugat danmengabulkan gugatan penggugat yaitu melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja Sdr Supriyanto dkk (33orang), dengan alasan telah menolak

Bahwa permohonan Penggugat untuk melakukan PHK terhadap Sadr.Supriyanto dkk (33 orang) karena alasan Sdr.

Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang di lakukanTergugat/Pengusaha terhadap saudara Rafika Hasta Putra terhitungtanggal 13 Juni 2016 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;3. Menghukum Pengusaha/Tergugat untuk membayar upah selama proseskepada Pekerja/Penggugat sejak di berhentikan, sampai adanya putusandari pengadilan hubungan industrial (PHI) yang bersifat mengikat;4.

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatsejak 13 Juni 2016, dengan kualifikasi PHK karena indisipliner;3. Menghukum Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi membayarkompensasi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dengan jumlah total sebesar Rp26.273.302,00 (duapuluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah);4.

putusdemi hukum, sejak putusan diucapkan;Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungankerja terhadap Penggugat tanpa berdasar hukum;Menghukum Tergugat untuk membayar upah pesangon Penggugatbeserta hakhak lainnya yang dirinci sebagai berikut: Hak Penggugat (masa kerja 3 (tiga) tahun 7 Jumlahbulan)Uang Pesangon 2 x 4 x Rp4.750.000,00 =Rp38.000.000,00 Uang Penghargaan masa kerja 1 x 2 X=Rp9.500.000,00Rp4.750.000,00Uang Penggantian Hak 15 % x Rp47.500.000,00 =Rp7.125.000,00Uang selama proses PHK

Menghukum Tergugat untuk membayar Pesangon Penggugat besertahakhak lainnya dengan rincian sebagai berikut : Uang pesangon 1 x 4 x Rp4.750.000,00 = Rp19.000.000,00; Uang penghargaan masa kerja2 x Rp4.750.000,00 = Rp9.500.000,00;:= Rp28.500.000,00: Uang penggantian hak 15% x Rp28.500.000,00 Rp4.275.000,00; Upah selama proses PHK 6 x Rp4.750.000,00 = Rp28.500.000,00:Jumlah = Rp61.275.000,00Terbilang (enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);Menolak gugatan Penggugat untuk selain

Menghukum Tergugat membayar kekurangan uang pesangon PHK ParaPenggugat dan hakhak lainya seperti pada point Nomor 14 tinggalRp109.125.000,00 (seratus sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);2. Menghukum Tergugat memberikan surat keterangan pengalaman kerjakepada Penggugat dengan kualifikasi baik/tanpa pernah melakukankesalahan;Halaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 1180 K/Padt.SusPHI/2020Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya:1.

Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) para Penggugatdengan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;3. Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Para Penggugat atasnama:a. Supardi secara tunai sejumlah Rp18.193.441,00 (delapan belas jutaseratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);b. Wahida Hariani secara tunai sejumlah R18.193.450,00 (delapan belasjuta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);c.

Demi hukum dan keadilan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan harus menolak gugatan ini dikarenakanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah berkekuatan hukum tetap;B.

SusPHI/2020salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Penggugat terbukti melangar Standar OperasionalProsedur (SOP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada perusahanTergugat sesuai Berita Acara Pelaksanaan Wawancara PemeriksaanPenggugat yang dlakukan oleh Tergugat pada tanggal 14 November 2018dimana Penggugat telah mengakui kesalahan bahwa atas PHK tersebutterbukti Penggugat telan menerima hak hak nya;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat menyelesaikanperselisihan dengan

sendiri,oleh karenanya Surat Pengunduran Diri tersebut harus dinyatakan tidaksah, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 162ayat (1) dan (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Bahwa Penggugat telah bekerja kepada Tergugat sejak tahun 2007,selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2008 diangkat menjadi karyawan,sehingga masa kerja Penggugat adalah 9(sembilan) tahun lebih namunkurang dari 10(sepuluh) tahun;Bahwa dengan demikian Penggugat berhak memperoleh UangKompensasi PHK

Nomor 555 K/Padt.SusPHI/2019 Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat sejak putusan ini diucapkan; Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, UangPenghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak serta Upahselama proses PHK kepada Penggugat yang keseluruhannyasebesar Rp87.014.615,00 (delapan puluh tujuh juta empat belas ribuenam ratus lima belas rupiah); Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;3.

Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi padatanggal 26 Agustus 2017 berdasarkan Surat Nomor 001/PHK/PRS/A&P/VIII/17 batal demi hukum dan hubungan kerja antara penggugatkonvensi/tergugat rekonvensi dengan tergugat konvensi/penggugatrekonvensi belum terputus;C.Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmempekerjakan kembali Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Sdr.Halaman 2 dari 7 hal. Put.

Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat Konvensi /TergugatRekovensi Terhadap Tergugat Konvensi /Penggugat Rekovensi padatanggal 26 Agustus 2017 berdasarkan Surat Nomor: 001/PHK/PRS/A&P/VIII/17 batal demi hukum dan hubungan kerja antara PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi belum terputus;.

emosilalumemegang dan menarik kerah baju saksi korban kemudian dengan menggunakankepalan tangan kanan melakukan pemukulan terhadap saksi koroban dengan caramengayunkan tangan kanan Terdakwa kearah muka tepatnya mengenai pipi kirisaksi koroban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa bersamasama dengansaksi korban berjalan ke depan kantor dealer, setelah sampai didepan kantordealer kemudian Terdakwa mengeluarkan katakata ancaman terhadap saksikorban dengan mengatakan kalau kamu tidak hubungi pusat untuk PHK

menggunakankepalan tangan kanan melakukan pemukulan terhadap saksi koroban dengancara) mengayunkan tangan kanan~ Terdakwa kearah muka tepatnyamengenai pipi kiri saksi koroban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwabersamasama dengan saksi korban berjalan ke depan kantor dealer, setelahsampai didepan kantor dealer kemudian Terdakwa mengeluarkan katakataancaman terhadap saksi korban dengan mengatakan kalau kamu tidak hubungiPutusan Pidana Nomor 16/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 4 dari 12pusat untuk PHK

Bahwa sejak bulan bulan Juli 2005 ketentraman rumah tangga Pemohon denganTermohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerusterjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon di PHK di perusahaanya kemudian Pemohon bekerja sebagai buruhnamun Termohon tidak terima nafkah yang diberikan Pemohon yang bekerjasebagai buruh dengan penghasilan yang minim.

Islam,yaitu : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dantidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yangperlu dibuktikan oleh Pemohon adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil yang diajukan Pemohon yangdiperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, telah diperoleh faktafakta bahwarumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan, penyebabutamanya karena Termohon di PHK

., tanggal 24 Februari 2020 dengan amarsebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugatdemi hukum sebagai hubungan kerja yang didasarkan pada perjanjiankerja waktu tidak tertentu (PKWTT) sejak 8 Agustus 2016;Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugatputus sejak putusan ini dibacakan, dengan kualifikasi PHK tanpa adanyakesalahan;Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 786 K/Pdt. SusPHI/20204.

SusPHI/2020dengan kualifikasi PHK tanpoa adanya kesalahan Para Penggugat, makamasingmasing Para Penggugat berhak mendapatkan uang kompensasiberupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakanpenilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidaktunduk pada pemeriksaan

Akan tetapi Tergugat tidak menanggapi Surat Penggugat tersebutdan Tergugat justru melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepadaPenggugat dengan diskualifikasi mengundurkan diri sebagaimanadituangkan dalam Surat PT.

pembicaraanterlebih dahulu dan sangat mendesak maka mutasi tersebut merupakanperbuatan semenamena dan oleh karenanya bertentangan dengan asaspenempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1)UndangUndang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaituasas terbuka, bebas, objektif serta adil dan setara tanpa diskriminasi.Bahwa karena Mutasi yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan denganasas penempatan tenaga kerja sebagaimana diatur dalam UU No. 13 tahun2003, maka seharusnya PHK

Dengan demikian PHK yangdilakukan oleh Tergugat dengan cara mutasi merupakan PHK yangbertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

petitum gugatan Penggugat angka 2, oleh karena terbuktipemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat merupakanpemutusan hubungan kerja sepihak, maka petitum gugatan Penggugat tersebutpatut dikabulkan oleh Majelis Hakim;Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 3 untukmengganti kerugian tidak dapat dikabulkan Majelis Hakim oleh karena secarahukum terbukti Penggugat adalah pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu TidakTertentu (PKWTT), sehingga sebagai konsekuensi logis dari PHK

(dua juta dua ratus empat puluh tigaridbu rupiah);Bahwa para Penggugat selama bekerja pada perusahaan Tergugat selalumelaksanakan pekerjaan dengan baik dan sesuai dengan jam kerja yangditentukan Tergugat serta senantiasa mentaati pada peraturan yangditetapkan;Bahwa secara tibatiba tanpoa pemberitahuan dan tanpa musyawarahperundingan terlebin dahulu, Tergugat telah melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat terhitung sejak tanggal 01Maret 2018 dengan alasan sebagai pelaksanaan

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)tersebut tanpa disertai pemberian Pesangon dan Hakhak lainnya kepadaPara Penggugat sehingga tindakan Tergugat tersebut bertentangan denganHalaman 3 dari 19 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus PHI /2018/PN JmBketentuan UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003;Bahwa para Penggugat sangat keberatan dan dirugikan dengan PemutusanHubungan Kerja (PHK) tersebut, sehingga Para Penggugat berusahamelakukan perundingan dengan Pihak Tergugat tetapi tidak tercapaikesepakatan.

karyawan (Para Penggugat) sesuai dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 dan Kepmen Nomor .100 Tahun 2004;Bahwa terhadap Anjuran Mediator Kantor Dinas Ketenagaan Kerjaan Kab.Bungo tersebut, Pihak Tergugat tetap tidak bersedia melaksanakannya,sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi untuk mohon putusanhukum sehingga para Penggugat mendapatkan hakhaknya sesuai denganketentuan yang berlaku;Bahwa karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

Sebagaimanaalasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Pihak Tergugat yaitu sebagaipelaksanaan Program Efisiensi atau Restrukturisasi, maka sesuaiketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaantutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaanmelakukan efisiensi, dengan ketentuan

Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat menyelesaikan kewajibannyamengenai upah yang belum dibayarkan kepada Penggugat untuk selanjutnyaTergugat melakukan PHK terhadap Penggugat dengan segala akibat hukumnyayakni secara khusus mengenai Pesangon bagi Penggugat.Halaman 4 Putusan Nomor 1594 /Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PST12.13.14.Bahwa upah adalah merupakan hak pekerja/buruh oleh karena itu wajar apabilapekerja menanyakannya, hal ini Sesuai dengan BAB Pasal 1 angka 1 PeraturanPemerintah Republik Indonesia

Total yang wajib dibayarkan Tergugat kepada Penggugat akibat PHK adalahsebesar: Uang Pesangon : Rp11.619.000 Uang Penghargaan Masa Kerja : Rp4.647.600 Uang Penggantian Hak : Rp1.742.850 +TOTAL : Rp18.009.450,Terbilang: Delapan Belas Juta Sembilan Ribu Empat Ratus Lima PuluhRupiah.Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayarkan uang prosesPenggugat sejak dimulainya proses Bipartit hingga berakhirnya gugatanperselisihan hubungan industrial ini di Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan

Dan tindakan Tergugat yang melakukan PHK terhadap Penggugattersebut dengan alasan mengalami kesuiltan kKeuangan/finansial sebenarnya dapatdibenarkan sepanjang dapat dibuktikan dalam bentuk Laporan Keuangansebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 164 UU No. 13 Tahun 2003;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil Penggugat di atas, semestinya Tergugatdapat membantah dan menolaknya, namun selama persidangan berlangsung,terbukti Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuaiketentuan

akan tetap memeriksa,mempertimbangkan dan memutus perkara a quo dengan tanpa hadirnya Tergugat(VERSTEK);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memperhatikan ketentuanPasal 169 ayat (1) huruf (c) dan (d) UU No. 13 Tahun 2003, yang digunakan sebagaiHalaman 16 Putusan Nomor 1594 /Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PSTdalil Penggugat sebagai alasan mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja kepadaTergugat, yaituPasal 169 ayat (1) huruf (c) dan (d) UU No. 13 Tahun 2003:Pekerja/brurh dapat mengajukan pernohonan PHK

kepada lembaga peyelesaianperselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatansebagai berikut:a. dst.b. dst.c. tidak membayar upah tetap pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga)bulan berturutturut atau lebihd. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh,Menimbang, bahwa dengan demikian mencermati alasan yang digunakanPenggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah sah dan dapatdibenarkan menurut hukum apabila Penggugat mengajukan PHk

Bersama PT.Bhineka Karya Manunggal Pasal 24 Upah SelamaPekerja Sakit ayat (1) Pekerja yang sakit berkepanjangan dengan dibuktikan olehSurat Keterangan yang sah dari dokter atau Balai Pengobatan yang ditunjukPerusahaan,tetap mendapatkan hak upahnya dengan ketentuan sebagai berikut:a Selama 4 (empat) bulan pertama dibayar sebesar 100%;b Selama 4 (empat) bulan kedua dibayar sebesar 75%;c Selama 4 (empat) bulan ketiga dibayar sebesar 50%;d Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% sebelum Perusahaan melakukan PHK

melaporkanpermasalahan ini kepada instasi di bidang ketenaga kerjaan hal mana perbuatanTergugat bertentangan dengan Undangundang ketenagakerjaan tersebut;Bahwa terhitung sejak tanggal 28 Juni 2100,Tergugat telah melakukan PHKterhadap Penggugat dengan seenaknya mengadangada alasan mengundurkan diriatas kemauan sendiri tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUNo.2 Tahun 2004 juncto Pasal 151 UU No.13 Tahun 2003, dan karenanya menurutPasal 155 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003, Tindakan PHK

lebih dahulu(uitvoebaar bij voorraad) meskipun timbul verset atau kasasi;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusansebagai berikut:DALAM PUTUSAN SELA:Hal. 9 dari 20 hal.Put.Nomor 866 K/Pdt.Sus/20121Menyatakan penghentian upah Penggugat selama proses perselisihan adalahbertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003 dan Perjanjian Kerja Bersama PT.Bhineka Karya Manunggal Pasal 24 Ayat (1);2 Menyatakan PHK

dikualifikasikan mengundurkan din dan pengertian tidak hadir bekerja/mangkir selama 5 (lima) hari kerja berturutturut atau lebih dapat dikualifikasikanmengundurkan diri berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 2 buku Perjanjian KerjaBersama PT.Bhineka Karya Manunggal II berdasarkan bukti dalam persidangan (BuktiT9, TI0, TIl),dan di perkuat dengan Termohon Kasasi dahulu Penggugat mengakuiadanya bukti surat tersebut, bukan apa yang di pertimbangkan oleh Judex JurisPemohon Kasasi dahulu Tergugat melakukan PHK

Pemohon Kasasi/Tergugat memutushubungan kerja dengan Termohon Kasasi/Penggugat) dalam perkara a quo;KEBERATAN KEDUAHal. 13 dari 20 hal.Put.Nomor 866 K/Pdt.Sus/2012Bahwa Judex Juris berdasarkan pertimbangan hukumnya telah salah dan tidak cermatdalam menerapkan Hukum UndangUndang ketenagakerjaan Pasal 161 Ayat (3), danPasal 156 ayat (2,3,4), sekali lagi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat menjelasakandengan sebenarbenarnya tanpa ada rekayasa menerangkan bahwa Pemohon Kasasitidak sama sekali pernah melakukan PHK