Benar Tergugat berbicara kasar karena dampakTergugat di PHK tetapi sudah minta maaf, benar ketika marah Tergugatmemukul Penggugat dan merusak perabot rumah tangga tetapi dulusekarang tidak;Bahwa Tergugat tetap memberi uang nafkah dari awal nikah sampaisekarang, bahkan Penggugat pernah minta dibelikan mobil olehTergugat, kemudian dibelikan dengan cara kredit sekarang sudah lunas;Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2bulan, Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;Bahwa Tergugat

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugatmenyampaikan duplik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai beriku:vvBahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;Bahwa Tergugat tidak sedang tidur ketika Penggugat pamit, Tergugatmendengar, tetapi Penggugat kalau pergi sering tidak pamit Tergugat;Bahwa bulan Mei 2020 Tergugat gembrak pintu karena Penggugattelepon dengan laki laki lain;Bahwa untuk uang nafkah bulan Mei 2020 Tergugat masih memberinamun di bulan sebelumnya tidak memberi karena uang PHK

satupersatu dengan mengaitkan faktafakta yang terjadi dalam rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugatdipandang telah memenuhi unsurunsur terjadinya suatu perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yang diajukanPenggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telahterjadi perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkanTergugat tidak mencukupi dalam memberikan uang nafkah, terlebin semenjakbulan Maret 2020 Tergugat terkena PHK

padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti memori kasasi tanggal 13 Agustus 2018 kontra memori kasasitanggal 17 Desember 2018 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Factidalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa telah tepat dan benar PHK

tidak dapat dikabulkan antaraPemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, Karena perselisihan tidak terkaitdengan PHK yang melanggar ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf e UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, melainkan mengenai tindakan demosi,mutasi dan SP III;Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Judex FactiPenggugat/Pemohon Kasasi terbukti menyalahgunakan wewenang sebagaiAsisten Afdeling Kebun Papaso, yaitu mengambil kebijakan sendiri tanpasepengetahuan pimpinan merekayasa, memainkan HK (Hari Kerja) fiktifdengan

Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat dalamperjanjian kerja PKWT putus pada tanggal 31 Desember 2017, karenaPKWT diakhiri oleh Tergugat;Menyatakan PHK terhadap Penggugat adalah PHK sepihak;Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat antara lain:4.1.4.2.4.3.Menghukum Tergugat membayar Uang ganti rugi sisa kontrak.Sebesar Rp55.989.670,00(lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribuenam ratus tujuh puluh rupiah);Menghukum Tergugat membayar upah selama proses persidangandi

Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat yaitu:a) Uang Pesangon untuk masa kerja 2 (dua) Tahun;Upah = Rp5.200.000,00Tunjangan tetap =Rp 750.000,00 +Upah Pokok + Tunjangan Tetap =Rp5.950.000,00Upah Pokok + Tunjangan Tetap x 3 x 2 (PHK dikarenakan efisiensi)Rp5.950.000,00 X 3 X 2 = Rp35.700.000,00Total uang pesangon yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugatadalah sebesar Rp35.700.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus riburupiah);b) Uang Penggantian Hak berupa: Uang Cuti Tahunan pada

Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat/PemohonKasasi yaitu:a) Uang Pesangon untuk masa kerja 2 (dua) tahunUpah = Rp5.200.000,00Tunjangan Tetap = Rp 750.000,00 +Upah Pokok + Tunjangan Tetap =Rp5.950.000,00Upah Pokok + Tunjangan Tetap X 3 X 2 (PHK dikarenakan efisiensi);Rp5.950.000,00 X 3 X 2 = Rp35.700.000,00;Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1105 K/Pdt.

Tidak benar, bahwa bulan Agustus 2008 Tergugat masihbekerja, dan pertengkaran dan perselisihan terjadisejak Tergugat di PHK pada awal tahun 2009;5. Tidak benar, memang ada masalah dalam ekonomi rumahtangga tetapi Tergugat tetap bertanggung jawab = atasekonomi rumah tangga dengan mencari kerja hinggasampai saat ini, namun masih kesulitan mendapatkanpekerjaan;6.

Penggugatdengan Tergugat sudah tidak sependapat lagi di dalammembina rumah tangga dan faktor ekonomi, Tergugat kurangbertanggung jawab terhadap Penggugat, oleh karena ituPenggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talaksatu. bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknyatelah mengakui dan membenarkan bahwa rumah tangganyatelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namundemikian sekalipun Tergugat di PHK

Bahwa dalam PHK tepat menyatakan berhak 2 (dua) kali UP, UPMK danUPH, serta perbaikan tanpa upah proses karena mutasi yang tidak sahterkait dengan ditutupnya kantor Pemohon sehingga tepat menerapkanketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003dan PHK efektif terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2016 yangbersesuaian dengan penutupan operasional kantor Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan

kasasi tanggal 24 Juni 2020 dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Serang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup denganmempertimbangkan buktibukti yang diajukan para pihak; Bahwa Judex Facti telah benar menerapkan ketentuan Pasal 167 ayat (3)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karenadalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

) dengan alasan pensiun danTergugat telah mengikutkan Penggugat dalam program pensiun, makasudah tepat Judex Facti menghitung kompensasi Pemutusan HubunganKerja (PHK) Penggugat dengan memperhitungkan uang pensiun yangpreminya dibayar oleh Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan olehJudex Fact; Bahwa lagipula alasanalasan tersebut mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, haltersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkatkasasi, karena

Bahwa perselisihan yang disidangkan oleh Judex Facti adalahperselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berdasarkangugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi pada tanggal 27 Juli2010 Nomor. 132/G/2010/PH/PN BDG;b. Bahwa perselisihan yang disidangkan oleh Judex Facti tidak memenuhisyarat formil sebagaimana di atur dalam Pasal 3 ayat (1) Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 jo.

Kanefusa Indonesia yang dibuat olehDinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi pada tanggal 22 Juni 2010 bukanmerupakan risalah mediasi (bukti awal Tergugat tertanggal 24 September2010), sehingga jelas pula bahwa belum pernah terjadi mediasi tentangpemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Sdr. Agung dkk (164 orangpekerja) ;Bahwa dalam kesaksian Sdr. A.Y.

Lilis Suryani, S.Sos sebagai mediator DinasTenaga Kerja Kabupaten Bekasi yang tertuang dalam putusan selahalaman 69 baris ke 22 menyatakan bahwa (kutipan) :Bahwa mediator produk hukumnya adalah anjuran dan risalah mediasidan dalam kasus ini tidak ada produk hukum tersebut karena menurutsaksi tidak terjadi mediasi"Maka semakin jelas bahwa perkara yang diperiksa oleh Judex Facti belummemenuhi syarat formil yaitu bahwa perkara pemutusan hubungan kerja(PHK) 164 orang pekerja PT.

Perkara pemutusan hubungan kerja (PHK) 164 orang belum pernahdilakukan perundingan secara bipartit, hal ini melanggar Pasal 3 ayat(1) Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 jo. Pasal 151 ayat (2)Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 ;ii. Perkara pemutusan hubungan kerja (PHK) 164 orang belum pernahdilakukan mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dan DinasTenaga Kerja Kabupaten Bekasi belum mengeluarkan surat anjuranHal. 39 dari 54 hal. Put.

No.228 K/Pdt.Sus/2011tentang perkara PHK 164 orang pekerja PT. Kanefusa Indonesia, hal inidiperkuat oleh surat keterangan Nomor 560/2512/Disnaker/VIIV2010dan surat penjelasan Nomor : 565/2537/Disnaker/VII/2010 dari DinasTenaga Kerja Kabupaten Bekasi serta kesaksian dari mediator (Sadr.A.Y Erar Yusuf, SH dan Sdri. Lilis Suryani, S.Sos), hal ini melanggarPasal 13 ayat (2) huruf a Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 ;iii. Gugatan yang diajukan oleh pengusaha PT.

Perusahaan tetap saja tidak mau membayar tuntutan gaji yangmasih menunggak, hanya menuntut Kewajiban pada pekerja, akantetapi tidak memperhatikan Hak/gaji pekerja.Bahwa pada tanggal 20 November 2019, secara sepihak Tergugat telahmenerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Nomor : 169 /HRGA Elteha Int'l / XI /19, ditujukan kepada Para Penggugat ; (P14)Bahwa akibat besaran upah yang dibayarkan oleh Tergugat setiapbulannya lebih kecil atau tidak sama dengan besaran upah yang harusditerima oleh

Dikirim tanggal 1 Nopember 2019 ;Copy dari Asli Surat Tergugat perihal Jawaban terhadap SuratPenggugat 1 tertanggal 6 Nopember 2019 ;Copy dari Asli Surat Tergugat perihal Panggilan Kerja pertamaterhadap Para Penggugat tertanggal 12 Nopember 2019Copy dari Asli Surat Penggugat 1 kepada Tergugat PerihalMenolak Panggilan Kerja kembali Dikirim tanggal 16Nopmeber 2019Copy dari Asli Surat Tergugat perihal Pemutusan HubunganKerja (PHK) ditujukan kepada Para Penggugat Tertanggal 20Nopember 2019 ;Copy dari

tanggal 19Nopember 2019, Tergugat membuat surat panggilan kerja ke2, Kemudian terhitung tanggal 20 Nopember 2019, Tergugatmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHk) ;Copy dari Asli Surat Disnaker Kota Blitar tanggal 2 April 2019kepada Tergugat Perihal Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan ;Copy dari Asli Slip Gaji/Upah Terakhir yang diterima oleh ParaPenggugat, berlaku dari tahun 2016 sampai tahun 2019Copy dari Asli Surat Laporan Keuangan (Oktober 2019

Tentang Gugatan Tidak Jelas, Para Penggugat memberikan tanggapanyang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa gugatan sangat jelas yaitu mengenai gugatan perselisinanhubungan industrial yang awalnya merupakan perselisihnan hak,kemudian berkembang menjadi perselisihan pemutusan hubungankerja, sebagaimana surat PHK Tergugat kepada Para Penggugattertanggal 20 November 2020;Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugatkepada Para Penggugat yang didasarkan pada ketentuan Pasal 168UndangUndang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaantersebut adalah tidak beralasan hukum dan pemutusan hubungankerja (PHK) tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 151UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut, maka Para Penggugatmelakukan gugatan kepada Tergugat untuk membayar upah dan uangpesangon Para Penggugat;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan ParaPenggugat sudah sangat jelas dan tidak kabur;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi

Apakah benar Hubungan Kerja sebagai karyawan tetap antara Penggugatdengan Tergugat adalah sejak 26 Januari 2012 dan kemudian Tergugatmelakukan PHK kepada Penggugat karena dikualifikasikan mengundurkandiriadalah tidak sah sehingga Tergugat harus membayar uang; pesangon,Halaman 27 dari42 Putusan No.16/Pdt.SusPH1/2017/PN.Smg.penghargaan masa kerja dan penggantian hak serta tunjangansebagaimanadalil Penggugat?2.

Apakah benar Hubungan Kerja sebagai karyawan tetap antara Penggugatdengan Tergugat adalah sejak 26 Januari 2012 dan kemudian Tergugatmelakukan PHK kepada Penggugat karena dikualifikasikan mengundurkandiri adalah tidak sah sehingga Tergugat harus membayar uang; pesangon,uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak serta tunjangansebagaimana dalil Penggugat?

jabatan baru sebagai Senior Relationship Officer adalah tidakmungkin dilaksanakan Penggugat karena alasan kesehatan atau akibat sakit yangdiderita oleh Penggugat, tetapi Penggugat hanya dapat membuktikan bahwa benartelah melaksanakan pemeriksaan radiologi tertanggal 13 Januari 2016 dan Rencanaoperasi tertanggal 16 September 2016 tetapi sampai dengan Tergugat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dengan dikualifikasi mengundurkandiri pada tanggal 12 Januari 2017 dengan tanggal efektif PHK

lian:Bersedia bekerja pada jabatan /unit kerja yang ditetapkan perusahaan danmelaksanakan tugas serta tanggung jawab.Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikandalil gugatannya bahwa penggugat tidak melaksanakan kewajiban promosinyaadalah karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaikaryawan dalam posisi jabatan promosi baru trersebut.Menimbang bahwa di dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikankebenaran dalil gugatannya bahwa Penggugat di PHK

oleh Tergugat dengankualifikasi mengundurkan diri sebagimana pasal 168 UndangUndang Nomor 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah melanggar pasal 151 jo pasal 156 ayat(1) UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan baikberdasarkan buktibukti tertulis atau keterangan saksi, yang membenarkan bahwabenar Tergugat melakukan PHK kepada Penggugat adalah melanggar pasal 151 jo.Halaman 33 dari42 Putusan No.16/Pdt.SusPH1/2017/PN.Smg.Pasal 156 ayat (1) sebagaimana dalil Penggugat atau bukan

Bahwa sebagaimana dalil Point 16 dalam gugatan Penggugat yangmemperselisihkan tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadapPenggugat pada tanggal 10 Agustus 2007 adalah batal demi hukumdikarenakan PHK tersebut dianggap oleh Penggugat dilakukan tanpa adanyapenetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;. Bahwa apabila mengacu pada Point 5 diatas, berdasarkan Pasal 171 UUTJo.

Nomor 25 PK/Pdt.SusPHI/2016terjadinya PHK tanpa penetapan pada tanggal 10 Agustus 2007. Atausetidaknya lebih dari 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya Anjuran Mediatorditambah 10 (sepuluh) hari;6.

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon,penghargaan masa kerja, penggantian hak, upah selama proses PHK, THR,dan upah lembur yang seluruhnya sebesar Rp96.232.547,00 (Sembilan puluhenam juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah);5.

terdapat kekhilafan atau kekeliruan yangnyata dalam penerapan hukum pada bagian pertimbangan hukum hal 34Paragraf ke 3 s/d 5, dan hal 35 Paragraf ke 1 s/d 3, sebagaimanaPemohon kutip, menyatakan: ...sebagai akibat dari perselisihan a quo Penggugat juga tidakberkeinginan lagi untuk melanjutkan hubungan kerjanya denganTergugat dan hanya memohon kepada majelis hakim menghukumTergugat untuk membayar hakhak Penggugat sesuai ketentuan yangberlaku...dst; ...maka majelis hakim berpendapat besarnya kompensasi PHK

Sebab sebagaimanapada halaman 34 Paragraf 4, menyatakan ...maka majelis hakimberpendapat besarnya kompensasi PHK yang harus dibayarkan 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 (8) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003...

Tergugat I, akantetapi kedatangan Penggugat ditolak oleh Tergugat ; Itu sebabnya,Penggugat menarik kesimpulan, bahwa Tergugat tidak mempunyai itikadbaik melaksanakan anjuran Mediator karena Penggugat sudah tidakditerima lagi bekerja, bahkan Penggugat tidak di izinkan masuk ke lokasipabrik/tempat kerja Penggugat sebelumnya;Bahwa karena Tergugat sudah tidak menerima Penggugat bekerja diPerusahaan Tergugat, maka hal ini terpaksa akan diterima Penggugatkalau harus terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

Intibenua Perkasatama) tidak pernah melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat (Ic.

PT Intibenua Perkasatama) putus karena Pengusahatidak bersedia melanjutkan hubungan kerja sebagaimana yangdisebutkan dalam Pasal 163 Ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan yang maksudnya adalah Penggugatmengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepadaLembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial karenaTergugat melakukan perbuatan tertentu sebagaimana tercermin padaPasal 163 Ayat (2) dimaksud, sementara fakta hukumnya baik dalamkonteks hubungan kerja,

karena berkaitan dengan terjadinya Corporate Actionberupa perubahan status (Change In The Status of The Enterprise),penggabungan (Merger), peleburan (Fusi, Konsolidasi), atauperubahan kepemilikan (Take over, Akuisisi), yangprosedur/mekanismenya cukup jelas diatur berdasarkan ketentuanPasal 151 ayat (2) dan (8) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan yang pada intinya menyebutkan, bahwasetiap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) wajib dirundingkan baikmelalui mekanisme bipartit maupun

tripartit yang materinya adalahmengharuskan tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karenaCorporate Action sebagaimana tersebut dalam Pasal 163 ayat (2)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandimaksud.

telah melakukan pencurain tanpa adabukti, kecuali hanya berdasarkan dari SMS yang tidak jelas pengirimnyaMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Pemutusan Hubungan Kerjasecara lisan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dikarenakan tuduhanpencurian Hp dan berupa uang, oleh karena itu harus ditundukkan pada pasal 158UU No 13 tentang Ketenagakerjaan oleh putusan MK RI No. 012/PUUI/2003,dandalam putusan tersebut mensyaratkan harus ada putusan pidana berkekuatan hukumtetap, jika pekerja di PHK

SE. 13/MEN/SJHKVV2005 yang pada intinya mengatur bahwaPengusaha dapat melakukan PHK kepada pekerja karena alasan keselahan berattetapi setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yangmenyatakan bahwa pekerja yang bersangkutan telah melakukan kesalahan berat;Menimbang, setelah mengamati secara cermat, Majelis Hakim berkesimpulanbahwa tindakan Tergugat melakukan PHK secara lisan dengan tuduhan pencuriaanHp dan berupa uang sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) kepadaPenggugat

tidak dapat dibuktikan secara hukum pidana sehingga Penggugat dikategorikan di PHK tanpa kesalahan berdasar pasal 156 UU No 13 Tahun 2003 Jopasal 164 ayat (8) UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan sehinggaPenggugat berhak mendapatkan Konpensasi pengantian hak akibat pemutusanhubungan kerja yang dilakukan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sudah cukup bagiMajelis Hakim untuk mengabulkan petitum Penggugat point 5 yang menyatakanPenggugat berhak atas uang pengantian

berhasil didamaikan kemudian dibacakan suratpermohonan Pemohon tertanggal 26 Mei 2015 yang isinya tetap dipertahankanoleh Pemohon.Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohonmenyampaikan jawaban secara lisan yang intinya sebagai berikut;Bahwa permohonan Pemohon point 1 sampai 3 benar, namun point 4 tidakbenar, karena sebelum Termohon berangkat kerja semua kebutuhan rumahtangga sudah Termohon siapkan, Termohon bekerja adalah untukmembantu kebutuhan rumah tangga, karena Pemohon pernah di PHK

Pemohon.Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun namunsejak Termohon mulai bekerja pada tahun 2012 sering terjadipertengkaran yang penyebabnya adalah karena antara Pemohondengan Termohon sering terjadi beda pendapat dalam hal mengaturrumah tangga, perbedaan masalah pekerjaan dimana Termohon seringtidak pulang sampai 1 minggu tanpa seizin Pemohon yaitu pada tahun2014 dan Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon dan anakPemohon dan Termohon.Bahwa memeng pada tahun 2012 Pemohon pernah di PHK

di XXXXXXXXXX Jakarta PusatBahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalahkakak kandung Termohon.Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orangtua Pemohon dan telah dikaruniai 5 orang anak, sekarangtinggal bersama Pemohon dan ibu kandung Pemohon.Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah 2 tahunbelakangan ini sudah tidak rukun, karena Termohon sering pulang kerumah orangtuanya.Bahwa semula Termohon tidak bekerja, namun pada tahun 2012Pemohon di PHK

Selain itu karena adanya wanita idaman lain yang mengganggukeutuhan rumah tangga.Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalamrepliknya pada intinya menyatakan benar member nafkah Rp 300.000,0 setiapbulan dan pernah di PHK, namun sejak bulan Oktober 2013 Pemohon sudahbekerja lagi dan setengah gaji Pemohon diserahkan kepada Termohon.Hal. 10 dari 18 Hal. Put. No. 0531/Pdt.G/2015/PAJPDisamping itu benar Pemohon mengakui ada WIL, tetapi sebenarnya hanyateman biasa.

mencari jalan keluar yang terbaik mengenai PHK sepihakyang dilakukan pihak Tergugat;29.Bahwa Tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan perkara ini,maka Penggugat mengambil langkah mediasi melalui Suku DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Selatan sesuai denganketentuan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianHal. 20 dari 52 hal.

Bahwa karena oleh karena perbuatan Tergugat yang sewenangwenangtersebut yang memberikan SP I, SP II, SP Ill dan PHK sepihak tanpaalasan yang jelas kepada Para Penggugat, maka SP , SP Il, SP III danPHK batal demi hukum dan Tergugat wajib mempekerjan kembaliPenggugat dengan jabatan semula;36.Bahwa Tergugat berdalil bahwa Para Penggugat telah melanggarPeraturan Perusahaan dan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2013Pasal 137 sesuai keterangan tersebut di atas;37.Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

Namun sebaliknya Para Penggugatmenolak ajakan dari Tergugat tersebut, malah melanjutkan aksi mogok kerjaterhitung sejak akhir bulan Mei sampai dengan September 2013;Tanpa ada jalan keluar yang pasti, akhirnya Tergugat telah menentukan sikapsebagai jalan terakhir yang sangat berat untuk menjatuhkan PemutusanHubungan Kerja (PHK) pada Para Penggugat tersebut, agar permasalahanini tidak semakin berlarutlarut;Hal. 37 dari 52 hal. Put.

keinginan dalam diri ParaPenggugat, satu sisi menuntut dapat dipekerjakan kembali, namun disisilainnya menuntut upah proses dibayar/notabene siap dilakukan PemutusanHubungan Kerja (PHk);Dalam Pokok Perkara:1.2.3.Menolak dalildalil Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Para Penggugat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHk);Menolak dalil Para Penggugat, Tergugat tidak melanggar UndangUndangNomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 114 Jo.188;Menolak dalil Para Penggugat, Tergugat

Hal: Anjuran, sebagai acuan untuk membayar PHK padaPara Penggugat dengan catatan dihitung berdasarkan Surat KetetapanPengangkatan menjadi Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT) yang ditandatangani oleh Direktur Utama PTC;8.

Dan PemutusanHubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat terhadap Penggugat dikualifikasikantelah melakukan effisiensi, maka Penggugat berhak atas kompensasiPemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana telah dipertimbangkandengan tepat oleh Judex Facti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan Judex Facti/Pengadilan WHubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukanoleh

Sejak bulan Januari 2017 Tergugat danPenggugat sering berselisin dan bertengkar; Bahwa Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Tergugat denganPenggugat karena a. tidak benar, Tergugat memberikan semua gaji Tergugatkepada Penggugat namun setelah di PHK tahun 2018 Tergugat mendapatkanpesangon sebesar Rp.94.000.000, untuk modal usaha di rumah, b. tidakbenar, Tergugat mempunyai modal dan bekerja di rumah, c. tidak benar,Tergugat hanya memukul anak untuk mendidik, d. tidak benar, Ssudah 12 tahunyang

dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudahdidamaikan oleh keluarga Penggugat maupun Tergugat namun tidak berhasil; Bahwa Tergugat keberatan atas Gugatan Penggugat ;Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah wiraswasta mempunyai usah sebagaisupplier bahan pokok dan memiliki usaha air isi ulang;Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliksecara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Penggugat Penggugat menolak jawaban Tergugat karena yang benaradalah Tergugat setelah di PHK

SusPHI/2021Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohonkepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungankerja (PHK) terhadap Para Penggugat secara sepihak bertentangandengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

olehkarena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Mei 2021dan kontra memori kasasi tanggal 7 Juni 2021 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Tergugat terbukti terdampak kondisi pandemi Covid19 sehinggaTergugat tidak bisa menjalankan kegiatan operasional dan kondisitersebut mengharuskan Tergugat melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK

Menyatakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan sosialantara Tergugat dan Penggugat di perusahaan PT Sandratex Rempoasudah tidak lagi tercapai maka pihak Tergugat dapat mengakhiri hubungankerja kepada Penggugat dan selama dalam proses peselisihan/a quo sesuaiPasal 155 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tergugat harusHal. 1 dari 6 hal.Put.Nomor 49 K/Pdt.SusPHI/2018membayar hakhak atas upah yang diterimakan setiap bulannya danmemberikan konpensasi PHK sesuai dengan peraturan perundangundangan

Uang Pisah (masa kerja 44 tahun 10 bulan)Kategori PHK alasan mendesak Rp100.000,00Total Rp100.000,00Atau: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukankontra memori kasasi tanggal 13 Juli 2017 yang pada pokoknya menolakpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Hal. 4 dari 6 hal.Put.Nomor 49 K/Pdt.SusPHI/2018Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, Mahkamah Agungberpendapat:bahwa alasan tersebut

Jayapura dan memohonkepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan PKB dan PHI PTFI 20172019 adalah sah dan berlakumengikat bagi Penggugat dan Tergugat serta seluruh pekerja Penggugat;Menyatakan Tergugat terbukti melakukan pelanggaran kerja, yaknimengoperasikan kendaraan atau peralatan bergerak milik Perusahaantanpa memiliki SIM/lisensi yang sah sesuai ketentuan Perusahaan.Dimana sanksi atas pelanggaran kerja tersebut adalah PHK

Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jayapura, Mahkamah Agung berpendapat JudexFacti sudah tepat dalam pertimbangan dan putusannya tidak salahmenerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa ternyata Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja yangdiatur dalam Perjanjian Kerja Bersama Pedoman Hubungan Industrial PTFreeport Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (17) Tahun 20172019; Maka tepat Judex Facti pemutusan hubungan kerja (PHK