Nomor : 022/KMA/SK/IV2011 tanggal 07 Pebruari 2011tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Padang,telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara.

Nomor:022/KMA/SK/I/2011 tanggal O7 Pebruari 2011 tentang PengoperasianPengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Padang, telah melakukan,menyuruh melakukan= atau turut melakukan, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara.

Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi ;3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan ;4. Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara ;Halaman 154 dari 197 Putusan Nomor 30 /Pid.SusTPK/2015/PN Pdg;5.

Lamintang, Dasardasar HukumPidana, Penerbit Sinar Baru, Bandung 1981, hal. 196) ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatukehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin dari si Pembuat yangditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkanartinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada.

Malang 2005, hal. 54) ;Halaman 156 dari 197 Putusan Nomor 30 /Pid.SusTPK/2015/PN Pdg;Menimbang, bahwa dilain hal menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi sama artinya dengan mendapatkan untuk diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi (Vide R.

Pasal 18 UndangUndang RI No.31 tahun 1999 yang telah diubah danditambah dengan Undangundang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangundang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang mempunyai unsurunsur sebagai berikut :Unsur setiap orang;Unsur secara melawan hukum;Unsur memperkaya dirisendiri, orang lain atau suatu korporasi;Unsur dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;ae Pe NYUnsur yang melakukan, yang menyuruh

, dalam hal ini dapatdihubungkan dengan pasal 37 ayat (3), (4) yang memberi kewajiban kepada Terdakwauntuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri,suami, anak, dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang didugamempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan ( Vide pasal 37 ayat 3);Bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidakdilarang, yang dilarang adalah cara memperkaya diri sendiri tersebut apakah dilakukandengan melawan

Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain AtauSuatu Korporasi.3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana yang adaPadanya Karena Jabatan Atau Kedudukan4. Unsur dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.5.

Perbuatan Terdakwa untuk mendapatkan134untung bagi diri sendiri atau orang lain atau Ssuatu korporasi adalah merupakan tujuandari Terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa menurut Prof Sudarto dalam bukunya Hukum dan HukumPidana halaman 142 menyebutkan, bahwa unsur ini merupakan unsur Batin yangmenyerahkan atau menentukan arah dari perouatan Penyalahgunaan Kewenangan dansebagainya.

Adanya unsur ini harus pula ditentukan sebagai Objektifdenganmemperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perouatan Terdakwa.Sedangkan yang dimaksud dengan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atausuatu Korporasi adalah perbuatan tersebut memberi untung atau profit kepada dirisendiri atau orang lain atau suatu badan (Korporasi);Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap dipersidangan sebagaimanaketerangan saksisaksi dan buktibukti surat yaitu : Bahwa kegiatan pekerjaan Pembangunan

disini adalah siapa sajaselaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau persoon yangperbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan berdasarkanketentuan pasal 1 angka 3 UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dalam UndangUndang No. 20 Tahun 2001 adalah orang perseorangan atautermasuk korporasi yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yangmampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan pidana yangdilakukan; Menimbang, bahwa pada dasarnya

orang lainatau suatu korporasi; Menimbang, bahwa pengertian kata menguntungkan dalam unsur inimempunyai arti bahwa Terdakwa, orang lain/kroninya atau suatu korporasimemperoleh aspek materiil maupun inmateriil, sifat menguntungkan ini dapatdilakukan dengan cara korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 (vide : Dr.

mendapatpenghargaan; Menimbang, bahwa subyek dari perbuatan menguntungkan diri tersebut dapatterdiri dari diri sendiri, orang lain, atau Korporasi.

Orang lain artinya orang selain pribadinya.Sedangkan korporasi, sesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain.Tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang, sepertiyang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 UndangUndang No. 31 tahun 1999, adalahkumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badanhukum maupun bukan badan hukum.

Korporasi yang berbentuk Badan Hukum, ialahkorporasi yang oleh UndangUndang ditentukan sebagai Badan Hukum, dan bisaBadan Bukum Publik dan bisa pula Badan Hukum Privat. Badan Hukum Publikmisalnya BUMN yang berbentuk persero misalnya PTPN, PT. PLN, GarudaIndonesia. Badan Hukum Privat, misalnya suatu Perseroan Terbatas, Koperasi,Yayasan.

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;4. Dapatmerugikan keuangan atau perekonomian;Ad. 1. Unsur setiap orang.Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menurut Pasal 3 joPasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahHal 134 dari 166 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus. TPK/2017/PN.

Untuk mencapai tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 3 ini telah ditentukancara yang harus dilakukan oleh Subyek Tindak Pidana Korupsi, yaitu denganHal 140 dari 166 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus. TPK/2017/PN.

Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi. Dan Ad. 3.

diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi;Menimbang, bahwa kata dengan tujuan dalam unsur ini, tidakdimaksudkan bahwa Terdakwa benarbenar mengetahui dari awal bahwaperbuatan yang dilakukan disadari akan memberikan suatu keuntungan padadirinya sendiri atau orang lain atau atas suatu korporasi sebagai suatu tujuandari awal.

Namun yang menjadi persoalan pokok dalam unsur ini adalah,apakah perbuatan Terdakwa memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi dilakukan dengan cara menyalahgunakanHal 149 dari 166 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus. TPK/2017/PN.

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;5. Secara Bersamasama;Ad.1.

Unsur Setiap orang;Menimbang, bahwa dalam ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 yang telahdiubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud denganunsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sebagaisalah satu unsur tindak pidana yang sudah lazim didipergunakan/dirumuskandalam

Kemudian mengenaiperkataan menguntungkan suatu badan (korporasi), maka dalam hal ini tidakhanya badan swasta, misalnya PT, Yayasan dan sebagainya tetapi juga badanpemerintah, kantor, jawatan/dinas dan sebagainya;Meninbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kedudukan padaperumusan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, dipergunakan untuk

Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu Korporasi;Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekatpada batin si pelaku, tujuan (doe/) tidak berbeda artinya dengan kata maksudHalaman 133 dari 154 Putusan Nomor 58/Pid.SusTPK/2016/PN Plksebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (opzet als oogmerk).Kesengajaan secara umum berarti perbuatan itu dikehendaki (willen) dandiketahui (wetten) oleh si pelaku;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan

Menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu badan berarti mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atauorang lain atau suatu badan;Menimbang, bahwa redaksi dengan tujuan dalam unsur ini berartiterdakwa mengetahui dan menghendaki serta ada dalam niatnya terhadap apaHalaman 134 dari 154 Putusan Nomor 58/Pid.SusTPK/2016/PN Plkyang diperbuatnya yaitu untuk tujuan mendatangkan keuntungan bagi dirinyasendiri atau bagi orang lain ataupun bagi suatu korporasi.

., bersalah melakukantindak pidana Korupsi secara bersama sama menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kKedudukan yang merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara secara berlanjut sebagaimana dalam DakwaanSUBSIDAIR: Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan ;4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara .5. Orang Yang Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan itu;6. Perbuatan berlanjut.Ad. 1. Unsur Setiap Orang Putusan No. 35/Pid.SusTPK/2018/PN Gto.

Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oarang lain atausuatu korporasi;Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, tujuan dalam pasal 3 merupakantujuan dekat, suatu tujuan yang menurut akal dapat dicapai dengan melakukan suatuperbuatan tertentu.

RajaGrafindo Persada,Jakarta hlm. 7273);Menimbang, bahwa menurut kamus bahasa indonesia terbitan balai pustakattteMenguntungkan mengandung arti menjadi beruntung, memberi keuntungan, manfaatatau faedah ;Menimbang , bahwa yang dimaksud unsur Menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi mengandung arti bahwa terdapat fasilitas atau kemudahansebagai akibat dari penyalahgunaan wewenang.

Tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran si pembuatyang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lainatau suatu korporasi dalam arti tidak sematamata berupa benda atau uang saja tetapisegala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang diperoleh dalam persidanganTerdakwa telah menandatangani nota dinas yang disampaikan kepada Kepala BNNPGorontalo

AHMADNAJIB FARID dan korporasi yang bersangkutan.a Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UURI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah denganUU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.............KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP. SUBSIDAIR Bahwa terdakwa Ir.

AHMAD NAJIBFARID dan korporasi yang bersangkutan.a Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UURI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah denganUU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telahmengerti

Unsur Setiap orang :Menimbang, bahwa didalam BAB I ketentuan umum pasal ayat (3) UUNo.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pengertian setiaporang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi : Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri semdiri atauorang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternative, kata atau dalamunsur kedua diatas artinya mempunyai kapsitas yang sama di dalam pemenuhan unsurtersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsurtersebut; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain dalam

Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan dirisemdiri atau orang ;lain atau suatu korporasi;(R Wiryono,Pembahasan UndangundangPembrantasan Tidak Pidana Korupsi.

Hukum Pengadilan NegeriKudus yang berdasarkan Undangundang Nomor 46 tahun 2009 tentang PengadilanTindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 menjadi kewenanganPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksadan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukanperbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi

Jadi, disin yang diuntungkan bukan pelaku langsung.Memperkaya Korporasi, yakni akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku,suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorgamisir,baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1) UUNo. 20 Tahun 2001) yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnyaharta bendaBahwa yang dimaksud Menyalahgunakan kewenangan, berarti menyalahgunakankekuasaan/hak yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang diabat

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;4.

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;1583. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan ;4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;5. Dilakukan secara bersamasama ;Unsur ke 1.

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;oeMenimbang, bahwa unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atauce cesuatu korporasi mengandung makna alternatif karena kata atau dalam unsur imcememberikan kapasitas yang sama terhadap unsur subyek berupa Diri sendiri , unsur subyekoe ce oeberupa Orang lain , dan unsur subyek berupa Suatu Korporasi , artinya apabilaperbuatan Terdakwa dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyektersebut

Monginsidi No.1 Bantul, atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang berdasarkan ketentuan pasal 2 KeputusanKetua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II tanggal 07 Pebruari 2011berwenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi di daerah hukumProvinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian

RW.Monginsidi No.1 Bantul, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yangberdasarkan ......12berdasarkan ketentuan pasal 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :022/KMA/SK/II tanggal 07 Pebruari 2011 berwenang memeriksa dan memutusTindak Pidana Korupsi di daerah hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

Unsur memperkaya diri sendiriMenimbang , bahwa terhadap unsur ke2 Pasal 2 ayat (1) tersebut diatas pengertian memperkaya diri sendiri adalah menambah kekayaan sedemikianrupa yang tidak seimbang dengan penghasilannya.Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan saksisaksi, keterangan ahli, dan juga bukti suratsurat tidak ada satupun yang menunjukanatau membuktikan Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi secara riil menjadikaya atau lebih kaya lagi, kehidupan terdakwa tetap seperti

Sehingga unsur melakukan perbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain atau korporasi, tidak terpenuhi, dan dalam hal ini MajelisHakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umumdalam memori bandingnya yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur yang tidak terpenuhidalam dakwaan primair, maka Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding tidak perlu

Menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan;4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;5. Dilakukan secara berlanjut;Menimbang, bahwa semua pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama atas pembuktianunsurunsur Pasal 3 jo.

dengan tahun 2011, bertempatdi Kantor Desa Dlangu Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yangberhak memeriksa dan mengadili perkara tinclak pidan korupsi berdasarkanSurat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, melakukan perbuatan dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, tidakada alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan sipelaku yang melakukan tindak pidana.Bahwa menurut pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang nomor : 31 Tahun 1999 menyebutkan setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi

Wiyono,SH., dalam bukunya PembahasanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbitan SinarGrafika 2006, halaman 37 menjelaskan, bahwa oleh karena yang dapatmemangku suatu jabatan atau kedudukan hanya orang perorangan, makatindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999hanya dapat dilakukan oleh orang perorangan, sedangkan korporasi tidakdapat melakukan tindak pidana pasal ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan olehPenuntut Umum dalam perkara ini

Akan tetapi untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telahterbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah sebagai pelaku tindak pidana,maka unsur pertama ini akan dirangkaikan dan dibuktikan bersamasamadengan unsur berikut nanti;Ad. 2 Unsur Dengan Tujuan Menguntunekan Diri Sendiri atau Orang Lain atau SuatuKorporasi ;Menimbang, bahwa unsur Dengan Tujuan Menguntungkan DiriSendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi mengandung maknaalternatif, karena kata atau dalam unsur tindak pidana kedua inimemberikan

kapasitas yang sama terhadap unsur subyek berupa DiriSendiri, unsur subyek berupa Orang Lain, dan unsur subyek berupaSuatu Korporasi, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwatelah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur sub yektersebut, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana yang kedua dalamdakwaan kesatu ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa PAF.

dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudahtidak bisa ditentukan lagi sekitar bulan September 2008 atau setidaktidaknya masih ditahun 2008 bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Konawe atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yangberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, menyuruhmelakukan dan turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

ALI PANGA terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yaitu "Turut serta melakukan dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saran yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UUNomor 20 Tahun 2001 jo.

OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Setiap Orangadalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa,dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error In Persona)maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika tidak mendefiniskan apa arti kata "setiap orang, dan dalamUndangUndang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyekhukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi

, Korporasi sebagaimanaketentuan pasal 1 angka 21 UndangUndang nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baikmerupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagaisubyek hukum pribadi atau persoon, sebagai pendukung hak dan kewajibanyang memiliki Kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan(Toerekeningsvatbaarheid) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;Menimbang, bahwa dalam

Unsur setiap orang;Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan setiap orang adalahsebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa olehPenuntut Umum sebagai terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidaan;Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benarbenar sebagaisubyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan penuntut Umum,sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitasdari

kurun waktu tahun 2002 s/d. 2005 di Desa Muktiharjo, KecamatanMargorejo, Kabupaten Pati atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Pati secara berturutturut saling berhubungandan berkaitan antara satu dengan lainnya sehingga merupakan rangkaianperbuatan perwujudan dari satu kehendak untuk mencapai tujuan dankarenanya dipandang sebagai perbuatan berlanjut atau diteruskan, telah secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi

setidaktidaknya pada suatu waktudalam kurun waktu tahun 2002 s/d. 2005 di Desa Muktiharjo, KecamatanMargorejo, Kabupaten Pati atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Pati, secara berturutturut saling berhnubungandan berkaitan antara satu dengan lainnya sehingga merupakan rangkaianperbuatan perwujudan dari satu kehendak untuk mencapai tujuan dankarenanya dipandang sebagai perbuatan berlanjut atau diteruskan, dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

perkaranya diajukan secara terpisah),pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan antara tahun 2005sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan PerikananKab.Bireuen Jalan Rel Kereta Api Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen,atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Bireuen, yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, secara melawan hukum melakukan perobuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi

No. 986 K//PID.SUS/2011berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri datu orang laian atau suatui korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saran yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dpat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwadengan caracara sebagai berikut : Bahwa ia Terdakwa Ansari LT, SE bin Ramin berdasarkan Surat KuasaDirektur CV.Tamita Berkah Banda Aceh Nomor : 40/TB

No.REG.PERK.PDS02/KPAG/01/2010 tanggal 24 Februari 2010 sebagai berikutDAKWAAN :PRIMAIRBahwa terdakwa Johanis Haki mantan Kepala Desa MHueknutuperiode tahun 19992006 pada hari dan tanggal yang sudah tidakdapat dipastikan lagi sekitar bulan bulan November 2005 atausetidak tidaknya pada ~~ waktu tertentu dalam tahun 2005,bertempat di Desa Hueknutu Kecamatan Takari Kabupaten Kupangyang berwenang untuk memeriksa dan mengadili,telah ~~ secaramelawan hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi

undangNo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;DANSUBSIDAIRBahwa terdakwa Johanis Haki mantan Kepala Desa MHueknutuperiode tahun 19992006 pada hari dan tanggal yang sudah tidakdapat dipastikan lagi sekitar bulan bulan November 2005 atausetidak tidaknya pada = waktu tertentu dalam tahun 2005,bertempat di Desa Hueknutu) Kecamatan Takari Kabupaten Kupangyang berwenang untuk memeriksa dan mengadili,telah ~~ secaramelawan hokum perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi

Unsur Untuk Tujuan Mengeksploitasi Orang Tersebut Di Wilayah RepublikIndonesia;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur' tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (4) UndangUndang Republik Indonesia No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yangdimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yangmelakukan tindak pidana perdagangan orang, selanjutnya dalam Pasal 1 angka (6)UndangUndang

Republik Indonesia No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan TindakPidana Perdagangan Orang, telah memberikan defenisi Korporasi adalah kumpulanorang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupunbukan badan hukum;Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkanseseorang di muka persidangan yang mengaku bernama Maria Yunianti Jagong AliasYuni, perempuan kelahiran Lirikelan 3 September 1995 yang beragama Katholik danbertempat tinggal di Dusun Lirikelan, Desa

Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang oleh pembentukanUndangundang (dalam hal ini Undangundang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika) adalah subyek atau pelaku dari sSuatuperbuatan pidana dalam rumusan delik, yaitu setiap orang baik secara sendirisendiri maupun secara bersamasama dan/ atau suatu korporasi atau badanhukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana Narkotika, sehinggadengan demikian jelas bahwa yang dimaksud "setiap orang adalah subyekatau

pelaku dari Ssuatu tindak pidana yang menurut Undangundang tersebutbisa orang peseorangan atau suatu korporasi atau badan hukum ;Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perludipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai subyek atau pelakusuatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan PenuntutUmum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau errorin person;Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiaporang dalam surat dakwaannya adalah

Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Makassar, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukanterdakwa dengan caracara sebagai berikut : s Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD

Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Makassar, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan denganCaracara antara lain sebagai berikut : Bahwa sesuai dengan

Lisik Karya pada waktu dan tempatsebagaimana dalam dakwaan Primair di atas, dengan tujuan menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan caracara sebagai berikut :Bahwa Terdakwa Hidayat Bin H. Abu Mukmin sebagai Kuasa DirekturCV.

Dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsurmelawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga dalam pertimbanganselanjutnya Hakim menyatakan dalam pertimbangannya jika Terdakwamelakukan perbuatan tidak melawan hukum maka unsur subyek hukumyang melekat pada Terdakwa (dader), unsur perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi bahkan adanya kerugian Negarabukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (1) UndangUndang No : 31 Tahun