Merdeka Mitra Sejati,maka atas pengunduran diri ini, pekerja hanya diberikan 50% dari hak sebagaimanaketentuan pasal 36 ayat 7, karena itu pula hak atas pengunduran diri pekerja langsungditransfer melalui rekening pekerja yang bersangkutan dengan rincian sebagaiberikut ; Komar menerima Rp. 2.376.844, Yuasri menerima Rp. 2. 178.144,Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan keinginan para Penggugat karena sudah jelastidak sesuai aturan yang mengatur masalah PHK, apalagi karyawan/pekerja termasukPenggugat

minimum merupakan bentuk jaring pengaman sosial, khususnya bagipekerja lajang dibawah satu tahun, sedangkan untuk upah pekerja yang sudahberkeluarga dan telah bekerja lebih satu tahun, Penetapan besaran upah/gajiberdasarkan kesepakatan antara pihak pengusaha dan pekerja yang tertuang dalamPeraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja Bersama.Bahwa atas dasar itu maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan pihak pekerjadengan mengajukan surat pengunduran diri bukan berarti hak atas PHK

Merdeka Mitra Sejatipasal 36, akan tetapi hak pekerja yang mengajukan pemutusan hubungan kerja yangdemikian, maka Hak atas PHKnya mempedomani Pasal 169 yang berbunyiPemutusan hubungan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapatkan uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja (satu) kali ketentuan pasal 156 (3), dan uang penggantianhak sesuai ketentuan Pasal 156 (4).Bahwa oleh karena masalah PHK ini sudah masuk proses ranah hukum

Merdeka Mitra Sejati pasal 36, akan tetapihak pekerja yang mengajukan pemutusan hubungan kerja yang demikian, maka Hak atasPHKnya mempedomani Pasal 169 yang berbunyi Pemutusan hubungan dengan alasansebagaimana dimaksud pada ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapatkan uang pesangon2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja (satu) kali ketentuanpasal 156 (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 (4).14 Bahwa oleh karena masalah PHK ini sudah masuk proses ranah hukum

Sebagaimana telah disebutkan di Pasal 169 ayat 1 pekerja atau buruhdapat mengajukan PHK kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industriandalam hal Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :a Menganiaya, menghina, dst.b Membujuk dan atau menyuruh pekerja untuk berbuat yang bertentangan denganUndangUndang.c Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja.d Dst.Dari beberapa hal dalam ketentuan ayat diatas tidak satupun yang dilakukan olehPengusaha.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap kepada Tergugat I ;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I sejak bulan Desember 2019;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

Maja Agung Latexindo selama 7(Tujuh) Tahun lebih tanpa putus hubungan kerja;13.Bahwa sejak mulai masuk bekerja hingga di PHK oleh Tergugat, Penggugattidak pernah mendapat cuti tahunan dan THR;14.

Oleh karena isi Anjuran yang dikeluarkanoleh Mediator sangat mengadaada;23.Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang dilakukanoleh Pimpinan PT. Maja Agung Latexindo, sangat bertentangan denganUndangUndang No. 13 Tahun 2003 yakni Pasal64 Jo. 65 ayat (2) (3), (4)(6), (7) (8), dan (9) jo Pasal 66 ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal151 ayat (2)dan (8) jo. 152 ayat (1), (2) dan (3) jo Pasal 155 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal156 ayat (1) Jo. Pasal 161 ayat (1) Jo. Pasal 170 Jo.

Menyatakan PHK secara sepihak tanpa ada kesalahan yang dilakukan olehPara Tergugat terhadap Penggugat adalah batal demi hukum;. Menyatakan Pengugat adalah masih merupakan karyawan PT. Maja AgungLatexindo sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;. Perhitungan yang harus diterima oleh Penggugat selama bekerja di PT.

Penggugat Tidak Ada Menuntut PHK Sehingga Penggugat TidakBerhak Menuntut Uang Pesangon.

MWR (Tergugat V); Bahwa Penggugat berhenti bekerja bukan karena di PHK, melainkankarena sudah berakhir kontrak kerja;Halaman 23 Putusan Nomor 272/Padt.SusPHI/2020/PN MdnBahwa PT. Maja Agung Latexindo adalah pabrik yang bergerak dibidangsarung tangan dan telah berdiri lebih kurang 15 (lima belas) tahun yanglalu;Bahwa Penggugat masuk bekerja di PT. Maja Agung Latexindo padatanggal 5 Januari 2013;Bahwa Penggugat adalah karyawan produksi di PT.

Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan,sudah berhubungan suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniaiseorang anak bernama: XXXxx, umur tahun 2 bulan.anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;3 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sempat hiduprukun dan harmonis selama 2 bulan, namun sejak bulan Januari 2007antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terlibatperselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kesulitan ekonomidimana Tergugat terkena PHK

talak;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yang tidakbertentangan dengan dalildalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukanfakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah rukun selama + tahun serta belum pernah bercerai ; Bahwa terbukti sejak Desember 2007 telah terjadi perselisihan dan pertengkarandalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalahkekurangan ekonomi, semenjak Tergugat di PHK

Kalimantan Barat;Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dan memohonkepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1:2Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat telan melakukan PHK

Nomor 414 K/Padt.SusPHI/20193.Menyatakan secara hukum Penggugat (Usman Silitonga) adalah pekerjaTergugat terhitung sejak 15 Januari 2011 sampai sekarang dalam ikatanPerjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas diri Penggugat harusdilaksanakan, maka menghukum Tergugat untuk membayar hakPenggugat berupa uang pesangon, upah proses, penggantian hak cutiyang berjumlah sebesar Rp72.025.905,00 dengan rincian sebagai berikut:a.

Nomor 44 K/Padt.SusPHI/2019Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepadaPengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1:2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalahPerjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak dengan tidak memberikanupah kepada Penggugat sejak bulan Mei 2017 sampai dengan sekarangadalah

merupakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yangbertentangan dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan sehingga tidak sah dan batal demi hukum;Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sesuai ketentuanPasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat(3) dan Uang Pengobatan dan perumahan sesuai Pasal 156 ayat (4c)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, denganrincian perhitungan sebagai berikut:Indra Jaya alias A Huai dengan masa

mohonkeadilan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwaterhadapmemorikasasi, ParaTermohonKasasitidakmengajukankontramemorikasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasantersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Mei 2018 dihubungkandengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak salah menerapkanhukum menyatakanpemutusanhubungankerja(PHK

Bahwanamundemikiankarenadalilaquobersesuaiandengandalil TermohonKasasidahuluT erlawansemulaPenggugatasal (point angka 8) makatepat dan adilpemutusanhubungankerja(PHK) efektifterhitungmulaiakhirobulanJanuari 2016,sehinggatidakberhakatasupahsejakbulanFebruari 2016;3.

Bahwa sekitar bulan juli 2018 tergugat di PHK, sejak Tergugat di PHK,Penggugat memutuskan untuk pindah dari rumah orangtua Penggugat kerumahkontrakan dengan tujuan lebih mandiri, pertengkaran sering terjadi karena semuabiaya rumah tangga ditanggung oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak adaupaya untuk mencari pekerjaan;7.

Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar uang Kompensasi PHK,Uang Makan dan Transport Periode 16 Mei s.d. 15 Juni 2017, upah bulanMei s.d.

November 2017 dan Tunjangan Hari Raya Tahun 2017 kepadaHalaman 3 dari 8 hal.Put.Nomor 1057 K/Pdt.SusPHI/2018Penggugat Konvensi secara tunai dan sekaligus sebesarRp386.106.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta seratus enam riburupiah) dengan rincian sebagai berikut kepada:Kompensasi PHK Rp257.600.000,00Uang Makan periode 16 Mei s.d. 15 Juni 2017 Rp 605.000.00Upah Proses Mei s.d. Nopember 2017 Rp112.000.000,00THR Tahun 2017 Rp 16.000.000,004.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk melakukan PHK terhadapTergugat dengan pembayaran yang terdiri atas:1. Uang pesangon2. Uang penghargaan masa kerjaJumlahoO O O3. Uang penggantian hak 15% x 04. Uang pisah sesuai PKB Pasal XXI:Masa kerja 15 tahun atau lebih tapi kurang dari 18 tahun: Rp2.425.000,005. Uang Transport sesuai PKB Pasal XIV ayat4.f : Rp 250.000,006. Sisa Cuti 2019 7/25 xX Rp3.198.000,00 :Rp 895.440,007. Sisa Cuti 2020 10/25 x Rp3.198.000,00 :Rp1.279.200,00Total : Rp4.849.640,002.

Memutuskan tanggal berlaku PHK adalah terhitung sejak tanggal 12Oktober 2020;3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Atau:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatanbalik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikanputusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat DR untuk seluruhnya;2.

Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuanUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;3. Memohon putusan sela terhadap perselisinan hak selisih upah Para Penggugat;4.

Selisin Upah Tahun 2017 sebesar Rp1.280.000,00 X 3 bulan =Rp3.840.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);Menghukum Tergugat untuk membayar uang proses sejak Bulan April2017 yang dikalikan upah perbulan sebesar Rp2.030.000,00 sampaidengan PHK ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilaksanakanoleh Tergugat;Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hakhak Para Penggugatsekalipun masih ada upaya hukum kasasi;Bahwa, terhadap gugatan tersebut telah dikabulkan sebagian olehPengadilan

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; ------------------------------------------TENTANG PROVISI-------------------------------------------------------------------------------------- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat ; ----------------------------------------------TENTANG POKOK PERKARA----------------------------------------------------------------------- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; ---------------------------------------- Menetapkan pemutusan hubungan kerja (PHK

Bahwa setelah menjelaskan penyebab penyusutan berat timbangan tersebut,Tergugat tetap memaksa Para Penggugat untuk menerima sanksi yang dijatunkan kepada Para Penggugat diancam akan di putuskan hubungankerjanya (PHK). 2222 n neon nnn nnn nnn nnn nnn nen cence cence nnne5.

Bahwa akibat Tergugat tetap bersikeras untuk menjatuhnkan sanksi kepadaPara Penggugat dengan ancaman jika tidak mau menandatangani SP1 akandi PHK dan Karena Para Penggugat merasa tidak menguasai peraturanperundangaundangan ketenagakerjaan serta Para Penggugat adalahanggota Serikat Pekerja FSPIN (Federasi Serikat Pekerja dan BuruhIndonesia) Propinsi Riau maka persoalan ini disampaikan kepada PengurusSerikat Pekerja FSPIN ( Federasi Serikat Pekerja Buruh Indonesia ) PropinsiRiau,yang kemudian pada

Oleh karena dampak ini dirasakan oleh semua lapisanmasyarakat termasuk pekerja/ouruh, maka diharapkan SaudaraGubernur/Bupati/Walikota dapat menghimbau dan memberikan pemahamankepada pengusaha di wilayah masingmasing agar berusaha semaksimalmungkin untuk tidak melakukan PHK. Upaya untuk menghindari PHK dapatdilakukan melalui langkahlangkah alternatif antara lain sebagai berikut:de ms2...Bie conn4. ...5.

Dengan demikian, anjuran yang disampaikan Disnaker Medan sangatkeliru dan patutuntuk diabaikan karena tidak memenuhi prinsip keadilan bagi semuapihak, khususnnya Tergugat;TERGUGAT mempertahankan perusahaan agar tidak terjadiPemutusan Hubungan Kerja ("PHK") 0555 akibat Bencana Covid1918. Bahwa PT. Trans Retail Indonesia i.c.

pada tahun 2005 Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: SE.643/MEN/PHIPPHI/IX/2005Tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja ("SE 643/2005Pencegahan PHK").SE Menaker 05/1998 Upah Pekerja Dirumahkan Bukan Kearah PHK menjelaskansebagai berikut:"Sehubungan banyaknya pertanyaan dari pengusaha maupun pekerjamengenai peraturan merumahkan pekerja disebabkan kondisiekonomi akhirakhir, yang mengakibatkan banyak perusahaanmengalami kesulitan, sehingga sebagai Uupaya

SE 643/2005 Pencegahan PHK menjelaskan sebagai berikut:Dengan memperhatikan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)di dalam negeri yang merupakan langkah yang tidak dapat dihindari, Pemerintahmemahami bahwa kenaikan harga BBM ini akan menimbulkan dampak di semuabidang kegiatan masyarakat termasuk di bidang ketenagakerjaan.

Trans Retail Indonesia /.c.TERGUGAT dan bagi TERGUGAT untuk PHK massal harus dilihat sebagaijalan terakhir.

Setelah Menikah Penggugat dan tergugat bertempat tinggal diRumah Dinas dari tergugat di Pulomas Jakarta Timur selama 3bulan, dan harus meninggalkan rumah tersebut dikarenakantergugat di PHK karena ketidak cocokan dengan pimpinan tempattergugat bekerja;b. Pada saat terjadinya PHK pada poin 6.a penggugat sedangmengandung anak pertama dalam kondisi yang kurang baik dandiharuskan bed rest, sehingga penggugat telah keluar daripekerjaannya sebelum tergugat di PHK poin 6.a terjadi;c.

Bahwa menurut UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, Pasal 1 ayat (4)adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah perselisihanyang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenaipengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;4.

Nomor 112 PK/Pdt.SusPHI/201616.17.Bahwa memperhatikan dalildalil tersebut di atas, maka Tergugatdalam melakukan PHK terhadap Penggugat, maka Tergugat wajibmemberikan hakhaknya kepada pekerja/Penggugat sebagaimanadiatur dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 164 ayat(3) sebesar:Masa kerja: 9 tahun; Pesangon 2 x 9 x Rp2.050.000,00 = Rp36.900.000,00 Penghargaan masa kerja 4 x Rp2.050.000,00 =Rp 8.200.000,00= Rp45.100.000,00 Penggantian hak 15% x Rp45.100.000,00 = Rp 6.765.000,00Rp51.865.000,00Bahwa

telah digariskan, yakni Pasal 169 ayat 2atau 3 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa putusan Judex Juris Nomor: 595 K/Pdt.SusPHI/2014, tidak patutdan tidak adil karena dalam memutus perkara a quo Judex Juris telahmelakukan kekhilafan atau sesuatu kekeliruan yang nyata;Bahwa kekhilafan atau sesuatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan olehJudex Juris adalah tidak memeriksa dasar hukum gugatan angka 11tersebut yang dijadikan alasan paling pokok bagi Penggugat/Pekerjameminta PHK

., M.Si, NIDN.1124076801 jabatan TenagaPengajar;Bahwa Penggugat tidak menerima alasan yang digunakan sebagai dasarpemutusan hubungan kerja Tergugat, karena Penggugat tidak pernahmerasa melakukan kesalahan sesuai dengan apa yang telah dituduhkanTergugat dan sebelum dikeluarkan SK pemutusan Hubungan Kerja pun,Penggugat belum pernah sekalipun dipanggil/dikonfirmasi terkait tuduhanyang saat ini dijadikan dasar pemberhentian/PHK kepada Tergugat tersebutataupun diberikan Surat Peringatan oleh Tergugat;

Artinya dalam perkara ini telah terjadi lewat tenggang waktu(kadaluarsa) karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Pengusahadilakukan pada tahun 2013 dan sekarang tahun 2015 baru Penggugatmengajukan gugatannya, untuk itu dalam perkara ini harus dinyatakan tidakdapat diterima;3.

secara saksama memori kasasi tanggal 16 November 2015 dankontra memori kasasi tanggal 3 Desember 2015 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Samarinda tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa amar putusan Judex Facti tidak ultra pelita karena amar putusanJudex Facti mengabulkan gugatan Penggugat sebagian berdasarkan petitumgugatan dalam pokok perkara angka 3 yang menuntut pemutusan hubungankerja (PHK

bernama Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, tanggal lahir05 Juni 1997 dan bernama Anak Kandung II Penggugat dan Tergugat,tanggal lahir 22 Maret 2009, yang saat ini tinggal dan diasuh olehPenggugat;Bahwa saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hiduprukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisahsaksi sering melihat sendiri Penggugat berselisih dan bertengkardengan Tergugat;Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karenamasalah ekonomi, karena Tergugat di PHK

suami isteri dan sudah dikaruniai 2 anak bernama AnakKandung Penggugat dan Tergugat, tanggal lahir 05 Juni 1997 danbernama Anak Kandung II Penggugat dan Tergugat, tanggal lahir 22Maret 2009 yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;e Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat seringberselisih dan bertengkar;e Bahwa saksi mendengar dari percekcokan lisan Penggugat denganTergugat bahwa Penggugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugatdisebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat di PHK

lahir 05 Juni 1997 dan bernama AnakKandung II Penggugat dan Tergugat, tanggal lahir 22 Maret 2009 yang saat initinggal dan diasuh oleh Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan saksi II yangsaling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat danTergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkanketerangan saksi dan saksi Il terbukti pula bahwa penyebab pertengkaranantara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena masalah ekonomu,Tergugat di PHK

tetanggaPemohon29 2222 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnne Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggalXXXXXXXXXXXXK pores nn nnn nnn nnne Bahwa, setelah menikah keduanya telah tinggal bersama di Desa xxxxxxxxxxxxx dirumah orang tua Pemohon;e Bahwa, selama menikah keduanya sudah dikaruniai satu orang anak yang sekarangdiasuh oleh Termohon; e Bahwa, Pemohon mau mengajukan perceraian dengan Termohon disebabkan karenakeduanya sering bertengkar masalah kurang nafkah, Pemohon di PHK

2222 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnne Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal0.0.0.0. 0. 0.0.0.0. 0. 0.0 0 Ce a amare Bahwa, setelah menikah keduanya telah tinggal bersama di Desa xxxxxxxxxxxxx dirumah orang tua Pemohon;e Bahwa, selama menikah keduanya sudah dikaruniai satu orang anak yang sekarangdiasuh oleh Termohon;e Bahwa, Pemohon mau mengajukan perceraian dengan Termohon disebabkan karenakeduanya sering bertengkar masalah kurang nafkah, Pemohon di PHK

dengan ketentuan Para Tergugat membayarkan angsuran setiapbulan selama jangka waktu 96 (Sembilan puluh enam) bulan dengan pokokpinjaman berikut bunganya dengan angsuran tiap bulannya sejumlahRp1.435.632,00 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tigapuluh dua rupiah) yang dipotong dari gaji Tergugat sebagai karyawan PT.Perkebunan Nusantara III Unit Kebun Labuhan Haji berdasarkan SuratKuasa Potong Gaji tanggal 6 Nopember 2018 (bukti P3) dengan ketentuanapabila Tergugat diberhentikan/PHK

secara sepihak dari pihak PT.Perkebunan Nusantara Ill atau mengundurkan diri bak melaluipemberitahuan ataupun tanpa pemberitahnuan ataupun segala tindakanyang mengakibatkan PHK, maka Penggugat berhak untuk melakukanpenarikan/pengambilan seluruh pesangon/uang jasa/bonus(tancim)/Tunjangan Hari Raya (THR) dan Jamsostek dari pihak PT.Perkebunan Nusantara III dimana tempat Tergugat bekerja dan apabilatidak mencukupi untuk pelunasan fasilitas pinjaman maka Tergugat wajibHalaman 3 dari 6 Putusan Gugatan

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupuPenggugat dimana keduanya adalah suami istri namun saksi lupa kapanmenikahnya ; Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah orang tuaPenggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ; Bahwasekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima)tahun penyebabnya sering bertengkar dan tidak saling tegur sapa karenamasalah ekonomi dimana Tergugat kena PHK

keduanya untuk dirukunkanYang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adikkandung Penggugat dimana keduanya adalah suami istri, namun saksi lupakapan menikahnya ; Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah orang tuaPenggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ; Bahwa sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima)tahun penyebabnya sering bertengkar karena masalah ekonomi dimanaTergugat kena PHK

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatsejak 9 Juni 2020 dengan kualifikasi PHK karena berakhirnya waktuperjanjian kerja waktu tertentu (PKWT);5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa waktu perjanjian kerja waktutertentu (PKWT) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat denganjumlah seluruhnya sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratusribu rupiah);6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;7.

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatsejak 9 Juni 2020 dengan kualifikasi PHK karena berakhirnya waktuperjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dengan pemberian kompensasisesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yangdimuat dalam pasal 17 yang isinya adalah "dalam hal salah satu pinakmengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yangditetapkan dalam PKWT, Pengusaha wajib memberikan uang kompensasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang besarannyadihitung