S elanjutnya pada tanggal 8 Juni 2007 ditindaklanjutidengan penerbitan Surat Perjanjian Kerja Fasilitator/Pendamping untukKegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi ProvinsiDIY antara Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) Kabupaten Bantul yangdijabat oleh M.

S elanjutnya pada tanggal 8 Juni 2007 ditindaklanjutidengan penerbitan Surat Perjanjian Kerja Fasilitator/Pendamping untukKegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi ProvinsiDIY antara Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) Kabupaten Bantul yangdijabat oleh M. Suprapto, S.E. (Kepala Dinas PU Kabupaten Bantul) denganHal. 16 dari 31 hal. Put.

Berman Sihotang selaku PPTK/PPK sebagai pihak pertama menugaskan saksi Heppi JM. Silalahi,SE Direktur CV.

A.Sihotang selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) /Putusan Nomor : 50/Pid Sus.K/2012/PN.Mdn Halaman 5dari 108 Halaman.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan kontrak Nomor :082/2.347/DISHUB/2010 tanggal 08 September 2010.Bahwa terdakwa Drs. Berman O. A.

(PPTK) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan kontrakNomor : 082/2.347/DISHUB/2010 tanggal 08 September 2010.Bahwa terdakwa Drs. Berman O. A.

, apabilaPutusan Nomor : 50/Pid Sus.K/2012/PN.Mdn Halaman 25dari 108 Halaman.hasil verifikasi dinyatakan lengkap maka bendaharapengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP)dengan nomor : 024 / SPP LS / 01 / 2010 tanggal 14desember 2010 yang dikatahui oleh PPTK , kemudiaanbendahara mengajukan SPP Ke PPK SKPD untuk dilakukandi verifiksi Kembali dan apabila dinyatakan lengkap kemudiaanPPK SKPD mengajukan ke pangguna anggaran untukpenanda tanganan SPM ?

Airlangga;Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Dinas Pendidikan Kabupaten HuluSungai Tengah Tahun Anggaran 2013 Pengawas Pembangunan RKB AtTinMurakata Nomor : 425/01/PPK/WAS/K.06/SAR/DIK/2013 Program WajibBelajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan RuangKelas Sekolah Pekerjaan Pengawasan Pembangunan RKB AtTin Murakata,Nilai Kontrak Rp.48.500.000, dengan Konsultan Pengawas CV.

,;Kemudian pada tanggal 9 Desember 2013 dilakukan serah terima pekerjaanpembangunan RKB ATTIN MURAKATA sebagaimana Berita Acara Serah TerimaPekerjaan Sementara (PHO) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai TengahTahun Anggaran 2013 Pembangunan RKB ATTIN MURAKATA Nomor425/01/PPK/P.11/SAR/DIK/2013 yang ditandatangani oleh Saksi ALFIAN NOORsebagai Direktur CV. KARYA MUDA dan terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM selakuPejabat Sementara Pengguna Anggaran.

Tanggal 24 Desember 2013 sebagaimanaSP2D Nomor : 4119/10111LS/2013sebesar Rp.243.846.578,Kemudian pada tanggal 9 Desember 2013 dilakukan serah terima pekerjaanpembangunan RKB ATTIN MURAKATA sebagaimana Berita Acara Serah TerimaPekerjaan Sementara (PHO) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai TengahTahun Anggaran 2013 Pembangunan RKB ATTIN MURAKATA Nomor425/01/PPK/P.11/SAR/DIK/2013 yang ditandatangani oleh Saksi ALFIAN NOORsebagai Direktur CV.

Hulu Sungai Tengah TahunAnggaran 2013Pembangunan RKB ATTIN MURAKATA Nomor425/01/PPK/P.11/SAR/DIK/2013 yang ditandatangani oleh Saksi ALFIAN NOORsebagai Direktur CV. KARYA MUDA dan terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM selakuPejabat Sementara Pengguna Anggaran.Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 bangunan RKB ATTIN MURAKATAdimasukkan kedalam Aset Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah sebagaimanatertuang dalam Kartu Inventaris Barang (KIB C) Gedung Bangunan Dinas PendidikanKab.

;Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan yang diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil Pasal 292 ayat b disebutkan : bahwa PPK Instansi DaerahKabupaten/Kota menetapkan Pemberhentian terhadap PNS yang menduduki :1. JPT Pratama2. JA3. JF Ahli Madya, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama4.

diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubunganya dengan jabatan dan/atau pidana umum dandihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 292ayat b maka dengan demikian Pemberhentian tidak dengan hormat PNSdengan Pangkat/Golongan Penata (IV/a) berdasarkan ketentuan tersebutmerupakan kewenangan PPK

Ir.Rusman Solin tertanggal 19 April 2018. adalah telah sesuai dengankewenangannya sebagai PPK instansi Daearah ;Hal. 37 Putusan Nomor : 99/G/2018/PTUNMDNMenimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dariAspek Subtansi Keputusan in litis diterbitkan berdasarkan Ketentuan HukumYang Berlaku dan telah sesuai dengan AzasAzas Umum Pemerintahan YangBaik?

PPK menyetujui Rencana Penggunaan Uang Muka yangdiajukan oleh Penyedia Barang/Jasa; b. untuk Usaha Kecil, uang mukadapat diberikan paling tinggi 30% (tiga pulun perseratus) dari nilaiKontrak Pengadaan Barang/Jasa;. Bahwa Pembayaran Tahap ke dilakukan melalui SP2D Nomor475692A/045/111 tanggal 20 November 2012 dengan nilai bersihsebesar Rp 1.546.056.000, sesuai dengan SPM Nomor66115/DISNAK/TP/2012 tanggal 14 November 2012 sebesar Rp1.569.600.000, (Rp 1.962.000.000, Rp 392.400.000,).

Bahwa selain itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disnak Prov. Kalseldan Penggugat menandatangani Berita Acara Serah Terima PertamaBarang/Pekerjaan Nomor 524.1/3066/BAST/APBN06/XV/2012 tanggal12 November 2012, yang pada pokoknya menyatakan bahwa DisnakProv. Kalsel telah menerima barang dari Penggugat berupa indukan sapiBali dari Provinsi NTT sebanyak 225 ekor.h.

SIT WAHIDAHMenerangkan yang pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa saksi tahu apa yang dipersengketakan antara Penggugat denganHal. 39 dari 50 halaman Putusan Perkara No. 02/6/2013/FT UN.BUMKPPN di PTUN yaitu menyangkut Klaim pencairan garansi Bank ;Bahwa Saksi menjabat sebagai PPK di Dinas Peternakan Propinsi Sejaktahun 2011 sampai dengan tahun 2012 ;Bahwa sepengetahuan saksi sengketa ini ada Setelah kontrak sudahselesai ;Bahwa Kontrak dibuat tanggal 3 Oktober 2012 ;Bahwa kontrak mengikat kedua

1 (satu) rangkap foto copy Nota Kesepahaman antara Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan Konsultan Managemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) Provinsi Papua (P.II-20) Nomor : 05/SPK/PPK-PRS.8/VI/2013 ;

8.

1 (satu) rangkap foto copy nota kesepahaman antara Kementerian Perumahan Rakyat RI dengan konsultan Manajemen Tenaga pendamping Masyarakat (KM-TPM) Provinsi Papua (P.II-20) Nomor 05/SPK/PPK-PRS.8/VI/2013 ;

9. 1 (satu) bundel nota belanja barang materiel untuk penerima bantuan BSPS;

10. 1 (satu) bundel tanda terima barang ;

11.

N Permana Lazuardy, SE, MM selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) wilayah Papua dalam kegiatan tersebut, menetapkan 874penerima dana BSPS di 14 kampung di Distrik Arso Kabupaten Keerom.Selanjutnya Kementrian Perumahan Rakyat mengirim nama874 penerimabantuan tersebut ke Bank BRI Unit Arso Kabupaten Keerom untukdibuatkan rekening atas nama penerima bantuan (masyarakat yang berhakmendapatkan bantuan).

N Permana Lazuardy,SE, MM, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wilayah Papua, menetapkan874 penerima dana BSPS di 14 kampung di Distrik Arso KabupatenKeerom.

Bahwa pada tanggal 26 Desember 2011 semua temuan dariPPHP telah Penggugat selesaikan dan telah dilaporkan kepadaPPHP melalui PPK supaya segera dapat melaksanakan serahterima bangunan;9. Bahwa setelah Penggugat melengkapi dan menyelesaikansemua temuan dari PPHP, Penggugat minta serah terimabangunan kepada PPHP, akan tetapi PPHP menyuruhPenggugat untuk menemui Kepala Dinas Pasar, dan setelahPenggugat menemui Kepala Dinas Pasar yang pada waktu ituadalah Bapak Drs. Supadria, M.

BT22Mutu Bahan dan Pekerjaan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang DanPermukiman, selanjutnya ditandai dengan bukti T/PR27;28.Berita Acara Kesepakatan Tim PPHP Dinas Pengelolaan Pasar KotaBukittinggi No. 014/PPHP/DPP/XIl11 tanggal 29 Desember 2011,selanjutnya ditandai dengan bukti T/PR28;29.Surat pemberitahuan pemutusan kontrak/perjanjian No. 37/DPP/PPK/X1I/2011 tanggal 29 Desember 2011 diterbitkan oleh Pejabat PembuatKomitmen Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi, selanjutnyaditandai dengan bukti

T/PR29;30.Surat pemutusan kontrak No. 38/DPP/PPK/XII/2011 tanggal 30Desember 2011 diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen DinasPengelolaan Pasar Kota Bukittinggi, selanjutnya ditandai dengan buktiT/PR30;31.Surat permohonan klaim jaminan pelaksanaan dan jaminan uang mukaNo. 39/DPPPPK/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 diterbitkan olehPejabat Pembuat Komitmen Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi,selanjutnya ditandai dengan bukti T/PR31;Keseluruhan bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan

peraturan presiden nomor 54tahun 2010 Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, Antara Tergugatdan Penggugat yang sama sekali tidak ada kesepakatan atau Penggugattidak pernah diajak untuk memabahas penambahan volume pekerjaandengan kontrak awal yang semula panjang jalan 1000M menjadi 1.075M;Jelasjelas Tergugat Melanggar Ketentuan Pasal 87 (1) Dalam hal terdapat perbedaan antarakondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasiteknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK

kontrakadalah tanggal 13 Desember 2013, sedang surat Keputusan Pemutusan kontrak olehPenggugat dilakukan tertanggal 16 Desember 2013;Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi acuan dalam hal pengadaan barang/jasa Pemerintah, tentang pemutusan kontrak secara sepihak, adalah ketentuan Pasal 93ayat (1) huruf a.1 dan a.2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 TentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menentukan bahwa PPK

Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia barang /jasa tidak akan mampumenyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun telah diberikan kesempatan sampai 50(lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untukmenyelesaikan pekerjaan;a. 2 setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (limapuluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia barang /jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;Menimbang, bahwa dari fakta adanya pemutusan kontrak

dalamnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh paraterdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas,bermula dari terdakwa BONEFANSIUS EMPOR alias GONI,bersama beberapa orang lainnya dengan menumpang truk yangdisiapkan oleh ALOISIUS SAWUN, datang ke kantor CamatNdoso dan sesampai di depan Kantor Kecamatan Ndoso,FRANS SALES LEGA bersama dengan STEFANUS BADUNGtelah berada di depan Kantor Kecamatan Ndoso tersebut danmenghendaki agar rapat/sidang pleno tingkat PPK

cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas,bermula dari terdakwa BONEFANSIUS EMPOR alias GONI,bersama beberapa orang lainnya dengan menumpang truk yangPutusan Nomor : 53/Pid/2016/PT KPG Halaman 7 dari 21 Halamandisiapkan oleh ALOISIUS SAWUN, datang ke kantor CamatNdoso dan sesampai di depan Kantor Kecamatan Ndoso,FRANS SALES LEGA bersama dengan STEFANUS BADUNGtelah berada di depan Kantor Kecamatan Ndoso tersebut danmenghendaki agar rapat/sidang pleno tingkat PPK

tempatkerjanya, istri saya selalu terlihat risih/canggung (jika saya (Tergugat)sudah berada di lokasi tempat bekerjanya); Selalu menolak ajakan suami (jemput kerja istri) memilin diantar oranglain atao ojeg; Adanya kecurigaan kepada Penggugat bahwa media sosialnyadinonaktifkan;Pada Nomor 6 : Tidak benar bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugatsejak tahun 2017 yang kenyataan puncak perselisihan terjadi pada bulanApril 2019, ketika saya melarang istri saya untuk TIDAK mengikutikegiatan/menjadi PPK

Kemudian puncak dari perselisihan antaraTergugat dan Penggugat terjadi pada bulan April 2019 saat Tergugatmelarang Penggugat menjadi PPK untuk Pemilu 2019;Menimbang, bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat sertamendalilkan hal lain tentang perselisihan Penggugat dan Tergugat.Penggugat menyatakan bahwa tidak ada hubungan suami istri lagi sejaksetahun yang lalu.

baik secara sendirimaupun bersamasama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secaratertulis apabila menemukan:a Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam PeraturanPresiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/b Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat;dan/atau. 222222 c adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau Pejabat yang berwenanglainnya.2 Surat sanggahan disampaikan kepada ULP dan ditembuskan kepada PPK

No. 2002 K/PID.SUS/201610.11.Melakukan pendataan dan menjaring calon penerima dana BSPS;Mengusulkan calon penerima dana BSPS yang dituangkan dalamdata by name by address (BNBA);Membantu TPM dan SKPD melakukan verifikasi lapangan;Membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) penerima danaBSPS;Menerima dan mengkompilasikan laporan dari KPB untukkemudian disampaikan kepada PPK;Bahwa selain dibentuk UPK juga ditunjuk TenagaPendamping Masyarakat (TPM) berdasarkan SuratKeputusan Bupati Dompu Nomor : 050/114

Menerima dan mengkompilasikan laporan dari KPB untuk kemudiandisampaikan kepada PPK;10.11.Bahwa selain dibentuk UPK juga ditunjuk TenagaPendamping Masyarakat (TPM) berdasarkan SuratKeputusan Bupati Dompu Nomor : 050/114/BAPPEDA danLITBANG/2013 tanpa 31 Desember 2013 yaitu untuk DesaKwangko ditunjuk WAWAN FERDIAN KUSUMA, SH. dengantugas dan tanggung jawab sebagai berikut :Mengkuti sosialisasi dan pembekalan kegiatan BSPS yangdilaksanakan oleh Konsultan pendataan, supervise danmonitoring;Mensurvei

Naser;Dengan tugas dan tanggungjawab antara lain :1.etobMenyosialisasikan kegiatan dan menjaring calon penerima danaBSPS;Melakukan pendataan dan menjaring calon penerima dana BSPS;Mengusulkan calon penerima dana BSPS yang dituangkan dalamdata by name by address (BNBA);Membantu TPM dan SKPD melakukan verifikasi lapangan;Membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) penerima danaBSPS;Menerima dan mengkompilasikan laporan dari KPB untukkemudian disampaikan kepada PPK; Bahwa proses penunjukkan Toko UD.

Saksi MAIG SAPTHU, dibawah sumpah pada pokoknya memberikanketerangan sebagain beikut :Bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat adalahmasalah tanah ;Bahwa saksi tahu setelah adanya undangan rapat dari DPRD PropinsiMaluku terkait dengan adanya pengaduan dari Penggugat mengenaipenyerobotan tanah miliknya, karena saksi sebagai PPK dalam proyekpelebaran jalan di Namlea.Bahwa rapat dilakukan di ruangan komisi A DPRD dan penggugat juga ikuthadir.Bahwa Yang dibicarakan adalah masalah tanah

Tergugatpembuatan jalan pada jalan yang sudah ada dan tidak ada ambil tanahmilik penggugat.Bahwa setelah peninjauan lokasi tidak ada tindak lanjut dari DPRD danTergugat sampai sekarang.Bahwa sebelum tinjau lokasi, ada dilakukan pertemuan dan yang hadir IbuAsisten Pemda dan dari bagian Biro Hukum dan dibicarakan Pemda Burubersedia mengganti kerugian apabila benar ada diambil tanah milikPenggugat.Bahwa saksi tahu pada tahun 2015 ada proyek pelebaran jalan pada objeksengketa karena saksi sebagai pelaksana/PPK

sepanjang 10 km.Bahwa saksi sebagai PPK tidak selamanya turun dilapngan tetapi ada stafsaksi yaitu saksi Berty Leatemia yang saksi tugaskan sebagai pengawas.Bahwa saksi tahu ada penebangan pohon jati dilokasi karena adanyalaporan oleh Penggugat kepada DPRD.Bahwa sejak tahun 2011 tahun 2015 saksi sering lewat dari desa Namleake desa samalagi dan ada melihat pohon jati dan pohon pelindung.Bahwa dulunya lebar jalan 4, 5 meter dan diperlebar menjadi 7 m danbahu jalan kurang lebih 5 m sehingga lebarnya

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK cq.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PaketPekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah TerpaduTahap Politeknik Negeri Pontianak terakhir diketahuiberdomisili/oeralamat di Jalan Achmad Yani Pontianak78124, Kalimantan Barat ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : BAMBANGTULUS WAHYONO, SH., Advokat/PenasihatHukum/Konsultan Hukum di kantor Advokat/LegalConsultant BAMBANG T.W. & Partners, beralamat dijalan Tabrani Ahmad Komplek Ikrar Mandiri PermaiNo.90 Pontianak, berdasarkan

bobot pekerjaan sebesar 24,5% atau senilai Rp.4.007.189.130, (empat milyar tujuh juta seratus delapan puluhsembilan ribu seratus tiga puluh rupiah).Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 PENGGUGATmengajukan Addendum Perpanjangan waktu kepadaTERGUGAT Il, atas dasar Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 25/PMK.05/2012 tentangPelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yangdibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)tahun anggaran berikutnya, dalam hal ini ditolak oleh PPK

Merujukpada ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 pasal 93 ayat 2yang terakhir diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 yangmenyatakan bahwa JAMINAN PELAKSANAAN DARIPENYEDIA JASA DI CAIRKAN APABILA DILAKUKANPEMUTUSAN KONTRAK dan pada point a.2 menyatakanbahwa PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak setelahdi berikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampaidengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaanpekerjaan, penyedia barang atau jasa tidak dapatmenyelesaikan pekerjaannya.Bahwa pada

Sempakata, yang didalamnya tidak mencantumkanadanya ganti rugi pembebasan tanah, dan dalam Perjanjian pada hariRabu tanggal Tujuh Juni dua Ribu Tujuh Belas (07 062017) antaraBERNARD JONLY SIAGIAN, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Bidang Bina Marga TA2017 pada Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang alamat Jalan AB.Silalahi Kompleks PerkantoranSimanjalo Desa Sianipar Sihailhail Balige 22311 DAN LAMBOKNABABAN selaku Direktur PT. BUKIT ZAITUN, JI. Ngumban SurbaktiNo. 66 LK. II Kel.

Sepakata, yang dalam hal ini selaku PPK mewakiliPemerintah (Para Terbanding semula Para Tergugat), dimana dalamKontrak dan Surat Perjanjian tersebut tidak ada dianggarkan untukHalaman35dari40 Putusan Nomor 399/Pdt/2019/PT MDN.pembebasan tanah, pada hal ternyata dilapangan ada pelebaran jalandengan mengambil tanah warga sepanjang jalan, dan Bukti Tl, Il, Ill, IV 2hanyalah merupakan DAFTAR HADIR SOSIALISASI PELEBARANJALAN POROS DESA SIBARUANG, yang dihariri olen 45 orang,sedangkan dalam Notulen Musyawarah

44Undangundang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk kepentingan Umum jo Pasal 1 butir 2 dan butir 10jo pasal 117A Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi PembangunanUntuk Kepntingan Umum, dan pasalpasal yang terkait, sehinggadapatditarik kesimpulan bahwa tindakan dari Para Terbanding semula ParaTergugat telah melakukan pembiaran dan atau tidak melakukanpengawasan dengan seksama dan cermat atas pekerjaan tersebutselaku PPK

Kes ( Direktur RSUD Ajjappannge Soppeng ) tidak menetapkan PejabatPembuat Komitmen (PPK) yang memiliki tugas pokok / kewenangan antaralain menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan menetapkan spesifikasiteknis barang dalam pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)pada RSUD Ajjappannge Soppeng Tahun 2011.Pejabat Pengguna Anggaran (PA) yaitu dr. MUSDIAWATI HR. ROE, M. Kes( Direktur RSUD Ajjappannge Soppeng ) maupun Terdakwa Hj.

Kes ( Direktur RSUD Ajjappannge Soppeng ) tidak menetapkan PejabatPembuat Komitmen (PPK) yang memiliki tugas pokok / kewenangan antarateknis barang dalam pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)pada RSUD Ajjappannge Soppeng Tahun 2011.Pejabat Pengguna Anggaran (PA) yaitu dr. MUSDIAWATI HR. ROE, M. Kes( Direktur RSUD Ajjappannge Soppeng ) maupun Terdakwa Hj.

kewenangan Penyidikan;Bahwa Judex Facti tidak memberikan kepastian hukum, hal mana diketahui,bahwa perkara a quo telah dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan olehPenyidik pada Polres Soppeng, namun kemudian tidak ditemukan cukupbukti, dan diambil alin oleh Kejaksaan Negeri Watansoppeng;Bahwa Judex Facti tidak memberikan kepastian hukum, hal mana diketahuibahwa terdapat tumpang tindih hasil audit, antara BPK dan BPKP SulawesiSelatan, dan temuantemuan BPK telah ditindaklanjuti oleh PejabatPembuat Komitmen (PPK

Kes ( Direktur RSUD Ajjappannge Soppeng ) tidak menetapkan PejabatPembuat Komitmen (PPK) yang memiliki tugas pokok / kewenangan antaralain menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan menetapkan spesifikasiteknis barang dalam pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)pada RSUD Ajjappannge Soppeng Tahun 2011.Pejabat Pengguna Anggaran (PA) yaitu dr. MUSDIAWATI HR. ROE, M. Kes( Direktur RSUD Ajjappannge Soppeng ) maupun Terdakwa Hj.

Kes ( Direktur RSUD Ajjappannge Soppeng ) tidak menetapkan PejabatPembuat Komitmen (PPK) yang memiliki tugas pokok / kewenangan antaralain menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan menetapkan spesifikasiHal. 10 dari 32 hal. Put. No. 2531 K/PID.SUS/2015teknis barang dalam pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)pada RSUD Ajjappannge Soppeng Tahun 2011.Pejabat Pengguna Anggaran (PA) yaitu dr. MUSDIAWATI HR. ROE, M. Kes( Direktur RSUD Ajjappannge Soppeng ) maupun Terdakwa Hj.

kewenangan Penyidikan;Bahwa Judex Facti tidak memberikan kepastian hukum, hal mana diketahui,bahwa perkara a quo telah dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan olehPenyidik pada Polres Soppeng, namun kemudian tidak ditemukan cukupbukti, dan diambil alih oleh Kejaksaan Negeri Watansoppeng;Bahwa Judex Facti tidak memberikan kepastian hukum, hal mana diketahuibahwa terdapat tumpang tindih hasil audit, antara BPK dan BPKP SulawesiSelatan, dan temuantemuan BPK telah ditindaklanjuti oleh PejabatPembuat Komitmen (PPK

Seluma TA.2017;3. 2 (dua) lembar Asli Keputusan Sekretaris DPRD Kab Seluma Nomor 20 tahun 2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dilingkungan Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017;4.

Seluma saksi ada menjabat selaku pejabat penatausaha keuangan (PPK) pada Sekretariat DPRD Kab. Seluma;Halaman 91 dari 253 Putusan Nomor: 10/Pid.SusTPK/2020/PN.BgIBahwa yang menunjuk saksi untuk menjadi Pejabat Penata Usahakeuangan (PPK) pada Sekretariat DPRD Kab.

Seluma adalahSekretaris DPRD;Bahwa tugas saksi selaku pejabat penata usaha keuangan (PPK)pejabat penata usaha keuangan (PPK) adalah melakukan verifikasiterhadap SPJ yang telah dibuat oleh masing masing penerima dandikumpulkan oleh PPTK, kemudian disetujui oleh Sekretaris DPRDselaku pengguna Anggaran, maka setelah dinyatakan lengkap olehPPTK dan Bendahara selanjutnya berhak untuk dilakukanpembayaran;Bahwa dalam pelaksanaan selaku pejabat penata usaha keuangan(PPK), saksi bertanggung jawab kepada siapa

Seluma .Bahwa sebagai PPK saksi telah memverifikasi semua SPJdukungan BBM dan Perawatan Kendaraan serta Pembelian sukucadang kendaraan dinas di lingkungan DPRD Kab.

Seluma TA.2017 saksi bertanggung jawabkepada Pengguna Anggaran;Bahwa tanpa tanda tangan saksi terhadap SPJ selaku saksisebagai PPK (Pejabat penata usaha keuangan) dana tidak bisadicairkan.Bahwasaksi ada mendapatkan kendaraan dinas operasional yaitumobil jenis kijang toyota dan motor jenis yamaha mio akan tetapiuntuk kendaraan kijang inova atas nama saya tapi yangmenggunakannya adalah PPTK;Bahwa saksi membenarkan kalau tidak semua SPJ yang diverifikasiitu benar .Bahwa saksi sebagai PPK (Pejabat penata

mulai januari 2017 dan SK PPKtanggal 12 oktober 2017.Bahwa saksi mau menjalankan tugas yang dijalankan awal januari2017 sedangkan Sknya baru tanggal 12 oktober 2017 karena saksiHalaman 96 dari 253 Putusan Nomor: 10/Pid.SusTPK/2020/PN.BgIdisuruh Pengguna Anggaran (Sekretaris DPRD) untuk menjalanitugas tersebut;Bahwa saksi sebagai kasubag verifikasi ada mendapatkan SK daribupati ;Bahwa saksi sebagai pejabat PPK ada mendapatkan SK dariSekretaris DPRD;Bahwa sebagai PPK saksi tidak mendapatkan honor.Bahwa

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah

Pembayaran honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PanitiaPemungutan Suara (PPS) untuk bulan Juli;b. Honor Komisioner dan Staf KPU Kabupaten Tapin;c. Operasional perkantoran KPU kabupaten Tapin. Bahwa Terdakwa mau meminjamkan uang operasional KPU KabupatenTapin karena dijanjikan akan dilunasi pada akhir Juni 2015, danterdakwa juga membiarkan uang operasional KPU Kabupaten Tapinyang dicairkan tanggal 11 Juni 2015 dipergunakan oleh saksi H.ASRAZI AZIDIN S.