Putusan Nomor 67 P/HUM/2018(2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan,pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedomanpada ketentuan peraturan perundangundangan;(3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atautertulis dalam pembentukan Perda;(4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan secara efektif dan efisien;:Pasal 239:(1) Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam programpembentukan Perda;(2) Program pembentukan Perda sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu)tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda;(3) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapbkan dengan keputusan DPRD;(4) Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda dilakukansetiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD;(5) Dalam program pembentukan Perda dapat dimuat daftar kumulatifterbuka yang terdiri atas:a. akibat putusan Mahkamah Agung; danb.

pembentukan Perda ditetapkan;Penyusunan:Pasal 240:(1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan programpembentukan Perda;(2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah;(3) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturanperundangundangan;Bahwa dalam mekanisme pembentukan peraturan daerah telah melaluipembahasan, penetepan dan pengundangan yang telah mendengarkandan menampung

dimaksud pada ayat (2) kepadaGubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hariterhitung sejak menerima rancangan Perda Kabupaten/Kota daripimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapatkan nomor registerPerda:Menteri memberikan nomor register rancangan Perda Provinsi dangubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomorregister rancangan Perda Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) Harisejak rancangan Perda diterima;Rancangan Perda yang telah mendapat nomor registersebagaimana dimaksud

register kepada Menteri;Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian nomor registerPerda diatur dengan Peraturan Menteri:Pengundangan:Pasal 244:(1)(2)(3)Perda diundangkan dalam lembaran daerah;Pengundangan Perda dalam lembaran daerah dilakukan olehSekretaris Daerah;Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat padatanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yangbersangkutan;Halaman 49 dari 73 halaman.

Seluma Nomor 2 Tahun 2011 tentangperubahan atas Perda Kab.

masih dalam tahun 2010, demikianpula saksi lupa kapan perda Nomor 2 Tahun 2011 disahkan.Bahwa saksi tidak mengetahui dilaksanakan atau tidaknya perdaNomor 2 Tahun 2011.Bahwa terkait pencabutan perda Nomor 2 Tahun 2011 saksimengetahuinya dan sempat mengomentari katanya perda tersebuttidak jadi dan dicabut, saksi menanyakan kepada ketua DPRDZaryana Rait bagaimana dengan perda multiyears ini mana yangdigunakan karena dicabutnya perda Nomor 12 tahun 2010 menjadiperda Nomor 2 tahun 2011, dan perda Nomor

multiyears.Bahwa saksi ikut dalam proses pembahasan Perda multiyears Nomor12 Tahun 2010 dan Perda Perubahan Nomor 2 tahun 2011.

Seluma Nomor 2 Tahun 2011tentang perubahan atas Perda Kab.

Draft Perda Kab.Seluma Nomor : ......

Atay Perda fatim Wo 1Tidak ada perguturan jarak Berkerumun/berkuempul dengan Tahun = TORS Tentang = Penyelerggaraanjarak hurang dari ifpatu) meter Ketentraman, Ketertiban Unum anPegawal tidak menggunakan face ibleld!

Ferubshan Atat Perda Jathim He 3Tidak ada pengaturan jarak Berkenumun/berkumpul dengan Tahun = FOLD Tentang 6 Penpehengtaraanjarak hurang dari Tatu) meter Erientraman, Ketertiban Umum OanPegaval tidak mengeunakan face shield!

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG PRO JUSTITLABERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVING JATIM NO 2 TAHUN 20270 NOREG: 182/105 /35.73.404/ 2020seis .

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMA LANG "PAO JUSTITLABERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVING!

c huruf & Perda jatim Mo 2 Tahun FO2O tempat wrt Teniang Peruibahan Atas Perda latim No JTidak ada pergaturan jarak Berkeremun/berkumpul dengan Tahun 2019) Tentang = Penyelenggaraanjarak furang dari iftatu) meter Keteniraman, = Retertiban Umwn Dan Pegiwai tidak menggunakan face vhost!

Kamindo Prima Unggul(dahulu bernama CV Kamindo Prima Unggul) yang bergerak dibidangpertambangan pasir akan tetapi setelah disahkannya PERDA RTRW,kini P.T.

Pasal 37 Ayat (3) Perda RTRW Kabupaten Tulang BawangBertentangan Dengan Peraturan PerundangUndangan Yang LebihTinggi Dan Atau Pembentukannya Tidak Memenuhi Ketentuan YangBerlaku;A. Pasal 37 Ayat (3) Perda RTRW Kabupaten Tulang BawangBertentangan Dengan Undang Nomor 4 Tahun 2009 TentangPertambangan Mineral Dan Batubara;1.

Pembentukan Perda RTRW Kabupaten Tulang Bawang KhususnyaPasal 37 Ayat (3) Tidak Memenuhi Ketentuan Yang Berlaku;Bahwa dengan tidak diterapbkannya Asas Kedayagunaan danKehasilgunaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf e UndangUndangNomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan dan dengan tidak diberikannya hak kepada masyarakatterutama kepada warga Kampung Batu Ampar yang mempunyaikepentingan atas substansi Pasal 37 ayat (3) PERDA RT RW KabupatenHalaman 11 dari 21 halaman.

Kamindo Prima Unggul (dahulu bernama CVKamindo Prima Unggul) yang bergerak di bidang pertambangan pasir akantetapi setelah disahkannya Perda objek hak uji materiil, kini P.T. KamindoHalaman 18 dari 21 halaman.

Para Pemohon telah mengalami kerugian atas ketentuan Pasal 37 Ayat (3)PERDA RT RW Kabupaten Tulang Bawang yang menyatakan:Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:a.

Bahwa oleh karena itu, sesuai Pasal 315 ayat (6) UndangUndangPemda, ic. sebelum penetapan Perda 10/2019 oleh Bupati Melawi,Bupati Melawi bersama DPRD Kabupaten Melawi harus melakukanpenyempurnaan terhadap Rancangan Perda 10/2019 a quo sesuaihasil evaluasi Gubernur.

ayat(2) dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD.

Bahwa sesuai hasil evaluasi Gubernur, sebagian muatanPasal 3 ayat (3) huruf a Perda 10/2019, adalah termasuk yangharus disempurnakan Bupati Melawi bersama DPRDKabupaten Melawi:39.10. Bahwa Pasal 3 ayat (3) huruf a Perda 10/2019 berbunyi: ...:a.

10/2019 aquo namun Bupati Melawi tetap menetapkan Rancangan Perda 10/2019Halaman 88 dari 92 halaman.

Putusan Nomor 22 P/HUM/2020menjadi Perda 10/2019.

Pasal dalam Perda KotaSemarang Nomor 14 Tahun 2011 tersebut Pemohon telah dirugikan.Pemohon secara tidak langsung dipaksa pindah ke lokasi lain jika tetapingin menjalankan kegiatan Industrinya.

Bahwa materi permohonan uji materiil ini adalah Perda Kota SemarangNomor 14 Tahun 2011.

muatan Perda Kota Semarang Nomor 14Tahun 2011, yaitu:a.

Perda a quo juga harus mampu menjunjungrasa keadilan masyarakat agar nantinya ruang wilayah yang tersediadapat dimanfaatkan secara adil bagi kKepentingan masyarakat:Bahwa akan tetapi pada kenyataannya terbitnya Perda Kota SemarangNomor 14 Tahun 2011 tidak memenuhi prinsipprinsip dasar penataanruang maupun asasasas pembentukan peraturan perundangundanganyang baik sebagaimana diuraikan di atas.

Norma ini tidak jelas dan menimbulkan multi tafsir.Tidak ada definisi Kawasan Industrial Estate dalam peraturanperundangundangan manapun, termasuk dalam Perda a quosendiri, sehingga pengertiannya menjadi multi tafsir, apakah yangdimaksud dengan Kawasan Industrial Estate itu. Di dalam UndangUndang Perindustran dan Perda a quo sendiri hanya dikenal istilahKawasan Industri dan kawasan peruntukan Industri.

ditandatangani BupatiKerinci, berarti PERDA No.17 Tahun 2003 sudah konstitusional.

Penemuan Hukum, sebuahPengantar, halaman 121, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1996);Mengingat kedua PERDA di atas mengatur substansi yang sama, namunkarena PERDA No.17 juga mengatur adanya tunjangan kesejahteraandalam bentuk asuransi kesehatan dan tunjangan dalam bentuk tunai, makasesaui dengan asas Lex posteriori derogat legi priori ketentuan yang berlakuadalah PERDA No.17 Tahun 2003;Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH.

Sebagaimana halnya PERDA No.16 Tahun 2003 mengatur tentangTunjangan Kesejahteraan, demikian pula halnya dengan PERDA No.17Tahun 2003 mengatur tentang Tunjangan Kesejahteraan.

bentuk asuransi kesehatan ;Dengan demikian jelas bahwa PERDA No.17 Tahun 2003 telah memperbaharui PERDA No.16 Tahun 2003 tentang Tunjangan Kesejahteraandimana sebelumnya hanya dalam bentuk jaminan asuransi kesehatannamun kini berubah menjadi bentuk tunai dan bentuk asuransi kesehatandan hal ini lebih nyata terlihat dengan sebutan PERDA tersebut yakniPERDA tentang Perubahan APBD;Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim /Judex Factie yang menjatuhkan putusan mengacu kepada PERDA No.16 Tahun 2003

tersebutyang digunakan dan bukan PERDA No.17 tahun 2003 yang merupakanPERDA terbaru, padahal bila perbuatan para Pemohon/para Terdakwa dihubungkan dengan PERDA No.17 Tahun 2003, jelas kesalahan yangdilakukan para Pemohon sama sekali tidak ada dan tidak berdasar;9.

Putusan Nomor 66 P/HUM/2018pada satu sumber hukum Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017,tanpa di lengkapi peraturan pelaksana operasi penegakan PeraturanDaerah.

Putusan Nomor 66 P/HUM/2018menjadi Propem Perda yang dituangkan dalam Nota Kesepahamanantara Pemda Kota Metro dan DPRD Kota Metro Nomor188.342/6.A/SETDA/O7/2017 dan Nomor 171.1/07/DPRD/2016tanggal 30 November 2016, Para Termohon telah menetapkanProgram Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda) TahunAnggaran 2017.

Oleh sebab itu,karena masalah yuridis tersebut diatas Perda Kota Metro Nomor 9Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahansecara keseluruhanya tidak sah dan batal demi hukum (vernientigbaar). (Bukti P7);Bahwa, Masalah lain Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan, dalamHalaman 12 dari 74 halaman.

Dalam ketentuan Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun2017, sudah jelas, bahwa regulasi rumusan pasal 52 Perda KotaMetro Nomor 9 Tahun 2017 bertentangan undangundang yang lebihtinggi yaitu pasal 38 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang KUHAP, sehingga harus dinyatakan tidak sah dan bataldemi hukum,;Bahwa, Perda Kota Metro Nomor 9 tahun 2017, di dalam Bab XlKetentuan Pidana Pasal 49 ayat (4) dan ayat (5) terjadi kontradiksiantara ayat (4) dengan ayat (5) dalam menyusun rumusan bahasayang tidak terstruktur

Mengajukan rancangan Perda;b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan DPRD;c. Menetapkan Perkada dan Keputusan Kepala Daerah;d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangatdibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat:e.

Aparatur Satuan Kerja DPRD Kab.Boyolali Tahun 2003;76) 1 (satu) buku Risalah Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kab.Boyolali tanggal 19 Maret 2004 tentang Pengucapan Sumpah/Janji Wakil Ketua dan Anggota Antar Waktu DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004 (Sekretariat DPRD Kab.Boyolali 2004);77) Risalah Rapat Paripurna DPRD Kab.Boyolali tentang Rapat Paripurna I, Paripurna II dst dari Sekretariat DPRD Kab.Boyolali 2004;78) Surat Nomor 045.2/839 tanggal 18 September 2003 perihal Ranperda Pencabutan Perda

Boyolali (Perda No. 1 Tahun 2004) adalah:1.

Untuk itu perluadanya payung hukum mengingat Perda No.4 Tahun 2001 belum adaanggaran dana Purna Bhakti maka Perda tersebut perlu diubah. Oleh karenaitu dibentuklah Pansus untuk menyusun draft perubahan Perda No. 4 Tahun2001 yang pada akhirnya menjadi Perda No.1 Tahun 2004.

Untukitu perlu adanya payung hukum mengingat Perda No. 4 Tahun 2001 belumada anggaran dana purna bhakti maka Perda tersebut perlu diubah. Olehkarena itu dibentuklah Pansus untuk menyusun draft perubahan Perda No. 4Tahun 2001 yang pada akhirnya menjadi Perda No. 1 Tahun 2004.

MUCHSAN, SH: Bahwa Ahli sebagai ahli Hukum Administrasi Negara; Bahwa proses pembentukan Perda atau legal drafting harus berdasarkan UUNo. 10 Tahun 2004; Bahwa Perda yang baik harus memenuhi unsur yuridis, sosiologis dan politis;Halaman 121 dari 172 Putusan Nomor: 60/Pid.SusTPK/2016/PN.SmgBahwa Perda harus memenuhi syarat formil yaitu pembentukannya harusmemenuhi prosedur pembentukan Perda dan syarat materiil yaitu muatan atauisi Perda harus sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;

Bahwa Perda harus mempedomani azasazas pembentukan peraturanperundangundangan yang berlaku dan azasazas muatan materi Perda dalamhal ini diantaranya yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004;Bahwa Perda dinyatakan sah dan berlaku sejak disahkan dalam RapatParipurna;Bahwa dalam proses pembuatan Perda jika terjadi kesalahan ataupertentangan akibat hukumnya adalah dengan melakukan revisi ataupembatalan; Bahwa dalam Hukum Tata Negara atau Hukum Administrasi Negara berlakuazas persumtio causa Perda harus

Hal tersebutjelas menyebabkan Perda Kab.

Putusan Nomor 42 P/HUM/2020perlindungan sebagaimana tujuan dari diterbitkannya Perda Kab.Landak No. 2/2018. Tidak adanya perlindungan dimaksud adalahketentuan Pasal 11 ayat (1) Perda Kab. Landak No. 2/2018 justruakan menyebabkan perusahaan perkebunan terpahami melanggarketentuan Perda a quo jika membangun kebun masyarakat seluas20% dari total luas areal lahan yang diusahakannya.

Bahwa perbedaan batas minimal kewajiban ini selain merupakan duahal yang bertentangan karena Perda Kab.

Landak No. 2/2018 Tidak Melaksanakan Klarifikasi MenteriDalam Negeri31.Bahwa Perda Kab. Landak No. 2/2018 adalah perubahan kedua dariPeraturan Daerah Kabupaten Landak No. 10 Tahun 2008 tentangPenyelenggaraan Usaha Perkebunan (Perda Kab. Landak No.10/2008). Adapun Perda Kab.

Di manaseharusnya Perda Kab. Landak No. 2/2018 sebagai perubahan keduamengikuti klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri sebagaimanadimaksud. Namun faktanya, Perda Kab. Landak No. 2/2018 tetapmengatur hal tersebut dalam Pasal 11 ayat (1) walaupun dengan caramenabrak semua aturan dan kaidah peraturan perundangundanganyang berlaku di Republik Indonesia. Sehingga ketentuan Pasal 11ayat (1) Perda Kab. Landak No. 2/2018 khususnya frasaa quo jelas telah menyebabkan Perda Kab.

Bahwa proses pembentukan Perda Bogor10/2018 (termasukjuga peraturan sebelumnya, yaitu Perda Bogor 12/2009) nyatanyata telah melanggar ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga cacat hukum, yaitu:(i) Pembentukan Perda Bogor 10/2018 (khususnya pada bagianKonsiderans/Menimbang) nyatanyata tidak sesuai denganpokok pikiran dan pertimbangan penyusunan peraturandaeran berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan(ii) Pembahasan Perda Bogor 10/2018 (termasuk juga peraturansebelumnya

Para Pemohon mendukung sejumlah ketentuanPerda Bogor 10/2018 juncto Perda 10/2009, termasukketentuanketentuan yang melarang merokok di tempat ibadah,rumah sakit, sekolah, dan tempat anakanak bermain. Akantetapi, ketentuan Pasal 16 ayat (2) Perda Bogor 10/2018 (yangisinya hampir sama persis dengan ketentuan Perda Bogorsebelumnya, yaitu Pasal 16 Perda Bogor 12/2009) sangatekstrim, berlebinan dan tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku.

(Lihat konsiderans danPasal 3 Perda sebelumnya, yaitu Perda Bogor 12/2009);1) Ketentuan Pasal 16 ayat (2) Perda Bogor10/2018Bertentangan dengan UU Kesehatan, UU PerlindunganKonsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 danUndangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 Halaman 19 dari 97 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2020Ad.a.

Bogor 10/2018 (yang mengubah Perda Bogor 12/2009) dimana salah satunya tetap mempertahankan ketentuan Pasal 16Perda Bogor 12/2009 tersebut, yang tercermin dalam Pasal 16ayat (2) Perda Bogor 10/2018.

Putusan Nomor 4 P/HUM/202010.11.12.Tanpa Rokok (Perda 12/2009) dan kemudian diperbarui menjadiPasal 16 ayat (2) Perda 10/2018.

Aparatur Satuan Kerja DPRD Kab.Boyolali Tahun 2003;76) 1 (satu) buku Risalah Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kab.Boyolali tanggal 19 Maret 2004 tentang Pengucapan Sumpah/Janji Wakil Ketua dan Anggota Antar Waktu DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004 (Sekretariat DPRD Kab.Boyolali 2004);77) Risalah Rapat Paripurna DPRD Kab.Boyolali tentang Rapat Paripurna I, Paripurna II dst dari Sekretariat DPRD Kab.Boyolali 2004;78) Surat Nomor 045.2/839 tanggal 18 September 2003 perihal Ranperda Pencabutan Perda

Untuk itu perluadanya payung hukum mengingat Perda No.4 Tahun 2001 belum adaanggaran dana Purna Bhakti maka Perda tersebut perlu diubah. Oleh karenaitu dibentuklah Pansus untuk menyusun draft perubahan PerdaNo. 4 Tahun2001 yang pada akhirnya menjadi Perda No.1 Tahun 2004.

Untukitu perlu adanya payung hukum mengingat Perda No. 4 Tahun 2001 belumada anggaran dana purna bhakti maka Perda tersebut perlu diubah. Olehkarena itu dibentuklah Pansus untuk menyusun draft perubahan Perda No. 4Tahun 2001 yang pada akhirnya menjadi Perda No. 1 Tahun 2004.

Perda sebelumnya namun sepengetahuan saksiada item tunjangan purna bhakti di Perda No. 1 Tahun 2004 yang manaitem tersebut tidak ada didalam Perda sebelumnya;Bahwa dengan adanya perubahan tersebut, saksi tidak melakukantindakan apaapa baik pada saat paripurna pengesahan Ranperdamaupun setelah Ranperda tersebut sah menjadi Perda; Bahwa perubahan yang ada pada Perda tersebut dijadikan landasan untukmenyusun Anggaran Satuan Kerja DPRD Kab.Boyolali yang akandimasukkan ke RAPBD 2004; Bahwa yang menyusun

MUCHSAN, SH: Bahwa Ahli sebagai ahli Hukum Administrasi Negara; Bahwa proses pembentukan Perda atau legal drafting harus berdasarkan UUNo. 10 Tahun 2004; Bahwa Perda yang baik harus memenuhi unsur yuridis, sosiologis dan politis;Bahwa Perda harus memenuhi syarat formil yaitu pembentukannya harusmemenuhi prosedur pembentukan Perda dan syarat materiil yaitu muatan atauisi Perda harus sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Perda haruSs mempedomani azasazas pembentukan peraturanperundangundangan

yang berlaku dan azasazas muatan materi Perda dalamhal ini diantaranya yang diaturdalam UU No. 10 Tahun 2004;Bahwa Perda dinyatakan sah dan berlaku sejak disahkan dalam RapatParipurna;Bahwa dalam proses pembuatan Perda jika terjadi kesalahan ataupertentangan akibat hukumnya adalah dengan melakukan revisi ataupembatalan; Bahwa dalam Hukum Tata Negara atau Hukum Administrasi Negara berlakuazas persumtio causa Perda harus dianggap sepanjang belum adapembatalan atau revisi;Bahwa mekanisme revisi Perda

(limaRina Mariana 27 ajo pasal 27 b jo pasal 27 c puluh ribu rupiahBrebes jo pasal 20 a Perda No. 2 Tahun29 tahun/12 Maret 1991 2020 Propinsi Jawa TimurPerempuanIndonesiaDs.Banyuajuh Kec.Kamal Kab.BangkalanIslamWiraswastaNO Melanggar pasal Putusan Hukumanramp aos moeaooeproe Bangkalan, 16 September 2020Panitera Pengganti HakimH. MOH. AS ARI, SH. SRI HANANTA. SH.DAFTAR PUTUSAN PERKARA RINGANNo. 32 /Pid.

Sampang jo pasal 20 a Perda No. 2 Tahunk. 45 tahun/0O2 Agustus 2020 Propinsi Jawa Timur1975Lakilakim. IndonesiaJl.Graha Kamal Blok A1No.16 Gili Timur Kec.Kamal Kab.Bangkalano. Islamp. WiraswastaNO Melanggar pasal Putusan Hukumansr moan a 2 > Bangkalan, 16 September 2020Panitera Pengganti HakimH. MOH. AS ARI, SH. SRI HANANTA. SH.DAFTAR PUTUSAN PERKARA RINGANNo. 33 /Pid.

(limaHeruluhuda 27 ajo pasal 27 b jo pasal 27 c puluh ribu rupiahTebang kacang jo pasal 20 a Perda No. 2 Tahun25 tahun/15 Mei 1995 2020 Propinsi Jawa TimurLakilakiIndonesiaKuala Dua SungaiRayaIslamBelum kerjaNO Melanggar pasal Putusan Hukumanre me ao op D2 Q29097 Bangkalan, 16 September 2020Panitera Pengganti HakimH. MOH. AS ARI, SH. SRI HANANTA. SH.DAFTAR PUTUSAN PERKARA RINGANNo. 37 /Pid.

Nasim 27 ajo pasal 27 b jo pasal 27 c puluh ribu rupiah)Bangkalan jo pasal 20 a Perda No. 2 Tahun25 tahun/30 Juli 1995 2020 Propinsi Jawa TimurLakilakiIndonesiaLer Gunung KlampisKab. BangkalanNO Melanggar pasal Putusan Hukumanre me ao op D2 Q2909 g. Islamh. PelajarBangkalan, 16 September 2020Panitera Pengganti HakimH. MOH. AS ARI, SH. SRI HANANTA. SH.DAFTAR PUTUSAN PERKARA RINGANNo. 43 /Pid.

Bayu Syahril 27 ajo pasal 27 b jo pasal 27 c puluh ribu rupiah)Rahmadya jo pasal 20 a Perda No. 2 TahunPamekasan 2020 Propinsi Jawa Timur21 tahun/30 Juni 1999LakilakiIndonesiaDs. Desa PademabuKab. PamekasanIslamPelajarNO Melanggar pasal Putusan Hukumanre mea op 7o2a2057 Bangkalan, 16 September 2020Panitera Pengganti HakimH. MOH. AS ARI, SH. SRI HANANTA. SH.

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG "PRO IUSTIMIAGERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI IATIM NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182/03 /35.73.404/ 2020 Pada hari ind SHO, tanexal = ren Bulan ete Tahun 207 etitar purl COT!

Bingkil No, 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG PRO JUSTITIABERITA ACARA PEMERIKSAAN FELANGGARAN PERDA PROVINS! JATIM NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182/7" /35.73.404/ 2020 Pads hari int, AIS tana E, pun MON atu 2010 setter putut O>7O yagsaya. be. eitovs toy GE.

BE / e.2 ae BO rer rasiscrppzstepranamrancincopssaIEKES PELANGGARAN BARANG UATE:PELARU LAA PLRORANGANfe PLAKARA :Tidak ada pencegahan banner cod 19 rd Tidak menggunakan manker etl irniig: ine Wad engiabaremani:Tidak ada tempat quci tanganfhand Tidak mertucl Langan PASAL YANG DILANGGAR :tanititer Pasal 49 ayat S)ayat 2 ayat (3) ayat (4) Jo ParalTidak ada alt pengukur tub thermogun Tidak metakukan pembatatan jars di 27 huruf b Perda Jatim Ne 2 Tahun 2030Rermal WPT Tentang Perubshan Atay Perda latim

Alsat ioe Biase ik tar ledge 8b. ch t Aloe, Behm eneeeeneectenetn .ILNIS PELANGGARAN BARANG BURT:PELAKU USAHA PLRORANGAN MenRRRATidak ada pencegahan banner todd 19 Ww Tidak menggunakan marker atte ora vary Walang peak maTorok ada fermmpat cuth tanganJhand Teta mencuti Langan PARAL YANG DILANGGAR :qanitizer ; Pasal 49 ayat (3ayat 2 ayat (3) ayat (4) Ja PastTidak ada alat penpvicur wR benno Tidak meSkuion pembatotan jarak di 27 huruf b Perda latim No 3 Tahun 2O7otempat went Tentang Perubahan Atas Perda

Agama a Re ERR mR peri LARS een penn yeewy eftJUNIE PELANGGARAN ARA LePELAKU USAHA PCRORANOAN : LF PEAMOARLA : Tidak ads pencegahan bannercovid 19 4/ Tidak menggunakan maiker retlep orang yang matindzer protckol keiehistanThiak ada Fempat cucl tanganhand Tid mentudl tangan PASAL FANG GPLANOGAR sanitiper Patel 49 ayat (1)ayat (2); (I ayat 4 Jo ParalTidak ada alot penguiur tuba thermogun Thdak metivian pembatasan jorakdi 2c hutuf b Perda Jatim No 3 Tahun JODO tempat mum Tentang Perubshan Aton Perda

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun PRO JUSTITIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN pon PERDA PROVINSI JATIN NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182/65 /35.73,404/ 2020 belete .Pada , shai i me ed oe Tanggal b, si Pie = AN fiitar pukul FT. WIASaya. th Mulyoio. (Ap ehh rae.

Bingkil No, 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG PAO JUSTITIA"BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINS! JATIM NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182 fo33 / 35.73.404/ 2020 Pada hari Sola Jonge A a.

Atsmat brane terapon Blow COATJCMS POLANGGARAN BABANG BUETI ;PELARU USAHA PERORANCANTidak ada han banner ccvid 19 VT Tidak menggunakan masker eA:Tidak ada tempat quel langanshand Tidak mencudl Langan PASAL YANG CILANGGAR:aanitlrer Paral 49 ayat (1)2yat 7),2yat (3)ayat 4 bo PatalThiak ada abet penguio duty therenogun Tidak melabyian pembatasan jarak di 27 hurd b Perda iothn No 2 Tahon FOT0: tempat untrue Tentang Perubshan Atas Perda Jatin ho 1Tidak ada pengaturan jarok Beroerunnuny he rkuen peal chengean

c huruf b Perda Jaiim No 2 Tahun 2070here pat wrth Tentang Perubahan Atas Perda fatim Ne iTidak ada pergaturan jarak Berkeruimun/berkum pul dengan Tahun 709) Tentang = Penpelenggarasnjatak Kurang dari Ipatu) meter Ketenitaman, = Ketertibon Umum DanPegawal tiak menggenaian face ahbelel!

c huruf & Perda fatim No 2 Tahun 2830fempat Lift Tentang Pembohan Atai Perda fatim HoTidak ada pengaturan jarak Berkerumun/berkumpul dengan Tahun 201900 Tentang = Penytlenggaraan jarak burang dari ltatu) meter Keteniraman, Betertiban Lire anPegawal thtak menggunakain lace thield!

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun PRO JUSTITIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN pon PERDA PROVINSI JATIN NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182/65 /35.73,404/ 2020 belete .Pada , shai i me ed oe Tanggal b, si Pie = AN fiitar pukul FT. WIASaya. th Mulyoio. (Ap ehh rae.

Bingkil No, 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG PAO JUSTITIA"BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINS! JATIM NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182 fo33 / 35.73.404/ 2020 Pada hari Sola Jonge A a.

Atsmat brane terapon Blow COATJCMS POLANGGARAN BABANG BUETI ;PELARU USAHA PERORANCANTidak ada han banner ccvid 19 VT Tidak menggunakan masker eA:Tidak ada tempat quel langanshand Tidak mencudl Langan PASAL YANG CILANGGAR:aanitlrer Paral 49 ayat (1)2yat 7),2yat (3)ayat 4 bo PatalThiak ada abet penguio duty therenogun Tidak melabyian pembatasan jarak di 27 hurd b Perda iothn No 2 Tahon FOT0: tempat untrue Tentang Perubshan Atas Perda Jatin ho 1Tidak ada pengaturan jarok Beroerunnuny he rkuen peal chengean

c huruf b Perda Jaiim No 2 Tahun 2070here pat wrth Tentang Perubahan Atas Perda fatim Ne iTidak ada pergaturan jarak Berkeruimun/berkum pul dengan Tahun 709) Tentang = Penpelenggarasnjatak Kurang dari Ipatu) meter Ketenitaman, = Ketertibon Umum DanPegawal tiak menggenaian face ahbelel!

c huruf & Perda fatim No 2 Tahun 2830fempat Lift Tentang Pembohan Atai Perda fatim HoTidak ada pengaturan jarak Berkerumun/berkumpul dengan Tahun 201900 Tentang = Penytlenggaraan jarak burang dari ltatu) meter Keteniraman, Betertiban Lire anPegawal thtak menggunakain lace thield!

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun PRO JUSTITIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN pon PERDA PROVINSI JATIN NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182/65 /35.73,404/ 2020 belete .Pada , shai i me ed oe Tanggal b, si Pie = AN fiitar pukul FT. WIASaya. th Mulyoio. (Ap ehh rae.

Bingkil No, 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG PAO JUSTITIA"BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINS! JATIM NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182 fo33 / 35.73.404/ 2020 Pada hari Sola Jonge A a.

Atsmat brane terapon Blow COATJCMS POLANGGARAN BABANG BUETI ;PELARU USAHA PERORANCANTidak ada han banner ccvid 19 VT Tidak menggunakan masker eA:Tidak ada tempat quel langanshand Tidak mencudl Langan PASAL YANG CILANGGAR:aanitlrer Paral 49 ayat (1)2yat 7),2yat (3)ayat 4 bo PatalThiak ada abet penguio duty therenogun Tidak melabyian pembatasan jarak di 27 hurd b Perda iothn No 2 Tahon FOT0: tempat untrue Tentang Perubshan Atas Perda Jatin ho 1Tidak ada pengaturan jarok Beroerunnuny he rkuen peal chengean

c huruf b Perda Jaiim No 2 Tahun 2070here pat wrth Tentang Perubahan Atas Perda fatim Ne iTidak ada pergaturan jarak Berkeruimun/berkum pul dengan Tahun 709) Tentang = Penpelenggarasnjatak Kurang dari Ipatu) meter Ketenitaman, = Ketertibon Umum DanPegawal tiak menggenaian face ahbelel!

c huruf & Perda fatim No 2 Tahun 2830fempat Lift Tentang Pembohan Atai Perda fatim HoTidak ada pengaturan jarak Berkerumun/berkumpul dengan Tahun 201900 Tentang = Penytlenggaraan jarak burang dari ltatu) meter Keteniraman, Betertiban Lire anPegawal thtak menggunakain lace thield!

Thtak ac pencegahan barnes covid 15 if Tidak menggunakan marker satlep orang yarg melenggar protobed hesehatanTidak ada tempat uci tanganfhand Tidak mencucl tongan PASAL YANG DYLANGGAR :Laniilner Paral 49 ayat (2ayat 2 ayat (3) ayat (4) fo PasalTidak ada alat penguiur shu thermagun Titik Melvin pembatapan jarak dl 27e hurwf b Perda Jatim Na 3 Tahun 2070tempat umum Tentang Perubshan Atas Perda Iotim No JTidak ada pengaturan jaralk Berkerumun/berkum pal dengan Tahet 2019 Tentang 90 Peryelenggaraanjatak

Mudoven eres Eivta MlPEMERINTAH KOTA MALANGSATUAN POLISI PAMONG PRAJAJ), Blngkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG PRO JUSTITLATBERITA ACARA PEMERIKS/AAN PELANGGARAN PERDA PROVINS!

Hivinon Seto ote MalangPEMERINTAH KOTA MALANGSATUAN POLISI PAMONG PRAJAJ), Bingkll No. 1 Kelurahan Ciptemulyo Kecamatan SukunMALANG PRO JUSTITIABERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINS!

Rama Gente Mor f Rw eo) pales JUNG POLANGGARAN PARANG BURT; aPELAKU USAHA PIRORANGANTidak ada penctegahan banner coved 19 4 Tidak menggunakan mater re :2 Bele tang yang molenggar protoiel kepehotinThiak ade tempat oud wainganfhand Tidak mencucl tangan PASAL YANG DILANGGAR :tanitlrer rane Paval4o ayat (T)ayat 2)aypat 3 ayat (4) Jo ParalTidak ada alt pergukue subi thermogun Tidak meliukan pembataian jarak di 272 hurwl b Perda jatim No 2 Tahun 2070tempat umnumn Tentang Perbahan Atas Perda Jotun Mo 1

b Perda Jathm Me 2 Tahun FOootempat yerium Tentang Perubahon Atai Perda Jaiim No 1THE ode Pengaturan jarak Berbereniunfberinempul dengan Tahun = 2019 Tentang = Penpelenggaraanjarak hurang dari Litat) meter Ketentraman, Ketertiban imum DenPegawal tldak menggunakan face ahield/!

Thtak ac pencegahan barnes covid 15 if Tidak menggunakan marker satlep orang yarg melenggar protobed hesehatanTidak ada tempat uci tanganfhand Tidak mencucl tongan PASAL YANG DYLANGGAR :Laniilner Paral 49 ayat (2ayat 2 ayat (3) ayat (4) fo PasalTidak ada alat penguiur shu thermagun Titik Melvin pembatapan jarak dl 27e hurwf b Perda Jatim Na 3 Tahun 2070tempat umum Tentang Perubshan Atas Perda Iotim No JTidak ada pengaturan jaralk Berkerumun/berkum pal dengan Tahet 2019 Tentang 90 Peryelenggaraanjatak

Mudoven eres Eivta MlPEMERINTAH KOTA MALANGSATUAN POLISI PAMONG PRAJAJ), Blngkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG PRO JUSTITLATBERITA ACARA PEMERIKS/AAN PELANGGARAN PERDA PROVINS!

Hivinon Seto ote MalangPEMERINTAH KOTA MALANGSATUAN POLISI PAMONG PRAJAJ), Bingkll No. 1 Kelurahan Ciptemulyo Kecamatan SukunMALANG PRO JUSTITIABERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINS!

Rama Gente Mor f Rw eo) pales JUNG POLANGGARAN PARANG BURT; aPELAKU USAHA PIRORANGANTidak ada penctegahan banner coved 19 4 Tidak menggunakan mater re :2 Bele tang yang molenggar protoiel kepehotinThiak ade tempat oud wainganfhand Tidak mencucl tangan PASAL YANG DILANGGAR :tanitlrer rane Paval4o ayat (T)ayat 2)aypat 3 ayat (4) Jo ParalTidak ada alt pergukue subi thermogun Tidak meliukan pembataian jarak di 272 hurwl b Perda jatim No 2 Tahun 2070tempat umnumn Tentang Perbahan Atas Perda Jotun Mo 1

b Perda Jathm Me 2 Tahun FOootempat yerium Tentang Perubahon Atai Perda Jaiim No 1THE ode Pengaturan jarak Berbereniunfberinempul dengan Tahun = 2019 Tentang = Penpelenggaraanjarak hurang dari Litat) meter Ketentraman, Ketertiban imum DenPegawal tldak menggunakan face ahield/!

IMBbertentangan dengan Undangundang Bangunan3 Muatan isi pengaturan denda dalam Perda IMB dengan pengaturanpelaksanaan sanksi dalam Perda Bangunan dan saling bertentangan sehinggamemerlukan pendapat hukum (fatwa) dari Mahkamah Agung ;6 Dengan demikian, Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa,mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian terhadap muatan isi POINE Lampiran II Perda IMB dan sekaligus memberikan pendapat hukum(fatwa) terhadap pengaturan pelaksanaan sanksi dalam Pasal 34 ayat (2),Pasal

36 ayat (2) huruf a, Pasal 43 ayat (1), Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3),Pasal 72 Perda Bangunan ;Il.

Bahwa muatan POIN ELampiran IJ Perda IMB pada kenyataannya tidak adaptif terhadapperkembangan zaman dan adanya peraturan baru yang lebih mutakhirkekinian.Bahwa adanya dualisme pengaturan antara denda dalam muatan isi POIN ELampiran II Perda IMB dengan Pasal 34 ayat (2), Pasal 36 ayat (2) huruf a,Pasal 43 ayat (1), Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 72 Perda Bangunanbertentangan dengan Asas Bertindak Cermat: menghendaki agar setiapkebijakan dalam bentuk peraturan termasuk Perda dalam melegalkan

Perda Bangunan.

Namun karena adanya pelanggaran asas kecermatandan kepastian hukum maka hak hak keperdataan Pemohon telah dilanggardengan masih diberlakukannya Perda IMB tersebut.Muatan isi Perda Izin Mendirikan Bangunan bertentangan dengan UUBangunan GedungBahwa muatan isi POIN E Lampiran II Perda IMB bertentangan dengan Asaskeselamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 28tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.