Dalamkeadaan seperti itu, orang dewasa yang terhalang melaksanakan haknyaharus diwakili oleh Wali/ Pengampunya;Dalam hukum perdata, ketidak mampuan orang melaksanakan haknyadibedakan, antara anakanak (yang harus ditempatkan di bawahperwalian) dan orang dewasa yang tidak dapat melaksanakan (terhalangmelaksanakan) haknya, ditempatkan di bawah Pengampuan. Sedangkandalam hukum Islam, ketidak mampuan seseorang untuk melaksanakanHim. 8 dari17 hlm.

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakimuntuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl yang terjadi pada tanggal 12 Agustus 1996;Bahwa para Pemohon adalah keluarga kurang mampu sehingga tidakmempunyai biaya untuk membayar biaya yang timbul dalam pengajuanpermohonan Itsbat Nikah ini, dan mohon agar diberikan izin untukberperkara secara Cumacuma (prodeo);Bahwa ketidak mampuan para Pemohon untuk membayar biaya perkara diPengadilan Agama Pandan telah dikuatkan

pernikahanrumah tangganya Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis.Bahwa, penyebab tidak harmonis dalam rumah tangga Penggugatdan Tergugat adalah ketidakmampuan Tergugat dalam memberi Him 4 dari 21 hlm Putusan No 0285 /Pdt.G/2018/PA.Mblnafkah batin kepada Penggugat dan juga Tergugat sering stressdengan bicara sendiri dan memukul dirinya sendiri.Bahwa, saksi mengetahui penyebab tidak harmonisnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat karena orang tua Pengguggatbercerita kepada saksi tentang ketidak mampuan

Tergugatsekitar Maret 2018 yang lalu; Him 5 dari 21 him Putusan No 0285 /Pdt.G/2018/PA.MblBahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat danTergugat rukunrukun saja, namun sejak lebih kurang satu bulansetelah pernikahan mulai tidak harmonis.Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat emangtidak harmonis lagi rumah tangganya, karena orang tua Penggugatmemanggil saksi ke rumahnya dan memberitahukan penyebabkarena ketidak mampuan

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakimmenilai bahwa yang menjadi alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugatadalah karena ketidak mampuan Tergugat dalam memberi nafkah batin kepadaPenggugat dan Tergugat sering bicara sendiri dan memukul dirinya sendiri;Menimbang, bahwa dari fakta Tergugat sebagai suami tidak dapatmemberi nafkah secara layak kepada Penggugat sebagai isteri, maka MajelisHakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Dr.Wahbah Azzuhaili dalam kitabnya alfigh alislam

telah memberikan nasehat terkaitPenetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohonmenyatakan tetap pada permohonannya;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonanPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa pada tahapan pembukti Pemohon tidak pernah datangmengahadp sidang lagi dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadapsidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh karena itu ketidakhadiran Pemohon tersebut dinilai sebagai ketidak mampuan

Penetapan Nomor 0095/Pdt.P/2019/PA.Prob.keadaan seperti itu, orang dewasa yang terhalang melaksanakan haknyaharus diwakili oleh Wali/ Pengampunya;Dalam hukum perdata, ketidak mampuan orang melaksanakan haknyadibedakan, antara anak, yang harus ditempatkan di bawah perwalian, danorang dewasa yang tidak dapat melaksanakan (terhalang melaksanakan)haknya, ditempatkan di bawah Pengampuan.

Sedangkan dalam hukumIslam, ketidak mampuan seseorang untuk melaksanakan haknya tersebut,baik karena ia adalah anak ataupun orang dewasa yang terhalangmelaksanakan haknya, Semuanya ditempatkan di bawah Perwalian;Dalam hukum Islam (dan juga Hukum Perdata), di antara penghalang bagiorang dewasa untuk melaksanakan hak (dan kewajibannya) tersebutadalah orang yang terganggu kejiwaannya (matuh), orang yang boros(safiih), dan dungu (ghaflah, suatu keadaan tidak pandai melakukanperbuatanperbuatan hukum dalam

Majelis Hakimberusaha mendamaikan dengan menyarankan kepada Penggugat agar dapat rukun kembalimembina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, upaya mediasisebagaimana diperintahkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan persidangan insidentilatas permohonan Penggugat untuk berperkara secara cumacuma, maka terlebih dahulumajelis hakim memeriksa ketidak mampuan

tetapi Pemohon tidakpernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipuntelah dipanggil secara putut;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini danmerupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sepertidiuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa oleh karena alasan ketidak mampuan

No. 0243/Pdt.G/2012/PA.JB.Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehinggakeduanya berkualitas sebagai pihakpihak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan jawabmenjawab antara kedua belah pihak,maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalamperkara ini adalah ketidak mampuan Pemohon dan Termohon dalam mengatasi konplikyang terjadi dalam rumah tangga mereka sehingga sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang sulit untuk didamaikan.Menimbang

76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989;Menimbang, bahwa dari saksisaksi tersebut diperoleh keterangan mengenaikeadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya rumah tanggaPemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalahkeuangan yang tidak transfaran dari Termohon.Menimbang, bahwa berdasarkan jawabmenjawab dan keterangan saksi tersebutdi atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidanganyang pada pokoknya adalah ketidak mampuan

Dalam keadaan seperti itu, orang dewasayang terhalang melaksanakan haknya harus diwakili oleh Wali/Pengampunya; Halaman 6 dari 14 halaman Penetepan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.RtgDalam hukum perdata, ketidak mampuan orang melaksanakan haknyadibedakan, antara anak, yang harus ditempatkan di bawah perwalian, danorang dewasa yang tidak dapat melaksanakan (terhalang melaksanakan)haknya, ditempatkan di bawah Pengampuan.

Sedangkan dalam hukumIslam, ketidak mampuan seseorang untuk melaksanakan haknya tersebut,baik karena ia adalah anak ataupun orang dewasa yang terhalangmelaksanakan haknya, Semuanya ditempatkan di bawah Perwalian;Dalam hukum Islam (dan juga Hukum Perdata), di antara penghalang bagiorang dewasa untuk melaksanakan hak (dan kewajibannya) tersebut adalahorang yang terganggu kejiwaannya (matuh), orang yang boros (safiih), dandungu (ghaflah, suatu keadaan tidak pandai melakukan perbuatanperbuatanhukum dalam

Bahwa, Penggugat secara ekonomi adalah orang yang tidakmampu karena Penggugat seorang Ibu rumah tangga yang tidak bekerja,ketidak mampuan Penggugat ini diperkuat oleh Surat Keterangan yangdikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxx Nomor: 440/175/MTD/SKTM/2020,tanggal 11 Februari 2020 yang diketahui Camat Monterado;Berdasarkan alasan atau dalildalil di atas, Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Agama Bengkayang Cq.

No. 30/Pdt.G/2020/PA.Bkyrumah tangga yang tidak bekerja, ketidak mampuan Penggugat ini diperkuatoleh Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxx Nomor:440/175/MTD/SKTM/2020, tanggal 11 Februari 2020 yang diketahui CamatMonterado;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkanTergugat tidak pernah datang menghadap tanpa alasan dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkanTergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh

Bahwa ketidak mampuan para Pemohon untuk membayar biaya perkara diPengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan TidakMampu Nomor 470/10/SKKM/2010/II/2017 tertanggal 20 Maret 2017 yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Simanosor;Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.PdnBerdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1

tersebut tetap berisikeras dengankeinginan mereka untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya ;Bahwa, selanjutnya hakim mengingatkan konsekwensi atau resikoyang akan ditimbulkan apabila anak Pemohon yang masih dibawah umurtersebut tetap dikawinkan dengan calon istrinya, terutama masalahpendidikan anak Pemohon yang akan terputus, dan akan mengalamikesulitan untuk melanjutkan pendidikannya, Hakim juga mengingatkandampak ekonomi, sosial dan psikologis, yang mengakibatkan kemiskinankarena ketidak mampuan

Hakim jugamengingatkan dampak ekonomi, sosial dan psikologis, yang mengakibatkankemiskinan karena ketidak mampuan mengelola ekonomi rumah tangga.Selain itu majelis juga mengingatkan bahwa perkawinan dibawah umur akanberpontensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan, serta kekerasan dalamrumah tangga, yang berujung pada perceraian ;Bahwa, meskipun majelis telah mengingatkan bahaya, dampak danresiko yang ditimbulkan terhadap perkawinan dibawah umur sebagaimanadiuraikan di atas, namun Pemohon, anak

tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakimuntuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl yang terjadi pada tanggal 01 Pebruari 1996;Bahwa para Pemohon adalah keluarga kurang mampu sehingga tidakmempunyai biaya untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini danmohon agar diberi izin berperkara Secara Cumacuma (prodeo);Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2017/PA.Pdn11.Bahwa ketidak mampuan

adalah Pemilik sertifikat Hak Milik Nomor : 1539 yangdikeluarkan oleh kantor pertanahan kota Padang yang didapat secara JualBeli dengan Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 91/2016Hal 1 dari 4 Putusan No.86/Pdt.G/2018/PN Pdgtertanggal 28 April 2016 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Syamsuhardi, SH daerah kerja Kota Padang (yang menjadi objeksengketa);Bahwa sejak jual beli dilakukan sampai dengan saat ini Tergugat masihmenempati dan menguasai objek sengketa;Bahwa karena ketidak mampuan

Bahwa sebagai bukti ketidak mampuan ekonomi tersebut, Penggugat mengajukan bukti suratketerangan tidak mampu/miskin yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa GandrungmanisKecamatan Jeruk legi Kabupaten Cilacap No: 299/06/XII/2010 tertanggal 2 Desember 2010,sebagaimana terlampw.

Bahwa ketidak mampuan Pemohon dengan Pemohon Il untukmembayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkanHalaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2019/PAPdndengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 793/1001/SK/VII/2019 yangdikeluarkan oleh Lurah Hutabalang tertanggal 23 Juli 2019;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, para Pemohon Mohon agarKetua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:1.

Bahwa saksi kedua Penggugat sering menasihatiPenggugat, agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas dapatdisimpulkan fakta hukum sebagai berikut: Bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugatdengan Tergugat disebabkan ketidak mampuan Tergugat melakukanhubungan suami istri, halmana Penggugat merasa risih, karena Tergugatselalu menyakiti fisik dan mengganggu tidur malam Penggugat; Bahwa Penggugat pisah kediaman

yang berfikir.dan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctoPasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Hal. 9 dari 14 hal Putusan Nomor 300/Pdt.G/2017/PA SjMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Penggugatdengan Tergugat telah berumah tangga selama 8 (delapan) bulan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugattidak mampu memenuhi nafkah batin Penggugat (melakukan hubungan suamiistri) karena lemah syahwat, bahkan akibat ketidak mampuan

Bahwa ketidak mampuan para Pemohon untuk membayar biaya perkara diPengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan MiskinNomor : 470/165/SKKM/2016 tertanggal 04 April 2016 yang dikeluarkan olehKantor Kelurahan Sibabangun.Berdasarkan halhal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;2.

cerai dengan Penggugat;Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukupkepada Penggugat dengan memanggil Penggugat agar hadir dalam perseidangansehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan namun Penggugat tidak pernahdatang lagi meskipun kepadanya telah dipanggil sesuai peraturan perundangundangan dan ketidak hadiran Penggugat tersebut tidak ternyata karena suatu alasanyang sah, oleh karena itu menurut Pengadilan sikap Penggugat tersebut adalahmerupakan gambaran ketidak mampuan

Saksi iklas menyerahkan anak saksi karena kekurang mampuan saksi secarafinasial dalam mengurus anak saksi.;Penetapaw No: 76/Pdat.P/2018/PN. Kng Hal 4 dari 14 halamawBahwa, saksi percaya Para Pemohon mampu mengurus dan menjadikan anakangkat Para Pemohon, karena keluarga Para Pemohon adalah keluarga harmonisdan mampu secara finansial.;. RUSATI.Bahwa, saksi adalah Ibu kandung dari bayi bernama AIZA NADY SEGUERRA.

Saksi iklas menyerahkan anak saksi karena kekurang mampuan saksi secarafinasial dalam mengurus anak saksi.;Bahwa, saksi percaya Para Pemohon mampu mengurus dan menjadikan anakangkat Para Pemohon, karena keluarga Para Pemohon adalah keluarga harmonisdan mampu secara finansial.;. ADE NURJANAHBahwa, saksi adalah tetangga Para Pemohon.;Bahwa, saksi mengetahui para pemohon telah menikah pada tanggal 16 Oktober2013 dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangagung,Kabupaten Kuningan.