Sub Direktorat Statistik dan DokumentasiAlamat :Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI (Lantai 5)Jl. Jenderal A. Yani Kav. 58 Bay Pass Cempaka Putih TimurJakarta Pusat, DKI JakartaTelp. 02129079201Fax. 02129079201Email : DirektoratpapuS5@gmail.com dankonsinyasi. badilum@gmail.comDirektorat Jenderal Badan Peradilan AgamaDirektorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agamau.p. Sub Direktorat Statistik dan DokumentasiAlamat :Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI (Lantai 6, 7, 8)Jl. Jenderal A.

Rangkuman Statistik Persekolahan 2008 / 2009 (G4RSP08);. 1 (satu) bundel Asli Surat Kepala Pusat dan Statistik PendidikanNomor: 4714/P3/KP/2012 tangal 10 April 2012 perihal LaporanProgres verivikasi, validasi dan integrasi data survey pendidikan,beserta lampirannya dan lembar disposisi Menteri Pendidikan danKebudayaan tangal 16 April 2012;. 1 (satu) bundel Asli Surat Kepala Pusat dan Statistik PendidikanNomor: 4991/P3/KP/2012 tangal 2 Mei 2012 perihal tindak lanjutkegiatan pendataan dan pemetaan

Mengenai jumlah personil saksilupa namun ada tercantum dalam KAK.Mengumpulkan data jumlah satuan pendidikan hasilrapat yang melibatkan tiga bidang di Pusat StatistikPendidikan yaitu bidang Statistik pendidikan dasar,Statistik Pendidikan Menengah, StatistikPendidikan Tinggi dan Pendidikan Nonformal, hasilrapat sekitar bulan Maret 2010 yang diikuti oleh 3orang kepala bidang yaitu: Statistik Pendidikandasar oleh Pak SUHENDA, beserta 2 orang Staf,Statistik Pendidikan Menengah oleh ibu ASTUTI,beserta

Pelaksanaan penyusunan statistik pendidikanc. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan datadan informasi pendidikand. Pengelolaan sitem informasi pendidikan ;e. Pelaksanaan urusan ketatausahhan pusate Bahwa saksi pada tanggal 21 Desember 2010diberhentikan sebagai Kepala Pusat Statistik dandigantikan oleh Dr.

HAPPY HARDJO, M.EC :Bahwa keahlian Ahli dibidang statistik ;Bahwa Ahli sebagai seorang statistik dan sudah 35 tahun lebih kerja diBPS ;Bahwa undang undang nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik Pasal 1ayat 8 disebutkan bahwa sensus adalah cara kumpulan data yangdilakukan melalui pencacahan semua unit populasi diselururh wilayahRepublik Indonesia untuk memperoleh karakeristik suatu populasi padasaat tertentu. Itu konsep yang dipasang di Undang undang pasal 1 ayat8.

tadi Undangundang Nomer : 16 tahun 1997 ;e Bahwa didalam Undang undang disebutkan ada 3 ( tiga ) pertamastatistik dasar itu statistik yang pengumpulan datanya lintas sektoral,makro digunakan secara luas, di undangundang tersebut disebutkan iniharus dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, yang kedua statistik sektoraldan statistik sektoral ini untuk pemanfaatannya untuk instansi yangbersangkutan, pengumpulan datanya juga dilakukan oleh yangbersangkutan, satu lagi ada statistik khusus adalah pemanfaatannyauntuk

ASALTA SURYA MANDIRI;) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten BogorNomor : B150/BPS/3201/07/2018 tanggal 18 Juli 2018 perihal Penjelasan KBLI29300 (legalisir);8) 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten BogorNomor : 565/1691/HI/ Syaker/2017 tanggal 25 Juli 2017 perihal Anjuran;9) 3 (tiga) lembar Fotocopy Risalah Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial Kabupaten Bogor tanggal 16 Agustus 2017.Dikembalikan kepada yang Berhak Yakni Sdr.

Saksi menjelaskan tentang Pengklasifikasian Baku Lapangan Usaha Industri yangberkaitan dengan penetapan Upah Minimum Sektoral ;" Bahwa klasifikasi tersebut diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat StatistikRepublik Indonesia;Hal. 24 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.Bahwa nomor yang terbaru tahun 2017, yang terkait dalam kasus ini adalahPeraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009;Bahwa Saksi bekerja di Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor padaSeksi Statistik

3 (tiga) digit;Bahwa tidak ada perubahan jadi strukturnya ada kategori 1 (satu) digitmenentukan kategori lapangan usaha, 2 (dua) digit menentukan golongan pokokmerujuk dari klasifikasi usaha, 3 (tiga) digit menentukan golongan, 4 (empat) digitsub golongan dan 5 (lima) digit menentukan golongan usaha;Bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009sudah mengatur hal ini dan berdasarkan rujukan Badan Pusat Statistik RepublikIndonesia;Bahwa berdasarkan data Kualifikasi Baku Lapangan

Industri (KBLI) tersebut kode293 itu tidak dapat diuraikan lagi maka yang dibawah itu sama dengan yangdiatas maka 29300 merupakan bagian dari 293;Bahwa tidak selalu Kualifikasi Baku Lapangan Industri (KBLI) bisa digunakanuntuk Penetapan Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSkK) maka oleh siapa puntidak mengikat dan harus ada persetujuan dari Badan Pusat Statistik (BPS) untukmenggunakannya;Bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) hanya menentukan Kualifikasi BakuLapangan Industri (KBLI), soal penggunaannya

(BPS);Bahwa jika terjadi perbedaan pendapat mengenai Kualifikasi Baku LapanganIndustri (KBLI) mengenai wewenang yang menyusun, merumuskan danmengetahui proses ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia;Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidakkeberatan dan membenarkannya..

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai negeri sipil sebagai staff Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon;MELAWAN TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Termohon;

PUTUSANNomor 807/Pdt.G/2012/PA.KisBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakimtelah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalamperkara Cerai Talak yang diajukan oleh:PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan pegawai negeri sipil sebagai staff KantorBadan Pusat Statistik Kabupaten Asahan, tempattinggal di Kabupaten

Bahwa Penggugat telah mendapatkan izin untuk mengajukan gugatan dariBadan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu dengan Nomor :17513.121 yang dikeluarkan oleh Kepala BPS Provinsi Bengkulu An. Dyah AnugrahKuswardani MA pada tanggal 28 Agustus 2017;. Bahwa, Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia bersamaTergugat tidak mungkin akan terwujud lagi, oleh karena itu Penggugat telahberketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;.

untuktidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalilgugatannya untuk bercerai dari Tergugat;Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatanPenggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang maksud danisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara)pada Badan Pusat Statistik

Provinsi Bengkulu telah mendapat jjin untukmelakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang sebagai atasannyaberdasarkan Keputusan Kepala Badan Statistik Provinsi Bengkulu Nomor17513.121 tanggal 28 Agustus 2017, telah memenuhi ketentuan yang diaturberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Bahwa, meskipun Tergugat telah ternyata tidak pernah datangmenghadap dipersidangan

, telah terpenuhimaksud pasal 2 Undangundang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan danpasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan telah terbuktiPenggugat dengan Tergugat hingga sekarang masih terikat dalam perkawinanyang sah, oleh karena itu masing masing berkwalitas hukum sebagai parapihak dalam perkara ini, berdasarkan semua pertimbangan diatas makagugatan Penggugat formil dapat diterima;Menimbang. bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (AparaturSipil Negara) pada Badan Pusat Statistik

Provinsi Bengkulu telah mendapat ijinuntuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang sebagai atasannyaberdasarkan Keputusan Kepala Badan Statistik Provinsi Bengkulu Nomor17513.121 tanggal 28 Agustus 2017, telah memenuhi ketentuan yang diaturberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugatdatang

Nomor 3538/Padt.G/2018/PAJTPenggugat bekerja sebagai Pegawai negeri Sipil di Biro Pusat Statistik danTergugat bekerja sebagai pegawai swasta, namun sejak tahun 2010 hinggasaat ini dirasakan adanya ketidakcocokan dan ketidak harmonisan lagidalam berumah tangga dimana antara Penggugat dan Tergugat seringterjadi percekcokan dan pertengkaran yang pada akhirnya mengakibatkanrumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak tentram dandamai sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh hukumperkawinan

Tergugat sebagai kepala rumahtangga selalu bersikap egois dan sering memarahi Penggugat, Penggugatjuga sering melarang Penggugat untuk melakukan tugastugaskepegawaian di Biro Pusat Statistik, Tergugat juga suka mengancam danmengintimidasi Penggugat jika Penggugat tidak mengikuti kemauanTergugat.

Nomor 3538/Padt.G/2018/PAJT10.11.12.13.jabatannya sering ditunjuk sebagai penanggung jawab kegiatan diBadanPusat Statistik namun Penggugat sering kalitidak mengijinkanTergugat untuk mengikuti kegiatan atau tugasnya dengan alasan syariatislam, padahal Penggugat pada saat menikah memang sudah bekerja danTergugat tidak keberatan tetapi beberapa tahun belakangan Tergugatselalu meminta Penggugat untuk berhenti bekerja sebagai Pegawai negeriSipil (PNS) di Biro Pusat Statistik dengan alasan gaji PNS adalah

Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor0803006/KPG TAHUN 2018 tanggal 3 Agustus 2018, yang dikeluarkan olehKepala Badan Pusat Statistik, (tertanda P.1);2.

IMAN menuju ke depan kantor Badan Pusat Statistik Kota Batu Jl. MelatiKota Batu karena ganjanya sudah di ranjau disana.Selanjutnya sesampainyaditempat yang ditunjukkan sdr. IMAN sekitar jam 01.00 Wib terdakwa langsungmencari ganja tersebut di sekitar pot bunga di depan plakat kantor BadanPusat Statistik Kota Batu dan menemukan 1 (Satu) plastik warna hitam berisiganja lalu dibawa pulang ke rumahnya. Sesampainya dirumah terdakwamenelpon sdr.

saudara Iman dan oleh saudara iman disuruh menunggukabar lagi darinya; Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 00.45WIB Terdakwa disuruh oleh saudara Iman menuju kedepan kantor badan pusatStatistik kota batu di jalan melati kota batu karena ganjanya sudah diranjau disana; Bahwa kemudian Terdakwa menuju ketempat yang disampaikan olehsaudara Iman sekitar pukul 01.00 WIB dan Terdakwa menemukan ganja tersebutyang ditaruh di sekitar pot bunga di depan plakat kantor badan pusat statistik

(terlampir dalam berkas perkara) serta hasil penimbangan barangdari Pegadaian Nomor 275/IL.124200/2019 tanggal 10 Juni 2019 padasimpulannya menyatakan bahwa diperoleh total 81,07 gram yang diduganarkotika golongan jenis ganja, dengan demikian barang bukti ganja yangdimiliki olen terdakwa tersebut merupakan Narkotika Golongan bentuktanaman;Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil ganja disekitar pot bunga di depan plakat kantor Badan Pusat Statistik Kota Batudan membawanya pulang ke rumah

Jalan Andi Isa Nomor 18 KabupatenPinrang;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS (Kepala Seksi Statistik Sosial BPSKabupaten Pinrang dan mantan Kasi NeracaWilayah dan Analisis Statistik BPSKabupaten Luwu Utara;Terdakwa tidak ditahan;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaansubsideritas sebagai berikut:Primair: melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo.

DI. 306 yang diterima dari Saudara Arman Djuhaefa dan JoniMatasik yang ditandatangani oleh Sugeng Riyadi selaku BendaharaKhusus Penerimaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara;1 (satu) map warna merah yang berisikan fotocopi kuitansikuitansipengeluaran oleh Bendahara terhadap uang yang dititipkan ke BendaharaBadan Pusat Statistik (BPS):1 (satu) lembar fotocopi SP2D tanggal 30 Mei 2014 dengan Nomor841579F/058/110 TA. 2014:1 (satu) lembar fotocopi SPM tanggal 28 Mei 2014 dengan Nomor 00062agar

DI. 306 yang diterima dari Saudara Arman Djuhaefadan Joni Matasik yang ditandatangani oleh Sugeng Riyadi selakuBendahara Khusus Penerimaan pada Kantor Pertanahan KabupatenLuwu Utara;5. 1 (satu) map warna merah yang berisikan fotocopi kuitansikuitansipengeluaran oleh Bendahara terhadap uang yang dititipkan keBendahara Badan Pusat Statistik (BPS);Hal. 5 dari 14 hal.

2018berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, tidak dapatdibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:1.Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidanganmenurut perhitungan Penyidik, diketahui terjadinya kerugian keuanganNegara sebesar Rp172.945.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta sembilanratus empat puluh lima ribu rupiah) yaitu Karena Terdakwa selaku PPKturut serta secara aktif bersamasama dengan Irwansyah Nawir melakukanpembebasan tanah untuk rencana Kantor Badan Pusat Statistik

Juanda Muara Enim di belakang Kantor Statistik Muara Enim.Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 11.30WIB bertempat di rumah saksi M. Akbar Riski Pratama Putra Bin M. Ali yangberalamat JI. H.

Juanda belakang Kantor Statistik Muara Enim, KabupatenMuara Enim, terdakwa bersama saksi Ferdiansyah mengambil 1 (satu) unitSepeda Motor Honda Beat warna putin dengan Nomor Polisi BG 4489 OT,Nomor Rangka MH1JF51531CK499032 dan Nomor Mesin JF51E3494390 miliksaksi Elsa Luvita Binti Tobran Efendi dengan cara anak kunci L di masukkankedalam lubang kunci shock, selanjutnya kunci L tersebut dimasukkankedalam lubang kunci, lalu dengan menggunakan kunci shock, kunci L yangtelah berada di lubang kunci diputar

Juanda belakang Kantor Statistik Kec.

Juanda belakangkantor Statistik kec. Muara Enim Kab.

Juandabelakang Kantor Statistik Kec. Muara Enim;Bahwa sepeda motor yang dirusak tersebut adalah sepeda motor HondaBeat warna putin dengan Nopol BG 4489 Ot dan NokaMH1JF51531CK499032 dan Nosin JF51E3494390 STNK A.n Darwiyanti;Bahwa posisi sepeda motor tersebut terpakir di depan rumah saksi M.Akbar Riski Pratama Putra;Bahwa pada saat itu stang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci;Bahwa bermula ketika saksi Elsa Luvita tiba di depan rumah saksi M.

Panjunan sebagai PengawasPRT TBAT seis cents eee eerste eee eeeneneeeneHnmieeEtbahwa pengrusakan tersebut terjadi pada bulan September 2013sekira jam 10.00 Wib di Jalan Statistik No.54 Pangaduan HeubeulKelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten ;bahwa menurut karyawan PT.

Panjunan yang terletak di Jalan Statistik No.54 PangaduanHeubeul Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara KabupatenSumedang sekitar tahun 201 3; 0 222 nnn noe nne nnnbahwa saksi yang membuat pagar gerbang besi dilokasi tersebutdengan tujuan untuk mengamankan aset TK. AlKautsar karenasebelumnya TK tersebut pernah mengalami kecurian;bahwa setelah tanah dan bangunan TK.

Panjunan cabangSumedang di Jalan Statistik No.54 Pangaduan Heubeul Kelurahan SituKecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;e bahwa benar barang bukti berupa pintu gerbang besi yang telah dirusakOleh Terdakwaj 29222 nnn nn nn nnn nnn nn nen nen cence nnn nonnewoncennen= Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telahmengajukan barang bukti berupa :1. 2 (dua) buah pintu gerbang / atau pagar besi bercat warna biru,2. 1 (Satu) berkas fotocopy dokumen Akta Jual Beli Nomor :083/2013 tanggal 22 Pebruari

Panjunan cabangSumedang di Jalan Statistik No.54 Pangaduan Heubeul KelurahanSitu Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;bahwa Terdakwa tidak meminta ijin atau tidak dibawah perintahpemilik atau pihak yang bertanggungjawab dari PT. Panjunan untukmelakukan pemotongan engsel pintu gerbang besi tersebut;bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untukmembuka akses jalan Terdakwa;bahwa PT. Panjunan memiliki pintu gerbang besi tersebut setelahmembeli tanah dan bangunan TK.

Pertimbangan Maijelis Hakim rh nsurMenghanmerusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkanbarang sesuatu,adalah sebagai berikut :woncennen= Menimbang, bahwa unsur ini mengandung subsub unsur sehinggabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhi pula unsur tersebut;momnnoansn Menimbang, bahwa faktafakta dipersidangan telah mengungkapkanternyata pada bulan September 2013 sekitar jam 10.00 Wib, di area PT.Panjunan cabang Sumedang di Jalan Statistik No.54 Pangaduan HeubeulKelurahan Situ

Siwabesi; Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Yulius Lazakar dan tanahrumah Dinas Statistik;Tanah mana selanjutnya disebut Tanah Sengketa;Bahwa tanpa sepegetahuan Penggugat, maka Tergugat telah mengklaimtanah sengketa sebagai miliknya serta menjual atau mengalihkansebagian tanah sengketa tersebut kepada Tergugat II dan diatasnya olehTergugat II telah dibangun 1 (satu) buah rumah;Bahwa sama halnya dengan point 3 diatas, Tergugat juga telah pula menjualatau mengalinkan sebagian tanah sengketa

Siwabesi; Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Yulius Lazakar dan tanahdan rumah Dinas Statistik;Adalah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00616 tahun2010;Menyatakan perbuatan pengalihan hak atas tanah sengketa baik dalambentuk jual beli, tukar menukar, hibah dan lain sebagainya yang dilakukanoleh Tergugat kepada para Tergugat batal demi hukum;Menyatakan hukum perbuatan Tergugat yang menjual atau mengalihkantanah sengketa kepada Tergugat II, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat

Bahwa apabila sertifikat hak milik Nomor 00616 tahun 2010 atas namaPenggugat adalah benar termasuk batasbatasnya yang termuatdalam sertifikat tersebut, maka para Tergugat dengan tegas menolakbahkan meragukan keabsahan sertifikat tersebut, karena pada batasbahaagian Barat, seharusnya berbatasan dengan jalan lingkunganbukan dengan berbatasan dengan tanah milik Yulius Lasakar......lebihlanjut .... para Tergugat juga mempertanyakan batasbatas tanah milikBadan Psat Statistik Kabupaten Belu berdasarkan

Bahwa menegenai pertimbangan hukum mielis tingkat Banding padahalaman 35 alinea ke dua, dapat kami menanggapinya sebagai berikut :Bahwa benar dalam pembuktian ternyata para Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tidak mampu menunjukan alat bukti surat yang asli yakniSertifikat Asli dari Badan Pusat Statistik Kab.

Nomor 3791K/Padt/2016para Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding telah dijelaskan bahwaSertifikat Atas Nama Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu, pada batasbatasnya terutama pada batas bahagian utara dan Timur disebutkanberbatasan dengan Hironimus Seran, dan sertifikat mana telah diterbitkanmendahului sertifikat terhadap obyek sengketa;Bahwa sangat jelas atau Nampak kejanggalan bahwa apabila benar obyeksengketa adalah milik Termohon Eksekusi/Penggugat/Terbanding makaseharusnya sertifikat milik Badan

Sub Direktorat Statistik dan DokumentasiAlamat :Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI (Lantai 5)Jl. Jenderal A. Yani Kav. 58 Bay Pass Cempaka Putih TimurJakarta Pusat, DKI JakartaTelp. 02129079201Fax. 02129079201Email : DirektoratpapuS5@gmail.com dankonsinyasi. badilum@gmail.comDirektorat Jenderal Badan Peradilan AgamaDirektorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agamau.p. Sub Direktorat Statistik dan DokumentasiAlamat :Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI (Lantai 6, 7, 8)Jl. Jenderal A.

Saat melewati kantor Badan Pusat Statistik,sepeda motor yang dikendarai korban berada dibelakang 2 (dua) sepedamotor dengan rincian :1)Sepeda motor pertama merek Yamaha MX King tahun 2017 warnahitam dengan nomer rangka : MH3UG0710HK225902G3E6E0328033,nomer mesin : M12105451 dan nomer polisi : DE 2181 NP yangdikendarai oleh saksi Chriscently Karubun Alias Cristi denganmembonceng terdakwa I.2) Sepeda motor pertama merek Honda Beat warna hitam dengannomer rangka : MH2JF5136CK477544 dan nomer polisi

Saat melewati kantor Badan Pusat Statistik,Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor :265/Pid.B/2018/PNAmbsepeda motor yang dikendarai korban berada dibelakang 2 (dua) sepedamotor dengan rincian :1) Sepeda motor pertama merek Yamaha MX King tahun 2017 warnahitam dengan nomer rangka : MH3UG0710HK225902G3E6E0328033,nomer mesin : M12105451 dan nomer polisi : DE 2181 NP yangdikendarai oleh saksi Chriscently Karubun Alias Cristi denganmembonceng terdakwa I.2) Sepeda motor pertama merek Honda Beat warna hitam dengannomer

Bahwa setelah para Terdakwa melarikan diri meninggalkan sepedamotornya kemudian saksi mengamankan kunci sepeda motor paraTerdakwa dan membawanya ke Mapolsek Namrole sekaligus saksimembuat laporan PoliSi.Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul22.00 wit, saksi bersama dengan NURLAILA ARIFIN pulang buangsampah dan melewati depart Kantor statistik Kab.

Namrole, sampai didepan kantor statistik saksi mengikuti dari arah belakang rornbonganmotor para Terdakwa dan temanya yang mengendarai kendaraan dibagian tengah jalan raya sehingga saksi tidak bisa melewati jalanterS@DUt. 2222222 n nn nnn nn nn nnn nn nnnHalaman 8 dari 21 Putusan Nomor :265/Pid.B/2018/PNAmbBahwa kemudian saksi tetap mengikuti dari belakang para Terdakwadan setelah sarnpai di pertigaan jalan belokan menuju arah gudangbiliard di Desa Kamlanglale tibatiba salah satu sepeda motor berbelokarah

Put.No. 1221 K/Pid.Sus/2015Komitmen (PPK) pada Pusat Statistik Pendidikan (PSP) Balitoangberdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor514/A.A3/KU/2010 tanggal 02 Januari 2010;Dalam persiapan pelaksanaan Kegiatan Pemetaan dan Pendataan SatuanPendidikan tersebut, Depdiknas melakukan kerja sama dengan BadanPusat Statistik (BPS) mengingat UndangUndang Nomor 16 Tahun 1997tentang Statistik, yang mengamanatkan pelaksanaan sensus ataupunpendataan yang berskala nasional menjadi kewenangan

Dalam persiapan pelaksanaan kegiatan Pemetaan dan Pendataan satuanpendidikan tersebut, Depdiknas melakukan kerja sama dengan pihak BadanPusat Statistik (BPS) mengingat UndangUndang Nomor 16 Tahun 1997Tentang Statistik, yang mengamanatkan pelaksanaan sensus ataupunpendataan yang berskala Nasional menjadi kewenangan BPS;4.

Put.No. 1221 K/Pid.Sus/2015Pendidikan Dalam rangka Penyediaan Data dan Statistik Pendidikan TahunAnggaran 2011, sebagai berikut:a.

MANSYUR RAMLYsebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,mengangkat SUHENDA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen KegiatanPusat Statistik Pendidikan, AAHMAD, S.Pd. sebagai Penanggung jawabKegiatan Pendataan dan Informasi, Peningkatan Statistik dan InformasiPendidikan, PUJI WAHYUNINGSIH sebagai Bendahara Pengeluaran,DEDI SYAHRIJAL, S.IP sebagai Bendahara Pengeluaran PembantuPendataan dan Informasi, Peningkatan Statistik dan InformasiPendidikan;1 (satu) surat fotokopi legalisir Keputusan Menteri

Aulia Rahman, Jenis Kelamin Lakilaki, Tempat/tgl lahir Jakarta/14April 1990, Pekerjaan PNS, Status Menikah,Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikanterakhir DIV Komputasi Statistik, beralamat AspolAlai Blok PA II No.1 RT.003 RW.005 Kelurahan AlaiParak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang,selanjutnya di sebut Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Suratsurat dalam berkas permohonan tersebut;Telanh mendengar keterangan saksisaksi yang diajukan oleh Pemohondan keterangan Pemohon;TENTANG

Fotocopy ljazah Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Nomor: 53/KS/STISXV/2012atas nama M. Aulia Rahman, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan PusatStatistik Republik Indonesia tertanggal 5 Oktober 2012, diberi tanda P8;Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/17/IV/2017 antara M.

Aulia Rahmah, yang dikeluarkan oleh KepalaSekolah Menengah Atas Negeri 2 Bukittinggi tertanggal 16 Juni 2007 (buktiP7), ljazah Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Nomor: 53/KS/STISXV/2012 atasnama M. Aulia Rahman, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pusat StatistikRepublik Indonesia tertanggal 5 Oktober 2012 (bukti P8), dan Kutipan AktaNikah Nomor: 116/17/IV/2017 antara M.

Penggugat:
BADAN PUSAT STATISTIK KAB ACEH UTARA
Tergugat:
1.MUSTARIAH
2.PUTRI BALQIS
3.MUTIA DEWI
4.CUT AIDA YANI,
5.RITA KARTIKA
6.MUHAMMAD MUHAJIR
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NEGARA KOTA LHOKSEUMAWE

AKTA PERDAMAIANNomor 17/Pdt.G/2020/PN LsmPada hari Senin, tanggal 07 Desember 2020, dalam persidanganPengadilan Negeri Lhokseumawe yang terbuka untuk umum yang memeriksadan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama, telah datangmenghadap:BADAN PUSAT STATISTIK KAB ACEH UTARA, umur tahun, agama ,pekerjaan , Pendidikan , alamat JI.

Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, sesuaidengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 593.33/01/V/1988tanggal 7 Mei 1988, dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara : tanah Hak Milik Nomor 5;Sebelah Timur : tanah Hak Milik Nomor 7;Sebelah Selatan : tanah Hak Milik Nomor 5;Sebelah Barat : jalan Banda Aceh Medan;Berdasarkan pelepasan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor:593.33/01/V/1988 tanggal 7 Mei 1988 yang ditandatangani oleh Sulaiman M.Salam Adami dan Kepala Kantor Statistik

output data satuanpendidikan dalam rangka penyediaan data dan statistik pendidikan TA2011 sehingga harga penawaran yang semula Rp45.860.648.000,00 turunmenjadi Rp45.401.347.000,00.

Putusan No. 1288 K/PID.SUS/2015oleh Amir Hamzah selaku tenaga lepas di PSP (Pusat Data dan Statistik)tanpa dasar kewenangan ataupun surat tugas yang sah;.

MANSYUR RAMLYsebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,mengangkat SUHENDA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen kegiatanpusat statistik pendidikan, AKHMAD, S.Pd. sebagai Penanggungjawabkegiatan pendataan dan informasi, Peningkatan Statistik dan InformasiPendidikan, PUJI WAHYUNINGSIH sebagai Bendahara Pengeluaran,DEDI SYAHRWAL, S.IP sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantupendataan dan informasi, Peningkatan Statistik dan InformasiPendidikan;1 (satu) surat fotocopy legalisir Keputusan Menteri

Pendidikan TahunAnggaran 2011 Kepala Pusat Data dan Statistik PendidikanHal. 252 dari 456 hal.

MANSYUR RAMLYsebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,mengangkat SUHENDA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen kegiatanpusat statistik pendidikan, AKHMAD, S.Pd. sebagai Penanggungjawabkegiatan pendataan dan informasi, Peningkatan Statistik dan InformasiPendidikan, PUJI WAHYUNINGSIH sebagai Bendahara Pengeluaran,DEDI SYAHRWAL, S.IP sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantupendataan dan informasi, Peningkatan Statistik dan InformasiPendidikan;325) 1 (satu) surat fotocopy legalisir Keputusan

WELDI INDRA, SH,1 orang x 20 hari x Rp 400.000, = Rp 8.000.000,79) Maret 2012, Dibayar Akomodasi Tenaga Ahli Statistik an.

WELDI INDRA,SH, 1 orang x 20 hari x Rp 400.000, = Rp 8.000.000,Maret 2012, Dibayar Akomodasi Tenaga Ahli Statistik an.

WELDIINDRA, SH, 1 orang x 15 hari x Rp 400.000, = Rp 6.000.000,49) April 2012, Dibayar Akomodasi Tenaga Ahli Statistik an.

WELDIPUTRA, SH, 1 orang x 15 hari x Rp 400.000, = Rp 6.000.000,April 2012, Dibayar Akomodasi Tenaga Ahli Statistik an.

EMRIZAL, SSi, MEnv, 1 orang x 10 hari x Rp400.000, = Rp 4.000.000,Oktober 2012, Dibayar Akomodasi Tenaga Ahli Statistik an.

ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:3.34 Dalam permusyawaratan Majelis Komisioner yang memeriksasengketa a quo pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019, MajelisKomisioner berpendapat bahwa alur permohonan pemohon diajukankepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) ProvinsiRiau tidak tepat (error in persona) karena sesuai Permendagri Nomor3 tahun 2017 bahwa permohonan informasi diajukan kepada PPIDUtama, yaitu PPID Utama Pemerintah Provinsi Riau pada DinasKomunikasi, Informatika, dan Statistik

Majelis Komisioner telah mengalihkan pokokpermohonan Pemohon Keberatan dahulunya Pemohon Informasi yangsemula intinya adalah Pemohon Keberatan dahulunya Pemohon informasimengajukan permohonan informasi dan kemudian mengajukan keberatanpada dinas PUPR Provinsi Riau serta selanjutnya kepada KomisiInformasi Provinsi Riau mengajukan permohonan sengketa informasi ataspermintaan informasi pada dinas PUPR Provinsi Riau bukan padaTermohon keberatan saat ini (PPID Utama / Dinas Komunikasi,informatika dan Statistik

quo, denganmendasarkan pada ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah AgungNomor 02 Tahun 2011 Tetang Tata Cara Penyelesaian Sengketa InformasiPublik di Pengadilan Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karenaTermohon Keberatan berkedudukan pada wilayah hukum Pengadilan TataUsaha Negara Pekanbaru, sehingga Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara aquo;Menimbang, bahwa terhadap Posisi PPID Utama Provinsi Riau (DinasKomunikasi, Informatika dan Statistik

tersebut diatas Pemohon KeberatanHalaman. 14 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/KI/2019/PTUN.PBRtelah mendalilkan bahwa Majelis Komisioner telah mengalihkan pokokpermohonan pemohon keberatan yang semula intinya adalah PemohonKeberatan dahulu Pemohon Informasi mengajukan permohonan informasi,keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi ataspermintaan informasi pada Dinas PUPR Provinsi Riau dan bukan kepadatermohon keberatan (PPID Utama Provinsi Riau (Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik

Informasi padabadan publik pemerintah daerah Provinsi dapat mengajukan permohonanInformasi yang ditujukan kepada PPID Utama yang baik secara langsungkepada PPID Utama atau ditujukan kepada PPID Utama melalui PPIDPembantu dan atau Petugas Informasi dapat menerima permintaan informasipublik, karena hanya PPID Utama yang memiliki Kewenangan memberikaninformasi ;Menimbang bahwa terhadap hal diatas selaras dengan keteranganPihak Termohon (PPID Utama Provinsi Riau in casu Dinas Komunikasi,informatika dan Statistik

/2021/PA.PgaTermohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembalikerumah orang tuanya hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 bulan,keduanya tidak pernah bersatu lagi dan antara keduanya sudah tidak salingmenjalankan kewajibannya sebagai suami isteri; Bahwa saksi maupun keluarga Pemohon pernah menasehati ataumendamaikan keduanya namun saksi melihat rumah tangga Pemohon danTermohon sudah sulit dipertahankan; Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai tenaga honor diBadan Pusat Statistik

Putusan No.125/Pat.G/2021/PA.Pga Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai tenaga honor di BadanPusat Statistik dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000, (dua jutarupiah) perbulan sedangkan Termohon adalah ibu rumah tangga; Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang bertanggung jawabdan perhatian terhadap anakanaknya, berakhlak baik dan mampu untukmengurus dan merawat anaknya; Bahwa saksi mengetahui Termohon kurang bertanggung jawab dan kurangperhatian terhadap anakanaknya, Termohon

Putusan No.125/Pat.G/2021/PA.Pga Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai tenaga honor diBadan Pusat Statistik, akan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya;Saksi 2 SAKSI 4, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanXXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di KOTA PAGAR ALAM, di bawah sumpah,memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkanTermohon bernama TERMOHON karena saksi adalah kakak ipar Termohon; Bahwa Saksi tau setelah menikah

Putusan No.125/Pat.G/2021/PA.Pgaasuhan ibu Pemohon meskipun setiap hari dijenguk oleh Pemohon karenaibu kandung lebih utama dari nenek dari anak tersebut; Bahwa kedua anak tersebut masingmasing sudah memiliki aktakelahiran tetapi saat Termohon meminta untuk memfotocopy akta kelahirankedua anak tersebut, tidak diberikan oleh Pemohon; Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai tenaga honor diBadan Pusat Statistik, akan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya; Bahwa tidak ada keterangan lain

Putusan No.125/Pat.G/2021/PA.Pgarekonvensi bekerja sebagai tenaga honor di Badan Pusat Statistik denganpenghasilan ratarata perbulan sebesar Rp2.000.000, (dua juta rupiah);Menimbang, bahwa di persidangan Hakim Tunggal telah mendengarketerangan dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensiyang bernama : Septinima Afrika binti Anmad Maulana umur 13 tahun danMarky Zalos bin Anmad Maulana umur 9 tahun dan melihat sendiri kKedekatankedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi,