Ditemukan 3403 data
Urut Berdasarkan
Putus : 18-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 411 K/TUN/2013 Tanggal 18 Desember 2013 — KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEGAL vs MUHAMMAD ABDUL SYUKUR, S.Pd
82 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat tidak memperhatikan aspek kemanusian dankeadilan, dengan mengesampingkan Surat Keterangan Dokter yangmenyatakan bahwa Penggugat adalah penderita diabetes dan tekanandarah tinggi, sehingga hanya bisa melakukan tugas secara optimum dalamlingkungan dan jarak yang mendukung;Bahwa dengan adanya Surat Tugas Tergugat dimaksud maka Penggugatsangat dirugikan secara moril karena menimbulkan anggapan di lingkunganguru dan masyarakat tentang Penggugat bahwa surat tugas mutasi tersebutmerupakan suatu sangsi
Putus : 16-12-2013 — Upload : 03-03-2014
Putusan PT PALEMBANG Nomor 109 / PDT / 2013 / PT.PLG. Tanggal 16 Desember 2013 — SUAIDI BIN SOLIH vs 1. LEGIMAN dkk
58 — 60
58 — 60
dengan panjang185 M dan lebar 110 M, batasbatas sebagai berikut :Utara berbatasan dengan : SUADISelatan berbatasan dengan :LEGIMANTimur berbatasan dengan : WAKIDIBarat berbatasan dengan : LEGIMANAdalah sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;3 Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatanmelawan hukum;hlm 21 dari 26 Pts.No.109/PDT/2013/PT.PLG4 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa sangsi untukmengganti biayabiaya transportasi dan fee Pengacara/Advokat
Register : 06-09-2018 — Putus : 14-01-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PA MEDAN Nomor 2035/Pdt.G/2018/PA.Mdn Tanggal 14 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
112 — 41
112 — 41
Bahwa diduga akibat kelalaian Penggugat, Penggugat harusmendapatkan sangsi di karenakan Tergugat II menjadi korbanPenggugat dan Tergugat I, karena perbuatan dan kelalaianPenggugat maka Tergugat II bisa menimbulkan tuduhan melakukanperbuatan melanggar hukum yaitu kawin halangan ;d.
Register : 19-02-2019 — Putus : 12-04-2019 — Upload : 28-04-2019
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 26-K/PM.I-01/AD/II/2019 Tanggal 12 April 2019 — Oditur:
Tarmizi, S.H.
Terdakwa:
Jaka Putra Ginting
49 — 24
Tarmizi, S.H.
Terdakwa:
Jaka Putra Ginting
49 — 24
Langsa akan tetapi Terdakwatidak ditemukan dan belum kembali sampai dengansekarang.Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuantanpa=jjin dari Dansatnya tidak pemahmemberitahukan keberadaannya baik melalui suratmaupun telepon.Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuantanpa jjin dari Dansatnya tidak membawa barangbarang Inventaris milik Kesatuan.Bahwa di satuan para Saksi dan Terdakwa adaprosedur perizinan apabila anggota inginmeninggalkan dinas harus ijin terlebin dahulu,apabila dilanggar maka ada sangsi
Register : 05-12-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 1201/Pid.Sus/2017/PN Dps Tanggal 18 Desember 2017 — Penuntut Umum:
I Dewa Narapati, SH.
Terdakwa:
Paidi Bin Yono
40 — 22
I Dewa Narapati, SH.
Terdakwa:
Paidi Bin Yono
40 — 22
Paidi bin Yono melanggar dan dapatdikenakan sangsi sebagaimana terdapat dalam 100 Undang UndangNo. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31tahun 2004 tentang Perikanan yaitu : setiap orang yang melanggarketentuan yang ditetapbkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat(2) di pidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000.00(Dua ratus lima puluh juta rupiah);Menimbang, bahwa semua keterangan saksi tersebut Terdakwamembenarkannya;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah
Putus : 28-11-2006 — Upload : 26-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 462K/TUN/2003 Tanggal 28 Nopember 2006 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
PUSAT (P4P) ; PT. HENG HUAT PLASTIC INDUSTRIES INDONESIA
25 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jika dikemudian harimelakukan pelanggaran maka sanggup diberikan sangsi sesuaidengan pelanggaran yang dibuat ;Bahwa padastanggal 06 Mei 2002, perusahaan masihmemberikan kebijaksanaan untuk menerima pendaftaran bagi karyawanyang belum mendaftar dan pada saat itu juga telah dikemukakan jamkerjanya masingmasing bagi yang masuk pagi, karyawan langsungbekerja, dan bagi yang masuk kerja sesuai dengan shifnya masingmasing ;Bahwa pada tanggal 03 Mei 2002 dan 06 Mei 2002 saatkaryawan mendaftar dan telah menandatangani
Putus : 16-09-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 420 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 16 September 2014 — PT BAJA PERSADA MULTIPERKASA VS 1. KHAERUDIN, DKK
54 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
akan mengeluarkan surat Anjuran;Bahwa pada tanggal 27 Juni 2013 Mediator Hubungan Industrial Dinas TenagaKerja Kota Tangerang mengeluarkan Anjuran Nomor 567.2/3109HI/2013tertanggal 27 Juni 2013 yang isinya ditolak oleh Tergugat adapun Anjurantersebut pada intinya berisi sbb:1 Hubungan kerja antara pekerja saudara Khaerudin dan kawankawan,dengan pihak management perusahaan PT Baja Persada Multiperkasamasih tetap berlanjut dan pekerja dapat dipertimbangkan untukdiperkerjakan kembali dengan diberikan sangsi
oleh Perusahaan;2 Agar perusahaan PT Baja Persada Multiperkasa setelah menerimasurat Anjuran ini memanggil pekerja saudara Khaerudin dkk, untukbekerja kembali dengan diberikan sangsi oleh perusahaan;Hal. 7 dari 38 hal.
Register : 24-07-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 25-02-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN Yyk Tanggal 8 Desember 2015 — Drs. SUTARTO
89 — 14
89 — 14
BambangSupriyanto kepada Terdakwa.Bahwa setelah ada permasalahan ini Terdakwa sudah dikenakansangsi.Bahwa Terdakwa dikenakan sangsi berbentuk penurunanpangkat satu tingkatan.Bahwa barang bukti berupa : Buku tabungan BPD DIY Cabang Senopati Nomor Rekening .006.211.011841 atas nama Disperindagkoptan/PEW (SetoranPokok PEW tahun 2006) (barang bukti No. 3) .
Bahwa untuk Terdakwa dikenakan sangsi penurunan pangkat satugolongan. Bahwa Terdakwa ditunjuk dalam kepengurusan dana PEWtersebutada Sknya apa tidak saksi tidak tahu. Bahwapemeriksaan BPK setiap tahunnya pasti ada. Bahwa yang mendampingi dalam pemeriksaan mengenai masalahdana PEW tersebutpada saat itu Terdakwa. Bahwa barang bukti berupa : Buku tabungan BPD DIY Cabang Senopati Nomor Rekening .006.211.011841 atas nama Disperindagkoptan/PEW (SetoranPokok PEW tahun 2006) (barang bukti No. 3) .
Bahwa tindak lanjut berupa pengembalian dana PEW ke kas daerah,Terdakwa juga dikenakan sangsi pada saat itu saksi memberikanrekomendasi kepada atasan terdakwa agar terhadap Terdakwadikenakan penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahunatau penurunan pangkat setingkat lebih rendah sebagaimana diaturdalam peraturan pemerintah No. 53 tahun 2010 pasal 7 ayat (4) danatas kedua opsi tersebut saksi merekomendasikan hukuman disiplinsedang berupa penurunan pangkat setingkat lebin rendah selama 1(
Bahwa Terdakwa sekarang sudah dikenakan sangsi. Bahwa pada saat itu Terdakwa saksi panggil diruang saksi Bahwa dana tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa .
untuk mengakses rekening tersebut yang terpinting harus adaspecimen Kepala Bidangnya.Bahwa setahu Ahli dana PEW tersebut berasal dari PemerintahPusat.Bahwa menurut tata kelola keuangan yang minyimpan buku rekeningBendahara atau orang yang ditunjuk oleh atasannya.Bahwa kedudukan Terdakwa dalam hal ini menurut hasil pemeriksaanTerdakwa yang melakukan pengambilan dan penggunaan dana PEW.Bahwa menurut ahli yang bertanggung jawab dalam hal ini yangbertanggung jawab ya Terdakwa .Bahwa kalau mengenai sangsi
Register : 24-06-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 02-12-2021
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 8/G/2021/PTUN.YK Tanggal 18 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
506 — 306
506 — 306
Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasanyang dapat diterima secara obyektif oleh PPK dan masapenawarannya masih berlaku, maka peserta yangbersangkutan tidak dikenakan sangsi apapun.b. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasanyang tidak dapat diterima secara obyektif oleh PPK dan masapenawarannya masih berlaku, maka peserta dikenakan sangsidaftar Hitam dan jaminan Penawaran (apabila disyaratkan)dicairkan dan disetorkan ke kas Negara.c.
Apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karenamasa penawarannya sudah tidak berlaku, maka peserta yangbersangkutan tidak dikenakan sangsi apapun.Halaman 28 dari 174 halaman Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.YK3.
Penyedia tidak menyepakati dengan alasan yang tidakobyektif dan tidak dapat diterima oleh PPK, makadiberikan sangsi daftar hitam dan pencairan jaminanpenawaran.5. Bahwa Tergugat dalam membatalkan kemenanganPenggugat tidak memiliki landasan dan mekanisme yangHalaman 30 dari 174 halaman Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.YKdiatur di dalam Dokumen Pemilihan Pasal 41.25 yangmengatur tentang Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrakdinyatakan gagal.6.
Penyedia tidak menyepakati dengan alasan yangobyektif dan dapat diterima oleh PPK, makaPenyedia tidak dikenakan sangsi apapun.d. Penyedia tidak menyepakati dengan alasan yangtidak obyektif dan tidak dapat diterima oleh PPK,maka diberikan sangsi daftar hitam dan pencairanJaminan penawaran.9.
Register : 05-03-2019 — Putus : 12-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 149/PDT/2019/PT DKI Tanggal 12 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan
Terbanding/Tergugat I : PT. Daindo Internasional Finance
Terbanding/Tergugat II : Kementrian Hukum dan HAM Kanwil
Terbanding/Tergugat III : Otoritas Jasa Keuangan
57 — 44
Terbanding/Tergugat I : PT. Daindo Internasional Finance
Terbanding/Tergugat II : Kementrian Hukum dan HAM Kanwil
Terbanding/Tergugat III : Otoritas Jasa Keuangan
57 — 44
Pasal 28 yang berbunyi: Pembuktian terhadap ada tidaknya unsurkesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalamPasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha.Bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud diatas melanggar pasal 18juncto pasal 62 ayat (1) UndangUndang No.8 tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen dengan sangsi pidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,(duamiliar rupiah) dan tidak berlebinan apabila
Hasyim Ashari No. 35 A Lantai 5 Jakarta Pusat.Halaman 16 Putusan No 149/Pdt/2019/PT.DKI.20.lesBahwa dikarenakan TERGUGAT Ill adalah sebuah lembaga negarayang di beri amanat oleh UndangUndang No. 21 tahun 2011 tentangOtoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang tugas dan wewenangOtoritas Jasa Keuangan, dalam memberikan peringatan danmemberikan sangsi apabila Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJkK)dalam menjalankan usahanya melanggar apa yang diatur dalamUndangundang No.21 tahun 2011 tentang OJK dan Peraturan
Register : 10-05-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 47/G/2019/PTUN.BDG Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
AYI SUNDHANA
Tergugat:
WALI KOTA BANDUNG
115 — 50
AYI SUNDHANA
Tergugat:
WALI KOTA BANDUNG
115 — 50
PEMANGGILAN point 1 telah secara tegasmengatur : PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dipanggilsecara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa.Surat panggilan dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalamAnak Lampiran Ia Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini ;Pada kenyataannya Penggugat tidak pernah dipanggil untuk diperiksamengenai pelanggaran disiplin dalam perkara ini, oleh karena jelasbahwa proses penjatuhan sangsi terhadap Penggugat tidak sesuai
Meskipun bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan sama, tetapifaktorfaktor yang mendorong dan dampak yang ditimbulkan daripelanggaran disiplin itu berbeda, maka jenis hukuman disiplin yangakan dijatuhkanberbeda ;Bahwa, Penggugat tidak pernah diperiksa oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Tim yang ditunjuk untuk itu, sehingga dengandemikian jelas bahwa proses penjatuhan sanksi terhadap Penggugattidak sesuai dan telah melanggar prosedur penjatuhan sangsi terhadapPegawai Negeri Sipil yang melakukan
Register : 22-09-2016 — Putus : 09-11-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 573/Pid.B/2016/PN Gpr Tanggal 9 Nopember 2016 — Eko Guntoro bin alm. Suryanto
28 — 3
28 — 3
Budi Hermawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa Saksi bekerja di SPBU Desa Tanbibendo, Kecamatan Mojo,Kabupaten Kediri sebagai Manager SPBU ; Bahwa sewaktu Terdakwa bekerja di SPBU Tambibendo KecamatanMojo, Kabupaten Kediri, Terdakwa menjabat sebagai Ketua sif; Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di SPBUkarena diketahui melakukan kesalahan namun perkaranya tidakdilaporkan ke Poisi hanya diberikan sangsi dikeluarkan; Bahwa tugas dan tanggung jawab
Putus : 21-08-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 K/MIL/2013 Tanggal 21 Agustus 2013 — MOHAMAD SYAHRI, A.Md.
16 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
16 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terhadap putusan yang telah dijatuhkan pada Pemohon Kasasiyaitu pidana penjara 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Militer III18 Ambon itu sajasangat berat dimana Pemohon Kasasi dalam kedinasan juga berdampak padaPemohon Kasasi yaitu dikenakan sangsi administrasi berupa penundaan pangkat dantidak bisa mengikuti pendidikan lanjutan sedangkan terhadap lingkungan sekitarnyamerupakan beban moral yang berdampak pula terhadap keluarga Pemohon Kasasiyaitu pada istri dan anakanaknya.
Register : 28-01-2005 — Putus : 26-09-2005 — Upload : 22-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 198-K/PM.II-09/AD/IX/2005 Tanggal 26 September 2005 — Prada RUDI SUHERMAWAN Nrp. 31010521440480
157 — 36
157 — 36
Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang merupakan residivis /melakukan kejahatan penipuan dan penggelapan kendaraan bermotorberulang kali, Majelis menilai bahwa Terdakwa sulit untuk dibinasebagai prajurit INI karena hukuman pidana yang pernah dijatuhkankepada dirinya tidak menjadikan Terdakwa sebagai prajurit yangbaik malah justru. setelah selesai menjalani' pidananya Terdakwasemakin berbuat lebih berani, oleh karenanya kepada Terdakwaperlu. diberikan sangsi yang lebih berat sebagaimana diktumdibawah
Putus : 18-04-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 477 K/Pdt/2017 Tanggal 18 April 2017 — JUMAHERI VS 1. PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk. PUSAT di JAKARTA, cq. PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk, MITRA USAHA RAKYAT (MUR) CABANG TEMANGGUNG, dkk. dan KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN di JAKARTA cq KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH di SEMARANG
62 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
meminta kepada Turut Terlawan untuk memberikanpengawasan pada Terlawan agar Terlawan melaksanakan penjualan jasakeuangan mentaati peraturan otoritas jasa kKeuangan dalam bab VII tentangperalihan Pasal 54 yang berbunyi: Perjanjian baku yang telah dibuat olehpelaku usaha jasa keuangan sebelum berlakunya peraturan otoritas jasakeuangan ini, wajib di sesuaikan dengan ketentuan sebagai mana di aturdalam Pasal 22 paling lambat pada saat berlakunya peraturan otoritas jasakeuangan ini, ataupun memberikan sangsi
Putus : 26-11-2015 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 658 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Tanggal 26 Nopember 2015 — PT. ORIENTAL ELECTRONICS INDONESIA VS RAHMAWATI MUSLIMIN
35 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pemidanaan tidak dapat dinilai dari nilai kKerugian saja akan tetapitujuan dari pemidanaan tersebut adalah memberikan efek jera kepadapelakunya, apalagi perbuatan tersebut merupakan pengulangan, oleh sebabitu sangsi yang diberikan telah tepat sebagaimana peraturan perusahaan.e.
Register : 18-12-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 28-03-2019
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1973/Pdt.G/2018/PA.Pbr Tanggal 28 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 16
18 — 16
Sebagai orang yang berpendidikan hukum dia tentunya tahu bahwasikapnya ini bisa mendapatkan sangsi pidana dengan hukuman penjara.Dan juga sikap pria ini juga melanggar norma norma hidup beragama dinegara kita ini. Jika dia beragarna Islam dan mengerti tentang ajaranajaranIslam yang disiarkan oleh nabi besar Muhammad SAW tentunya dia tahubahwa hal ini merupakan dosa yang sangat besar.
Register : 18-02-2019 — Putus : 01-04-2019 — Upload : 03-12-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Kis Tanggal 1 April 2019 — Penuntut Umum:
T. Fitri Hanifah, SH
Terdakwa:
Riani
22 — 3
T. Fitri Hanifah, SH
Terdakwa:
Riani
22 — 3
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 24-09-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 29-10-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 948/Pid.Sus/2018/PN Kis Tanggal 25 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
Ris Piere Handoko, SH
Terdakwa:
Gusti Als Atan
25 — 2
Ris Piere Handoko, SH
Terdakwa:
Gusti Als Atan
25 — 2
akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaiHalaman 14 dari 17 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2018/PN Kisalasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 25-09-2018 — Putus : 19-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 957/Pid.Sus/2018/PN Kis Tanggal 19 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
T. Fitri Hanifah, SH
Terdakwa:
Iwan Kurniadi
30 — 7
T. Fitri Hanifah, SH
Terdakwa:
Iwan Kurniadi
30 — 7
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi