Harinal Gucino selaku Anggota PTP FPB PT UnipackAdapun alasan TERGUGAT adalah PKB Pasal 71 Pelanggaran Berat/Fatal dengan sangsi Pemutusan Hubungan Kerja ;Angka 20 melakukan unjuk rasa dan atau mogok kerja tidak sesuaiprosedur atau tidak sah yang telah diatur dalam Perjanjian KerjaBersama ini atau perundangundangan yang berlaku ;Jelas pengaturan dalam PKB ini terdapat suatu pengaturan yang tidakkonsisten dan bertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003 karenaakibat dari mogok kerja tidak sah yaitu didalam

Upaya tindakan pemberangusanserikat buruh juga pernah dilakukan pihak management PT UnipackIndosystems pada waktu awal pembentukan serikat, denganmemberikan sangsi Surat Peringatan Ill (SP Ill) kepada seluruhanggota Serikat buruh PTP. FPBJ PT.UI PT Unipack Indosystems yangmelakukan aksi spontan saat awal pembentukan serikat. Akibat usahapenolakan managemen terhadap hadirnya serikat buruh PT UnipackIndosystems ;Hal. 12 dari 22 hal. Put.

Bahwa isi anjuran tersebut jelas tidak dikeluarkanberdasarkan sebuah kajian yang teliti dan sungguhsungguh, karenamediator tidak melihat tindakan mogok spontan yang dilakukan olehPARA PENGGUGAT dan dua ratusan pekerja lainnya diakibatkan olehpelanggaran yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dan secara cerobohmediator membenarkan penggunaan Pasal 71 pada PKB sebagaidasar untuk sangsi terhadap hal tersebut sudah diatur pada UU No.13Tahun 2003 Pasal 42 jo KEPMEN 232 Tahun 2003 Pasal 6, dan posisiUU dan

ketentuan dalamperaturan perundangundangan ;PasalPasal dalam PKB yang bertentangan adalah sebagai berikut :Perjanjian Kerja Bersama :Pasal 71PelanggaranPelanggaran Berat/Fatal yang mengakibatkanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah :Angka 20 melakukan unjuk rasa dan atau mogok kerja tidaksesuai prosedur atau tidak sah yang telah diatur dalam PerjanjianKerja Bersama ini atau perundangundangan yang berlaku ;Pekerja/ouruh yang melakukan pelanggaran berat/fatal sepertiPasal 71 di atas, akan dikenakan sangsi

UnipackIndosystems sebanyak + 250 orang (keterangan saksi 1 dan saksi2), akan tetapi senyatanya yang diberikan sangsi PHK hanyalahpara Pemohon Kasasi yang mayoritas merupakan pengurusserikat ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat :Mengenai alasanalasan ad. 1 s/d ad. 4:Hal. 27 dari 22 hal. Put.

Sangsi bagi masingmasing yang mengingkari kesepakatan di denda Rp.1.000.000.000, (satu milyard rupiah) sejak ada Putusan Majelis HakimPemeriksa Perkara No 115/Pdt G/2019 PN Skh.Demikian Surat kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani bersamadengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun dan dapatdipertanggungjawabkan sebagaimana mestinyaSetelah isi Kesepakatan Perdamaian ini dibuat secara tertulis tertanggal 13Desember 2019 dan dibacakan kepada Para Pihak, maka mereka masingmasingmenerangkan

untuk menyelesaikan persyaratan yang menjadi kewajibannyatersebut selama enam bulan, namun sampai waktu yang telah ditentukan ternyataPemohon belum memperoleh izin bercerai (sesuai denga Surat Edaran MahkamahAgung Nomor:5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983).Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim telah mengingatkan kepadaPemohon apakah akan mencabut permohonan perceraian ini atau tetap akanmeneruskan perkara perceraian dengan Termohon dengan segala sangsi

No. 93/Pdt.G/2012/PTA.Bdgmenanggung resiko segala akibat dari perceraiannya jika dikemudian hari harusmenerima segala sangsi/hukuman apapun.Menimbang, bahwa dari surat (bukti P3) tersebut diketahui bahwasebelumnya Pemohon pernah mengajukan permohon cerai talak ke PangadilanAgama Tasikmalaya tanggal 14 Januari 2010 terdaftar register Nomor : 158/Pdt.G/2010/PA.Tsm, namun telah dicabut, dan didaftarkan kembali perkara yangsama tanggal 18 Oktober 2010 dengan register Nomor : 2801/Pdt.G/2010/PA.Tsmyang

Penggugat dengan Tergugatputus terhitung sejak tanggal 1 Juli 2011 karena Penggugatdidiskualifikasikan mengundurkan diri ; Menghukum Tergugat untuk membayar uang pisah sebesar 2(dua) bulanupah yaitu 2 x Rp. 1.351.160, = Rp. 2.351.160. ( Dua Juta Tujuh RatusDua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah)Hal. 5 dari 10 hal.Put.Nomor 487 K/Pdt.SusPHV/2013Penggugat didiskualifikasikan mengundurkan diri", jelas terungkap dalamfakta persidangan secara tegas perusahaan menyatakan bahwa mutasitersebut merupakan sangsi

Bahwa Judex Facti telah keliru dalam pertimbangan halaman 22 alenia ke 4baris 3 dan baris 4 " sekalipun telah beberapa kali dilakukan pemanggilan "terungkap dalam persidangan tidak ada pemanggilan terhadap PemohonKasasi semula Penggugat akan tetapi sangsi yang di berikan olehTermohon Kasasi semula Tergugat berupa Surat Peringatan 1, 2, 3; (P 03,P 04,P 05).

rumah tangga, namun tidak berhasil ;Bahwa, saksi tidak tidak bersedia merukunkan Penggugat danTergugat ;halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/MS.Lsk Bahwa, tidak ada hal lain yang sampaikan ;Menimbang, bahwa terhdap keterangan para saksi tersebut,Penggugat tidak menyatakan keberatan dan tidak mengajukan pertanyaantambahan ;Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telahmenyampaikan surat pernyataan yang menerangkan bahwa Penggugatbersedia menerima resiko atau sangsi

, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi danpatut, sebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap, lagi pula majelis telah memberikesempatan kepada Tergugat untuk dipanggil lagi sebagaimana maksud Pasal149 R.Bg, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugattersebut harus diperiksa secara verstek ;Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan pernyataan secaratertulis yang bahwa apabila Penggugat mengalami sangsi

Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohontidak hadir di persidangan;Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehatiPemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai danPemohon menjawab, bahwa Pemohon bermaksud untuk mencabutpermohonannya terlebin dahulu, karena Termohon sebagai PNS belummendapatkan surat keterangan dari atasannya untuk bercera;Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannyadengan alasan kasihan kepada Termohon nanti kalau kena sangsi

PtkPemohon merasa sakit hati dengan lakilakin tersebut yang telahmengganggu keharmonisan rumah tangga pemohon dan Termohon,menyebabkan Pemohon melakukan perbuatan yang melanggar hukumdan Pemohon dikenakan sangsi hukuman selama 8 (delapan) tahunpenjara;Bahwa, Pemohon dan Termohon' sudah berpisah tempat tinggal darisejak Pemohon menjadi tahanan, namun Termohon masih sering datangmengunjungi Pemohon di rumah tahanan tersebut;Bahwa, saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon danTermohon, namun tidak

masingmasing bernama ANAK 1, umur 23 tahun,ANAK 2, umur 22 tahun dan ANAK 3, umur 15 tahun;Bahwa, rumah Pemohon dan Termohon yang pada awalnya kehidupanrumah tangga Pemohon dan Termohon baikbaik saja namun sejaktahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;Bahwa, penyebab pertengkaran adalah karena Termohon menjalinhubungan dengan lakilaki lain yang tinggal di rumah kost sampaiakhirnya menyebabkan Pemohon melakukan tindak kekerasan terhadaplakilaki tersebut dan Pemohon dikenakan sangsi

memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut : Putusan Majelis Hakim apabila ditinjau dari segi edukatif, korektif, prefentifmaupun represif tidak / belum memadai mengingat Terdakwa adalahseorang tokoh masyarakat dan tokoh agama yang mempunyai pengaruhsangat kuat dilingkungannya, oleh karenanya selain dikenakan hukumanpenjara bagi Terdakwa juga harus dibebani membayar denda ; Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut : e Tujuan dari pemberian sangsi

pidana bukan merupakan balas dendamnamun lebih kepada memberi pembelajaran (efek jera) kepadaTerdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya ; e Atas nama keadilan dan kemanusiaan tentunya sangat berlebihan jikaTerdakwa dikenakan sangsi hukuman badan karena Terdakwa adalahtokoh masyarakat masih diperlukan pikiran dan tenaganya untukjamaahnya : e Proses Pengadilan terhadap Tindak Pidana KK / KTP lebih dari satu /ganda baru satusatunya di Indonesia maka hukuman denda yangtinggi dan proses hukum telah

di persidangan didampinguasa Hukumnya, sedangkan Tergugattidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus oranglain sebagai wakil atau kuasanya;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil, MajelisHakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memprosesSurat ijin dari Pejabat yang berwenang, akan tetapi surat ijin tersebut belumkeluar, untuk itu Penggugat telah membuat surat pernyataan tanggal 24 Mei2018 yang menyatakan bahwa Penggugat bersedia menerima sangsi

terusmenerus yang disebabkan karena Tergugat Berselingkuh dengan Perempuanlain, akhirnya sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telahpisah tempat tidur;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil, majelishakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memprosesSurat ijin dari Pejabat yang berwenang, akan tetapi surat ijin tersebut belumkeluar, untuk itu Penggugat telah membuat surat pernyataan tanggal 24 Mei2018 yang menyatakanbahwa Penggugat bersedia menerima sangsi

Makasebagaimana ditentukan dalam surat edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 5Tahun 1984 pada angka (4) dan (5), Majelis Hakim telah menunda persidanganperkara ini selama 6 (enam) bulan, guna memberikan waktu kepada Penggugat8untuk mengurus ijin cerai dari pejabat atasan dimaksud, namun setelah lewatwaktu 6 (enam) bulan surat ijin dimaksud tetap belum ada ;Menimbang, bahwa setelah lewat waktu enam bulan tersebut MajelisHakim telah menasehati agar Penggugat mencabut gugatannya, dan jugamenjelaskan tentang sangsi

sangsi administrasi dari atasannya apabila perkaraini tetap dilanjutkan, namun Penggugat tetap bersikeras untuk melanjutkanperkaranya, dengan membuat dan menyerahkan surat pernyataan tertanggal14 Juli 2014 yang pada pokoknya Penggugat telah mengurus ijin kepadaatasannya dan sampai dalam waktu enam bulan lebih belum turun, sertaPenggugat siap menanggung segala resiko yang akan terjadi ;Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar Penggugat melakukanperceraian adalah karena dalam rumah tangga Pengggugat

SUNARYO sebagai sangsi keteledorannya ;Terhadap Sdr. SUNARYO dikenai beban/pemotongan sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus rupiah) dengan jalan dipotong upahnyatiap bulan mulai bulan November 2001. Dasar dari pemotongan tersebutadalah :Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 198 K/TUN/2006 KKB PT. BATIK KERIS/PT.

DAN LIRIS No. 210/7.1.0/VI/2001 tanggal01 Juli 2001 Pasal 17 ayat (6) e seperti dalam point 4 tersebut di atas ; Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 Bab NV Pasal 23 atas dasartersebut di atas lahirlah Surat Keputusan No. 348/7.1.0/X/2001 tanggal22 Oktober 2001 yang dalam salah satu ketentuannya berbunyisebagai berikut :"Apabila ternyata dikemudian hari kasus kehilangan barang tersebutdapat diselesaikan dengan tuntas dan jelas pelakunya sampai dengandihukum dan mengganti kerugian, maka sangsi berupa

No. 198 K/TUN/2006serta mengganti kerugian (barang kembali seharga, barang yang hilang)sangsi pemotongan akan ditinjau (dikembalikan) ;Bahwa sampai dengan gugatan ini dibuat barang yang dicuri belumkembali ke tangan Perusahaan (Penggugat), sehingga kerugian masih adadipihak Perusahaan ;Bahwa dengan demikian alasan Pekerja yang menyatakan Perusahaanmelakukan ingkar janji menjadi tidak terbukti, sehingga permohonan ijinPHK dari pihak Pekerja (Sdr.

sebagaimana Penggugat tuangkandalam gugatan a quo merupakan pelanggaran disiplin beratyang sangsinya adalah pemutusan hubungan kerja sesuaidengan ketentuan SK Direksi No.KEP/DIR/029/2001 tentangPeraturan Disiplin Pegawai Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 5ayat (4) jo Pasal 52 ayat (1) butir 2 Perjanjian KerjaBersama PI Bank Mandiri (Persero), Tok periode 2006 2008 ;Bahwa karena Tergugat dalam pemeriksaan telah mengakuitelah melakukan berapa pelanggaran serta dituangkan dalampernyataan, maka Tergugat diberikan sangsi

di atas,Tergugat dengan surat tanggal 13 Desember 2006 (bukti P15)merasa keberatan dan menyatakan sudah tobat tidak akanmengulangi perbuatannya lagi dan Tergugat mengajukanpermohonan diberikan kesempatan untuk tetap bekerja sertabersedia melakukan tugas apapun yang diberikan oleh Bankakan dikerjakan secara tulus hati sebagai pengabdian kepadaBank ;Bahwa sambil menunggu proses permohonan Tergugat butir15 di atas, maka terhitung tanggal 19 Februari 2007 kepadaTergugat dikenakan pembebas tugasan (sangsi

scorsing)sesuai surat Bank Mandir i Cabang KlatenNo.7.Sp.KLN/818/2007 tanggal 19 Februari 2007 (bukti P16) ;Bahwa terhadap permohonan Tergugat butir 15 di atas,mengingat pelanggaran yang telah dilakukan oleh Tergugattermasuk dalam kriteria pelanggaran jenis berat dan tidakterdapat bukti baru. yang menjadi pertimbangan = untukmempengaruhi keputusan sangsi, maka permohonan Tergugattidak dapat dipertimbangkan tetap dikenakan sangsipemberhentian/ Pemutusan Hubungan Kerja sesuai surat KantorPusat No.CHC.HMC

. : DIR/O8/KPTStanggal 11 Februari 2019, tentang pemberian sangsi administratif / hukumanjabatan berupa pemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat kepada kepadaSdr. Paulinus Lodar, Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku danMaluku Utara;Menimbang, bahwa apabila surat bukti T.13 berupa Fotocopy SuratKeputusan Direksi PT.

. : DIR/O7/KPTStanggal 11 Februsri 2019, tentang pemberian sangsi administratif / hukumanjabatan berupa pemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat kepada Sdri.Johanna P. Siauta Pegawai PT.

. : DIR/O8/KPTS tanggal 11 Februari2019, tentang pemberian sangsi administratif / hukuman jabatan berupapemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat kepada kepada Sdr. PaulinusLodar, Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utaratersebut dihubungkan dengan tuntutan gugatan provisi Para Penggugat makatuntutan provisi Para Penggugat tersebut menjadi tidak relevan lagi untukdipertimbangkan karena Surat Keputusan Direksi PT.

Bank Pembangunan MalukuMalut No. : DIR/O7/KPTS, tentang pemberian sangsi administratif /hukuman jabatan berupa pemutusan hubungan kerja dengan tidakhormat kepada Sdri. Johanna P. Siauta Pegawai PT. BankPembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara;Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan MalukuMalut No. : DIR/O8/KPTS, tentang pemberian sangsi administratif /hukuman jabatan berupa pemutusan hubungan kerja dengan tidakhormat kepada kepada Sdr. Paulinus Lodar, Pegawai PT.

Bank Pembangunan MalukuMalut No. : DIR/O8/KPTS,tentang pemberian sangsi administratif / hukuman jabatan berupa pemutusanhubungan kerja dengan tidak hormat kepada kepada Sdr. Paulinus Lodar,Pegawai PT.

Termohon selalu menaruh curiga kepada Pemohon ketika Pemohon bertugas sebagaianggota POLRI, sehingga selalu berakibat pertengkaran antara Pemohon danTermohon; b. sekitar bulan Nopember 2010, Pemohon tersandung masalah tindak kekerasan, yangberkaitan dengan orang tua Termohon dengan pihak ke 3, sehingga Pemohon diprosespidana dengan kurungan 6 bulan; c. bahwa sekitar bulan Agustus 2011, Pemohon dijatuhi sangsi pemecatan sebagaianggota kepolisian, namun orang tua Termohon tidak sama sekali membantupermasalahan

Termohon selalu menaruh curiga kepada Pemohon ketika Pemohon bertugas sebagaianggota POLRI, sehingga selalu berakibat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;b. sekitar bulan Nopember 2010, Pemohon tersandung masalah tindak kekerasan, yangberkaitan dengan orang tua Termohon dengan pihak ke 3, sehingga Pemohon diproses pidana dengan kurungan 6 bulan;c. bahwa sekitar bulan Agustus 2011, Pemohon dijatuhi sangsi pemecatan sebagai anggotakepolisian, namun orang tua Termohon tidak sama sekali membantu

Keberpihakan Oknum Wakil ketua panitia pemilihan dan ketua BPD, dalampenanganan kasus, pengambilan kartu undangan salah satu keluarga, olehpihak calon nomor 3, dengan memberikan putusan tanpa sangsi. Yangkemudian diambil alin oleh ketua Pilwu dan mengenakan sangsi padaDEIAKUNYA j2n nn nn nn nn nnn nn nen ne nnn ence ence ne nnn nnn nn enna nn nneannnenenane.

Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas beralasan bagi Penggugat untukmengajukan pembatalan nikah karena perkawinan tersebut dilaksanakandengan paksaan, walaupun sangsi, tapi Penggugat ingin bertanggung jawabjika anak tersebut benar anak hasil perobuatan Penggugat;.

melaporkan Penggugat kepolisi;Bahwa Tergugat telah mengaku bahwa anak tersebut bukan anakPenggugat tapi anak dari orang lain yang bernama *****;Bahwa memang Penggugat dan Tergugat telah berpacaran dari tanggal26 Agustus 2014 sampai akhir Desember 2014, dan selama berpacarantersebut Penggugat pernah melakukan hubungan sex dengan Tergugat,namun ternyata ketika itu Tergugat tidak perawan lagi;Bahwa Penggugat mengajukan pembatalan nikah karena perkawinantersebut dilaksanakan dengan paksaan, walaupun sangsi

Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap karyawan cabang termasukmemberikanteguran dan sangsi, serta melaporkan kepada atasan setiap perbuatan yang tidak sesuaiketentuan.i. Menjaga nama baik perusahaan dan tidak melakukan tindakan di luar ketentuanperusahaan.j. Membuat dan menyampaikan rencana kerja yang dilakukan oleh cabang.e Bahwa pada Bulan Nopember 2012 di Kantor PT.

Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap karyawan cabang termasukmemberikanteguran dan sangsi, serta melaporkan kepada atasan setiap perbuatan yang tidak sesuaiketentuan.i. Menjaga nama baik perusahaan dan tidak melakukan tindakan di luar ketentuanpeusahaan.j. Membuat dan menyampaikan rencana kerja yang dilakukan oleh cabang.k. Menyampaikan hasil kerja pada rapat bulanan.1. Bertanggung jawab terhadap kebersihan, keamanan dan pemeliharaan aset perusahaandi kantor cabang.e Benar, PT.

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut tidak cermat dan tanpa kehatihatiansehingga terjadi kesalahan dan/atau kekeliruan dalam penerapan hukumantara lain:PUTUSAN TERGUGAT CACAT PROSEDUR DAN CACAT BENTUKFORMAL PENERBITAN SUATU PUTUSAN KARENA TIDAK MENYEBUTKAN PASAL PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG MENJADIDASAR HUKUM SANGSI/PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN:16.1.

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin;Bahwa dengan tidak menyebutkan Pasal 7 Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 sebagai dasar hukum dari Sangsi/ PenjatuhanHukuman Disiplin terhadap Penggugat maka Putusan Tergugatterbukti cacat prosedur dan cacat dari segi bentuk formal penerbitansebuah putusan;Bahwa perihal yang sama juga terjadi pada Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 616/KMK.01/UP.92/2014tanggal, 12 Desember 2014 yang menjadi dasar banding olehPenggugat.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas baik PutusanTergugat maupun Keputusan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 616/KMK.01/UP.92/2014, tanggal 12 Desember 2014 yangmenjadi dasar Putusan Tergugat, nyatanyata terbukti melanggarUAPB khususnya Asas Kepastian Hukum karena dibuat tidakberdasarkan kepatutan, keajegan dan keadilan sehingga sudahsepatutnya dibatalkan;TERJADI DISKRIMINASI DALAM PENJATUHAN SANGSI/HUKUMANDISIPLIN TERHADAP PENGGUGAT;Halaman 11 dari 30 halaman.

Terjadi Diskriminasi dalam penjatuhan sangsi/hukuman disiplin terhadapPemohon Kasasi/Penggugat;TENTANG CACAT PROSEDUR DAN CACAT BENTUK FORMAL;2.3.Berdasarkan fakta hukum berupa Bukti P6 dan P7 jo Bukti Tergugat T. 1dan T. 5 Terbukti bahwa Putusan Termohon Kasasi/Tergugat CacatProsedur dan cacat bentuk formal penerbitan suatu putusan karena tidakmenyebutkan Pasal 7 PP No. 53 Tahun 2010 sebagai dasar penjatuhanhukuman disiplin;Padahal ...Yang menjadi acuan dan dasar Putusan Tergugat dan Putusan MenteriKeuangan

Putusan Nomor 393 K/TUN/2016hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi/Penggugatsetimpal dengan kesalahannya;TENTANG TERJADI DISKRIMINAS DALAM PENJATUHAN SANGSI/HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PEMOHON KASASI/PENGGUGAT,18.

Bahwa Tergugat melakuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tanpamemberikan Sangsi Teguran atau Surat Peringatan ( SP ) terlebih dahulu;8. Bahwa Penggugattidak pernah mendapatkan Sangsi atau Surat Peringatan(SP) dari Tergugat sebelumnya;a. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) boleh dilakukan harusmelalului tahapantahapan atau apabila Tergugat sebelumnya telahmendapatkan Sangsi Teguran atau Surat Peringatan (SP)yang masihberlaku.Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 14/ Padt.SusPHI/2019/PN.Bjmb.

SAPTAINDRASEJATI Periode 2018 2020 Pasal 52 ayat 5, ayat 21 dan ayat 27sebagaimana jawaban Tergugat pada angka 4 s/d angka/7 diatas.11.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 7 danangka 8 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat melakukanPemutusan Hubungan Kerja tanpa memberikan Sangsi Teguran atau SuratPeringatan (SP) terlebih dahulu kepada Penggugat sehingga bertentangandengan Pasal 161 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, dan sepatutnya Tergugat

;Bahwa, ada kekewatiran Penggugat yaitu bilamana nantinyasetelah gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan danlantas kemudian Para Tergugat tidak mau = memenuhikewajibannya untuk melaksanakan Putusan Hukumnya makaatas alasan terebut kami mohon agar Pengadilan berkenanmemberikan sangsi hukum yaitu dengan mengenakan sangsi kepadaPara Tergugat.! dan II untuk wajib membayar uang keterlambatanyaitu sebesar Rp. 100.000, (Seratus Ribu Rupiah) /perhari untukdiserahkan kepada Penggugat.. !!