Ditemukan 3784 data
33 — 6
Bahwa ketidak mampuan Para Pemohon untuk membayar biaya perkaradi Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat KeteranganTidak Mampu Nomor 470/26/SKTM/LSN/2019 tertanggal 22 Februari 2019yang dikeluarkan oleh Lurah Sori Nauli;Berdasarkan halhal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;2.
5 — 0
Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara , atas pengajuangugatan cerai di Pengadilan Agma Sumedang ketidak mampuan Pemohon tersebutdilampirkan juga Surat keterangan tidak mampu Nomor; 400/275/Ds, tanggal 21Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamulihan Kecamatan PamulihanKabupaten Sumedang, untuk itu Penggugat mohon dibebaskan dari biaya perkara ;Bahwa berdasarkan alas analasan tersebut di atas, Penggugat mohonbapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang berkenan menjatuhkan putusan
34 — 14
Namundemikian majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten memandang perlumemperbaiki dan menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut;Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya usaha perdamaian baikmelalui mediasi maupun perdamaian oleh majelis hakim dalam persidangan, sertaketidak mampuan Tergugat/Pembanding melunakkan hati Penggugat/Terbandinguntuk tidak bercerai dari Tergugat/Pembanding adalah merupakan fakta yang takterbantahkan kalau keinginan berdamai dari Penggugat/Terbanding sudah sangatsulit
16 — 5
(talak dapat terjadi karena ada kekhawatiran ketidak mampuan suami memenuhi hakistrinya, walaupun dengan latar belakang ia tidak mencintainya atau istri tidakmenjaga kehormatannya atau buruk ahlaknya);Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006,maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat peraturan perundangundangan
34 — 7
Bahwa ketidak mampuan Para Pemohon untuk membayar biaya perkaradi Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat KeteranganTidak Mampu Nomor: 470/226/SKTM/L.P/2019 tertanggal 22 Februari2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Pinangsori;Berdasarkan halhal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;2.
7 — 0
Bahwa sejak awal dan sesudah akad nikah rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah tidak pernah harmonis dan keduanya tidak ada saling pengertian dankecocokan mengenai persoalan anak diluar nikah serta ketidak mampuan Pemohon Putusan Cerai Talak, nomor: 0346/Pdt.G/2013/PA.TA Halaman 1 dari 13 secara lahir maupun batin membangun rumah tangga dengan Termohon karenamasih sekolah.4.
Kabupaten Tulungagung (BuktiP.2), maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yangsah;Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam posita permohonan Pemohonadalah bahwa sejak awal dan sesudah akad nikah rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah tidak pernah harmonis dan keduanya tidak ada saling pengertian dan kecocokanmengenai persoalan anak di luar nikah serta ketidak mampuan Pemohon secara lahirmaupun batin membangun rumah tangga dengan Termohon karena masih sekolah.Sebagai
18 — 14
,Bahwa KUA menolak untuk menikahkan ANAK PEMOHON disebabkanpersyaratan calon mempelai Wanita yang tidak terpenuhi yaitu usia yangbelum mencapai 19 tahun;18.Bahwa ANAK PEMOHON telah lama menjalin hubungan cinta denganseorang laki laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;19.Bahwa keluarga khawatir dengan pergaulan anakanak zaman sekarangbilamana ANAK PEMOHON tidak segera dinikahkan;20.Bahwa ANAK PEMOHON bersekolah pernah bersekolah hanya sampaikelas 4 Sekolah Dasar karena ketidak mampuan biaya;21.
,Bahwa ANAK PEMOHON bersekolah pernah bersekolah hanya sampaikelas 4 Sekolah Dasar karena ketidak mampuan biaya;32.,Bahwa ANAK PEMOHON berstatus gadis dan CALON SUAMI ANAKPEMOHON berstatus jejaka;33.,Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON merupakan laki laki yangbertanggungjawab;34.,Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON juga telah mempunyaikemampuan materi untuk menafkahi calon istrinya karena telah bekerjaserabutan;35.
6 — 1
Ketidak mampuan Permohon tersebut diLampirkan juga Surat Keterangan Tidak mampu tanggal XX/XX/XXXXNomor: XXX/XXX/XXX/XXXX. yang dilekularkan oleh Kepala Desa .Bahwaberdasarkan alasan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon BapakKetua Pengadilan Agama Sumedang untuk mengadakan sidang dan memberikanputusan:1. Mengabulkan gugatan penggugat ;2. Menjatuhkan talak satu dari Tergugat terhadap Penggugat ;3.
19 — 6
Membebaskan Pemohon dari biaya perkaraMenimbang, bahwa karena Pemohon mengajukan permohonan agar diberiizin untuk berperkara secara prodeo, maka Majelis sebelum memeriksa pokokperkara telah memeriksa ketidak mampuan Pemohon dan Majelis telahmenjatuhkan putusan Sela dengan Nomor : 195/Pdt.G/2011/PA.Bkt, tanggal 27Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut :1. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara prode2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;3.
17 — 15
No. 263/Pdt.G/2014/MS.STR.Artinya: Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadapdirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuantersebut;2 Kitab Figh AlSunnah juz II halaman 290 sebagai berikut:Artinya: Apabila Hakim telah menemukan buktibukti yang diajukan oleh Penggugat,atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan halhal yang menjadialasan Penggugat adalah ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidupbersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil
18 — 3
Bahwa ada kesibukan dan ketidak mampuan Pemohon,kelahiran anak tersebut belum dicatatkan di Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil KotaYogyakarta;4. Bahwa untuk pencatatan kelahiran yang mengalamiketerlambatan diperlukan penetapan dari Pengadilan NegeriYogyakarta ;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, kiranya BapakKetua Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat menerima permohonanini dan selanjutnya menetapkan sebagaiberikut :1. Menerima dan mengabulkan permohonanPemohon;2.
10 — 5
Bahwa ketidak mampuan Pemohon dengan Pemohon II untuk membayarbiaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan SuratKeterangan Tidak Mampu Nomor 388/1001/SK/III/2019 yang dikeluarkanoleh Lurah Hutabalang tertanggal 20 Maret 2019;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, para Pemohon Mohon agarKetua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Pemohon Il;2.
38 — 10
Bahwa, oleh karena ketidak mampuan tergugat untuk membayar danatau melunasi hutangnya kepada penggugat maka pada tanggal 9Desember 2020 pihak tergugat dan penggugat membuat perjanjianpenghapusan hutang/piutang sebagaimana disebut dalam SuratPerjanjian tertanggal 9 Desember 2020 yang dilegalisasi di hadapanLilis Suanny S.H.,MKn, Notaris di Medan , No:2127/PTTSD/XII/2020tanggal 09 Desember 2020;7.
12 — 4
Bahwa ketidak mampuan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara diPengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan TidakHalaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2019/PA.PdnMampu Nomor 55/SKTM/2010/X/2019 tertanggal 15 Februari 2019 yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Patupangan;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1.
36 — 14
Dalamkeadaan seperti itu, orang dewasa yang terhalang melaksanakan haknyaharus diwakili oleh Wali/ Pengampunya;Dalam hukum perdata, ketidak mampuan orang melaksanakan haknyadibedakan, antara anakanak (yang harus ditempatkan di bawahperwalian) dan orang dewasa yang tidak dapat melaksanakan (terhalangmelaksanakan) haknya, ditempatkan di bawah Pengampuan.
Sedangkandalam hukum Islam, ketidak mampuan seseorang untuk melaksanakanhaknya tersebut, baik karena ia adalah anakanak ataupun orang dewasa(yang terhalang melaksanakan haknya) semuanya ditempatkan di bawahPerwalian;Dalam hukum Islam (dan juga Hukum Perdata), di antara penghalang bagiorang dewasa untuk melaksanakan hak (dan kewajibannya) tersebutadalah orang yang terganggu kejiwaannya (matuh), orang yang boros(safiih), dan dungu (ghaflah, suatu keadaan tidak pandai melakukanperbuatanperbuatan hukum
21 — 2
Dalamkeadaan seperti itu, orang dewasa yang terhalang melaksanakan haknyaharus diwakili oleh Wali/ Pengampunya;Dalam hukum perdata, ketidak mampuan orang melaksanakan haknyadibedakan, antara anak, yang harus ditempatkan di bawah perwalian, danorang dewasa yang tidak dapat melaksanakan (terhalang melaksanakan)haknya, ditempatkan di bawah Pengampuan.
Sedangkan dalam hukumIslam, ketidak mampuan seseorang untuk melaksanakan haknya tersebut,baik karena ia adalah anak ataupun orang dewasa yang terhalangmelaksanakan haknya, Semuanya ditempatkan di bawah Perwalian;Dalam hukum Islam (dan juga Hukum Perdata), di antara penghalang bagiorang dewasa untuk melaksanakan hak (dan kewajibannya) tersebutadalah orang yang terganggu kejiwaannya (matuh), orang yang boros(safiih), dan dungu (ghaflah, suatu keadaan tidak pandai melakukanHim. 9 dari18 hlm.
105 — 14
menguatkannya;Hal 3 dari 7 hal Putusan No. 0012/Pdt.G/2015/PTA.PALMenimbang, bahwa namun demikian terhadap dalil Penggugat/Terbanding yangpada pokoknya menyatakan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembandingtelah terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus menerus haruslah dilihat dari faktaperistiwa seperti didalilkan Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya khususnyapoint 4, 5 dan 6 dan Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;Menimbang, bahwa dengan ketidak mampuan
15 — 2
Dalamkeadaan seperti itu, orang dewasa yang terhalang melaksanakan haknyaharus diwakili oleh Wali/ Pengampunya;Dalam hukum perdata, ketidak mampuan orang melaksanakan haknyadibedakan, antara anak, yang harus ditempatkan di bawah perwalian, danorang dewasa yang tidak dapat melaksanakan (terhalang melaksanakan)haknya, ditempatkan di bawah Pengampuan.
Sedangkan dalam hukumIslam, ketidak mampuan seseorang untuk melaksanakan haknya tersebut,baik karena ia adalah anak ataupun orang dewasa yang terhalangmelaksanakan haknya, Semuanya ditempatkan di bawah Perwalian;Dalam hukum Islam (dan juga Hukum Perdata), di antara penghalang bagiorang dewasa untuk melaksanakan hak (dan kewajibannya) tersebutadalah orang yang terganggu kejiwaannya (matuh), orang yang boros(safiih), dan dungu (ghaflah, suatu keadaan tidak pandai melakukanperbuatanperbuatan hukum dalam
50 — 13
Tgl.08112018, Hl.4 dari16 hl.Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon kepada HakimMajelis untuk dapat diberi izin berperkara secara prodeo, diperkuat pula denganbukti tertulis berupa Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 217/KAP/X/2018yang diterbitkan oleh Kelurahan bertanggal 17 Oktober 2018, dan diregistrasioleh Camat Tampan, Kota Pekanbaru;Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu HakimMajelis memeriksa tentang kondisi kemiskinan/kekurang mampuan Penggugat,dan berdasarkan hasil
pemeriksaan melalui keterangan Penggugat dan buktitertulis yang diajukan Penggugat di muka persidangan, telah terbukti mengenaidalil kemiskinan/kekurang mampuan Penggugat tersebut, sehingga Majelismenjatuhkan Putusan Sela Nomor 1650/Pdt.G/2018/PA.Pdg tanggal 01November 2018 amarnya berbunyi:1.
3 — 3
UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itupermohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, makaMajelis memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak sebagaimanaibarat kitab I'anat al Thalibin Juz IV halaman 3:AS,05 pSYoSigllQdl Jr lprdololgsoarmelilos jauul&SlJlainugl(talak dapat terjadi karena ada kekhawatiran ketidak mampuan