Ditemukan 11604 data
33 — 14
Saksi MUGIYONOe Bahwa saksi menjadi Penyidik di kepolisian sudah kurang lebih 10 (Sepuluh)tahun;e Bahwa saksi yang memeriksa terdakwa pada saat di Polsek Subah ;e Bahwa saksi memeriksa terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September2015;e Bahwa pada saat memeriksa terdakwa, saksi tidak melakukan penekanan,pemaksaan dan ancaman, pemeriksaan sesuai prosedur;e Bahwa pada saat melakukan proses BAP,saksi bersama dengan AndryImam Prasetyo; Bahwa pada saat proses BAP, terdakwa pada waktu itu mengakubernama
Saksi ANDRY IMAM PRASETYO Bahwa saksi menjadi Penyidik Kepolisian sejak tahun 2005 sampaidengan sekarang di Polsek Subah;e Bahwa saksi yang memeriksa terdakwa pada saat di Polsek Subah ;e Bahwa saksi memeriksa terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September2015;e Bahwa pada saat memeriksa terdakwa, saksi tidak melakukan penekanan,pemaksaan dan ancaman, pemeriksaan sesuai prosedur;e Bahwa pada saat melakukan proses BAP,saksi bersama dengan AndryImam Prasetyo; Bahwa pada saat proses BAP, terdakwa pada
265 — 213
sementara unsur dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHP sendiri meliputisebagai berikut :e Dalam keadaan dimana undangundang menentukan supayamemberikan keterangan diatas sumpah ataue Mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian,e Dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah,baikdengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanyayang khusus ditunjuk untuk itu.Selanjutnya dalam Pasal 242 Ayat (2) KUHP digariskan penekanan padaunsur Jika Keterangan palsu yang diberikan diatas
sementara unsur dalam Pasal 242 Ayat (1)KUHP sendiri meliputi sebagai berikut :e Dalam keadaan dimana undangundang menentukan supayamemberikan keterangan diatas sumpah ataue Mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian,e Dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah,baikdengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanyayang khusus ditunjuk untuk itu.Selanjutnya dalam Pasal 242 Ayat (2) KUHP digariskan penekanan padaunsur Jika Keterangan palsu yang diberikan diatas
54 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
daribawahannya dengan tetap menjunjung tinggi nama dan kehormatan CorpPerwira TNI.Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini dilakukan terhadapbawahannya dan merupakan pelanggaran berat, dalam lingkungan TNIsebagaimana tertuang pada ST Pangab Nomor : STR/179/1988 tanggal 2Maret 1988 yang menegaskan menindak tegas anggota ABRI (TNI) yangmelakukan pelanggaran susila dan apabila melibatkan warga ABRI (TNI)maka yang bersangkutan dipecat dari dinas militer dan hal ini telah berulangkali mendapat penekanan
setiap kesempatan.Bahwa Terdakwa sebagai seorang perwira menengah dan pernah menjadiPembina Saksi1 Serda (K) Rini dalam pelaksanaan orientasi menyadaribahwa sikap dan perbuatannya akan diperhatikan dan diikuti oleh anggotanyasehingga Terdakwa seharusnya memberikan sikap dan perbuatan yang baikdan benar supaya kebijakan pimpinan TNI di bidang penegakan hukum dapatdilaksanakan dengan baik.Bahwa Terdakwa demi melampiaskan nafsu birahinya terhadap bawahannyayang seharusnya dilindungi telah mengabaikan penekanan
164 — 103
Video rekaman pemeriksaan Pemohon pada tahap penyidikan untukmenunjukkan bahwa tidak ada penekanan baik fisik maupun psikiskepada pemohon.c.
Bahwa menurut ahli kalau orang yg memberi keterangan di bawahtekanan, baik tekanan fisik maupun psikis dalam satu konteks ini,akhirnya dia memberi keterangan yang tidak penuh dengan kesadarandiri, maka itulah yang disebut sebagai tindakan penekanan.
Miryam untuk dilakukan konfrontasi dengan sdri.Miryam ;Bahwa didalam persidangan verbalisan 3 orang pendidik menyampaikantidak ada upayaupaya penekanan atau pemaksaan terhadap saksiMiryam S Haryani kemudian di kroscek juga dengan video beruparekaman pemeriksaan ketiga tanggal 14 Desember 2016 di mana padapemeriksaan tersebut saksi Miriam S.
Miryam melakukan beberapapencoretan yang menurut keterangannya kurang sesuai sehingga mintadikoreksi lagi oleh penyidik, pada persidangan tanggal 30 Maret 2017tersebut diakui itu adalah tulisan yang bersangkutan, sehingga dariketerangan saksi verbalisan, kemudian keterangan rekamanpersidangan, BAP dan tulisan tangan saksi sendiri Kita meyakinkanbahwa tidak ada penekanan atas diri Miryam S.
Miriam menyatakan bahwatidak dan pada saat ini masih merasa nyaman dan tidak perlu dilakukanperlindungan ;Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan penyidikan awal saksi Novelsempat ngobrol dengan Miryam dan ia menyampaikan bahwa adabeberapa anggota DPR yang melakukan penekanan atau intervensi padayang bersangkutan ;Bahwa Hakim bukan menolak untuk segera dilakukan penahanan atassaksi Miryam, tetapi menurut Hakim belum waktunya untuk melakukanpenahanan terhadap saksi Miriyam karena perlu mendengarkanketerangan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SITI HARTATI,SH
109 — 66
Kaku mayat:Mudah dilawan, pada seluruh persendian.Lebam mayat:Hilang pada penekanan, bagian leher, punggung dan pinggang.7. Mayat adalah seorang yang berjenis kelamin perempuan,ras Mongoloid, berumur antara delapan tahun sampai lima belastahun, kulit Sawo matang, gizi cukup, panjang tubuh seratus tigapuluh tujuh sentimeter, zakar, labia mayora dan minora.Identitas khusus:Terdapat jaringan perut pada lengan bagian luar bentukmemanjang ukuran tiga sentimeter.8.
Kaku mayat:Mudah dilawan, pada seluruh persendian.Lebam mayat:Hilang pada penekanan, bagian leher, punggung dan pinggang.7.
73 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 515 K/Pid/2011kematian akibat penekanan pada saluran pernapasan bagian atas(batang tenggorokan) sehingga korban kekurangan oksigen (asfiksia)yang mengakibatkan korban mati lemas ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal340 KUHP Jo.
I GUSTI GEDE DHARMA, A berkesimpulanbahwa cara kematian korban adalah tidak wajar dengan penyebabkematian akibat penekanan pada saluran pernapasan bagian atas(batang tenggorokan) sehingga korban kekurangan oksigen (asfiksia)yang mengakibatkan korban mati lemas ;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuanPasal 338 KUHP Jo.
I GUSTI GEDE DHARMA, A berkesimpulanbahwa cara kematian korban adalah tidak wajar dengan penyebabkematian akibat penekanan pada saluran pernapasan bagian atas(batang tenggorokan) sehingga korban kekurangan oksigen (asfiksia)yang mengakibatkan korban mati lemas ;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuanPasal 353 ayat (3) KUHP Jo.
I GUSTI GEDE DHARMA, A berkesimpulanbahwa cara kematian korban adalah tidak wajar dengan penyebabkematian akibat penekanan pada saluran pernapasan bagian atas(batang tenggorokan) sehingga korban kekurangan oksigen (asfiksia)yang mengakibatkan korban mati lemas ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal351 ayat (3) KUHP Jo.
13 — 9
No. 0194/Pdt.G/2016/PA Tig.keinginan Pemohon tersebut, Allan telah memberikan penekanan agar parasuami memberikan penjelasan apakah ingin menahan atau melepas ikatanperkawinannya sesuai dengan maksud dalil Syari yang terdapat dalam alQuran surat alBaqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:aly Sjogl ULM8 Sly aloe 0Artinya :Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, makasesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahul;Menimbang, bahwa dalam tafsir Jalalain dijelaskan makna azam
9 — 0
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, salingmencintal tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Janda anak 1 (satu);3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimanalayaknya suami istri (bada dukhul)dan sudah dikaruniai 1 (satu) oranganak yang bernama ANAK, lahir tanggal 11 September 2005 yang saatini tinggal bersama Termohon;A.
24 — 4
berpendapat =perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
24 — 6
perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinan2020sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
23 — 5
perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang2020Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
20 — 6
Isbat No. 201/Pdt.P/2018/MSSgiNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut MajelisHakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islamadalah sebagai penekanan untuk kehatihatian, jangan sampaiterjadi penetapan itsbat nikah serampangan, sehingga terjadipenetapan
19 — 6
berpendapat =perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
12 — 5
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menurut hukumyang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 5 November 2012, di rumah orangtua Penggugat, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat sesuatu dengankutipan Akta Nikah Nomor: 467/09/XI/2012, tanggal 6 November 2012, yangtercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo;Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintai tanpaadanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugat berstatus janda,dan Tergugat
31 — 4
Bahwa pernikahan tersebut didasari atas suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Bujang.3.
18 — 7
Nomor 1 Tahun1974, dan perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Il yang dilakukanpada tahun 1967 artinya perkawinan mereka dilangsungkan sebelumberlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa selain itu Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
14 — 8
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka.3. Bahwa Setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat Tinggal dirumahOrang tua Penggugat di Dusun 04 Sri Rejo, Pekon Srikaton KecamatanSemaka Kabupaten Tanggamus hingga akhirnya bepisah4.
19 — 3
berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adapun upayaupaya negosiasi dan penekanan untuk megembalikan danayang terpakai oleh CV Dinamika Multi Karya dilakukan oleh Bapak Rami S.sesudah dia menutup kantor secara illegal dan usaha CV Dinamika MultiKarya mati total sehingga amat sulit bagi CV Dinamika Multi Karya untukmelakukan pembayaran ;5.
35 — 8
wanita bernama Hasna binti Sarifuddin tidak adahalangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan,ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) humf (c) UndangundangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakanbahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegahterjadinya perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkansebagai suatu bentuk penekanan