Ditemukan 3405 data
120 — 79
Bahwa dengan adanya Surat Tugas Tergugat dimaksud makaPenggugat sangat dirugikan secara moril karena menimbulkananggapan di lingkungan guru dan masyarakat tentang Penggugatbahwa surat tugas mutasi tersebut merupakan suatu sangsi, karenadipindah jarak dari Tempat tinggal Tergugat yang awalnya 7 KMmenjadi 35 KM.
melawan
PENGURUS YAYASAN RUMAH ABU TJOH DJOE â HOO SOEN LAUW Dkk
54 — 41
hukum, tetapi kumpulan orang saja,kontrak badan hukum belum melekat hal ini berkaitan dengan :1 Pemisahan harta kekayaan ;2 Pertanggungjawaban danAsetnya dapat diwariskan ;Bahwa apabila pendiri meninggal lalu ahli warisnya mengadakan rapat pengurusbaru dan baru didaftarkan hal tersebut yang disyaratkan oleh undangundang, danbila tidak dilakukan maka menurut undang undang yang telah diperbarui denganundang undang no.28 tahun 2004 perkumpulan tersebut tidak boleh memakai katakata yayasan dan terkena sangsi
PUTRA BUDI RAHMAN
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU
285 — 449
Putusan Nomor : 64/G/2019/PTUN.PBRPratiwi dan pernah melakukan nikah siri pada tahun 2017 dengan wanitalain; Bahwa saksi mengatakan pada saat memeriksa Penggugat danPenggugat sudah tidak mempunyai hubungan lagi dengan istri sirinya; Bahwa saksi mengatakan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugatberdasarkan hasil pemeriksaan adalah termasuk kedalam pelanggaranKode Etik Profesi Polri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 hurufs dan huruf d; Bahwa saksi mengatakan Penggugat belum pernah diberi sangsi
130 — 61
penangkapan ikan (SIPI) suatu kapal dicabut maka pejabatyang mencabut harus mengirimkan surat pencabutan tersebut kepadaperusahan atau pemilik kapal, pelabuhan panggkalan dan pengawas pantaiseperti TNFAL, POLRI dan Perikanan untuk selanjutnya disampaikan kekapal yang dimaksud;Bahwa sebelum deberi sanksi pencabutan Surat izin penangkapan ikan(SIPI), maka perusahan atau pemilik kapal diberikan teguran lisan atau Hal.17 Putusan No.05/Pid.SUS/2015/PN Ambtertulis dan di klarifikasi apabila tidak dipatuhi maka sangsi
734 — 243 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tapi ternyataTergugat setelah tamat kuliah langsung bekerja seperti biasa tidak menuntutsebelum selesai kuliah;Bahwa dalam perjanjian tanggal 4 april 2003, dibuat Antara penggugatdengan Tergugat, tidak diatur masalah sangsi apabila terlambat menyelasaikankuliah (bukan dropout).
102 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
secara moril;Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh ParaPenggugat tersebut masih dalam batas kewajaran dalam hal mendisiplinkanpara taruna yang telah melanggar disiplin sehingga penerapan sidang ataupenggunaan Pembentukan Dewan Pertimbangan untuk mengadilisebagaimana maksud Pasal 75 ayat (2) dan (4) Tatib STIP tidak relevandan tidak memenuhi unsurunsur indisipliner dan pelanggaran berat danharuslah dinyatakan batal demi hukum atau batal dengan sendirinya;Bahwa diberikannya sangsi
117 — 73
Sangat disayangkan Wilhelmina Tumbol sudahmeninggal, kalau tidak Wilhelmina Tumbol akan mendapat sangsi dari Negara.Katanya surat/Sertifikat atas nama alm. Bapak Mohammad Sai karenabeliau adalah kepala rumah tangga, dan terbukti memang benar itu uangmemang dari alm. Bapak Mohammad Sai.Mengenai surat kuasa yang diberikan kepada Tergugat untuk menjagakedua bidang tanah tersebut tertanggal 13 Mei 2008 itu sudah tidak berlakulagi karena alm. Bapak Mohammad Sai sudah meninggal.
231 — 113
:cscecsseee Rp.1.980.000.000,(satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah); KERUGIAN IMMATERIL :Bahwa selama di putusnya Pemberian Kredit Penggugat oleh Tergugatlsemenjak bulan Nopember 2010 hingga Gugatan ini di ajukan padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Penggugat sangat menderita baik lahir danbathin terkena sangsi moral kepada Para Konsumen dan Calon PembeliHal. 8 Putusan Perdata No.573dt. G/201 WN.Jkt.
ZURYATI, S.H.
Terdakwa:
1.ISMET Bin SYAHRIAL Pgl.ISMET
2.RIKI SURIANTO Bin YUN DATUK Pgl. RIKI
91 — 12
Terdakwa sudahsadar dan mengetahui bahwa penguasaan dan kepemilikan Narkoba jenis shabushabu dilarang dan diatur oleh undang undang sehingga tidak secara bebasperedarannya Narkoba dalam masyarakat untuk diperjual belikan secara bebasyang dapat berdampak negative bagi generasi muda bangsa secara komplekdalam masyarakat sehingga bagi pengguna, pengedar dan sebagainya diancamdengan pidanayang sangat tinggi, hal ini dari fakta yang terungkap di persidanganbahwa para Terdakwa menyadari akan akibat dan sangsi
591 — 175
merupakan surat kuasa autentik karena suratkuasa tersebut dibuat dihadapan pejabat yang berwenang atauNotaris ;Bahwa dalam Pasal 1320 untuk sahnya suatu perjanjian diperlukanempat syarat antara lain : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu,Suatu sebab yang halal dan disini harus ada prinsip yangdiperhatikan dalam sepakat tidak boleh melanggar perikatan jual beliharus seimbang dan saling menguntungkan ;37 Bahwa terjadinya pelanggaran ada sangsi
- Tentang : Peraturan Dasar Pokok Agraria
Hubungan pula dengan ketentuan dalam pasal 5 dan pasal 14ayat 1 hurub b.Pasal 50 dan 51.Sebagai konsekwensi, bahwa dalam undangundang ini hanya dimuat pokokpokoknyasaja dari hukum agraria yang baru.Pasal 52.Untuk menj amin pelaksanaan yang sebaikbaiknya daripada peraturanperaturan sertatindakantindakan yang merupakan pelaksanaan dari Undangundang Pokok Agrariamaka diperlukan adanya sangsi pidana sebagai yang ditentukan dalam pasal ini.PRESIDENREPUBLIK INDONESIA33 =Pasal 53.Sudah dijelaskan dalam
55 — 15
timbulnya suatukewajiban bagi seseorang manakala ada hubungan hukumyang mengikat dalam suatu perjanjian yang sah menurutUndangundang, sehingga akibat selanjutnya adalahkewajiban yang alami bagi kehidupan manusia yaitu seorangBapak wajib memberi makan dan minum serta pakaian dantempat tinggal bagi isteri dan anakanaknya semampunyatermasuk merawat dan memeliharanya sedangkan dimaksudorang selain garis keturunan kebawah termasuk halhal yangdiperjanjikan antara para pihak dan bersifat mengikatdengan sangsi
42 — 29
menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidakmengulangi perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, orang tua sakitsakitan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan penyalahgunaan maupun peredaran Narkotika secara illegal sangat dilarang, sudah seringmendapatkan pengarahan dan penyuluhan hukum mengenai ST Panglima TNI yangmenekankan agar setiap prajurit menjauhi dan tidak terlibat dalam peredaran maupunpenyalah gunaan Narkotika, Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari sangsi
102 — 34
beranjak dewasaterhitung mulai bilan Mei 2012 dan atau menurut ketentuan hukum yangberlaku;Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagianPenggugat secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik danatau secara damai maka mohon dilakukan melalui Eksekusi Lelang denganbantuan Kantor Lelang Negara;Memerintahkan Tergugat untuk tidak memindahtangankan/menjual hartabergerak maupun harta tidak bergerak ataupun harta tambahan dan apabila initerjadi mohon Tergugat diberi sangsi
Kartika Sari Dewi, SH
Terdakwa:
1.Tahan Bardansyah
2.Makmur Hasibuan
3.Joko Suprianto
4.Yudha Timur Tiono
34 — 21
relatif sedikit, sehingga hal tersebut akandipertimbangkan nantinya dalam penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
45 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.2606 K/Pid.Sus/2010Nasional Nomor : 4 Tahun 2007 tentang Dana Alokasi Khusus BidangPendidikan Tahun Anggaran 2007 ;*Bahwa peraturanperaturan yang berkaitan dengan pelaksanaan DanaAlokasi Khusus (DAK) tahun 2007 tersebut tidak satupun memuat sangsiancaman pidana, dan hanya berupa sangsi administrasi bagi pihakpenerima Dana Alokasi Khusus (DAK) meliputi pemerintah daerah dan pihaksekolah, apabila di dalam pelaksanaannya terdapat penyimpanganpenyimpangan, maka akan dipertimbangan pada tahun berikutnya
78 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Majelis Hakim TingkatPertama tidak menjatuhkan hukuman pidana uang pengganti denganpertimbangan bahwa sangsi pengembalian kerugian kepada negaramenjadi tidak relevan lagi dibebankan kepada Para Terdakwa karenasecara riil kerugian negara sudah dikembalikan oleh masingmasing PNSyang bersangkutan atau yang memperoleh kenaikan jabatan, golongandan gaji yang dinyatakan illegal ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi Penuntut Umumtersebut Mahkamah Agung berpendapat :Hal. 24 dari 31 hal.
134 — 99
Bumi Simanggaris Indah(PT.BSI) merencanakan melakukan negoisasi dengan kelompokterdakwa akan tetapi mengenai kelanjutannya apakah negoisasitersebut dilaksanakan atau tidak saksi tidak mengetahuinya karenasaksi sudah tidak bekerja lagi ;Bahwa saksi juga mendengar bahwa pihak perusahaan kemudian jugamerasa sangsi atas Photo Copy Surat Keterangan PerawatanPerladangan tersebut dan meminta kepada Polres Nunukan untukmenguji keabsahan Surat Keterangan Perawatan Perladangantersebut ;Bahwa saksi mendengar
105 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena eksepsi tersebut,yaitu keberatan para pihak dimaksud terkait dengan upaya mendapatkan kebenaransubtansial dan menghindari pembatalan putusan yang tidak berorientasi padakeadilan karena pihak yang dihukum tidak ditarik dalam perkara ini untukmemberikan penjelasannya, lagi pula putusan Pengadilan tidak akan dapatmenjangkau atau membebani atau rnelepaskan sangsi kepada pihak yang tidakmenjadi bagian dari perkara ini; Selanjutnya pula, meskipun eksepsi Pelawanmerupakan upaya Pelawan untuk mencoba
108 — 79
Bahwa perbuatan poligamy banyak ditiru dan dilakukanoleh prajurit TNI di wilayah Jawa Barat, dan akibat perbuatan inibanyak berpengaruh pada harmoni kehidupan prajurit TNI sertamempengaruhi tatanan disiplin prajurit, oleh karena itu agarmemberikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajuritTNI lainnya, Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas bagiperbuatan Terdakwa.Menimbang Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanyamemidana orang yang bersalahmelakukan tindak pidana tetapi juga