Ditemukan 3405 data
Urut Berdasarkan
Register : 01-10-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 16-12-2021
Putusan PA Bolaang Uki Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Blu Tanggal 16 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
144 — 49
144 — 49
cerita dongeng penuhKebohongan besar dihadapan majelis hakim melalui permohonan cerai danReplik nya itu semata mata hanya untuk menghindari semua bentuk tanggungjawab dan menghindari biaya menafkahi terhadap anak dan isteri pemohon.Perlu Kami sampaikan kepada yang mulia Majelis Hakim bahwa saat iniPemohon telah dilaporkan oleh Termohon dimana Termohon telah membuatLaporan Polisi di Kepolisian Resort Bolaang Mongondow Selatan dalam laporanPenelantaran Anak dan Isteri (Bukti Laporan Polisi Terlampir),Sangsi
Putus : 22-02-2017 — Upload : 13-03-2017
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 11 /Pid.Sus/2017/PN Sdw Tanggal 22 Februari 2017 — RUSLAN EFFENDI Bin AMBO GAUQ
230 — 43
230 — 43
manga, manggis, melinjo, nangka,rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon dan petai.Bahwa, Ahli menerangkan SKAU digunakan untuk setiap angkutan hasil hutan hakselain kriteria penggunaan Nota Angkutan dan Nota Angkutan Penggunaan sendiriBahwa, Ahli menerangkan jika terbukti hasil hutan kayu yang diangkut berasal darikawasan hutan dan atau hutan Negara yang tidak didukung dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), maka perbuatan tersebut dapatdikenakan sangsi
Register : 22-12-2009 — Putus : 01-11-2011 — Upload : 11-08-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 146/Pdft.G/2009/PN.Plg Tanggal 1 Nopember 2011 — Drs. AMRAN AMAT, SH, MH, DKK, - LAWAN - SAMMY HAMZAH, DKK
154 — 47
154 — 47
Usman, tetapi tidak ada tindak lanjutnya, tidak adadikenakan sangsi karena ada kebijaksanaan dari Pimpinan :Bahwa Peta gambar tahun 1955 saksi tidak tahu siapa yang membuatkarena peta tersebut sudah ada dari pendahulu kita ; 273.
Putus : 20-02-2014 — Upload : 07-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 233 PK/Pid.Sus/2012 Tanggal 20 Februari 2014 — DARMAWAN TASâÂÂAN, SE., SH.
88 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 233 PK/Pid.Sus/2012itu terjadi, maka konsekwensi PEMOHON PK dan perusahaan yang PEMOHONPK pimpin akan mendapat sangsi yang sangat berat dari Pemerintah ;Saat PEMOHON PK diperiksa di Kejaksaan Agung hingga diadili diPengadilan Negeri Jakarta Utara, adalah saatsaat menempatkan PEMOHONdalam kondisi dan situasi yang salah (kurang tepat), serta pada waktu yangsalah (kurang tepat) pula ;Dalam keadaan yang tidak menguntungkan terhadap PEMOHON PK,yang disebabkan oleh traumatis penegak hukum oleh karena
Register : 10-12-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 15-01-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 38/P/FP/2020/PTUN.PL Tanggal 13 Januari 2021 — Pemohon:
PT. LATANINDO MINING
Termohon:
Bupati Morowali Utara
320 — 171
PT. LATANINDO MINING
Termohon:
Bupati Morowali Utara
320 — 171
Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;16. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa PejabatPemerintahan memiliki Kewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesualkewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;17.
Putus : 27-06-2013 — Upload : 16-01-2014
Putusan PN TEBO Nomor 35 / PID / B / 2013 / PN.TEBO. Tanggal 27 Juni 2013 — Sumarno Als Marno Bin Saeno
60 — 17
60 — 17
perjanjian lahan /tanah seluas 12 hektar dengan harga Rp. 6.000.000, (enam jutarupiah) setelah tanah sudah dibersihkan / imas tumbang olehsaksi Marudut dan saksi Roni mendapat tanah seluas 8 (delapan)hektar sedangkan terdakwa mendapat bagian 4 hektar ;e Bahwa, saksi, saksi Riki dan Kaswanto juga membeli tanah dariterdakwa sebanyak 1 titik (+ 6 hektar) dengan harga Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) ;e Bahwa, saksi tergerak untuk membeli tanah tersebut karena Riadimengatakan pokoknya kamu ngak usah sangsi
Register : 25-02-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2015/PN.Amb Tanggal 18 Mei 2015 — CHEN XIANGQI,Dkk
193 — 78
193 — 78
penangkapan ikan (SIPI) suatu kapal dicabutmaka pejabat yang mencabut harus mengirimkan suratpencabutan tersebut kepada perusahan atau pemilik kapal,pelabuhan panggkalan dan pengawas pantai seperti TNIAL,POLRI dan Perikanan untuk selanjutnya disampaikan ke kapalyang dimaksud;Hal.21 Putusan No.05/Pid.SUS/2015/PN AmbBahwa sebelum deberi sanksi pencabutan Surat izinpenangkapan ikan (SIPI), maka perusahan atau pemilik kapaldiberikan teguran lisan atau tertulis dan di klarifikasi apabilatidak dipatuhi maka sangsi
Register : 19-04-2021 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 02-06-2021
Putusan PN AMBON Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Amb Tanggal 19 Mei 2021 — Penggugat:
KARMINI SYARIFUDIN
Tergugat:
PT. BANK MALUKU MALUT
178 — 75
KARMINI SYARIFUDIN
Tergugat:
PT. BANK MALUKU MALUT
178 — 75
perilaku yang tertib, rapi, tepat waktu, tidak ingkar janji danmenjunjung tinggi etika pergaulan yang baik sebagai insan perbankan, malumelakukan perbuatan yang tidak terpujrMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah melanggar 9 butir perilakubudaya perusahan khususnya pada butir perilaku budaya perusahaan kesatudan ketujuh;Menimbang, bahwa atas pelanggaran Peraturan Perusahaan tersebut diatas selanjutnya Penggugat telah diberikan sangsi
Register : 18-10-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan PN WATES Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wat Tanggal 11 Desember 2018 — Penuntut Umum:
ERIKSA RICARDO, S.H.
Terdakwa:
PUJI ASTUTI Binti WARIS
140 — 40
ERIKSA RICARDO, S.H.
Terdakwa:
PUJI ASTUTI Binti WARIS
140 — 40
Bahwa fakta persidangan terungkap kalau sistem pelaporan keuanganyang ada pada kantor Notaris Hersa Krisna Muslim tidak berjalan dengan baikterbukti ketika saksi ENI NURWATI bagian keuangan tidak mampumemberikan penjelasan secara jelas terhadap sistem pelaporan keuangandan tidak memberikan teguran dan sangsi bagi karyawan yang melakukanpelanggaran management kantor dan atau setidak tidaknya memberitahukankepada atasannya dalam hal ini Hersa Krisna Muslim bahwa apa yangdilakukan oleh terdakwa tidak
Register : 01-02-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 101/Pid.B/2016/PN.JKT.Sel Tanggal 21 April 2016 — ARMEN SARKISOV alias ANTON
97 — 42
97 — 42
Eksternal dirampas untuk dimusnahkan ;4 Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (limaribu rupiah );Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebutPenasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan / pledoi tertanggal 18 April 2016 yangpada pokoknya berbunyi sebagai berikut:1 Mohon pada Majelis Hakim dapat menjadikan pembelaan ini sebagai bahanpertimbangan dalam mengambil keputusan terhadap perkara Terdakwa ;2 Mohon kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan sangsi
Register : 27-01-2014 — Putus : 02-07-2014 — Upload : 07-07-2015
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 88/Pdt.G/2014/PAJP Tanggal 2 Juli 2014 — Farah Diba binti Ahmad Ridwan Marsan;
Pasya Firmansyah D bin Damairul Karnin
28 — 3
28 — 3
(Tergugat berharap hal ini dapatmenjadi acuan dalam mencari kebenaran dari Penggugat yangsering kali berbohong dan melakukan fitnah);10.Guna mempertanggungjawabkan semua kesaksian, Sudi kiranya,Hakim Ketua pengadilan, melakukan sumpah terlebih dahulu,diikuti dengan sangsi yang diberikan.
Register : 21-10-2011 — Putus : 07-03-2012 — Upload : 25-04-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 32/G/2011/PTUN-SMD Tanggal 7 Maret 2012 — -MARLAN ROSANDY VS
-GENERAL MANAGER, PT. PLN ( PERSERO ) WILAYAH KALIMANTAN TIMUR.
84 — 48
84 — 48
Surat Pernyataan PENGGUGAT yang dibuat dan ditandatangani padatanggal 05 Desember 2010 yang pada intinya menyatakan bahwa benarPENGGUGAT telah melakukan pelanggaran seperti yang tertuang dalamBerita Acara Nomor 007.BAP/47/INVESTIGASI/BRU/2010 tanggal 05Desember 2010, dan bersedia menerima apapun sangsi disiplin dariTERGUGAT; ( Bukti T7 )c. Berita Acara Inventigasi Nomor 003.BAI/47/TIMINVESTIGASI/WWKT/2011tanggal 24 Juni 2011; ( Bukti T8 )13.
Putus : 17-07-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 1/G/2013/PHI/PN.BDG Tanggal 17 Juli 2013 — PT. TOPPAN PRINTING INDONESIA ; Lawan ; HERI SOFYAN
138 — 27
138 — 27
kaca ;Bahwa sewaktu ada perundingan Tergugat juga ikut berunding ;Bahwa di PT Toppan ada serikat kerja ;Bahwa inisiatif demontrasi adalah dari solidaritas B3 (Buruh BekasiBergerak) ;Bahwa saksi melihat Tergugat berorasi dan saksi juga melihat banyaksolidaritas yang naik mobil ikut berorasi ;Bahwa pada waktu demontrasi sebagian pengurus serikat kerja Penggugatikut sebagai peserta saja ;Bahwa saksi tahu di Penggugat ada aturan yaitu ada aturan PKB ;Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat dikenakan sangsi
Register : 01-09-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PN KISARAN Nomor 970/Pid.Sus/2020/PN Kis Tanggal 16 September 2020 — Penuntut Umum:
Raymond Saptahari, SH
Terdakwa:
Ahmad Sukri Tambunan Alias Sukri
20 — 3
Raymond Saptahari, SH
Terdakwa:
Ahmad Sukri Tambunan Alias Sukri
20 — 3
pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan subsidair;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 05-07-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 255/Pdt.G/2018/PN Smg Tanggal 5 Desember 2018 — Penggugat:
YULIA SETIANA MULDER
Tergugat:
PT. TUNAS MANDIRI FINANCE
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN OJK REGIONAL tiga JAWA TENGAH DAN DIY
106 — 28
YULIA SETIANA MULDER
Tergugat:
PT. TUNAS MANDIRI FINANCE
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN OJK REGIONAL tiga JAWA TENGAH DAN DIY
106 — 28
atau ada debitur tidak bayar bagaimana batas waktu yangdiperjanjikan ; Bahwa kedua belah pihak harus sepakat tidak boleh salah satukesampingkan ;Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 255/Pdt/G/2018/PN Smg.Bahwa dalam keadaan tertentu debitur menjaminkan barang tidakbergerak / bergerak ( fidusia ), Sesuai Undang No. 42 tahun 2009mengatur jaminan Fiduisa dan undang Undang No. 86 Tahun 2000 tatacara pembiayaan fidusia ;Bahwa fidusia jaminan apa, berapa bila wanprestasi Debitur tidak bisadieksekusi ;Bahwa sangsi
Register : 15-08-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 161-K/PM I-04/AD/VIII/2016 Tanggal 14 Nopember 2016 — KAPTEN CPL KONDANG WAHONO
134 — 54
134 — 54
Bahwa Terdakwa adalah pemilik barang bukti berupa Biji dan Daun sertabatang Ganja kering yang sudah halus yang ditemukan pada saat dilakukanpengeledahan dirumah Terdakwa hari Rabu tanggal 16 Maret 2016.11 Bahwa Terdakwa pada tahun 2015 pernah menandatangani fakta Integritassebanyak 1x (satu kali) di Kodim 0409/RL, yang mana isi fakta Intergritastersebut apabila Terdakwa terbukti/kedapatan menggunakan, mengkonsumsi,membawa, memiliki, mengedarkan dan menjadikan Bandar Narkoba, makaTerdakwa menerima sangsi
Register : 19-10-2020 — Putus : 29-01-2021 — Upload : 02-02-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl Tanggal 29 Januari 2021 — Penggugat:
1.LIM HERWADI
2.NANANG SUJATMIKO
3.ELDI AFRIANTO
4.EFRAN NOERHADI
5.HARI BUDI SANTOSO
Tergugat:
PT TUNAS MOBILINDO PERKASA DAIHATSU BENGKULU
232 — 106
1.LIM HERWADI
2.NANANG SUJATMIKO
3.ELDI AFRIANTO
4.EFRAN NOERHADI
5.HARI BUDI SANTOSO
Tergugat:
PT TUNAS MOBILINDO PERKASA DAIHATSU BENGKULU
232 — 106
Mobilindo Perkasa sejak tahun2012 sampai dengan tahun 2019;Bahwa saksi bekerja ditempat Tergugat masih status pegawaikontrak;Bahwa saksi terakhir kali tanda tangan kontrak kerja pada tahun2017;Bahwa saksi selama bekerja apabila target penjualan tidak tercapalmaka akan mendapatkan Surat Peringatan (SP) ke1 (Satu) sampaidengan Surat Peringatan (SP) ke3 (tiga);Bahwa saksi mendapatkan Surat Peringatan (SP) ke3 (tiga) padatahun 2019;Bahwa saksi mendapatkan Surat Peringatan (SP) masih tetapbekerja;Bahwa sangsi
Register : 04-11-2020 — Putus : 20-11-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan PN MALANG Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mlg Tanggal 20 Nopember 2020 — Terdakwa
255 — 73
255 — 73
Mig.Menimbang, bahwa setelah dakwaan Penuntut Umum dibacakanselanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada PembimbingKemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatanmengenai anak yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatanatas nama pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan anak untukdiberikan sangsi berupa pidana penjara Sesuai pasal 71 ayat (1) hurufe UU RIno 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak ;Menimbang, bahwa atas dakwaan
Register : 10-01-2012 — Putus : 26-11-2012 — Upload : 01-09-2013
Putusan PN TOBELO Nomor 01/Pdt.G/2012/PN.TBL Tanggal 26 Nopember 2012 — PERDATA
- FRITS DANIEL KITONG (Penggugat)
MELAWAN
- Pemerintah RI c/q Kantor Pertamina Jakarta Pusat c/q Kantor Pertamina Propinsi Maluku Utara c/q Kantor Pertamina Kabupaten Halmahera Utara c/q Kantor Depot Pertamina Kecamatan Tobelo Selatan, Dkk (Tergugat)
105 — 65
105 — 65
Kokodakasebagai kepala desa, sejalan dengan hal tersebut harapan Tergugat dua mohon agarMajelis Hakim dapat mencermati faktafakta yang diungkapkan ini berdasarkankenyataan telah terjadi pemalsuan tanda tangan oleh Tergugat satu dan oknumkepala desa sehingga pantaslah Tergugat satu diberikan sangsi atau hukuman gantirugi terhadap Penggugat.sesuai dengan kebenaran gugatan Penggugat, Tergugat dua menyetujui tentangperbuatan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh terguagt satu dan oknumkepala desa
Putus : 25-03-2014 — Upload : 10-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 457 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 25 Maret 2014 — Ir. EDY KARYOSO, MM Bin H. KUSRO
177 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
177 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tentang Penyelenggaraan JasaKonstruksi, Pasal 29 ayat (2) bahwa penyedia jasa wajib menyerahkan hasilpekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapanpekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepatbiaya, tepat mutu, dan tepat waktu serta bertentangan dengan Pasal 49 ayat(2) huruf e Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman PelaksaaanPengadaan Barang Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa perbuatan atautindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sangsi
Terhadap penggunaan undangundang pemberantasan tindak pidanakorupsi tersebut didasarkan pada asas logische specialiteit (asas kekhususan yanglogis) dan asas lex specialis systematic derograt lex generalis (asas kekhususansistematik).Memang pada prinsipnya undangundang pemberantasan tindak pidana korupsitidak akan diberlakukan terhadap bidang tertentu sepanjang peraturan perundangundangan dibidang tertentu itu mengatur tentang sangsi pidana dan tata carapengembalian keuangan negara secara tersendiri