Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-05-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 423 K/PID.SUS/2015
Tanggal 12 Mei 2016 — SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T.
97 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menjatuhkanhukuman yang pantas dengan perbuatan Terdakwa SUNYOTO HADIPRAYITNO, S.T. tetapi Hakim malah menjatuhkan hukuman yang ringan,yaitu hukuman pidana badan tanpa ada hukuman pidana denda, sehinggahukuman pidana badan yang tidak disertai pidana denda tersebut tidaksesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan tumbuh di tengah masyarakatdi Wilayah Nganjuk yang menghendaki penanganan perkaraperkara tindakpidana korupsi mendapatkan sangsi
Pengadilan DILMIL III 17 MANADO Pidana Militer
Register : 29-10-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 05-01-2022
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 49-K/PM.III-17/AD/X/2021
Tanggal 13 Desember 2021 — Oditur:
ANDI HERMANTO, S.H.
Terdakwa:
TAMSIR
93 — 61
  • membina Saksi1.Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwauntuk membina seseorang menjadi lebih baik tidakperlu. dengan cara kekerasan seperti yangTerdakwa perbuatan terhadap Saksi1 dipersidangan terungkap juga dari keterangan Saksi2 yang menerangkan sebelum terjadi pemukulantersebut, Saksi2 menegur Saksi1 dengan memberitau. kesalahannya tidak membuang sampahkemudian menegurnya, seharusnya Terdakwa jugabisa melakukan hal yang sama di lakukan olehSaksi2 tersebut, menegur apabila tidak berubahbaru di beri sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-01-2020 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 01-04-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 P/HUM/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — TONY RICHARD SAMOSIR (KETUA UMUM KOMUNITAS PASIEN CUCI DARAH INDONESIA (KPCDI)) VS PRESIDEN RI;
2841 — 5038 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal inimenyebabkan sifat iuran BPJS tersebut menjadimemaksa sifatnya, sebagaimana halnya membayarpajak, yang mana apabila menunggak dapat ditagih dandikenakan sangsi tambahan.Demikian pula ketentuanketentuan yang mendasarikeluarnya iuran BPJS sebagaimana dimaksud dalam UUBPJS sama sekali tidak mengatur masalah kenaikaniuran BPJS dan halhal lain yang mendasari adanyakenaikan iuran BPJS.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, makakenaikan iuran BPJS jelas bertentangan denganketentuan Pasal 23A UUD
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 03-01-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 22-04-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 1/G/2020/PTUN.JBI
Tanggal 16 April 2020 — Penggugat:
BOBBY AGUSTIAN PRIBADI AR. CHAN
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
284 — 286
  • Bahwa dasar pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dariTergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa Penggugatsebelumnya telah melakukan pelanggaran disiplin sebanyak4 (empat) kali adalah salah, karena terhadap pelanggaran disiplinsebelumnya Penggugat sudah mengakui kesalahannya dan terhadappelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, Penggugatsudah menerima sangsi dari masingmasing kesalahan tersebut,sehingga apabila Tergugat menggambungkan kesalahan disiplinsebelumnya dengan pelanggaran
Pengadilan PN KUPANG Perdata Tanah
Register : 11-05-2010 — Putus : 10-06-2011 — Upload : 30-05-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 69/Pdt.G/2010/PN.KPG
Tanggal 10 Juni 2011 — Ny. SIPORA FANGGI-SUY Melawan NY. MARIA SUY-LETTE, dkk
107 — 51
  • SIPORA GANGGI SUY sebagai ahli waris yangsah; Bahwa katakata tanah sengketa dalam diktum putusan itu, dengan mengambilalil pertimbangan diatas, salah satu tanah sengketa itu adalah Tanah kering warisanbidang III seperti dalam Posita angka 4 huruf C, yang sama sekali tidak ada Para43Tergugat yang membantahnya, maka Majelis Hakim tidak sangsi lagiuntuk menyatakanbahwa warisan bidang Tanah kering III seperti dalam Posita angka 4 huruf C harusdinyatakan sebagai salah satu bagian dari Tanah Warisan yang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Partai Politik
Register : 08-01-2013 — Putus : 23-05-2013 — Upload : 17-06-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 01/G/2013/PTUN-MDN
Tanggal 23 Mei 2013 — TONGAM SITINJAK, ST : 1. BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SAMOSIR DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SAMOSIR
131 — 110
  • Kehormatan yaitu sebatas kepadapemberhentian sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Samosir dan bukan sebagai anggota DPRD kabupatenSamoOsir ; Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut diatas Tergugat dan Tergugat II tidak memiliki dasar dan alasan yang cukup untukpengambilan keputusan pemberhentian terhadap Penggugat sekalipundemikian, kalaupun ada pelanggaran tentang kode etik dari Penggugatyang tentunya perlu dibuktikan lebih lanjut dengan mengedepankanasas keseimbangan dapat diberikan sangsi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-07-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 01/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Juli 2013 — Indar Atmanto (terdakwa)
817 — 1746
  • untukmemakai frekuensi itu;Bahwa dalam pembayaran sudah diatur dalam aturan bayar membayar BHP,dan pernah ada keterlambatan membayar misalnya dia telat 1 hari olehMenkominfo dikenakan denda sebesar 2 %;Bahwa yang terlambat membayar menurut peraturan perundangundanganBHP itu adalah PNBP (penerimaan neg bukan pajak);Bahwa dalam pasal 33 UU telekomunikasi itu dikatakan setiappenyelenggara jaringan atau penyelenggara jastel yang tidak atau terlambatmembayar BHP penyelenggara telekomunikasi dikenakan sangsi
    sesuaidengan ketentuan perundangundangan peraturan yang berlaku, sangsi yangdimaksudkan adalah sangsi yang diatur dalam peraturan perundangundangan dibidang pendapatan negara bukan pajak dan telekomunikasi;Bahwa saksi tidak tahu istilah leksspesialis tapi yang jelas sangsisangsi ituada di UU no 36;Bahwa didalam pasal 44 itu diatur Kominfo adalah juga PPNS (Penyidikpegawai negeri sipil);Bahwa Kominfo juga melakukan penyidikan kalau ada pelanggaran atas UUtelekomunikasi;Bahwa untuk mengukur gelombang
    PNBP.Bahwa PNBP ini ketika dibayar kurang tentunya kita harus melaluipenagihan lagi untuk melunasinya tapi tentunya dengan ada sangsiketerlambatan 2% dari besaran BHP itu perbulannya sampai mksimum 2tahun, kemudian kalau konsekuensi lainnya dikaitkan dengan UUtelekomunikasi dengan pencabutan frekunesinya;Bahwa BHP itu diatur dalam UU komunikasi;Bahwa kalau tidak dibayar artinya dalam konteks dia telat bayar dikenakansangsi yang besarnya 2% dari nilai total BHPnya perbulan untuk maksimal24 bulan, adapun sangsi
    konteks penggunaanperangkatnya ya, karena penggunaan perangkat harus sesuai denganperundangundangan juga;Bahwa jaminan kepastian hukum yang tadi diwujudkan dalam UUtelekomunikasi dan tadi diwujudkan didalam ijin itu dan itu berlakusepanjang yang sepengetahuan saksi masih berlaku;Bahwa fungsi pengawasan termasuk salah satu kewenangan dariMenkominfo;Bahwa kalau tidak mendapatkan ijin dan menggunakan frekuensi radioberarti melakukan pelanggaran penggunaan frekuensi, illegal dan tentunyaakan.dikenakan sangsi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 12-01-2016 — Upload : 05-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 1174/Pid.B/2015/PN.Bdg
Tanggal 12 Januari 2016 — RIAN PRATAMA, SH., M.Kn.
72 — 16
  • Penjatunkan sangsi usul kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris berupapemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan terhadap Terlapor(terdakwa sendiri) dalam jabatannya selaku Notaris.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 25-01-2017 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 06-03-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Pbr
Tanggal 14 Februari 2017 — THAMRIN BASRI
305 — 68
  • Orang yang memberi perintah untuk melakukan Tindak Pidana tersebutatau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidanatersebut.teSedangkan kelanjutannya pada pasal 116 ayat (2) menyebutkan apabilaTindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan olehorang ,yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yangbertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sangsi pidana dijatuhkan terhadappemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpamemperhatikan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 06-02-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 30 April 2019 — Penuntut Umum:
MUSTOFA
Terdakwa:
PUJI RAHAYU
202 — 233
  • dengan pemeriksaanbukti permulaan ketika dia mengungkapkan ketidakbenaran perbuatanitupun masih diperkenankan menurut UndangUndang KUP Pasal 8ayat 3 UU KUP meperkenankan wajib pajak untuk mengungkapkanketidakbenaran perbuatan sepanjang dia bayar atas kesalahan diamenyampaikan SPT tidak benar, dia membayar pokoknya dan sangsisebesar 150% bahkan sampai dengan proses penyidikan MenteriKeuangan masih memberikan kesempatan yang diatur dalam pasal 44Bpasal dia mengaku bersalah membayar pokok berikut sangsi
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 10-08-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 82/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 19 September 2016 — R. ENDRO WALUYO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
71 — 24
  • sama yaitu : Mengingatkan kembali bahwatambak Pemohon sudah tidak sesuai dengan peruntukannya, tidaksesuai dengan tata ruang, melanggar zonasi dan budidaya airpayau,Bahwa yang Ill Peringatan oleh Pemkab isinya yaitu : BahwaPemerintah Kabupaten akan melakukan penertiban terhadaptambak udang yang ada di tanah pesisir;Bahwa ada yaitu Peringatan dari Kantor Bupati pada tanggal 30Maret 2015 yang isinya peringatan/teguran Memperingatkankepada saudara agar menghentikan dan membongkar usahatambak;Bahwa sangsi
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Pidana Khusus
Register : 07-05-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 264/Pid.Sus/LH/2018/PN Sgl
Tanggal 5 Juni 2018 — Penuntut Umum:
Mila Karmila, SH
Terdakwa:
SUNARI Als SUNAR Bin PODO
102 — 20
  • SUNARI Als SUNARselaku orang yang menyuruh RUDYANTO, ALWI, IDRUS, ANDI, HENDRO,BANDI, YUDI, MANTO, DJUMANTO selaku sopir truck dan ISZUAR selakuOperator alat berat dapat dikategorikan kegiatan memuat, membongkar,mengeluarkan, mengangkut, menguasai , dan / atau memiliki hasilHal 35 dari 50 Putusan Pidana No.264/Pid.SusLH/2018/PN.Sglpenebangan dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin melangar ketentuanpasal 12 huruf d UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan danpemberantasan perusakan hutan dengan sangsi
Pengadilan DILMIL III 17 MANADO Pidana Militer Kesusilaan
Register : 27-04-2015 — Putus : 11-08-2015 — Upload : 07-09-2015
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 37-K/PM.III-17/AD/IV/2015
Tanggal 11 Agustus 2015 —
165 — 99
  • Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui danmenyadari bahwa perbuatan yang melanggar kesusilaan yangdilakukan terhadap orang yang termasuk keluarga besar TNI adalahmerupakan perbuatan yang melanggar hukum dan terhadap pelakunyadapat dikenakan sangsi pemidanaan dan pemecatan dari dinas Militer,namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanyasifat kesengajaan pada diri Terdakwa.2.
Pengadilan PN WATES Perdata
Register : 10-08-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 98/Pdt.G/2016/PN wat
Tanggal 20 September 2016 — LEGIYO Melawan : 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Bandara Baru Yogyakarta di Kulon Progo 2. Direktur Utama PT. Angkasa Pura 1 (Persero) Pusat Cq.Project Manager Proyek Persiapan Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Wilayah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon progo, Propinsi D.I Yogyakarta
164 — 74
  • sama yaitu : Mengingatkan kembali bahwatambak Pemohon sudah tidak sesuai dengan peruntukannya, tidaksesual dengan tata ruang, melanggar zonasi dan budidaya airpayau;Bahwa yang Ill Peringatan oleh Pemkab isinya yaitu : BahwaPemerintah Kabupaten akan melakukan penertiban terhadaptambak udang yang ada di tanah pesisir;Bahwa ada yaitu Peringatan dari Kantor Bupati pada tanggal 30Maret 2015 yang isinya peringatan/teguran Memperingatkan kepadasaudara agar menghentikan dan membongkar usaha tambak;Bahwa sangsi
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Khusus Senjata Api
Register : 03-01-2020 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 13-K/PM.III-19/AD/I/2020
Tanggal 11 Februari 2020 — - Oditur Militer - Terdakwa - Saksi
212 — 90
  • Bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki amunisi untukdijual dan sangat tergiur dengan hasil yang akan didapatapabila bisa mendapatkan amuni untuk dijual oleh Saksi Il,maka Terdakwapun menghubungi Saksi sebagai BintaraPanjaga Gudang Senjata Brigif 20/20/IJK/3 Kostrad danmeminta amunisi yang ada di gudang untuk dijual, Terdakwamenyadari bahwa sebenarnya perbuatan itu salah dan tidakdibenarkan oleh aturan hukum serta tahu akibat yang akanditimbulkan dan sangsi hukum yang akan diterima apabilaketahuan
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Waris
Upload : 02-05-2012
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 0427/Pdt.G/2010/PAJT
H. Agustian Putrajaya bin Muslim Taher 1. Hj. Yuyun Hindun Muslim Taher. CS.
219 — 48
  • adalah lakilaki 2 kalibagian dari perempuan.e Bahwa orang kaya tidak mungkin tidak punya harta.Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam tidak ada yang bertentangan dengan AQuran itu termasuk penjabaran, jadi laki laki 2 kali bagian perempuan dan rincianhukum waris sudah jelas diatur dalam AlQuran ketika seseorang menghembuskannafasnya yang terakhir, maka harta waris pewaris harus dibagi kepada seluruh ahliwarisnya.Atas pertanyaan kuasa Tergugat.Bahwa kalau harta warisan belum dibagi kepada ahli warisnya sangsi
Pengadilan PN SUMBER Perdata
Register : 06-11-2020 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN SUMBER Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sbr
Tanggal 15 Juli 2021 — Penggugat:
1.Andi Suwutu
2.Asep
3.Cartima
4.Surip
5.Warsono
6.Warma
7.Tira
8.Buang
9.Wati
10.Waluyo
11.Mulyani
Tergugat:
1.PT. Cirebon Energi Prasarana
2.Suhaji
3.Muhamad Mui
4.Tarno
5.Dul Fitri
6.Karwija
Turut Tergugat:
1.Badan Pertanahan Kabupaten Cirebon
2.Pemerintah Kecamatan Astanajapura
3.Pemerintah Desa Kanci
4.Notaris Wati Musilawati S.H.
141 — 14
  • Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari Tergugat I, makatidak berlebihan jika Majelis Hakim mengenakan sangsi uang paksa(dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiapketerlambatan dalam melaksanakan putusan ini;11.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-12-2013 — Putus : 30-01-2014 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 83/PID.TPK/2013/PT SBY
Tanggal 30 Januari 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : JANES MAMANG KEY, SH.
Pembanding/Terdakwa : Nurwito, SPd bin Musadi Diwakili Oleh : Nurwito, SPd bin Musadi
Pembanding/Terdakwa : Patah bin Kusrin Diwakili Oleh : Nurwito, SPd bin Musadi
Pembanding/Terdakwa : Wajib bin Bejo Diwakili Oleh : Nurwito, SPd bin Musadi
Pembanding/Terdakwa : Abdul Malik bin Jaiman Diwakili Oleh : Nurwito, SPd bin Musadi
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Nurwito, SPd bin Musadi Diwakili Oleh : Nurwito, SPd bin Musadi
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Patah bin Kusrin Diwakili Oleh : Nurwito, SPd bin Musadi
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Wajib bin Bejo Diwakili Oleh : Nurwito, SPd bin Musadi
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Abdul Malik bin Jaiman Diwakili Oleh : Nurwito, SPd bin Musadi
92 — 49
  • No.83/PID.SUS.TPK/2013/PT SBY.September 2012, serta memori banding dari Pembanding / Penuntut Umum tanggal14 Nopember 2012, sedang Para Pembanding / Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding / Penuntut Umumpada pokoknya keberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang 2/3 lebih ringan darituntutan pidana Pembanding / Penuntut Umum merupakan sangsi yang belumsebanding dengan perbuatan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 01-10-2018 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 17 Juli 2019 — Penuntut Umum:
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
TEDJA WIDJAJA
535 — 843
  • melawan hukum atau yang bersifat ingkarjanji, dimana jika ingkar janji bisa bertranformasi ke Pasal 372 KUHP danuntuk melawan hukum dalam perdata bisa bertransformasi ke penipuan,namun tidak semua, karena sesuai dengan asas nya bahwa semua hukumperdata ada dua yaitu positif dan negatif, yaitu jika positif bahwa hubunganperdata bisa diberikan sanksi perdata maupun pidana dan jika negatif semuaHalaman 52 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utrperbuatanperbuatan perdata hanya bisa diberi sangsi
    perdata dan tidakmungkin diberi sangsi pidana; Bahwa secara umum benar rangkaian katakata bohong dimaksuddalam Pasal 378 KUHP, jika ada suatu perjanjian dan perjanjian tersebutberulang ulang dan tidak dilaksanakan maka bisa dimasukkan dalam artirangkaian katakata bohong dan tidak bisa dipisahkan dari tipu muslihatPasal 378 KUHP; Bahwa peristiwa tersebut harus di lihat dari awal maksud dantujuaannya, jika dilakukan tanpa niat dari awal maka itu sudah melanggarperjanjian tersebut, kalau sudah di ujung
    Harusdibuktikan perbuatannya, pertanggung jawabannya dan sangsi pidanadimana ketigatiganya harus terpenuhi untuk menjadikan perkara tersebutmenjadi ranah pidana ; Bahwa penipuan atau kerugian dalam sebuah perjanjian itu syaratsubyektifnya adalah kesepakatan, dikatakan kesepakatan jika kualifikasinyatidak hilaf tidak dipaksa dan tidak di tekan. Namun apabila dalam perjanjiantersebut dia sengaja dan sadar maka perjanjian kesepakatan terpenuhi.
Pengadilan PN BANGLI Perdata Tanah
Register : 09-08-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 18-05-2018
Putusan PN BANGLI Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN.Bli
Tanggal 6 Maret 2018 — Perdata Gugatan : - I Wayan Karsa Melawan - I Made Sayang Darmade - I Nyoman Rudja - Kadek Agus Widiastra - I Wayan Wirka - I Wayan Wirta
162 — 107
  • kebenaran hukum formal bahwa tanah adatdiakui sebagai milik dari Desa pakraman secara sekarang kebenaranmaterialnya kita lihat siapa subyeknya yang diberikan menguasai tanahtersebut, kalau memang ini diberikan kramanya dari swadarma ataukewajiban inilah yang dapat menguasai tanahtanah itu sebagaiswadikara, berarti tanah adat ini adalah dulunya seutuhnya menjadihaknya dari Desa pakraman oleh karena itu ketika ini menjadi sebuahsengketa nanti antara pakraman tentunya nanti yang memberikan suatupenjatuhan sangsi