Ditemukan 4979 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 12-07-2017 — Putus : 27-11-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 53/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 27 Nopember 2017 — Penggugat:
ANDI MUHAMMAD AMIN
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
11473
  • Bahwa tentang hal angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 halaman 2dan 3 dalil gugatan Penggugat dalam Surat Gugatan adalahkeliru; Bahwa sebagiamana diketahui bersama, Penggugattelah melakukan tindak pidana korupsi sesuai denganPutusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor14/Pid/B/2010/PN.Sly tanggal 25 Mei 2010 dan telahberkekuatan hukum tetap;Bahwa karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang melakukan perbuatan korupsi berkaitan denganjabatan Penggugat maka Penggugat telah melakukantindak pidana kejahatan
    No. 63 Tahun 2009);Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (1) huruf b PP No. 9 Tahun 2003menentukan yang pada pokoknya Pejabat Pembina Kepegawaian DaerahKabupaten/Kota menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang berpangkat Penata Tingkat golongan ruang IlI/d ke bawahdi lingkungannya) 222222 2 ono nn nnn nnn nen ne nen en eneMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 PP No. 63Tahun 2009, yang dimaksud Pejabat Pembina Kepegawaian DaerahKabupaten/Kota ialah Bupati/Walikota, oleh karenanya diketahuifakta
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 113/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat:
MOH. ISHAK
Tergugat:
BUPATI DOMPU
5026
  • prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/062/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/245/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/062/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/245/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Moh.Ishak;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/062/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/245/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaokan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas Moh. Ishak;4.
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 112/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat:
FARIDAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
6947
  • prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/130/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/059/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/130/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/059/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaokan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Faridah;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/130/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/059/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaobkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas Faridah;4.
Register : 01-07-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PA BAUBAU Nomor 254/Pdt.G/2020/PA Bb
Tanggal 1 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
3220
  • petunjuk teknis pelaksanaan peraturan tersebutpada angka 1.3 diterangkan lebih lanjut dalam Surat EdaranKepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor08/SE/1983, tanggal 26 April 1983 tentang Ijin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo Surat Edaran Nomor48/SE/1990, tanggal 22 Desember 1990 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
    danmenyajikannya semua sampai tuntas sesuai apa yang disampaikanbunyi pasal 3 (tiga) tersebut di dalam jawaban tergugat dalam eksepsipoint 1.7 dimana bunyi pasal 3 (tiga) tersebut adalah: Karenaperkaraperkara perselisihan perkawinan yang berakibat perceraianadalah wewenang dari Pengadilan Agama bagi yang beragama Islamdan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama selain Islam,diinstruksikan agar sebelum memulai pemeriksaan di Pengadilan agarHakim memerintahkan lebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-11-2015 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 02-10-2019
Putusan PA PADANG Nomor 1147/Pdt.G/2015/PA.Pdg
Tanggal 28 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
358
  • Bahwa apabila majelis hakim mengabulkan permohonan cerai dariPemohon/Tergugat Rekonvensi maka konsekwensi perceraian harusdipenuhi oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi selaku Pegawai Negeri Sipilyang menceraikan isterinya sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin
    Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi seorang Pegawai Negeri Sipilyang memiliki penghasilan dari gaji pokok, tunjungan daerah dan jugaperjalanan dinas, jika di totalkan bisa mencapai Rp. 10.000.000,00 (Sepuluhjuta rupiah) perbulannya, gaji pokok Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalahRp. 3.492.400,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empatratus rupiah), tunjangan isteri Rp. 349.240,00 (tiga ratus empat puluh18sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah), tunjangan beras sebesarRp. 139.520,00 (
Register : 10-08-2012 — Putus : 31-01-2013 — Upload : 30-10-2014
Putusan PA SURAKARTA Nomor 528/Pdt.G /2012/PA.Ska
Tanggal 31 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
203
  • No.10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keteranganlebih dahulu dari Pejabat;Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 3 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990Tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa bagi Pegawai NegeriSipil ( PNS) yang mengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wayjibmemperoleh
Register : 30-08-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 13-02-2019
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 62-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2018
Tanggal 20 September 2018 —
3519
  • Nanan Komaraeni kabur sampai dengansekarang tidak diketahui keberadaanya sehingga akhirnyaterdakwa sendiri yang harus mempertanggung jawabkanperbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama orang sipilyang bernama Sdra.
Register : 06-03-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 15-03-2019
Putusan PA MATARAM Nomor 0118/Pdt.G/2015/PA.Mtr
Tanggal 16 September 2015 — Penggugat melawan Tergugat
188
  • Faisal, MH, sebagaimana laporan mediatornomor 0118/Pdt.G/2015/PA.Mtr tanggal 01 April 2015 dan tidak behasil;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugatdan Tergugat agar berdamai, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnyadibacakan surat gugatn Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang digugat cerai oleh Penggugat sebagai isterinya, telah mendapatkanSurat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian NomorHal
Register : 04-05-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Pms
Tanggal 13 Agustus 2018 — Penggugat:
Hilya Yoanna Agustina Panggabean
Tergugat:
Epen Tarigan
538
  • sering tidak ada dirumah danapabila Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat, Tergugat selalu marahmarah dan begitu seterusnya sikap Tergugat kepada Penggugat;Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat adalah seorangPegawai Negeri Sipil yang berkerja di Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar,maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinandan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 02-01-2015 — Putus : 03-09-2015 — Upload : 15-10-2019
Putusan PA TASIKMALAYA KOTA Nomor 0012/Pdt.G/2015/PA.Tmk
Tanggal 3 September 2015 — Penggugat melawan Tergugat
554
  • ) KuasaPemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakimharus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuanhukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izinHalaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor : 0012/Pdt.G/2015/PA.TmK.kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagaiadvokat profesional;Menimbang, bahwa Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 24-02-2014 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 13-08-2014
Putusan PTUN AMBON Nomor 10/G/2014/PTUN.ABN
Tanggal 3 Juli 2014 — EFRAIN ONI HENDRIK, S.Pd Sebagai Penggugat Melawan BUPATI HALMAHERA UTARA Sebagai Tergugat I KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN HALMAHERA UTARA Sebagai Tergugat II
9336
  • sepanjang tidak merugikan hakkepegawaian dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pemindahan PegawaiNegeri Sipil adalah bentuk cakupan dari kebijakan Manajemen PegawaiNegeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) dan Pasal22 UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang PokokPokokKepegawaian, menurut Majelis Hakim pemindahan Penggugatberdasarkan objek sengketa ke1 tersebut adalah merupakankonsekwensi yuridis pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
    mana tidak merugikan hak kepegawaian dari Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan (in casu Penggugat) ;""Menimbang, bahwa dalildalil substansi gugatan Penggugat padapokoknya adalah mengenai mengenai persoalan di Gereja Masehii Injil diHalmahera (GMIH), hal mana menurut Penggugat objek sengketa ke1 aquo dikeluarkan oleh Tergugat karena Penggugat tidak loyal atau tidakmenyetujui pembentukan Sinode tandingan Gereja Masehi Injil diHalmahera (GMIH) yang dilakukan oleh Tergugat, dengan dalil tersebutPenggugat
Register : 03-01-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 26-03-2015
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 001/G/2014/PTUN SMG
Tanggal 5 Juni 2014 — SUDARSONO Melawan I. BUPATI SUKOHARJO II. NUNING PRIHATIN
7071
  • MENGAJUKANGUGATAN Bahwa Penggugatdengan terbitnya Pemberian Izin Melakukan Perceraian dariBupati Sukoharjo Nomor. 474.2/10/2013 tanggal 11 September2013 (Obyek Sengketa) Penggugat merasa sangat dirugikan, olehkarena obyek sengketa tersebut telah jelas dan nyata melanggarKetentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku yaituPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983tentang jin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyaitu Pasal 3 angka yang berbunyi: Setiap pegawai Negeri Sipilyang
    Putusan Nomor :001/G/2014/PTUN.Smg.ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1983 tentang = JjinPerkawinan Dan Perceraian BagiPegawai Negeri Sipil yangmenyebutkan : Pengawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraianwajib memperoleh ijin atau suratketerangan lebih dahulu dari Pejabat,menurut Tergugat IT Intervensi adalahtidak berdasar.
Register : 07-06-2017 — Putus : 07-09-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114 PK/TUN/2017
Tanggal 7 September 2017 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) VS EMMA DIENOYA, S.STP;
3429 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 114 PK/TUN/2017Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bersifat:Konkret : Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak tetapiberwujud dan Tertentu. tentang menolak bandingadministrasi Penggugat dan memperkuat jenis hukumandisiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan BupatiTapin Nomor Nomor 862.5/022Bang.2/BKD tanggal 22November 2010 berupa Pemberhentian Dengan Hormattidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 11-10-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 02-03-2019
Putusan MS KUTACANE Nomor 218/Pdt.G/2018/MS.KC
Tanggal 30 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
615
  • kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruhorang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkanberita acara panggilan tanggal 17 Oktober 2018 dan 26 Oktober 2018, masingmasing untuk sidang tanggal 23 Oktober 2018 dan 30 Oktober 2018, Tergugattelah dipanggil secara resmi dan patut agar menghadap ke persidangan danketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menuruthukum;Menimbang, bahwa Penggugat berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-12-2017 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 02-04-2018
Putusan PA RAHA Nomor 0355/Pdt.G/2017/PA.Rh
Tanggal 21 Februari 2018 — Perdata - Penggugat Vs Tergugat
135
  • Menetapkan biaya perkara menurut hukumSubsider :Mohon putusan yang seadiladilnya (ex Aquo et bono);Halalam 3 dari 22 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0355/Pdt.G/2017/PA.RhBahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan, Penggugat dan Tergugatmasingmasing telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, dankedua belah pihak telah menyampaikan keterangan yang secukupnya;Bahwa Majelis mengingatkan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian, wajib memperoleh surat izin dari
Register : 28-03-2013 — Putus : 22-05-2014 — Upload : 16-10-2014
Putusan PA BLITAR Nomor 1137/Pdt.G/2013/PA.BL
Tanggal 22 Mei 2014 — pemohon dan termohon
112
  • MURDINI, selaku mediator dalam perkara ini telahmelaksanakan tugasnya yang dalam laporannya pada pokoknya menyatakanbahwa proses mediasi telah gagal ;Menimbang, bahwa sehubungan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terlebih dahulu harus memperoleh surat Izin dari Pejabat yang berwenang,Majelis Hakim sudah menanyakan kepada Pemohon tentang hal tersebut,Pemohon menyatakan bahwa surat dimaksud sudah diajukan, namun sampaisekarang belum ada kecuali surat dari Kementrian Hukum dan HAM RI KanwilJawa
Putus : 30-05-2012 — Upload : 03-04-2014
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor : 403/ PID.SUS / 2012 / PN. BB
Tanggal 30 Mei 2012 — - FAHMI SIDIK GUMILAR Bin JONO ;
304
  • saksikorban kemudian setelah kemmaluan terdakwa msuk ke dalam kemaluansaksi korban terdakwa mendorong dan menarik kemaluan terdakwa secaraberulang kali ke dalam kemaluan saksi korban namun terdakwa tidakmengeluarkan sperma karena pada waktu itu terdakwa dalam kondisimabuk akibat minum minuman keras dan Pil Dextro;10e Bahwa pada waktu terdakwa menngajak saksi korban untuk melakukanpersetubuhan tersebut saksi korban GUMILAR SANTI YUDISTTRAberusia 16 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipilyang
Register : 25-04-2017 — Putus : 22-02-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan PA BREBES Nomor 1597/Pdt.G/2017/PA.Bbs
Tanggal 22 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
100
  • Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990yang berbunyi bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukanperceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahuludari Pejabat;Be Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990yang berbunyi bahwa : Bagi Pegawai Negeri Sipil yangberkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atauPutusan Cerai GugatNomor 1597/Pdt.G/2017/PA Bbs.Halaman 11 dari 24surat
Register : 07-04-2016 — Putus : 07-04-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 3/Pdt./2016/PT TJK.
Tanggal 7 April 2016 — Sidjodjo Herwanta, beralamat di Jalan Griya Kencana Blok K/3 RT 003 RW-, Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung; dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberikan kuasa kepada 1.Ariansyah, SH. 2. Wiwik Handayani, SH., MH. 3. Ratna Wilis, SH., Advokat & Konsultan Hukum pada ARIANSYAH HUSIN, SH & REKAN, beralamat di Jalan M Yunus, Tanjung Raya Permai Blok 2 No.4 Tanjung Senang, Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2014;- ------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai Pembandingsemula Peng-gugat;- ------------------------------------------------------------------- Melawan 1. Hj. Sri Wilastri, S.Pd., Jabatan Kepala Badan Diklat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, beralamat di Jalan Pesanggrahan No.1 Kota Gajah, Lampung Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.Nina Kartini, SH., MH., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sugih selaku Jaksa Pengacara Negara, kemudian memberi kuasa substitusi kepada 1.Didik Kurniawan, SH., 2.Bayu Mediansyah, SH. 3.Elfa Yulita, SH. 4. Leni Oktarina SH., masing-masing sebagai Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih berkedudukan di Jalan Raya Trans Sumatera No.43 Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Januari 2015;- ---------------- Selanjutnya disebut sebagai Terbanding Isemula Ter-gugat I;- ------------------------------------------------------------------ 2. Hi. A. Pairin, S.Sos., Jabatan Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Jabatan Bupati Lampung Tengah, beralamat di Jalan Subing No. 1 Gunung Sugih, Lampung Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.Nina Kartini, SH., MH., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sugih selaku Jaksa Pengacara Negara, kemudian memberi kuasa substitusi kepada 1.Didik Kurniawan, SH., 2.Bayu Mediansyah, SH. 3.Elfa Yulita, SH. 4. Anita Cerlina, SH., masing-masing sebagai Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih berkedudukan di Jalan Raya Trans Sumatera No.43 Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Januari 2015;- ---------------- Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IIsemula Ter-gugat II;- ----------------------------------------------------------------- D A N: 1. Safuan Jauhari, S.H., M.H., bertempat tinggal di Jl Dr. Soetomo No. 88 – 22 A Hadi Mulyo - Metro, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberi kuasa kepada 1.Nawawi, S.H., M.Kn. 2. M. Yaman, S.H., M.H. 3.Rialisasi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum “NAWAWI, SH., M.Kn dan REKAN” beralamat di Jalan P. Diponegoro No. 47 A/B Teluk Betung - Bandar Lampung; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ……………... 2014;- ------------ Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding Isemula Turut Tergugat I;- ----------------------------------------------------- 2. Hi. Andi Ahmad S., bertempat tinggal di Jl Subing No. 1 Gunung Sugih, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberi kuasa kepada 1.Nawawi, S.H., M.Kn. 2. M. Yaman, S.H., M.H. 3.Rialisasi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum “NAWAWI, SH., M.Kn dan REKAN” beralamat di Jalan P. Diponegoro No. 47 A/B Teluk Betung - Bandar Lampung; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal …….. 2014;- -------------------------------------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IIsemula Turut Tergugat II;
7749
  • DanTergugat 2 hal ini diatur pasal 125 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004(P3) tentang Pemerintahan Daerah, adalah:1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepaladaerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yangbersifat spesifik berbentuk Badan, Kantor, atau rumah sakit umumdaerah;2) Badan, Kantor atau rumah sakit umum daerah sebagaimana pada ayat(1) dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, atau kepala rumah sakitumum daerah yang diangkat oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipilyang
Register : 27-10-2014 — Putus : 13-01-2015 — Upload : 10-06-2015
Putusan PA PONTIANAK Nomor 1028/Pdt.G/2014/PA.Ptk
Tanggal 13 Januari 2015 — PEMOHON VS TERMOHON
100
  • ihwalsebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakanbagian tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil yang masihaktif di depan sidang Pemohon telah menyerahkan Surat Keputusan WalikotaPontianak Nomor tanggal 16 Oktober 2014 Tentang Pemberian Izin UntukMelakukan Perceraian, demikian juga Termohon selaku Pegawai Negeri Sipilyang