Ditemukan 4983 data
Urut Berdasarkan
Register : 16-02-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 21-08-2019
Putusan MS KUALA SIMPANG Nomor 0002/Pdt.P/2016/MS.KSG Tanggal 17 Maret 2016 — Pemohon melawan Termohon
30 — 8
30 — 8
IImasingmasing berbadan sehat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P11 berupa Surat KeteranganCatatan Kepolisian yang menerangkan bahwa Pemohon tidak sedang tersangkutperkara pidana atau gerakan terlarang;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P12 berupa Surat TandaTamat Belajar, maka terbukti bahwa Pemohon lahir pada tanggal 15 Januari1983 dan saat ini telah berumur 33 tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P13 berupa PerincianPenghasilan Pegawai, maka terbukti Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 16-10-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PA SORONG Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Srog Tanggal 7 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
34 — 19
34 — 19
anak angkatbernama Akmal Dzakwan Hafidzuddin adalah benar anak kandung dariKristanto dan Lina Ningtias yang lahir di Sorong pada tanggal 14 Maret 2018.Dengan diajukannya bukti P.7 tersebut, maka ketentuan yang diatur dalamSurat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2009 tentangKewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan AktaKelahiran dinilai telah terpenuhi.Menimbang, bahwa atas dasar bukti P.8 dan P.9 dikuatkan denganketerangan saksisaksi bahwa Para Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 17-12-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 127/Pdt.G/2015/PN.Lbp Tanggal 17 Desember 2015 —
16 — 2
16 — 2
tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai NegeriSipil disebutkan : "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajibmemperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat" ;Menimbang, bahwa dalam penjelasannya disebutkan ketentuan ini berlakubagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian yaitu bagiPegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wajibmemperoleh izin lebin dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 17-01-2017 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 15-03-2017
Putusan PN DONGGALA Nomor 12/Pid.B/2017/PN Dgl Tanggal 14 Maret 2017 — Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI Alias PAPA FIKI Vs JPU
69 — 24
69 — 24
tanggal 15 Oktober 2014 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untukpembelian racun tanaman tomat.6) tanggal 27 Oktober 2014 sebesar 2.000.000 (dua juta rupiah) untukpembayaran sebagai panjar masuk PNS.7) tanggal 20 Desember 2014 sebesar Rp.2.570.000 (dua juta lima ratustujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran membeli baju dinas 4 pasanguntuk dua orang anak.Namun setelah uang tersebut diserahkan kepada terdakwa sampai sekaranganak dari saksi korban ABDI belum terangkat menjadi Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 08-03-2006 — Upload : 26-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 06K/PID.HAM.AD.HOC/2005 Tanggal 8 Maret 2006 — Eurico Guterres
1317 — 6181 — Berkekuatan Hukum Tetap
1317 — 6181 — Berkekuatan Hukum Tetap
Masyhur Effendi, SH.berbeda pendapat (dissenting opinion) dengan berpendapat bahwa Terdakwatidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanayang didakwakan kepadanya, oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dandiberikan rehabilitasi, berdasarkan alasanalasan sebagai berikut :Bahwa Rapat Akbar tanggal 17 Juli 1999 merupakan awal sekaligus dasaryang memicu warga masyarakat Dili melakukan penyerbuan ke rumahManuel Viegas Carascalao yang mengakibatkan terbunuhnya 12 warga sipilyang
Register : 06-05-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 151/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 20 Agustus 2019 — Penggugat:
Drs. H. Sakhira Zandi, Msi
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
76 — 41
Drs. H. Sakhira Zandi, Msi
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
76 — 41
quo;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah substansi objek sengketa telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa setelah menelti bukti P1=T1, Majelis Hakimberpendapat bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pemberhentian sebagaiPegawai Negeri Sipil dikarenakan Penggugat telah dinyatakan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan peradilan yangberkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bagi Pegawai Negeri Sipilyang
tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalamHalaman 41 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUNMDN.Keputusan atau ketentuan peraturan perundangundangan yang menjadidasar keputusan;Menimbang, bahwa berlakunya keputusan tata usaha negara dibidang kepegawaian khususnya yang berkaitan dengan pemberhentiankarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yangada hubungannya dengan jabatan diatur pula dalam Pasal 252 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 01-07-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PA BAUBAU Nomor 254/Pdt.G/2020/PA Bb Tanggal 1 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
32 — 20
32 — 20
petunjuk teknis pelaksanaan peraturan tersebutpada angka 1.3 diterangkan lebih lanjut dalam Surat EdaranKepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor08/SE/1983, tanggal 26 April 1983 tentang Ijin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo Surat Edaran Nomor48/SE/1990, tanggal 22 Desember 1990 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
danmenyajikannya semua sampai tuntas sesuai apa yang disampaikanbunyi pasal 3 (tiga) tersebut di dalam jawaban tergugat dalam eksepsipoint 1.7 dimana bunyi pasal 3 (tiga) tersebut adalah: Karenaperkaraperkara perselisihan perkawinan yang berakibat perceraianadalah wewenang dari Pengadilan Agama bagi yang beragama Islamdan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama selain Islam,diinstruksikan agar sebelum memulai pemeriksaan di Pengadilan agarHakim memerintahkan lebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 28-03-2013 — Putus : 22-05-2014 — Upload : 16-10-2014
Putusan PA BLITAR Nomor 1137/Pdt.G/2013/PA.BL Tanggal 22 Mei 2014 — pemohon dan termohon
11 — 2
11 — 2
MURDINI, selaku mediator dalam perkara ini telahmelaksanakan tugasnya yang dalam laporannya pada pokoknya menyatakanbahwa proses mediasi telah gagal ;Menimbang, bahwa sehubungan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terlebih dahulu harus memperoleh surat Izin dari Pejabat yang berwenang,Majelis Hakim sudah menanyakan kepada Pemohon tentang hal tersebut,Pemohon menyatakan bahwa surat dimaksud sudah diajukan, namun sampaisekarang belum ada kecuali surat dari Kementrian Hukum dan HAM RI KanwilJawa
Putus : 30-05-2012 — Upload : 03-04-2014
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor : 403/ PID.SUS / 2012 / PN. BB Tanggal 30 Mei 2012 — - FAHMI SIDIK GUMILAR Bin JONO ;
30 — 4
30 — 4
saksikorban kemudian setelah kemmaluan terdakwa msuk ke dalam kemaluansaksi korban terdakwa mendorong dan menarik kemaluan terdakwa secaraberulang kali ke dalam kemaluan saksi korban namun terdakwa tidakmengeluarkan sperma karena pada waktu itu terdakwa dalam kondisimabuk akibat minum minuman keras dan Pil Dextro;10e Bahwa pada waktu terdakwa menngajak saksi korban untuk melakukanpersetubuhan tersebut saksi korban GUMILAR SANTI YUDISTTRAberusia 16 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipilyang
Register : 25-04-2017 — Putus : 22-02-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan PA BREBES Nomor 1597/Pdt.G/2017/PA.Bbs Tanggal 22 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 0
10 — 0
Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990yang berbunyi bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukanperceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahuludari Pejabat;Be Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990yang berbunyi bahwa : Bagi Pegawai Negeri Sipil yangberkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atauPutusan Cerai GugatNomor 1597/Pdt.G/2017/PA Bbs.Halaman 11 dari 24surat
Register : 07-04-2016 — Putus : 07-04-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 3/Pdt./2016/PT TJK. Tanggal 7 April 2016 — Sidjodjo Herwanta, beralamat di Jalan Griya Kencana Blok K/3 RT 003 RW-, Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung; dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberikan kuasa kepada 1.Ariansyah, SH. 2. Wiwik Handayani, SH., MH. 3. Ratna Wilis, SH., Advokat & Konsultan Hukum pada ARIANSYAH HUSIN, SH & REKAN, beralamat di Jalan M Yunus, Tanjung Raya Permai Blok 2 No.4 Tanjung Senang, Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2014;- -------------------------------
Selanjutnya disebut sebagai PembandingïÃÂÃÂsemula Peng-gugat;- -------------------------------------------------------------------
Melawan
1. Hj. Sri Wilastri, S.Pd., Jabatan Kepala Badan Diklat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, beralamat di Jalan Pesanggrahan No.1 Kota Gajah, Lampung Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.Nina Kartini, SH., MH., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sugih selaku Jaksa Pengacara Negara, kemudian memberi kuasa substitusi kepada 1.Didik Kurniawan, SH., 2.Bayu Mediansyah, SH. 3.Elfa Yulita, SH. 4. Leni Oktarina SH., masing-masing sebagai Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih berkedudukan di Jalan Raya Trans Sumatera No.43 Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Januari 2015;- ----------------
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IïÃÂÃÂsemula Ter-gugat I;- ------------------------------------------------------------------
2. Hi. A. Pairin, S.Sos., Jabatan Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Jabatan Bupati Lampung Tengah, beralamat di Jalan Subing No. 1 Gunung Sugih, Lampung Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.Nina Kartini, SH., MH., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sugih selaku Jaksa Pengacara Negara, kemudian memberi kuasa substitusi kepada 1.Didik Kurniawan, SH., 2.Bayu Mediansyah, SH. 3.Elfa Yulita, SH. 4. Anita Cerlina, SH., masing-masing sebagai Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih berkedudukan di Jalan Raya Trans Sumatera No.43 Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Januari 2015;- ----------------
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IIïÃÂÃÂsemula Ter-gugat II;- -----------------------------------------------------------------
D A N:
1. Safuan Jauhari, S.H., M.H., bertempat tinggal di Jl Dr. Soetomo No. 88 âÃÂà22 A Hadi Mulyo - Metro, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberi kuasa kepada 1.Nawawi, S.H., M.Kn. 2. M. Yaman, S.H., M.H. 3.Rialisasi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum âÃÂÃÂNAWAWI, SH., M.Kn dan REKANâÃÂàberalamat di Jalan P. Diponegoro No. 47 A/B Teluk Betung - Bandar Lampung; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal âÃÂæâÃÂæâÃÂæâÃÂæâÃÂæ... 2014;- ------------
Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IïÃÂÃÂsemula Turut Tergugat I;- -----------------------------------------------------
2. Hi. Andi Ahmad S., bertempat tinggal di Jl Subing No. 1 Gunung Sugih, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberi kuasa kepada 1.Nawawi, S.H., M.Kn. 2. M. Yaman, S.H., M.H. 3.Rialisasi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum âÃÂÃÂNAWAWI, SH., M.Kn dan REKANâÃÂàberalamat di Jalan P. Diponegoro No. 47 A/B Teluk Betung - Bandar Lampung; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal âÃÂæâÃÂæ.. 2014;- --------------------------------------------------------------------
Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IIïÃÂÃÂsemula Turut Tergugat II;
77 — 49
77 — 49
DanTergugat 2 hal ini diatur pasal 125 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004(P3) tentang Pemerintahan Daerah, adalah:1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepaladaerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yangbersifat spesifik berbentuk Badan, Kantor, atau rumah sakit umumdaerah;2) Badan, Kantor atau rumah sakit umum daerah sebagaimana pada ayat(1) dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, atau kepala rumah sakitumum daerah yang diangkat oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipilyang
Register : 15-01-2020 — Putus : 14-07-2020 — Upload : 16-07-2020
Putusan PN AMBON Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Amb Tanggal 14 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
65 — 25
65 — 25
Bahwa Penggugat sebagai seorang ASN dalam mengajukan gugatanperceraian di Pengadilan Negeri Ambon dengan perkara Nomor :13/Pdt.G/2020/PN.Amb, tertanggal 15 Januari 2020 tidak memiliki ijinsebagaimana diatur di dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 45 tahun 1990 yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajid memperoleh ijin atau suratketerangan lebih dahulu dari atasannya;.
Register : 27-10-2014 — Putus : 13-01-2015 — Upload : 10-06-2015
Putusan PA PONTIANAK Nomor 1028/Pdt.G/2014/PA.Ptk Tanggal 13 Januari 2015 — PEMOHON VS TERMOHON
10 — 0
10 — 0
ihwalsebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakanbagian tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil yang masihaktif di depan sidang Pemohon telah menyerahkan Surat Keputusan WalikotaPontianak Nomor tanggal 16 Oktober 2014 Tentang Pemberian Izin UntukMelakukan Perceraian, demikian juga Termohon selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 24-02-2014 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 13-08-2014
Putusan PTUN AMBON Nomor 10/G/2014/PTUN.ABN Tanggal 3 Juli 2014 — EFRAIN ONI HENDRIK, S.Pd Sebagai Penggugat
Melawan
BUPATI HALMAHERA UTARA Sebagai Tergugat I
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN HALMAHERA UTARA Sebagai Tergugat II
93 — 36
93 — 36
sepanjang tidak merugikan hakkepegawaian dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pemindahan PegawaiNegeri Sipil adalah bentuk cakupan dari kebijakan Manajemen PegawaiNegeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) dan Pasal22 UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang PokokPokokKepegawaian, menurut Majelis Hakim pemindahan Penggugatberdasarkan objek sengketa ke1 tersebut adalah merupakankonsekwensi yuridis pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
mana tidak merugikan hak kepegawaian dari Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan (in casu Penggugat) ;""Menimbang, bahwa dalildalil substansi gugatan Penggugat padapokoknya adalah mengenai mengenai persoalan di Gereja Masehii Injil diHalmahera (GMIH), hal mana menurut Penggugat objek sengketa ke1 aquo dikeluarkan oleh Tergugat karena Penggugat tidak loyal atau tidakmenyetujui pembentukan Sinode tandingan Gereja Masehi Injil diHalmahera (GMIH) yang dilakukan oleh Tergugat, dengan dalil tersebutPenggugat
Register : 05-11-2015 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 02-10-2019
Putusan PA PADANG Nomor 1147/Pdt.G/2015/PA.Pdg Tanggal 28 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
35 — 8
35 — 8
Bahwa apabila majelis hakim mengabulkan permohonan cerai dariPemohon/Tergugat Rekonvensi maka konsekwensi perceraian harusdipenuhi oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi selaku Pegawai Negeri Sipilyang menceraikan isterinya sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin
Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi seorang Pegawai Negeri Sipilyang memiliki penghasilan dari gaji pokok, tunjungan daerah dan jugaperjalanan dinas, jika di totalkan bisa mencapai Rp. 10.000.000,00 (Sepuluhjuta rupiah) perbulannya, gaji pokok Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalahRp. 3.492.400,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empatratus rupiah), tunjangan isteri Rp. 349.240,00 (tiga ratus empat puluh18sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah), tunjangan beras sebesarRp. 139.520,00 (
Register : 10-08-2016 — Putus : 28-11-2016 — Upload : 17-01-2020
Putusan PA BENGKULU Nomor 516/Pdt.G/2016/PA.Bn Tanggal 28 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
47 — 37
47 — 37
bulan karena khawatir tidak akandapat dipenuhi oleh Tergugat mengingat sisa gajinya yang kurang dari satu jutarupiah, sementara Penggugat juga seorang Pegawai Negeri Sipil yang memilikigaji atau penghasilan yang tetap setiap bulannya, pengadilan cukupmenetapkan jumlah yang dipandang layak dan dapat disanggupi oleh Tergugatuntuk dibayarkan kepada Penggugat ;Menimbang, bahwa setelah melihat sisa gaji yang diterima Tergugat setiapbulannya serta pekerjaan Penggugat yang juga seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 11-05-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 161/Pdt.G/2018/MS.Bna Tanggal 27 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
35 — 13
35 — 13
memberikan pertimbangan sebagaimanaberikut ini;Menimbang, bahwa sudah merupakan hukum dasar dalam SyariatIslam, bagi seorang suami yang menceraikan isterinya diwajibkan untukmenyerahkan nafkah iddah dan uang muthat, setelah Majelis Hakimmendengar jawab menjawab kedua belah pihak dan alatalat bukti yangdijukan dipersidangan Majelis Hakim dapat memberikan pertimbangansebagaimana berikut ini;Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvesi/Pemohon Kenvensihanya mempunyai penghasilan tetap selaku seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 15-11-2016 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 30-04-2019
Putusan PA BANYUMAS Nomor 1647/Pdt.G/2016/PA.Bms Tanggal 19 Juli 2017 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 2
10 — 2
Penggugat Rekonpensi sedangkan kepada Penggugat disebutsebagai Tergugat rekOnpensSi; 0202 0nen nn ene ene Menimbang bahwa, apa yang dipertimbangkan dalam pertimbanganKonpensi, juga termasuk dalam pertimbangan Rekonpensi; Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi telah diajukan oleh PenggugatRekonpensi/Tergugat bersamaan dengan jawabannya, maka berdasarkanketentuan Pasal 132 b (1) HIR gugatan Rekonpensi secara formil harus dinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 10-02-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 20-05-2021
Putusan PA CIBINONG Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Cbn Tanggal 20 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 14
18 — 14
Tidak Benar setelah ATM diambil hutang saya semakinbertambah saya sendiri tidak mempunyai hutang dngan pihakmanapun, karena saya sudah terlatih sejak masih menjadi Istriatas suami saya ( Penggugat ) sebagai Pegawai Negeri Sipilyang Gajinya saya syukuri utnuk bisa hidup dengan apa adanya,sampai belaiu pidah ke OJK yang gajinya Jauh lebih besar, makasemakin saya syukuri dan bisa menjaga amanah ATM tersebut,jika diambil itu adalan Hak Suami dan bagi saya tidak adamasalah apalagi anak saya XXXX sudah
Register : 23-10-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN AMBON Nomor 233/Pdt.G/2020/PN Amb Tanggal 4 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
62 — 31
62 — 31
seorang PNS sebelum mengajukan gugatan cerai telahmemenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan Pasal 3 PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan :(1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian wajib memperoleh izinatau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat ; (2) Bagi Pegawai NegeriSipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipilyang