Ditemukan 3746 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tindakan tarakan tfuakan tidakã tidak tadukan todanan tibayan tidahan timdakan tidaka
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 12-06-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2016/PN Dps
Tanggal 30 Maret 2017 — I GUSTI MADE PATRA, SH, MSi
106 — 35
  • saksi menjabat sebagai marketing dan saksi lebih banyak menawarkanpaket.Bahwa saksi menawarkan produk setelah ada informasi bahwa DPRD akanmelakukan perjalan dinas.Bahwa saksi megajukan penawaran dengan dasar kepercayaan, dan saksimengirim penawaran ditujukan kepada secretariat melalui fax, dan tidak adaspesifikasi ditujukan kepada siapa.Bahwa yang memberi informasi bila ada perjalan dinas yang paling sering adalahPak Gede Wira.Bahwa saksi tidak terlalu sering berkomunikasi dengan terdakwa.Bahwa tidakan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 15-04-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 3 September 2020 — Penuntut Umum:
1.AHMAD BAGIR, SH
2.BOBBY VIRGO SETYA SAPUTRA, SH
3.WENY F. RELMASIRA, SH
4.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
5.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
7.JONES DIRK SAHETAPY
Terdakwa:
CUNDI, S.H., alias IBU NUNI
171 — 96
  • waban lebihroda dua besar dari(Motor) realisasiSewa 13.650.000,00 39.200.000,00 52.850.000,0 PertanggungjaMeubelair 0 waban lebihbesar dari Halaman 471 dari 850 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2020/PN Amb realisasi/ tidakada kegiatan Pembeli 7.148.000,00 7.148.000,00 Pertanggungjaan Konsumsi waban lebihbesar darirealisasiSewa 13.000.000,00 36.000.000,00 49.000.000,0 PertanggungjaKomputer dan 0 waban lebihPrinter besar darirealisasi/ tidakada kegiatanPerjalan 34.735.000,00 47.133.000,00 81.868.000,0 Tidakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1018 — 721 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asumsiasumsi yang tidak berdasar ini juga tidakan dapat diterima secara hukum.KEBERATAN KESEMBILAN BELASPELANGGAN SELULAR INDONESIA MEMPEROLEH KEUNTUNGAN DAN SAMASEKALI BUKAN KERUGIANBahwa Termohon Keberatan telah menghitung kerugian konsumen melaluiasumsi standard ideal (benchmarking) tertentu atas tingkat ROE untukTelkomsel.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-01-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 5 Juli 2017 — DR. HENRY SINGARASA, M.S.
144 — 35
  • dikontrol sehingga dapatdipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme yang ada untuk itu;Menimbang, bahwa harapan sebagaimana tersebut di atas, tidak terpenuhidalam pengelolaan keuangan PSPD Unpar, karena dikelola secara pribadiberdasarkan kebutuhan/kepentingan pada saat itu, sehinggapertanggungjawabannyapun tidak sesuai dengan mekanisme yang ada, bahkanterdakwa tidak pernah menerima secara tertulis pertanggungjawabanpenggunaan dana PSPD Unpar tahun 2010 dimaksud;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 14-08-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 14 Agustus 2017 — H.M. RUSLI ZAINAL
360 — 318 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dimana setiap warga negara dan setiap orangakan memperoleh perlakuan yang berkeseimbangan (balance),perlakukan menurut kepatutan (proper) dan perlakuan yang wajar(proposional) yang berujung pada terwujudnya keadilan sejati.Bahwa tidakan Judex Juris (Tingkat Kasasi) melakukanpenghukuman terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/TerpidanaH.M.RUSLI ZAINAL,SE dengan mencabut Hak untuk dipilin dalamjabatan publik menunjukan Judex Juris (Tingkat Kasasi) masihmenganut teori retributive (balas dendam) yang secara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/PDT/2009
MARUBENI CORPORATION; PT. SWET INDOLAMPUNG
575 — 582 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • merupakan suatu tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan olehBPPN, karena berdasarkan Pasal 7.6 (a) dengan tegas menyatakanbahwa surat persetujuan tertulis dari BPPN tersebut harus dibuat terlebihdahulu oleh BPPN sebelum dibuatnya perjanjian hutang dan jaminan,sedangkan dalam perkara ini surat persetujuan dari BPPN dimaksud (T2s/d T890) dibuat setelah perjanjian hutang dan jaminan itu ditandatanganinamun sangat disayangkan kemudian Judex Factie menyatakan bahwasurat persetujuan tersebut merupakan tidakan