No.42 Tahun 1999, sehingga patut dinyatakan batal demi hukum, dengan demikian kedudukanTERGUGAT sebagai penjual objek Jaminan Fidusia melalui Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Surabaya ( TURUT TERGUGAT ) adalah tidak dapat dibenarkan, karenaTERGUGAT dari cara perolehan Jaminan Fidusia atas objek aquo, tidak didasarkan padaperjanjian utang yang dijamin dengan Fidusia.

Bahwa TERGUGAT secara sengaja telah melakukan perbuatan melawan hukum yakrni,melakukan perbuatan yang tidak patut dalam pergaulan masyarakat yakni, pada saatTERGUGAT mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia dan mencantumkanpernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia, maka sudah dapat dipastikan supaya diterimanyapermohonan pendaftaran Jaminan Fidusia maka TERGUGAT berdaya upaya membuat suratpernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut TERGUGAT dengan menyebutkanbahwa perjanjian pokok yakni

Bahwa perjanjian pemberian Jaminan Fidusia merupakan perjanjian yang bersifataccessoir, yang tidak bisa berdiri sendiri tetapi ada/atau lahirnya, berpindahnya, danberakhirnya bergantung dari Perjanjian Pokok, sehingga Jaminan Fidusia hapus kalau hutangyang dijamin dengan Fidusia hapus. Jadi Perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan termasukPerjanjian Pokok ;2.

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, menentukan :* Pembebanan Benda denganJaminan Fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan AktaJaminan Fidusia ;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas terbukti telah bersesuaian dengan fakta hukumantara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam Perjanjian Accessoir berdasarkanAkta Jaminan Fidusia Nomor : 13, tertanggal 7 April 2005, yang dibuat di hadapan

Bahwa fakta hukum tersebut di atas telah sesuai dan berdasar atas ketentuanPasal 29 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 TentangJaminan Fidusia, menentukan Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusiterhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :a. Pelaksanaan Titel Eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat ( 2 ) olehPenerima Fidusia ;b.

Eksekusi objek jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;Halaman 6 dari 14 hal Put. Nomor 753 K/Pdt.SusBPSK/2015Bahwa Majelis BPSK yang dalam putusannya menyatakan PemohonKeberatan mengembalikan objek jaminan fidusia tidak sesuai dengandengan peraturan yang berlaku adalah sangat keliru;Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9018820973/PK/12/11 pada poin 2 disebutkan: Konsumen wajib membayar angsurantepat waktu.

berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang UndangNomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan:Apabila Debitor atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap bendayang menjadi objek jaminan dapat dilakukan dengan cara:a.

Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15ayat (2) oleh Penerima Fidusia;Bahwa selanjutnya dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 42 Tahun1999 menyatakan: Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yangobjek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminanfidusia;Bahwa oleh karena Termohon Keberatan sudah melakukan perbuatanwanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran angsuran, dan telahdiminta berulangkali tetapi tidak ada niat baik dari Termohon Keberatanbahkan objek

jaminan fidusia terkesan disembunyikan, makaberdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9018820973/PK/12/11 pada poin 10 dan Pasal 29 Undang Undang Nomor 42 Tahun1999 tentang Jaminan Fidusia Pemohon Keberatan melakukan eksekusijaminan fidusia.

fidusia terkesan disembunyikan, makaberdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor9018820973/PK/12/11 pada poin 10 dan Pasal 29 Undang UndangNomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pemohon Kasasimelakukan eksekusi jaminan fidusia.

., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemberi fidusiayang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia.

Menyatakan terdakwa GEDE SUKERTYASA bersalah melakukan tindakpidana Pemberi Fidusia yang menggadaikan benda yang menjadi obyekJaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusiasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun1999 tentang Jaminan Fidusia ;2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa GEDE SUKERTYASA dengan pidanapenjara selama 8 ( delapan ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;3.

dalamhal ini GEDE SUKERTYASA selaku pemberi Fidusia dan PTMagna Finance selaku Penerima Fidusia ;Bahwa mengenai kedua debitur orang tersebut jaminannyadidaftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor10Wilayah Bali ditetapkan sebagai jaminan Fidusia.

Pemberi Fidusia ;2. yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyekJaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU RI No. 42Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulisdahulu dari Penerima Fidusia ;Ad.1.

dijelaskankedudukan terdakwa selaku Pihak Pemberi Fidusia dan Pihak PT MagnaFinance yang diwakili oleh Reydi Nobel selaku Pihak Penerima Fidusia,;Dengan demikian unsur Pemberi Fidusia dalam perkara ini menunjukkepada terdakwa GEDE SUKERTYASA telah terbukti secara sah danmeyakinkan. menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpapersetujuan tertulis dahulu dari Penerima Fidusia :Menimbang, bahwa sesuai

Pasal 1 nomor urut 2 UndangUndang RINomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud denganJaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yangberwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnyabangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksuddalam UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yangtetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasanutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan

fidusia dari TurutTerlawan Il sebagai pemberi fidusia kepada Pelawan selaku penerimafidusia atas unit kendaraan objek perkara a quo.

bebuny/i:Pasal 29:(1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadapBenda yang menjadi objek jaminan Fidusia dapat dilakukan dengancara:a.

Fidusia Nomor W12.00543222.AH.05.01Tahun 2014 terkait dengan jaminan fidusia yang diberikan kepada Pelawan,sudah selayaknya hanya Pelawan yang memiliki hak yang diutamakan untukmenguasai dan melakukan eksekusi atas Kendaraan tersebut.9.

, menyebutkan bahwa Jaminan Fidusia tetapmengikuti Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapunBenda tersebut berada., kecuali pengalihnan atas benda persediaan yangmenjadi obyek Jaminan Fidusia;Menimbang, bahwa dalam Pasal 24 UndangUndang Nomor 42 Tahun1999 tentang Jaminan Fidusia, menyebutkan bahwa Penerima Fidusia tidakmenanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusiabaik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatanmelanggar hukum

sehubungan dengan penggunaan dan pengalihnan Bendayang menjadi obyek Jaminan Fidusia;Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 UndangUndang Nomor 42 Tahun1999 tentang Jaminan Fidusia, menyebutkan bahwa:(1) Penerima fidusia memiiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya;(2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hakpenerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atashasileksekusi benda yang objek jaminan fidusia;(3) Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus

Menyatakan Terdakwa JOKO SUMARNO bin HADI SUROTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;2.

Benny Hidayat, SH.M.Kn.3) 1 (satu) Sertifikat Fidusia Nomor : W.13.00612020.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014.4) 1 (satu) Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang Nomor : 2295 / J / 95 / 140122 tanggal 3 April 2014.5) 1 (satu) bendel Aplikasi Kredit atas nama Joko Sumarno.6) 1 (satu) Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia No. 2295 / J / 95 / 140122 tanggal 3 April 2014.

adalah sejak pendaftaran Jaminan Fidusia yang dilakukanoleh penerima fidusia atau kuasanya ke Kantor Pendaftaran Fidusiasebagaimana tertera dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor dan tanggal;Bahwa perlindungan hukum yang ada di dalam Sertifikat Jaminan Fidusiaadalah sebagai berikut : Bahwa bagi penerima fidusia apabila pemberi fidusia cidera janji makasertifikat jaminan fidusia bisa digunakan sebagai alat eksekusisebagaimana disamakan dengan Putusan Pengadilan, dasar hukumnyaadalah Pasal 15 Undang

Bahwa bagi pemberi fidusia apabila hasil eksekusi tersebut adakelebihan setelah dikurangi hutang maka pemberi fidusia mendapatselisin penjualan barang yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut,diatur dalam Pasal 29 Undang Undang RI No. 42 tahun 1999 tentangJaminan Fidusia.

Pasal 30 Undang Undang RI No. 42tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka pemberi fidusia wajibmenyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangkapelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.Bahwa jika debitur atau si pemberi fidusia melakukan cidera janji dan obyekJaminan Fidusia tersebut dialihkan, digadaikan, atau disewakan tanpapersetujuan tertulis terlebin dahulu dari penerima jaminan fidusia setelahSertifikat Jaminan Fidusia tersebut terbit dapat dikenakan Pasal 36 UndangUndang RI No.

Dalam pasal 23 ayat (2) Undang Undang RI No. 42 tahun 1999 tentangJaminan Fidusia, pemberi fidusia dapat menggadaikan benda yangdijadikan Jaminan Fidusia, asalkan ada persetujuan tertulis daripenerima fidusia (dalam hal ini perusahaan pembiayaan).Bahwa berdasarkan aturan dalam Pasal 25 UndangUndang RI No. 42 tahun1999 disebutkan pelunasan yang dilakukan oleh debitur merupakanhapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, jadi ketentuan hukumnyaperkara fidusia itu gugur dengan sendirinya.Bahwa perkara

Pemberi fidusia ;2.

BPKB an : RAMADANIAH ; yang merupakan jaminan Fidusia dari Penggugat adalah sahmenurut Hukum, berdasarkan Undangundang Fidusia No 42 tahun 1999, tetang Jaminan Fidusia ;7.

Menyatakan sah menurut hukum akta jaminan fidusia dan setifikatjaminan fidusia yang dibuat Tergugat ;4.

Jaminan Fidusia.

fidusia, nama, dan tempatkedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia ; c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia ; halaman 49 dari 75 Putusan Nomor 75/Pat.G/2018/PN.

Bpp.(1) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggalJaminan Fidusia dicatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2);(2) Sertifikat Jaminan Fidusia ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia ; Pasal 8Sertifikat Jaminan Fidusia dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat.

Fidusia, maka cukupalasan Akta Jaminan Fidusia Nomor 13 tanggal 30 Januari 2007 dinyatakantidak sah menurut hukum dan dinyatakan batal.Bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia No.

Fidusia No.

No. 13 tanggal 30 Januari2007, berikut Akte Jaminan Fidusia tersebut menjadi MENGIKAT danmenjadi UU bagi penggugat selaku PEMBERI FIDUSIA dan tergugat 1,II,IIIselaku PENERIMA FIDUSIA menurut pasal 1338 KUHPerd, setelah keduabelah pihak menandatangani Akte Jaminan Fidusia No. 13 tanggal 30Januari 2017;Oleh karenanya dengan beralasan hukum, menurut pasal 13 ayat (1)sebagaimana termuat dalam Akte Jaminan Fidusia No. 13 tanggal 30Januari 2007.

Berikut diduga keras penggugat sengaja telah melakukan FIDUSIA ULANG benda jaminan fidusia sebagian dari 807 unit, dengan pemberi fidusia Roestina Cahyo Dewi (penggugatkonpensi) kepada pihak lain melanggar pasal 17 UU.No. 42/1999.

Tergugat merealisasikan pinjaaman PRK penggugat a d alahberdasarkan AKTE JAMINAN FIDUSIA yang sudah penggugat tandatangani atau setelah akte jaminan fidusia ditandatangani.2.

Menyatakan terdakwa Yohanes Dedeo Kusindratno, S.W terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda atau obyek Jaminan Fidusia ;

2.

Memerintahkan barang bukti berupa;

• 1 (satu) bendel sertifikat jaminan fidusia Nomor : W15.004410016.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 23 Juni 2015;
• 1 (satu) bendel turunan akta "Akta Jaminan Fidusia" Nomor : 618 tanggal 22 Juni 2015;
• 1 (satu) lembar perjanjian pembiayaan konsumen Nomor : 807000962915 tanggal 13 Juni 2015;
• 1 (satu) bendel surat kuasa pembebanan jaminan fidusia hari sabtu tanggal 13 Juni 2015;
• 1 (satu) lembar formulir permohonan pembiayaan

Menyatakan terdakwa Yohanes Dedeo Kusindratno, S.Wbersalahmelakukan tindak pidana Mengalihnkan mengadaikan benda yang menjadiobyek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dahulu daripenerima fidusia sebagaimana diatur dalam pasal 36 UU RI No. 42 Thn 1999tentang Jaminan Fidusia pada dakwaan pertama dalam dakwaan alternatif;Halaman 1 dari 14Putusan No. 347/Pid.Sus/2017/PN. Mlg2.

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) bendel sertifikat jaminan fidusia Nomor :W15.004410016.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 23 Juni 2015; 1 (Satu) bendel turunan akta "Akta Jaminan Fidusia" Nomor : 618tanggal 22 Juni 2015; 1 (Satu) lembar perjanjian pembiayaan konsumen Nomor :807000962915 tanggal 13 Juni 2015; 1 (Satu) bendel surat kuasa pembebanan jaminan fidusia hari sabtutanggal 13 Juni 2015; 1 (satu) lembar formulir permohonan pembiayaan individu; 1 (Satu) lembar surat persetujuan Ssuami/istri

Pemberi Fidusia;2. Yang mengalinkan,menggadaikan atau menyewakan benda yangmenjadi objek jaminan Fidusia. sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat(2);Halaman 9 dari 14Putusan No. 347/Pid.Sus/2017/PN. Mlg3. Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebin dahulu dari penerimaFidusia;Ad. 1.

utang tertentu,yang memberikan kedudukan yang diutamakam kepadapenerima Fidusia terhadap kreditor lain.Menimbang, bahwa pasal 23 ayat (2) berbunyi : Pemberi Fidusia dilarangmengalinkan,menggadaikan,atau menyewakan kepada pihak lain benda yangmenjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan,kecualidengan persetujuan tertulis terlebin dahulu dari Penerima Fidusia.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penerima Fidusia adalah orangperseorang atau korporasi yang mempunyai piutang yang

hari,Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, menurut Majelishakim perbuatan terdakwa telan mengalihkan sepeda motor Honda beat yangmenjadi objek jaminan Fidusia kepada PT.FIF Finance Malang tanpa pemberitahuandan persetujuan tertulis dari pihak penerima Fidusia yaitu PT.

Menghukum Termohon untuk membayar mobil sesuai harga pasaran padawaktu itu sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dantelah diterima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) olehPemohon dan membayar secara seketika dan sekaligus uang sebesarRp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sisa uang dari pembelian objekjaminan fidusia dan Pemohon menyerahkan 1 (satu unit mobil yangdijaminkan sebagai jaminan objek fidusia berkaitan dengan PerjanjianPembiayaan Konsumen dinyatakan

Menghukum Termohon untuk membayar mobil sesuai harga pasaranpada waktu itu sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah)dan telah diterima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima jutarupiah) oleh Pemohon dan membayar secara seketika dan sekaligusuang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sisa uang daripembelian objek jaminan fidusia dan Pemohon menyerahkan 1 (satu) unitmobil yang dijaminkan sebagai jaminan objek fidusia berkaitan denganPerjanjian Pembiayaan Konsumen dinyatakan

Bahwa dengan demikian maka Akta Jaminan Fidusia tertanggal 22 Juli 201421.serta sertifikat fidusia Nomor W4.00140332.AH.05.01 Tahun 2014 yangdibuat di hadapan Notaris Isnadi, S.H., M.Kn adalah sah menurut hukum dantidak cacat hukum;Bahwa dengan adanya Akta jaminan Fidusia serta Sertifikat Fidusia, makaPenggugat berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 42tantang Jaminan Fidusia berhak melakukan eksekusi Jaminan fidusiaterhadap Tergugat serta berhak meminta Tergugat untuk menyerahkanjaminan

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia berupa 1(satu) unit mobil merk KIA Nomor Pol BM 7542 AV tahun 2009 kepadaPenggugat selaku penerima fidusia guna dilakukan pelelangan di mukaumum untuk mengambil pelunasan atas hutang Tergugat;6.

Nomor 64 K/Pdt.SusBPSK/2016dan telah diikat secara Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia untukdilakukan proses Balik nama kendaraan, mengingat STNK tersebut masihatas nama pihak lain dan bukan karena kelalaian Pemohon Kasasi;2.

Sanksipelanggaran diatur di dalam Pasal 62 UU RI No. 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen yaitu "Pidana penjara paling lama 5 tahunatau pidana Benda paling banyak 2 milyar rupiah ;Bahwa Jaminan Fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat fidusia ataudibuatkan sertifikat fidusia tetapi dibuat secara secara sepihak, maka obyekjaminan fidusia tersebut tidak mempunyai hak eksekusi langsung (parateeksekusi), jadi ketika konsumen dinyatakan wanprestasi, maka pihakfinance tidak bisa melakukan eksekusi

Berdasarkan kuasa yang diberikan Penggugat kepada Tergugattersebut dalam angka 7.1. di atas, maka Tergugat menandatanganiAkta Jaminan Fidusia Nomor 254 tanggal 12 April 2017 yang dibuatoleh dan dihadapan Notaris Setiaty Solichah, S.H., M.Kn. yangkemudian ditindakianjuti dengan terbitnya Sertifikat Fidusia NomorW13.00247011.AH.05.01 Tahun 2017, tanggal 12 April 2017 dariHalaman 19 Nomor 408/PDT/2019/PT SMG.Kantor Pendaftaran Fidusia dengan objek fidusia yaitu kKendaraanroda 4 merk HONDA BRIO SATYA

Tindakan penguasaan (pengambil alihan) terhadap KendaraanJaminan fidusia adalah Bah sesuai ketentuan Undangundang Nomor 42Halaman 22 Nomor 408/PDT/2019/PT SMG.Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu : Pasal 15 yaitu :Ayat (1) : Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksuddalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan katokata "DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".Ayat (2) : Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud daiamayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusanpengadilan

Pasal 29 yaitu :Ayat (1) : Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusiterhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapatdilakukan dengan cara:a.

Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalamPasal ayat (2) oleh Penerima Fidusia; Pasal 30 yaitu Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyekJaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi JaminanFidusia.Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 30 UndangUndang No. 42Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan :"Dalam hal PEMBERI FIDUSIA TIDAK MENYERAHKAN Benda yangmenjadiobvek JaminanFidusiapadawaktueksekusi dilaksanakan,PENERIMA FIDUSIABERHAK MENGAMBIL BENDA yang menjadi obvekHalaman

Nomor 572 tanggal 03 Mei 2013dan Sertifikat Fidusia No.

mobil New XeniaVVTi XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, Nomor PolisiBK 1424 VK d/h B 7751 WX sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1)huruf a, Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 24 UndangUndang Nomor 42Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;Bahwa yang dimaksud dengan pendaftaran fidusia adalahmendaftarkan benda jaminan dalam perjanjian kredit ataupunperjanjian pembiayaan yang diikat dengan fidusia, yang telahdilakukan pembebanan dengan akta jaminan fidusia, pada kantorpendaftaran fidusia.

Menurut Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 42Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, akta jaminan fidusia harusdibuat oleh notaris.

Fidusia menyebutkan:Permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang telah dinyatakanlengkap persyaratannya, selanjutnya jaminan fidusia tersebut akandicatat oleh pejabat dalam Buku Daftar Fidusia pada hari dan tanggalyang sama saat diterimanya permohonan pendaftaran tersebut.Kemudian sertifikat jaminan fidusia juga diterbitkan dan diserahkanpada hari dan tanggal yang sama dengan diterimanya permohonanpendaftaran jaminan fidusia tersebut pada Kantor PendaftaranFidusia. 20 Dalam kegiatan usahanya membiayai

Bahwa disamping menganut azas Droit de suit Undangundang No.42 Tahun1999 tentang Jaminan Fidusia telah memberikan Hak Eksekutorial kepadaPembanding selaku Penerima Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;.

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa Jaumar Pasaribu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;
2. Menjatuhkan pidanaoleh karena itu terhadap terdakwa Jaumar Pasaribu dengan pidana penjara

selama6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Marthen Sangka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemberi Fidusia yang mengalihkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia<

Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;