apapun dariPenggugat, baik sangsi berupa teguran secara lisan maupunsangsi berupa Surat peringatan tertulis;Bahwa bila merujuk pada surat laporan kejadian No : 01/LK/SECCERTIS/AVERY/X/2017 tertanggal 2 November 2017,semestinya Tergugat mendapat Surat Peringatan berdasarkanpasal 60 ayat (10) Peraturan Perusahaan (PP) periode 20172019, yang berbuny/i :KESALAHAN/PELANGGARAN DENGAN SURAT PERINGATANKE I.Terlambat datang dari waktu yang telah ditentukan (waktu kenanormal) yang ditetapkan perusahaan tanpa

ijin atau alasan yangsah sebanyak 5 (lima) kali dalam sebulan.Bahwa bilamana Tergugat melanggar pasal 63 ayat (7) PeraturanPerusahaan sebagaimana disangkakan oleh Penggugat, bahwaFAKTANYA Tergugat hingga sampai saat ini tidak pernah terbuktimelakukan perbuatan sebagaimana yang didalilkan Penggugat,artinya bahwa Penggugat salah menerapkan aturan untukmemberikan sangsi kepada Tergugat maka mohon Majelis Hakimuntuk mengabaikan/mengesampingkan dalil Penggugat;7.

Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada poini6halaman 5, Tergugat menanggapinya sebagai berikut : Bahwa oleh karena permasalahan ini berawal dari kejadiantanggal 1 Nopember 2017 dan Penggugat keliru dalammenerapkan aturan hukum untuk memberikan sangsi kepadaTergugat, maka patut Majelis Hakim untuk mengesampingkandalil Penggugat;11.

pasal 60 ayat (10) PeraturanPerusahaan (PP) periode 20172019, karena sebelum kejadianpada tanggal 1 Nopember 2017 tersebut Tergugat tidak pernahmendapatkan sangsi apapun dari Penggugat, baik sangsi secaralisan maupun tertulis, FAKTANYA Penggugat dalam hal kejadiantanggal 1 Nopember 2017 tersebut telah keliru menerapkanaturan hukum untuk memberikan sangsi kepada Tergugat,terkesan mengadaada dan memaksakan untuk memPHKTergugat; Bahwa oleh karena dalil Penggugat tidak beralasan hukum, makamohon Majelis

;Bahwa Skorsing ke II diberikan kepada pengurus Serikat Pekerja;Bahwa upah Tergugat dalam masa Skorsing sejak bulan April 2018sampai saat ini ditahan atau tidak dibayarkan;Bahwa di Peraturan Perusahaan telah mengatur tentang pekerja yangmendapat Skorsing tetap mendapatkan upah;Bahwa di Peraturan Perusahaan tidak ada aturan 1 (satu) hari tidakmasuk bekerja mendapat sangsi;Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pat.SusPHI/2018/PN.

Ataskejadian tersebut Tergugat dikenai sangsi adat berupa denda yang harusTergugat bayar sejumlah Rp10.000.000,00, namun sampai saat ini Tergugattidak pernah membayar denda adat tersebut dan tidak diketahui lagi di manaTergugat berada;Bahwa Penggugat di persidangan telah mencabut tuntutannyamengenai hak asuh/hadhanah anak pada petitum angka 3 berikut positaangka 7;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alatalat bukti berupa:A.

Tergugat pun berjanji akan mengubahperilakunya tersebut, namun ternyata Tergugat tidak berubahkarena pada tahun 2014, waktu itu sekitar jam 9 malam,Penggugat kembali menangkap basah Tergugat dengan seorangperempuan bernama Ilka di sebuah rumah kontrakan di kampungPenggugat dan Tergugat;bahwa selain Penggugat warga sekitar beserta ketua RT dan RWsetempat ikut menggrebek Tergugat, kemudian Tergugat dibawake kantor polisi dan dikenai sangsi adat berupa denda yang harusTergugat bayar sejumlah Rp.10.000.000,00

PA Mpw.bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempattinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah kekediaman bersama sampai berpisah;bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2014;bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama karenasebelum kepergiannya Tergugat tertangkap basah sedangberduaan dengan seorang perempuan di sebuah rumah dikampung Penggugat dan Tergugat, kemudian atas perbuatannyatersebut Tergugat dikenai sangsi

Penggugat pertamabahkan ikut menggrebek Tergugat yang sedang berduaan dengan seorangperempuan di sebuah rumah kontrakan hingga Tergugat dikenai sangsi adatuntuk membayar denda uang sejumlah Rp10.000.000,00;Menimbang, bahwa PenggugatPenggugat menerangkan rumah tanggaPenggugat tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan hal tersebut di mukasejak empat tahun yang lalu sampai akhirnya Penggugat dan Tergugatberpisah karena setelah Tergugat tertangkap basah, Tergugat meninggalkankediaman bersama dan tidak

Terguat seringberselisin dan bertengkar karena Tergugat berselingkuh, berjudi danmabukmabukkan;e Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2014, Tergugatyang meninggalkan kediaman bersama;e Bahwa sejak meninggalkan kediaman bersama Tergugat tidak pernahkembali bahkan tidak diketahui lagi tentang keberadaan Tergugathingga saat ini;e Bahwa sebelum kepergiannya Tergugat tertangkap basah sedangberduaan dengan seorang perempuan di sebuah rumah;e Bahwa atas kejadian tersebut Tergugat dikenai sangsi

berjalanbaik, bahkan penggugat setiap bulannya selalu kirim uang kepadatergugat, namun semenjak akhir tahun 2017 pada bulan Desemberrumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah sering terjadiperselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus, yang disebabkantergugat tidak jujur mengenai penggunaan uang kiriman dari penggugat.yakni : uang untuk membeli sebidang tanah dan uang untuk balik namaserifikat tanah tersebut tidak dibayarkan, uang untuk membayarangsuran sepeda motor tidak dibayarkan, bahkan terkena sangsi

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimanalayaknya suami istri;semenjak akhir tahun 2017 pada bulan Desember rumah tanggapenggugat dan tergugat mulai goyah sering terjadi perselisinan danpertengkaran yang terusmenerus, yang disebabkan Tergugat tidakjujur mengenai penggunaan uang kiriman dari penggugat. yakni : uanguntuk membeli sebidang tanah dan uang untuk balik nama serifikattanah tersebut tidak dibayarkan, uang untuk membayar angsuransepeda moior tidak dibayarkan, bahkan terkena sangsi

Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimanalayaknya suami istri;( semenjak akhir tahun 2017 pada bulan Desember rumah tanggapenggugat dan tergugat mulai goyah sering terjadi perselisinan danpertengkaran yang terusmenerus, yang disebabkan Tergugat tidakjujur mengenai penggunaan uang kiriman dari penggugat. yakni : uanguntuk membeli sebidang tanah dan uang untuk balik nama serifikattanah tersebut tidak dibayarkan, uang untuk membayar angsuransepeda moior tidak dibayarkan, bahkan terkena sangsi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yangpada pokoknya semenjak akhir tahun 2017 pada bulan Desember rumahtangga penggugat dan tergugat mulai goyah sering terjadi perselisinan danpertengkaran yang terusmenerus, yang disebabkan Tergugat tidak jujurmengenai penggunaan uang kiriman dari penggugat. yakni : uang untukmembeli sebidang tanah dan uang untuk balik nama serifikat tanah tersebut7tidak dibayarkan, uang untuk membayar angsuran sepeda motor tidakdibayarkan, bahkan terkena sangsi

602/37 1/XII2016tertanggal 7 Desember 2016 (selama 20 hari namun barang pemesanantersebut belum juga sampai, dan dilakukanlahn Addendum ke Il (dua)Nomor602/5594/RsPr/Xll2016 tertanggal 22 Desember 2016, belum bisadiselesaikan, sehingga PT.Multi Sindo International tidak bisa menyelesaikanpekerjaannya tepat waktu, dan akhirnya pada tanggal 1 Februari 2017 PPKHalaman 4 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.RSUD Pariaman bersurat ke Direktur selaku Pengguna Anggaran RSUDPariaman perihal Usulan Penetapan Sangsi

Sumatera BaratNo.602/236/RsPr/III/2017 Penggugat pun mengajukan keberatan denganalasanalasan dan dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukummelalui Pengadilan Negeri Pariaman serta telah melakukan musyawarah danmediasi secara patut dan benar ;Bahwa tentang obyek perkara KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PARIAMAN(PENGGUNA ANGGARAN) NO:602/236/RsPr/III/2017 TERTANGGAL 25MARET 2017 tentang Sangsi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atas namaPT.

Pasal 11 PERKA LKPP No 18 Tahun 2014 tentang Daftar HitamPengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Ayat (1) APIP menindaklanjuti usulan penetapan dan/atau keberatansebagaimana maksud pasal dengan cara melakukan pemeriksaan danklarifikasi kepada PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, penyediabaranng/jasa dan/atau pihak lain yang dianggap perlu paling lambat 10sepuluh) hari sejak surat usulan penetapan sangsi pencantuman dalamDatar Hitam dan/atau keberatan diterima; Ayat (2) Dalam hal hasil pemeriksaan

Pasal 12 PERKA LKPP No 18 Tahun 2014 tentang Daftar HitamPengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Ayat (1) PA/KPA menerbitkan Surat Keputusan Penetapan sangsipencantuman dalamdatar Hitam atau Penolakan atas usulan penetapanHalaman 8 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.10.sangsi pencantuman datar hitam berdasarkan rekomendasi APIP palinglambat 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima dan pada hari yang samaSurat Keputusan Penetapan atau Penolakan sanksi pencatuman dalamDatar Hitam disampaikan kepada PPenedia

Barang/Jasa danPPK/Kelompok Kerja UPL/Pejabat Pengadaan, dalam hal ini APIP TIDAKMENANGGAPI SURAT PERMOHONAN KEBERATAN DARI PENYEDIAJASA (Penggugat) sehingga bertentangan dengan Pasal 12 PERKA LKPPNo. 18 Tahun 2014)2202222 220222 no ne enn neeBahwa dengan dikeluarkannya KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PARIAMAN(PENGGUNA ANGGARAN) NO:602/236/RsPr/III/2017 TERTANGGAL 25MARET 2017 tentang Sangsi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atas namaPT.MULTI SINDO INTERNATIONAL (yang diterbitkan oleh Direktur RSUDPariaman

nggak usah kau sangsi, kios ini sudahdikontrak selama tiga tahun?

Cikditiro Medan terdakwa mengatakan kepadakorban Bagaimana HARYADI berapa ada uangmu tanggal 26 Juli 2015uangnya akan cair dan saat itu korban menjawab uangku hanya limabelas juta dan oleh terdakwa menjawab segitupun ngak apa apa nantitanggal 26 Juli 2015 uangmu saya kembalikan menjadi dua puluh empatjuta lima ratus ribu dan dijawab korban kalau kukasih uangku apalahpeganganku dan dijawab terdakwa ngak usah sangsi kios ini sayakontrak tiga tahun hingga tahun 2018 sambil menyerahkan 1 ( satu)lembar

lalu saksi korban mengatakan bahwa uang saksikorban hanya ada Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah)dan terdakwamengatakan segitupun tidak apaapa dan tanggal 26 Juli 2015 uang saksikorban akan dikembalikan sebesar Rp. 24.500.000, (dua puluh empat jutalima ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban mendapat untung sebesar Rp.9.500.000, (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi korbanmengatakan kepada terdakwa apa jminan uang yang diberikan tersebut, laluterdakwa mengatakan nggak usah kau sangsi

lalu saksi korban mengatakan bahwa uangsaksi korban hanya ada Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah)danterdakwa mengatakan segitupun tidak apaapa dan tanggal 26 Juli 2015uang saksi korban akan dikembalikan sebesar Rp. 24.500.000, (dua puluhempat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban mendapat untungsebesar Rp. 9.500.000, (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan saksikorban mengatakan kepada terdakwa apa jminan uang yang diberikantersebut, lalu terdakwa mengatakan nggak usah kau sangsi

(Sangsi adm) ...(sangsi adm), pasal 219 ayat 1 jo 323, pasal 163 (SangsiADM), pasal 129 (sangsi ADM), seerta UU keimigrasian No.9tahun 1992; Bahwa atas keterangan Saksi yang di bacakan oleh Penuntutumum, Terdakwa melalui penerjemah Bahasa Indonesiamembenarkannya;2.

) ,Tanda kebangsaan (Surat laut ,pas tahunan,pas~ kecil),klasifikasi, SKPKPI, tidak memiliki dahsuskim, tidak memilikie Bahwa KM.PABLIO II diduga telah melanggar UU Peikanan pasal27 ayat 1 jo pasal 93, pasal 26 ayat 1 jo pasal 92 dan UUpelayaran pasal 135 jo pasal 310, pasal 158 jo 314, pasal 126ayat 2C jo pasal 130 jo pasal 305, pasal 163 ayat 2C, Pasal13 jo pasal 285, pasal 117 jo pasal 302, pasal 131 ayat 2 jo307, pasal 145 jo 312, pasal 156 (Ssangsi adm) , pasal 219ayat 1 jo 323, pasal 163 (sangsi

kelengkapan, Sertifikat kecakapan nahkoda, Buku Sijil,Buku Pelaut.Tanda pendaftaran, tanda selar, Surat PersetujuanSKPKPI, tidak memiliki Dahsuskim, tidak memiliki IMTA.Sepertiyang tercantum dalam UU perikanan pasal 27 ayat 1 jo pasal 93,pasal 26 ayat 1 jo pasal 92 dan UU pelayaran pasal 135 jopasal 310, pasal 158 jo 314 pasal 126 ayat 2C jo pasal 130 jopasal 305, pasal 163 ayat 2C, pasal 13 jo pasal 285, pasal 117jo pasal 302, pasal 131 ayat 2 jo 307, pasal15.145 Jo 312 ...15145 jo 312, pasal 156 (Sangsi

adm), pasal 219 ayat 1 jo323, pasal 163 (Ssangsi ADM), pasal 129 (sangsi ADM),seerta UU keimigrasian No.9 tahun 1992;Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap pada saat itu sedangmelakukan penangkapan ikan dengan menggunakan pancing dantelah memperoleh 5 (lima) ekor ikan;Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknyaTerdakwa maka haruslah dipertautkan antara tindakan atauperbuatan Terdakwa dan faktafakta yang terungkap = dipersidangan dengan rumusan delik sebagaimana di reduseer olehPenuntut Umum

Nomor 2356 K/Pdt/2013yang beranggotakan Perguruan Tinggi penyelenggara sertifikasi yang telahditunjuk dan berkantor pusat di Jakarta;Dirjen PMPTK memberikan kriteria sangsi bagi yang melanggarketentuan yang ditetapbkan dalam buku pedoman sebagai berikut:Tabel Jenis Pelanggaran dan Pemberian Sanksi No Jenis Pelanggaran Sanksi1 Mekanisme penetapan Surat peringatan tertulispeserta tidak sesuai dari Dirjen PMPTKdengan pedoman2 Peserta yang ditetapkan /Peserta tersebuttidak sesuai dengan didiskualifikasi

Ketika saatnya usulan tersebutdikembalikan karena Penggugat menerima sangsi dari Tergugat. Tergugatmenjelaskan bahwa tidak ada akibat yang ditimbulkan dari sangsi yangdiberikannya ketika akan menyerahkan putusan penjatuhan sangsi. Kenyataanhukuman tersebut berakibat pada pengembalian usulan yang telah disetujuitepat pada saat akan diproses. Perbuatan semenamena Tergugat tersebutmelanggar Pasal 4 ayat 9 PP 53 Tahun 2010.

Bahwa ketentuan sangsi yangditetapkan dirjen PMPTK tersebut selayaknya dan seharusnya menjadi bahanpertimbangan hukum dalam mengambil keputusan bagi Majelis Hakim di tingkatpertama dan di tingkat banding;Bahwa sekalipun yang membuat kesalahan adalah Panitia Sertifikasi tetapi yangmenerima keuntungan adalah Peserta Sertifikasi.

Tuntutan ini selaras dengan sangsi yang ditetapkan olehDirjen PMPTK. Bahwa terhadap sangsi yang ditetapkan oleh Dirjen PMPTK,Pemohon Kasasi berpendapat akan lebih baik jika diambil jalan Kompromi, yangakan melegakan semua pihak dan menghindari gejolak yang tidak diinginkanlainnya.

Oleh sebab itu ketentuan sangsi yang ditetapkan oleh DirjenPMPTK dalam Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta wajib untuk dijalankan. Halini berarti bahwa peserta sertifikasi yang ditetapkan tidak sesuai dengan kriteriadan telah mendapatkan sertifikat serta telah menerima tunjangan profesi wajibdidiskualifikasi;Bahwa sekalipun ketentuan Dirjen PMPTK tersebut wajib dilaksanakan, dalamkenyataannya hal itu akan memunculkan berbagai dampak dan kesulitan dalampelaksanaannya.

Ya, saat ini Terdakwa tidak memakai masker ;3.Apakah dengan tidak memakainya masker itu terdakwa bisa dikenakan sangsi ?3.ya, Terdakwa dapat dikenakan saksi yaitu melanggar pasal 27 C Peraturan Daerah JawaTimur No. 2 Tahun 2020Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;Kemudian atas pertanyaan Hakim, saksi2.Endi menerangkan sebagai berikut :1.Ada kejadian apa sehingga saudara menjadi saksi atas perkara terdakwa ?

Ya, saatini Terdakwa tidak memakai masker ;3.Apakah dengan tidak memakainya masker itu terdakwa bisa dikenakan sangsi ?3.ya, Terdakwa dapat dikenakan saksi yaitu melanggar pasal 27 C Peraturan Daerah JawaTimur No. 2 Tahun 2020Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;Kemudian atas pertanyaan Hakim Terdakwa menyatakan sebagai berikut :1.Jadi benar saudara saat ini saudara tidak memakai masker sebagaimana yang diterangkan oleh parasaksi tadi ?

Dan bila kabar ini benar menurut versi pihak Tergugat maka Penggugatakan diberi sangsi Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan ketentuanPeraturan Perusahaan PT. Bintan Hotels;Bahwa Setelah mendengar penjelasan dari Area General Manager PT. BintanHotels yaitu Bpk.

Dan pihak Tergugat langsung mengeluarkan keputusan untukmemberikan sangsi sesuai dengan Peraturan Perusahan yaitu PemutusanHubungan Kerja kepada Penggugat dan Penggugat menolak akan sangsi tersebutdikarenakan Penggugat tidak bersalah, akan tetapi pihak Tergugat memutuskanuntuk tetap menjatuhkan sangsi sepihak dan akan mengurus PemutusanHubungan Kerja tersebut dengan ketentuan Undang Undang Tenaga Kerja danTergugat menyuruh Penggugat untuk pulang pada hari itu karena PemutusanHubungan Kerja menurut

Tergugat dimulai saat itu juga, dan Penggugatmeminta surat sangsi tersebut di atas akan tetapi Tergugat menjawab surattersebut dapat diambil besok pagi tanggal 28 Oktober 2011 oleh Penggugat;Bahwa setelah Penggugat mendapat sangsi Pemutusan Hubungan Kerja pada hariitu, sebelum pulang kerumah Penggugat memberitahukan Permasalahan yangdialami Penggugat kepada Pengurus Unit Serikat Pekerja Pariwisata SerikatPekerja Seluruh Indonesia yang bekerja pada hari itu di tempat Tergugat;Bahwa Penggugat datang

Bahwa seluruh anggota di kesatuan Saksi sering diberikanpengarahan tentang larangan penggunaan Narkotika dan bagipelanggarnya akan diberikan sangsi yang tegas hingga pemecatan daridinas militer serta telah menandatangani fakta integritas anti Narkotika.3. Bahwa Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi ketergantungannarkotika dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untukmengkonsumsi shabushabu.4.

Bahwa di kesatuan Saksi Korem 023/KS sering diberikanpengarahan tentang larangan penggunaan Narkotika dan bagipelanggarnya akan diberikan sangsi yang tegas hingga pemecatan daridinas militer serta telah menandatangani fakta integritas anti Narkotika.3.

Bahwa Terdakwa dan seluruh anggota Korem 023/KS seringdiberikan pengarahan tentang larangan penggunaan Narkotika dan bagipelanggarnya akan diberikan sangsi yang tegas hingga pemecatan daridinas militer serta telah menandatangani fakta integritas anti Narkotika.3. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2014 Terdakwa juga sudahpernah dijatuhi hukuman pembinaan selama 2 (dua) minggu di Korem023/KS dikarenakan saat dilakukan test urine oleh Siintelkorem 023/KSurine Terdakwa positif Narkoba.4.

Bahwa benar Terdakwa didalam persidangan menyatakan dirinyadalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semuapertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar sehinggadipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telahdilakukannya.Bahwa benar Terdakwa dan seluruh anggota Korem 023/KS seringdiberikan pengarahan tentang larangan penggunaan Narkotika dan bagipelanggarnya akan diberikan sangsi yang tegas hingga pemecatan daridinas militer serta telah menandatangani fakta

Bahwa Terdakwa sebagai anggota INI telah mengetahui jikapenyalahgunaan narkotika sangat dilarang dan akan diberikan sangsi yangtegas namun Terdakwa tetap saja mengkonsumsi, hal ini menunjukkansikap dan prilaku Terdakwa yang tidak peduli dengan instruksi pimpinan TNIdan aturan yang ada.3.

Penggugat kembali ke rumahkediaman orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumahkediaman orang tua Tergugat; Bahwa, saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat danTergugat, karena Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suamiistri hanya dalam waktu 4 (empat) bulan, setelah itu berpisah kurang lebih 2(dua) tahun yang lalu, karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat,dan Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai secara adat pada bulanJuli 2017 dan Tergugat diberi sangsi

Penggugat kembali hidup bersama di rumah orang tua Tergugat,namun Tergugat tetap tidak memperdulikan Penggugat dan anak Penggugatdanegan Tergugat, sehingga Penggugat kembali lagi ke rumah orang tuaPenggugat;Menimbang, bahwa 2 (dua) saski menerangkan Penggugat dan Tergugatberpisah sudah 2 (dua) tahun yang lalu dan kembali ke rumah orang tuamasingmasing dan pada bulan Juli 2017 Penggugat dan Tergugat berceraisecara adat setelah Penggugat dan Tergugat tidak berhasil damai, sehinggaTergugat diberi sangsi

hingga sekarang ini Tergugat tidak pernahmenanyakan keadaan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat; Bahwa, setelah melahirkan Penggugat kembali bersama di rumah orang tuaTergugat, namun Tergugat tetap saja tidak memperdulikan Penggugat dananak Penggugat dengan Tergugat; Bahwa, oleh karena tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk rukun kembalidengan Penggugat, sehingga pada bulan Juli 2017 Penggugat dan Tergugatdiupayakan damai dari pihak Dewan Adat, namun tidak berhasil danTergugat diberi sangsi

pihak;Menimbang, bahwa fakta di persidangan selama menikah Penggugat danTergugat hanya 4 (empat) bulan kumpul bersama dan selama masih kumpultidak ada keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugattidak memperdulikan Penggugat yang dalam keadaan hamil, sehingga orang tuaPenggugat menjemputnya kembali ke rumah orang tua Penggugat, pada bulanJUli 2017 Penggugat dan Tergugat diupayakan damai dari pihak Dewan Adat tapitidak berhasil dan bercerai secara adat, kemudian Tergugat diberi sangsi

Setelah menerim surat pengaduandari Terdakwa tersebut kemudian Majelis Jemaat UNAImengadakan rapat pada tangal 29 Nopember 2008 yang membahasmasalah surat pengaduan yang dibuat oleh Terdakwa danberisikan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh saksiMidian Doloksaribu dengan saksi Tingse Juliana Manulang(istri Terdakwa), lalu dari hasil rapat tersebut kemudianMajelsi Jemaat UNAI menjatuhkan sangsi kapada saksi MidianDoloksaribu yaitu) mengeluarkan saksi Midian Doloksaribudari buku keanggotaan Gereja

Putusan Nomor 782/B/PK/PJK/2013ayatayat dalam ruang lingkup Pasal 36 tersebut, yang dirinci sebagaiberikut:a.Menurut amanat ayat (1) huruf a Pasal 36 telah diatur:Bahwa dalam hal sangsi administrasi berupa bunga, denda dankenaikan yang terutang sesuai ketentuan peraturanperundangperundangan perpajakan disebabkan karenakesalahan wajib pajak atau bukan karena kesalahan wajib pajak,maka Dirjen Pajak karena jabatannya wajib mengurangkan ataumembatalkan sangsi administrasi berupa bunga, denda ataukenaikan

Bahwa sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 36A ayat (1) PegawaiPajak yang karena kelalaiannya atau karena dengan sengaja menghitungatau. menetapkan pajaknya wajidb pajak (Pemohon PeninjauanKembali/penggugat) tidak sesuai dengan ketentuan UndangUndangPerpajakan, dikenai sangsi, dan secara logika akal sehat:4.1.

Lalu bagaimana Dirjen Pajak bisa diberi sangsi terhadap pegawaipajak yang salah menghitung/menetapkan pajaknya PemohonPeninjauan Kembali/Penggugat (Wajib Pajak) ini:b.1. Kalau disisi lain Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat(Wajib Pajak) ini sudah dianggap tidak punya peluang hukumuntuk mengoreksi kesalahan pegawai pajak tersebut;b.2.

Padahal penekanan dari ketentuan Pasal 36A ayat (1)UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan tersebut adalah pegawaipajak yang salah menghitung/menetapkan pajaknya wajibpajak dijatuhi sangsi":b.3. Tanpa memberi kewajiban kepada wajib pajak tersebut untukuntuk harus ini dan harus itu;4.2.

Meski semisal Wajib Pajak tidak melakukan ini dan itu, tetapi DirjenPajak tetap wajib memberi sangsi terhadap pegawai pajak yang salahmenghitung/menetapkan pajaknya wajib pajak tersebut secara mutlak;Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor 782/B/PK/PJK/20135.

Termohon hidupbersama sebagai suamiisteri, bertempat tinggal di Cikupa di rumah Orang tuaKakak kandung Termohon selama 1 bulan, kemudian pindah ke Tanjungpinang diPerum Hang Tuah Permai selama 10 bulan;Bahwa sejak bulan April tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon denganTermohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Termohon melaporkanPemohon kepada atasanya tentang masalah rumah tangganya sehinga Pemohonterkena sangsi

Nomor 1Tahun 2008, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimalmenasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganyadengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalahkarena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaranyang disebabkan Termohon melaporkan Pemohon kepada atasanya tentang masalahrumah tangganya sehinga Pemohon terkena sangsi disiplin selama 2 bulan 20

Pemohon, yang didukung bukti suratsuratdan 1 ( satu ) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telahdapat menemukan faktafakta sebagai berikut : Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah padatanggal 24 Juli 2010 dan belum dikarunia anak; Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaransecara terus menerus yang disebabkan Termohon melaporkan Pemohon kepadaatasanya tentang masalah rumah tangganya sehinga Pemohon terkena sangsi

Adanya suatu Perbuatan dalam bentuk Kesengajaan ataupun Kelalaian, dua bentukperbuatan tersebut dapat saja dalam bentuk aktif yaitu melakukan sesuatu atau dalambentuk pasip yaitu tidak melakukan sesuatu, namun manapun dari keduanya tersebutadalah harus bertentangan dengan norma ataupun dengan nilai, apakah norma hukumatau norma lainnya, maupun bertentangan dengan nilai kepatutan dan susila baik.2.Adanya Kesalahan, dimana dimaknai bahwa perbuatan dimaksud tidak mengecualikan sipelaku dari ancaman sangsi

(sangsi pidana atau sangsi perdata, sanksi administrasi, dll),pengecualian dari sangsi mana bisa karena ditentukan oleh normanorma tertentu, apakahnorma hukum, atau norma lainnya, misal pada norma hukum pidana di Indonesia, adalahkarena membela diri, keadaan paksa, dan lainlain.3.Adanya Kerugian baik Kerugian Materil yang dapat dicermati dengan nyata, maupunkerugian Imateril yang hanya bisa dicermati setelah melihat korelasi yang nyata antaraperbuatan dengan kerugian.4.Adanya korelasi yang nyata

Apakah dengan kondisi saat itu terdakwa tidak memakai masker bisadikenakan sangsi ?On Ya terdakwa saat ada operasi gabungan tidak memakaimasker sehingga untuk itu terdakwa harus dikenai sangsi;4. Terdakwa dikenai sangksi apa dalam perkara tersebut ?4.

Penggugat telah bekerja dilingkungan Badan Pertanahan Nasional selama13 tahun dan selama bekerja tidak pernah menerima sangsi disiplin dalambentuk apapun dari kantor dimana penggugat bekerja;2. Dalam hal pelanggaran yang diputuskan oleh Pengadilan tindak pidanakorupsi Tanjung Karang telah penggugat jalani berdasarkan suratketerangan bebas yang dikeluarkan oleh kepala rumah tanahan negaratanggal 30 oktober 201 2; 222 2 nono nn en ne nn nn nennnn nen3.

Pada bulan Pebruari tahun 2013 pihak Subbagian kepegawaian KantorWilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung meminta putusan pengadilanyang akan menjadi bahan pertimbangan pengenaan Sangsi disiplin kepadaPEN QQUU Al ; 2 n= nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cence nce nn cnn c neces. pada tanggal 24 juli 2013 diperintahkan kepada penggugat untukmenghadap Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untukmenerima surat pemberhentian dengan tidak hormat atas namaPEN QQUU Al ; 2 n= nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn

MBK tidak lengkapkarena specimennya.Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Faktur pajak itu bagi pembeli haruslahlengkap untuk dapat dimanfaatkan untuk pengkreditan, apabila bagi pembelitetap mengambil manfaat dan mengkreditkan Faktur pajak yang tidaklengkap maka akan dikenakan sangsi administrasi. Sangsinya itu 100% dariDPPnya. Dan pajak membayarnya itu juga nanti diperiksa dan pembeli akankena sangsi lagi maksimal 2% dikalikan dengan maksimal 24 bulan.

Begitu lewattanggal 23 itu ada sangsi. Semestinya tanggal 23 penyerahan, pada hari Hharus buka Faktur Pajak, lewat satu haripun itu Ssudah ada sangsi 2 % dariDPP bagi penjual. Tetapi keterlambatan itu oleh pajak dikasih waktu kalauHalaman 45 Putusan nomor.813/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brttelat, boleh terlambat maksimum sampai 3 bulan.

Kalau sangsi bagi pihakpenerbit Faktur Pajak, itu ada di atur dalam pasal 14 ayat 4 UU KUP, jadi 2%dari DPP itu sangsi dari penerbit Faktur Pajak, hanya itu saja.

Begitu lewattanggal 23 itu ada sangsi. Semestinya tanggal 23 penyerahan, pada hari Hharus buka Faktur Pajak, lewat satu haripun itu Ssudah ada sangsi 2 % dariDPP bagi penjual. Tetapi keterlambatan itu oleh pajak dikasih waktu kalautelat, boleh terlambat maksimum sampai 3 bulan. Tapi tanggal transaksi tetapreal, tanggal transaksi tetap tanggal 23 Juli 2019, tapi mungkin buka FakturPajaknya maksimal tanggal 22 Oktober 2019 itu masih dalam jangka waktu 3bulan.

Kalau sangsi bagi pihakpenerbit Faktur Pajak, itu ada di atur dalam pasal 14 ayat 4 UU KUP, jadi 2%Halaman 80 Putusan nomor.813/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brtdari DPP itu sangsi dari penerbit Faktur Pajak, hanya itu saja.

Bahkan sangsi dari Mako KorpsBrimob melalui jeruji sel juga tidak mampu menyadarkan Pemohon.Pemohon pergi meninggalkan tanggung jawab sebagai seorangkepala rumah tangga dengan meninggalkan hutang piutangnyakepada Termohon. Sehingga Termohon terbebani dengan hutangpiutang Pemohon, sehingga benarbenar Termohon mengalamikesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehariharinya dan untukkebutuhan putranya.

kepada Pemohon;Bahwa sangsi yang pertama Pemohon mendapat sangsi selama 21 harihukuman kurungan dan yang kedua mendapat sangsi penundaanpengusulan pangkat selama 1 tahun;Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perceraian sejak tanggal 14Januari 2014 setelah Termohon melapor/mengajukan pengaduan bahwaTermohon mendapat panggilan sidang dan lampiran surat permohonan dariPemohon yang dilaksanakan oleh petugas pengadilan;Bahwa Pemohon tidak mendapat surat ijin atasan karena Pemohon sudahpindah tugas

Pemohonsebesar Rp. 3.270.000, (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ditambahremunerasi sebesar Rp. 637.000, (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);e Bahwa setahu saksi terhadap perselingkuhan tersebut Pemohon tidak dapatmengajak terhadap laporan Termohon tentang mentelantarkan terhadapTermohon dan anaknya selama 16 bulan, sedangkan masalahperselingkuhan Pemohon menyangkalnya;e Bahwa gaji Pemohon terhitung sejak tahun 2011 sampai sekarang karenaPemohon belum ada kenaikan pangkat;e Bahwa sangsi

kurungan selama 21hari dan sangsi penundaan pengusulan pangkat selama 1 tahun, sehinggaMajelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugatdan Tergugat karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya sertaTergugat selingkuh dengan wanita lain, sehingga keberatan terhadapPenggugat nusyuz harus ditolak;Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut Tergugatmembantah dalil Penggugat, oleh karena itu beban pembuktian awaldibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan

Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2019/PA.Mtotanggal 25 Juli 2005, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya,lalu diberi kode P.4;Asli Surat Penolakan untuk melangsungkanpernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir, KabupatenTebo, Nomor: 407/Kua.05.10.2/11/2019 tanggal 11 Nopember 2019,bukti tersebut telah bermaterai cukup oleh Hakim, kemudian diberi tanda(bukti P.5);Surat Pernyataan dari kedua belah pihak antaraPemohon dengan orang tua calon suami anak Pemohon karena telahmelaksanakan sangsi

mengajukan dispensasi kawin untukanaknya bernama Vira Yuniar; Bahwa Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak; Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama ViraYuniar; Bahwa anak Pemohon baru berumur 16 tahun; Bahwa anak Pemohon sudah mau menikah dengan seorang lakilaki yang sekarang menjadi calon suami anak Pemohon; Bahwa yang hendak dinikahi anak Pemohon bernama Darmawanbin Siwan; Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohonsudah sering terlinat berduaan, bahkan telah dijatuhi sangsi

hendak mengajukan dispensasi kawin untukanaknya bernama Vira Yuniar;Bahwa Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama ViraYuniar;Bahwa anak Pemohon baru berumur 16 tahun;Bahwa anak Pemohon sudah mau menikah dengan seorang lakilaki yang sekarang menjadi calon suami anak Pemohon;Bahwa yang hendak dinikahi anak Pemohon bernama Darmawanbin Siwan;Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohonsudah sering terlinat berduaan, bahkan telah dijatuhi sangsi