sejak tanggal kelahiran sebagaimana yang ditetapkan Undangundang;Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnyaadalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yangbertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam Permohonan penerbitan AktaKelahiran ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebutterlibat karena kewenangannya yang ditentukan Undangundang, Aquo dinaskependudukan dan pencatatan sipil yang bertindak sebagai pejabat pencatatan sipilyang

Pada saat itu Penggugat menyuruh Tergugatuntuk segera mengantarkan surat lamaran sebagai Calon Pegawai Negeri Sipilyang telah di buat, namun Tergugat menolak untuk turun dari mobil, sehinggaterjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menetapkan bahwa tahun kelahiran Pemohon yang tertera dalam dokumenBiodata Penduduk Warga Negara Indonesia Nik.7604093112500020tanggal 3108 2015 dan Kartu Keluarga No.7604090807150001 tanggal08072015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang tertulis dan terbaca tanggal 31121950 di ubah menjadi tertulis danterbaca tanggal 31121930 sesuai Piagam Tanda Kehormatan MenteriPertahanan Republik Indonesia No. 71240 V.A pada tanggal 27 September2017;3.

menerima permohonan Pemohon ini,yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:e Mengabulkan permohonan Pemohon;e Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohondari nama SEPTI V ANNABILA menjadi nama MIKHAYLA DZIKRA;e Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Parepare di Parepareuntuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebutdengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran AnakPemohon No: AL.8270103236 serta pada Buku Register Catatan Sipilyang

(vide Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala DesaPasrepan,Kabupaten Pasuruan Nomor :470/053/424.205.2.16/2013tanggal 10April 2013);3.Bahwa oleh karena ketidak mengertian dan kealpaan/kekhilafan orangtua Pemohon mengakibatkan kelahiran Pemohon tersebutbelumdidaftar dan dicatatkan di Kantor Kependudukan danCatatan Sipilyang berwenang selama dalam tenggang waktu yangditentukan pasal32 ayat (2) UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, sehingga sampai sekarangPemohon tersebut belum

kepentingan akta kelahiran pemohonbukan untuk merubah/ menghilangkan identitas asli dari pemilik akta kalahirandimaksud;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Kantor DinasKependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan sehubungandengan perbaikan nama anak Pemohon tersebut agar Kantor DinasKependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan membuat catatanpinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipilyang

segalakepentingan administrasinya dalam mencari pekerjaan sebagai tentara;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dikaitkan puladengan fakta hukum yang telah diuraikan oleh Hakim diatas dan pembuktianyang diajukan oleh Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa Pemohondapat membuktikan seluruh dalil dalil permohonannya ;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon dapatmembuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebuttermasuk ke dalam permohonan mengenai perbaikan akta pencatatan sipilyang

Bahwa oleh karena ketidak mengertian dan kealpaan/kekhilafan orangtua Pemohon mengakibatkan kelahiran Pemohon tersebut bellumdidaftar dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang berwenang selama dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal32 ayat (2) UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, sehingga sampai sekarang Pemohon tersebut belummempunyead.

memiliki Kewajiban untuk melaporkan perubahan atauperbaikan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yangmenerbitkan Akta Pencatatan Sipil di tempat Penduduk/ Pemohonberdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinanPenetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk/ Pemohon, sehinggaberdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatanHalaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Cbipinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipilyang

Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang Klas IAsesuai PERMA Nomor Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah di beri kesempatan mengurus surat izin untuk melakukan perceraiandari pejabat yang berwenang oleh Majelis Hakim akan tetapi Penggugatmenyatakan telah membuat surat pernyataan tertanggal 24 Juli 2012 yang isinyatermuat dalam berita acara sidang dan juga Tergugat adalah sebagai PegawaiNegeri Sipil menyatakan dengan melalui Kuasa

Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang Klas IAsesuai PERMA Nomor Tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah di beri kesempatan mengurus surat izin untuk melakukan perceraiandari pejabat yang berwenang oleh Majelis Hakim akan tetapi Penggugatmenyatakan telah membuat surat pernyataan tertanggal 24 Juli 2012 yang isinyatermuat dalam berita acara sidang dan juga Tergugat adalah sebagai PegawaiNegeri Sipil menyatakan dengan melalui Kuasa

adanya suatu ketentuanyang mensyaratkan penetapan Pengadilan terhadap permohonan untukmerubah nama ayah Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta KelahiranPemohon, namun demikian Hakim berkesimpulan bahwa permohonanPemohon tersebut lahir dari suatu peristiwa penting yakni kejadian yangdialami oleh seseorang yang salah satunya meliputi kelahiran, yang kemudianpencatatan kelahiran tersebut dilakukan dalam sebuah register kependudukansehingga menjadi data kependudukan, selanjutnya dibuat akte pencatatan sipilyang

angka ke3 yang dimintaoleh Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa dengan mengintrodusirketentuan Pasal 52 dan Pasal 56 UndangUndang Republik Indonesia Nomor23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, yang mana terhadap perubahan nama dan/atau pencatatanperistiwa penting perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipilyang

kekuatan hukum tetap ;Berdasarkan AlasanAlasan yang telah dikemukan di atas, MakaPENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)Bandung, berkenan untuk menerima Gugatan PENGGUGAT dan selanjutnyaberkenan memberikan Putusan sebagai berikut :DALAM PENUNDAAN >==+ Mengabulkan Permohonan Penundaan atas pelaksanaan KEPUTUSANBUPATI BANDUNG NOMOR : 881/Kep.18BKPPD/2018 TENTANGPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPILYANG

Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut KEPUTUSAN BUPATIBANDUNG NOMOR : 881/Kep.18BKPPD/2018 TENTANGPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPILYANG BERDASARKAN KEPUTUSAN PENGADILAN YANG TELAHMEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP MELAKUKAN TINDAK PIDANAKEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADAHUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS NAMA DRS. WAWANRUKNIAWANDI, S.H. PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018. ;Hal. 17 dari 44 hal. Putusan Nomor : 50/G/2019/PTUN.BDG4.

Bahwa Keputusan Bupati Bandung Nomor: 881/Kep.18BKPPD/2018tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipilyang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki KekuatanHukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan padatanggal 31 Desember 2018 merupakan Keputusan Tata Usahab.

KepegawaianSekretariat Daerah Kabupaten Kupang, konkritnya tidak adatercatat dalam Buku Register maupun Agenda Surat Keluarpada Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah KabupatenKupangBertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 4ayat 2.b.7, yang menjadi dasar perpanjangan usia pensiunbagi Penggugat, yang menyatakan bahwa Perpanjangan BatasUsia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sampaidengan : 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipilyang

memangku jabatan Eselon II Dalam Jabatan Struktural Dalam perkara ini, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang memangku jabatan Struktural Eselon II, dimana tidakada dasar hukum bagi Tergugat untuk membatalkanPerpanjangan Usia Pensiun dan Pemberhentian Penggugatselaku Asisten Administrasi Umum Sekretariat DaerahKabupaten Kupang, dimana perpanjangan Batas Usia PensiunPenggugat sudah sah sesuai dengan Peraturan PemerintahNomor 52 tahun 1979, sebaliknya Obyek Sengketabertentangan dengan Peraturan

tanpa alasanhukum yang sah, bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak prosedural sehingga sangatmerugikan Penggugat adalah tidak benar Bahwa dalil gugatan Penggugat point 4.1 yang menyatakan bahwaobyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangandengan Pasal 130 ayat 2 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004sebagai yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut adalahprosedur pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian daridan dalam jabatan eselon II terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

berlaku Berdasarkan pada yang telah Tergugat uraikan diatas, maka denganini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara Kupangyang menyidangkan sengketa Tata Usaha Negara ini berkenanmemutuskan sebagai berikutMenolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Tergugat Nomor : 821/06/IV/2009 Tanggal 21 April2009 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati KupangNomor : SK.889/08/63.A/2007/UP tanggal 11 Desember 2007Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri SipilYang

aslinya) ;T.19 : Foto copy Keputusan Bupati Kupang Nomor6 Tahun 2004 Tentang Pedoman~ Tata KearsipanPemerintah Kabupaten Kupang (copy dari copy) ; T.20 : Foto copy Naskah Pelantikan Tanggal 25Februari 2009 tentang Pengambilan Sumpah JabatanLingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang (sesuaidengan aslinya) >: Foto. copy Surat Edaran Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Republik Indonesia NomorSE/04/M.PAN/03/2006, Tanggal 28 Maret 2006, =TentangPerpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri SipilYang

Bagi Pegawai Negeri Sipil yangberkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atausurat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusmengajukan permintaan secara mutlak ;Bahwa oleh karena sesuai identitas Penggugat bahwa pekerjaanPenggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkanketentuan pasal 3 ayat (1) dan (2) peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 Tentang Perubahan atas PerATURAN PemerintahNomor 10 Tahun 1983 Tentang

izin Perkawinan dan Perceraian bagiHal. 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2019/PT MNDd)Pegwawai Negeri Sipil , Penggugat dalam mengajukan a quo harusterlebin dahulu mendapat izin tertulis dari Pimpinan Penggugat ;Bahwa adapun peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990Tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipiltersebut adalah merupakan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipilyang bertujuan agar Pegawai Negeri

seadiladilnya ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohontidak pernah datang dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil ataukuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmidan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkantidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yangsah menurut hukum;Menimbang bahwa, Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Pemohon harus tetap membuktikanbahwa permohonannya telah cukup beralasan berdasarkan hukum.Menimbang bahwa, Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan menceraikan istrinya, terikat dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu daripejabat.Menimbang bahwa, untuk memenuhi ketentuan tersebut, Pemohontelah

Bahwa pada tanggal 4 Juli 2008 sekira pukul 23.00 WibTerdakwa di hubungi Via Handphone oleh Kapten Inf Horas Sitinjakagar Terdakwa kembali Kesatuan , tetapi Terdakwa takut kembaliKesatuan sehubungan dengan adanya laporan dari Pratu Damri harahapkepada Danki bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada warga sipilyang ada diluar Kesatuan.5.

Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2008 sekira pukul 23.00 WibTerdakwa di hubungi Via Handphone oleh Kapten Inf Horas Sitinjakagar Terdakwa kembali Kesatuan , tetapi Terdakwa takut kembaliKesatuan sehubungan dengan adanya laporan dari Pratu Damri harahapkepada Danki bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada warga sipilyang ada diluar Kesatuan.113.

Mengabulkan permohonan Pemohon ; ~~~~~~~~~~~~~~~7~72.Menyatakan sah kelahiran seorang anak bernama : FINCENTYULIAN AURELIO ,lakilaki , anak kel .lakir di KabupatenPasuruan pada hari Sabtu Paing, jam 10.50 Wib. tanggal 13Juni 2009, Adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan sahantara Pemohon ( DONI YULIANTO ) dengan NUR BADRIYAH ; =3.Memerintahkan Panitera mengirimkan turunan resmi dariPenetapan Kelahiran anak tersebut yang telah berkekuatanhukum tetap kepada Kantor Kependudukkan dan Catatan Sipilyang

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahannama Pemohon tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan DanPencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejakditerimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dibuat catatanHal. 6 dari 7 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipilyang bersangkutan;4.

Memerintahkan kepadaDinas Kependudukandan Pencatatan Sipilyang berwenang untukmencatat pada RegisterAkta Kelahiran danmenerbitkan KutipanAkta Kelahiran terhadapperistiwa kelahiranpemohon ;4.

Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untukmemeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalahpermohonan mengenai perbaikan nama istri Pemohon pada Kutipan AktaKelahiran anak Pemohon berdasarkan pasal 71 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pembetulan aktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional, selanjutnya ketentuan menyangkut pembetulan akta Pencatatan sipilyang