Ditemukan 9031 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-08-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 323/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 15 Agustus 2018 — SUPARNO lawan SAIFUDI ZUHRI dkk
25 — 11
  • PENGGUGAT dengan TERGUGAT Ill sebagai berikut :Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri PerjanjianKredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlahjumlah yang terhutang oleh DEBITUR berdasarkan PerjanjianKredit, baik karena hutang pokok, bunga, provisi, dan karenanyapemberitahuan dengan surat juru sita atau suratsurat lain yangberkekuatan hukum serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana DEBITURdan / atau PENJAMIN: 1) oleh Pengadilan Negeri dinyatakan Pailit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 12-10-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 12 Oktober 2016 — VIJAY PERAPTI VS PT TRADITION INDONESIA
265 — 255 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukanpermohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga,dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalamUndang Undang tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (Pasal 104 ayat (1) UUPT);.
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus
Register : 10-08-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN MALANG Nomor 349/Pid.B/2018/PN Mlg
Tanggal 6 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
ADE ELVI TRISNAWATI, SH
Terdakwa:
ANTOK NDARU CAHYONO BIN SOEMARNO
282 — 209
  • PURI MERTA SARI bergerak dibidang Ekspedisi tetapi sekitar bulanAgustus 2010 saksi pailit, maka diambillah kendali CV.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 25-05-2009 — Upload : 02-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 936 K/PID.SUS/2009
Tanggal 25 Mei 2009 — STEPHANUS WIDAGDO bin SURAJI SASTRODIWIRYO ;
549 — 412 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Andi Hamzahmemberikan contoh adanya putusan Rechtsbank Amsterdam tanggal 16 Juli1928, NJ 1928, 961W 11845, yang keliru karena tidak memperhatikanaccessoir dari pelaku peserta (medeplegers) yaitu :"Pengurus dan komisaris Veendamer hypotheekbank, yang telah dinyatakanoleh Pengadilan telah pailit atau bankrupt dituntut karena didakwa telahmelanggar Pasal 343 lid 2 Wetboek Van Staftrecht (sama dengan Pasal 399ke1 KUH Pidana Indonesia) yang mengurangi secara curang hakhakpenagih hutang (pemiutang) dari
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 12-01-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 05-05-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.SMD
Tanggal 3 Mei 2021 — Penggugat:
1.Dr. Ir. H. Irianto Lambrie, MM
2.H. Irwan Sabri, SE
Tergugat:
1.Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara
2.Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara
Intervensi:
1.Drs. H. Zainal A.P., S.H., M.Hum.
2.DR. Yansen, TP., M.Si.
252 — 120
  • Drs Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum;Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negarayang dikeluarkan oleh KPK;Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit tanggal 03September 2020 Nomor 587/SK/HK/09/2020/PN.Sbydikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Niaga Pada PengadilanNegeri Surabaya;Surat Keterangan Fiskal Nomor : SKF148/WPJ.33/KP.0303/2020 tanggal 07 September 2020 dikeluarkan olehKantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan ;Sehingga memenuhi ketentuan Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 55ayat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-11-2015 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 18 Nopember 2015 — YUMADRIS, S.E
91 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 109 PK/PID.SUS/2015kredit pada nasabah dalam keadan normal, sedangkan dalam perkarain casu pemberian kredit Investasi (Take Over) kondisi bank pada waktuitu dalam krisis dengan adanya kredit macet yang dilakukan oleh PT.KARYAWIRA WANATAMA dan terhadap kredit macet tersebut BankIndonsia telah memberikan peringatan agar dilakukan upayapenyelamatan Bank Pembangunan Daerah Riau (hampir Collaps/Bangkrut/Pailit, dari NPL (Non Performing Loan) pada waktu itu sudahmencapai angka 4.92% sedangkan batas
Pengadilan PN TANJUNG KARANG
Putus : 03-05-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 1741 / Pid / B / 2009 / PN.TK
Tanggal 3 Mei 2010 —
109 — 27
  • penempatan uang negara di Pemkab LampungTengah sebesar Rp. 28.000.000.000, harus dengan ijindari lembaga legislatif;Bahwa jika seorang Bupati menelepon untuk memberi perintahmencairkan atau menggunakan uang kas daerah tidak bisadilakukan karena tetap harus ada tandatangan = ataudisahkan bupati kemudian baru BUD bertandatangan;Bahwa penempatan uang negara di Pemkab Lampung Tengahsebesar Rp. 28.000.000.000, di BPR Tripanca Setiadana61dianggap merugikan negara sejak BPR Tripanca Setiadanadinyatakan pailit
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 19-03-2020 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 19-06-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 16/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 11 Juni 2020 — Penggugat:
PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI DIWAKILI OLEH SAMSUAR ADI
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA PENGADAAN BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VII PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN PROVINSI BANGKA BELITUNG DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA, SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Intervensi:
PT. CIPTA MARGA NUSANTARA DIWAKILI OLEH NOVIZAR FITRINTO
209 — 137
  • Pihak Perusahaan/manjemennya tidakdalam status pengawasan pengadilan,tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidaksedang dihentikan;b. Perusahaan dan pengurus BU tidakdalam sanksi Daftar Hitam;c. Direksi/Direktur tidak sedang dalamsanksi Pidana;d. Pimpinan dan Pengurus BU bukansebagai K/L/PD atau pimpinan danpengurus BU atau yang sedangmengambil cuti di luar tanggunganNegara;e. Pernyataan lain yang menjadi syaratkualifikasi yang tercantum dalamDokumen Kualifikasi;f.
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 15-08-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 09-01-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 24/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat:
PT. ADIK ABANG QANITA PRATAMA diwakili oleh H. ISWANDI, S.H.
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN 12 BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI (BP2JK) WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Intervensi:
PT. KARYA MULIA NUGRAHA
446 — 506
  • Jaminan Penawaran (Bank Garansi) No.008A, 576630(fotokopi Sesuai dengan salinananya);Daftar Kuantitas dan Harga, Paket PekerjaanPeningkatan Kualitas Permukiman Kumuh KawasanOpas Indah Gedung Nasional Kota Pangkalpinang(fotokopi Sesuai dengan asli);Surat Pernyataan Pengajuan Spesifikasi Teknis, tanggal21 Februari 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);Surat Pernyataan Mempunyai Kinerja Baik dan TidakMasuk Dalam Daftar Hitam, tanggal 21 Februari 2019(fotokopi Sesuai dengan asli);Surat Pernyataan Tidak Pailit
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-12-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 15-02-2019
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 148/PDT/2018/PT YYK
Tanggal 12 Februari 2019 — Dra. HANURAWATI, dkk melawan PT. BANK MANDIRI, Tbk Jakarta Pusat, Cq. PT. BANK MANDIRI Tbk Semarang, Cq. PT.BANK MANDIRI Tbk Yogyakarta
90 — 449
  • ayat (1) huruf b merupakanpihak yang berasal dari Penjual, yang melakukan penaksiranberdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan olehPenjual, termasuk kurator untuk benda seni dan benda antik kuno. 2).Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 PMK Nomor 27/PMK.06/2016disebutkan bahwa Nilai Limit ditetapkan oleh Penjual harusberdasarkan hasil penilaian dari Penilai antara lain dalam hal lelangeksekusi pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelangeksekusi fidusia, dan Lelang Eksekusi Harta Pailit
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 27-12-2019 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 05-03-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 645/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 5 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : SULIATI Diwakili Oleh : SARLES GULTOM, SH. MH
Terbanding/Tergugat IV : SARBANI
Terbanding/Tergugat II : KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL
Terbanding/Tergugat III : SHOLATMIN WIJAYA
Terbanding/Tergugat I : PT.BANK TABUNGANPENSIUNANNASIONAL Tbk MUR Cabang Pematangsiantar
50 — 17
  • pembayaranseluruh kewajiban sebagaimana klausul sebagai berikut :Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiriPenanjian Kredit dan menuntut pembayaran dengan seketikadansekaligus lunas dari jumlahjumlah yang terhutang olehDEBITUR berdasarkan Perjanjian Kredit, baik karena hutangpokok, bunga, provisi, dan karenanya pemberitahuan dengansurat juru sita atau suratsurat lain yang berkekuatan hukumserupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana DEBITUR dan/atauPENJAMIN: 1) oleh Pengadilan Negeri dinyatakan Pailit
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 13-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 44/Pid.Sus/2014/PN.Sby
Tanggal 13 Juni 2014 — AHMAD YAZID
56 — 5
  • Ada 70 orang anak yatim piatu masingmasing anakmendapatkan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan juga dengan pemberian pakaian.Jadi yang masuk ke Kas Desa tidak ada khusus dari fee tanah yang berasal dariH.R.Kristianto tetapi secara global tercatat dalam Buku Kas dari Jual Beli tanah ;Bahwa Terdakwa tidak menghubungi Gunadi Santoso pada saat H.R.Kristianto memintadibuatkan Kutipan Letter C karena H.R.Kristianto saat itu ngomong bahwa GunadiSantoso sudah pailit / bangkrut;Bahwa keterangan Terdakwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-06-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 756 B/PK/PJK/2012
Tanggal 13 Juni 2013 — DIRJEN PAJAK vs PT. PELABUHAN INDONESIA II
37 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pasal 32 Ayat (1), (8), (8a) dan (4) serta penjelasan Pasal 32 ayat(4) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan, menyebutkan sebagai berikut:Pasal 32 Ayat (1). (3) dan (4)"(1) Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili,dalam hal:a. badan oleh pengurus;b. badan dalam pembubaran atau pailit olen orang atau badan yangdibebani
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 17-03-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PT JAMBI Nomor 2/PID.TPK/2021/PT JMB
Tanggal 3 Mei 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DENI KRISWARDANA Bin ZAINAL MAWAKIB
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Wawan Kurniawan, SH.,MH
118 — 46
  • tersebut;g. memiliki Kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk UsahaMikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidangpekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untukPengadaan Barang dan Jasa Konsultansi.Halaman 19 dari 82 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2021/PT JMBO.. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harusmemperhitungkan Sisa Kemampuan Paket(SKP)tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-06-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 44/ Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 13 Juni 2014 — AHMAD YAZID ; KEJAKSAAN NEGERI KEPANJEN
55 — 6
  • Ada 70 orang anak yatim piatu masingmasing anakmendapatkan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan juga dengan pemberian pakaian.Jadi yang masuk ke Kas Desa tidak ada khusus dari fee tanah yang berasal dariH.R.Kristianto tetapi secara global tercatat dalam Buku Kas dari Jual Beli tanah ;Bahwa Terdakwa tidak menghubungi Gunadi Santoso pada saat H.R.Kristianto memintadibuatkan Kutipan Letter C karena H.R.Kristianto saat itu ngomong bahwa GunadiSantoso sudah pailit / bangkrut;Bahwa keterangan Terdakwa
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 17-03-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PT JAMBI Nomor 3/PID.TPK/2021/PT JMB
Tanggal 4 Mei 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Wawan Kurniawan, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ir. SARYONO Bin WIRODIHARDJO Diwakili Oleh : Ir. SARYONO Bin WIRODIHARDJO
113 — 44
  • tersebut;memiliki Kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk UsahaMikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidangpekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untukPengadaan Barang dan Jasa Konsultansi.khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harusmemperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP)Halaman 21 dari 87 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2020/PT JMBtidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan PN TEBING TINGGI Perdata
Putus : 09-02-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 34/Pdt.G/2016/PN TBT
Tanggal 9 Februari 2016 — 1.PT.BANK MEGA Tbk KCP Tebing Tinggi, dkk
93 — 29
  • Oleh Pengadilan Negeri dinyatakan pailit ; (ii). Meminta penundaan pembayaran hutanghutangnya ( surseance van betaling ) ; (iii). Meninggal dunia ( bagi debitur perorangan ) ; (iv). Tidak membayar bunga pada waktu yang ditentukan atau lalai / tidak memenuhikewajibannya menurut Perjanjian Mega UKM atau perjanjian lainnya dengan Bank ; (v). Dinyatakan lalai / wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya menurutperjanjian lainnya dengan kreditur / pihak ketiga lainnya ; (vi).
Pengadilan PN TEMANGGUNG Pidana Khusus
Register : 02-12-2020 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN TEMANGGUNG Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Tmg
Tanggal 21 April 2021 — Penuntut Umum: ROBERTUS DAVID MAHENDRA Terdakwa: ALI AHMAD Bin URIP NUR HADI
228 — 51
  • Magelang mempergunakan uang tersebut denganmenggunakan uang koperasi sejumlah uang dengan total 2.800.000.000dengan perincian sesuai tersebut diatas yang mempergunakan yaituHalaman 76 dari 184 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN.Tmg (Perbankan)Terdakwa ALI AHMAD sendiri, dan bangunan tersebut belum bisa dipergunakan dan hanya baru sekitar 70 % sehingga bangunan tersebutmangkrak sampai sekarang hingga menyebabkan Pailit KSP Alfa Mandirtersebut;Bahwa dana sebesar itu di pergunakan oleh Terdakwa ALI AHMADuntuk
    membangun Ruko di wilayah Grabag Magelang dan dipergunakanuntuk perbaikan dan tambah modal A mart di wilayah Kranggan keduaproyek tersebut menghabiskan dana sekitar Rp. 2.800.000.000 (duamilyar delapan ratus juta rupiah) dan yang di pergunakan oleh TerdakwaALI AHMAD sehingga koperasi mengalami Pailit atau merugi ;?
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Khusus
Register : 08-07-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 362/Pid.B/LH/2019/PN Cbi
Tanggal 8 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.AGUNG SETIAWAN, SH
2.BAYU IKA PERDANA, SH
Terdakwa:
PT. TIARA UTAMA LAUNDRY Cq GUNTUR RAMADHAN
223 — 0
  • 1 (satu) Bundel Asli Salinan Putusan Perkara Nomor : 93/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 15 Oktober 2018 tentang keadaan Pailit PT. TIARA UTAMA LAUNDRY Jl. Bojong No. 88 Cicadas kec. Gunung Putri kab. Bogor Jawa Barat
  • 1 (satu) lembar asli penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan Pt. Tiara Utama Laundry dari Kementerian Hukum dan Ham Nomor : AHU-AH.01.03-093467101 tanggal 26 Mei 2015

Dikembalikan kepada terdakwa PT.

Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
2937 — 1544
  • Tentang : Cipta Kerja
  • 92A sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 92APengusaha melakukan peninjauan upah secara berkaladengan memperhatikan kemampuan perusahaan danproduktivitas.Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 94Dalam hal komponen upah terdiri atas upah pokok dantunjangan tetap, besarnya upah pokok paling sedikit 75%(tujuh puluh lima persen) dari jumlah upah pokok dantunjangan tetap.Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 95(1) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit
    buruh tidak bersediamelanjutkan hubungan kerja atau pengusahatidak bersedia menerima pekerja/buruh;perusahaan melakukan efisiensi diikuti denganpenutupan perusahaan atau tidak diikuti denganpenutupan perusahaan yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian;perusahaan tutup yang disebabkan karenaperusahaan mengalami kerugian secara terusmenerus selama 2 (dua) tahun;perusahaan tutup yang disebabkan keadaanmemaksa (force majeur).perusahaan dalam keadaan penundaan kewajibanpembayaran utang;perusahaan pailit
    dimaksud dalam Pasal 153A dilakukanoleh RUPS yang dituangkan dalam pernyataanpembubaran dan diberitahukan secara elektronikkepada Menteri.Pembubaran Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecilsebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:a. berdasarkan keputusan RUPS;b. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalampernyataan pendirian telah berakhir;c. berdasarkan penetapan pengadilan;d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusanpengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap, harta pailit
    Perseroan tidak cukupuntuk membayar biaya kepailitan;e. harta...SK No 052118A(1)(2) PRESIDENREPUBLIK INDONESIA615 e. harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailitberada dalam keadaan insolvensi sebagaimanadiatur dalam UndangUndang tentang Kepailitandan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;atauf. dicabutnya Perizinan Berusaha Perseroan sehinggamewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 153HDalam hal Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecilsudah
    profesional dan calon anggotaDewan Direktur harus memenuhi persyaratan:a.bCc.dawarga negara Indonesia;mampu melakukan perbuatan hukum;sehat jasmani dan rohani;berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun padasaat pengangkatan pertama;bukan pengurus dan/atau anggota partai politik;memiliki pengalaman dan/atau keahlian di bidanginvestasi, ekonomi, keuangan, perbankan, hukum,dan/atau organisasi perusahaan;tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindakpidana kejahatan;tidak pernah dinyatakan pailit