Ditemukan 9122 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : danuwarsa dasawarsa danawarsa danuwarja danuwarsah
Penelusuran terkait : Penghentian; penghentian perhitungan; penghentian perhitungan daluwarsa; daluwarsa; daluwarsa penuntutan pidana; Hak pesangon Daluwarsa perkara phi Pasal 1979 kuhperdata dalam phi Ahli waris Surat keterangan pendaftaran tanah Sengketa tanah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-10-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1957 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 9 Oktober 2015 — H.M.SYAFRUDIN HUNA MSi bin H.UMAR NAIM
59 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut diketahuinya kerugian Negara, maka sudahlebih dari 7 (tujuh) tahun sampai dibuatnya nota pembelaan ini,sehingga penuntutan atas kerugian Negara tersebut menjadidaluwarsa;Bahwa apabila dipergunakan sejak terjadinya kerugian negarapada tahun 2001, 2002 dan 2003 dijadikan dasar dakwaanJaksa Penuntut Umum, dan saat tahun tersebut terjadinyakerugian Negara, maka sudah lebih dari 9 (sembilan) tahunsampai dibuatnya nota pembelaan ini, sehingga penuntutanterhadap kerugian Negara tersebut menjadi daluwarsa
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus
Register : 18-11-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN MALANG Nomor 650/Pid.Sus/2015/PN Mlg
Tanggal 11 Februari 2016 — TIO PETRUS KRISTIANTO
305 — 62
  • kerugian pada pendapatan negara baiksudah terjadi ataupun masih merupakan potensial terjadi, sudahdapat dipidana dengan pasal ini;Bahwa Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dapatdihentikan sebelum perkara pidana dilimpahkan ke pengadilandengan penjelasan sebagai berikut :a) Sesuai Pasal 44A UU KUP, penyidikan dapat dihentikan dalam haltidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukanmerupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau penyidikandihentikan karena peristiwanya telah daluwarsa
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 13-10-2016 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 07-04-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 247/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 4 April 2017 — PT. IFA INVESTAMA;I. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG, III. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG, IV. PT. SUMBER BINA SUKSES
109 — 55
  • Putusan Nomor 247/G/2016/PTUNJKT.Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka jika dilihat dari saat Penggugatmengetahui adanya Objek Sengketa a quo yaitu tanggal 15 Agustus 2016,dengan saat Penggugat mendaftarkan gugatan ini, yaitu tanggal 13Oktober 2016, maka gugatan Penggugat belum lewat tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55,Undangundang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Oleh karena itu, gugatan Penggugat belum lewat waktu/daluwarsa;A.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 22-11-2018 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 05-07-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 33/G/2018/PTUN.SRG
Tanggal 30 April 2019 — Penggugat: AFIFI AHMAD TAUDJIDI Tergugat: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN Intervensi: 1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Jakarta Sunter 2.QALAM TEDY FILIANDA
154 — 136
  • GUGATAN PERKARA A QUO MELEBIHI JANGKA WAKTU(DALUWARSA)1.Bahwa, Pada halaman 2 angka II Surat Gugatan yang diajukanoleh Penggugat menyatakan bahwa, Penggugat baru mengetahuiterjadi peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik No. 3596/DesaCipayung (Objek Sengketa), adalah sejak tanggal 05 Nopember2018, yakni sejak menerima Surat dari Tergugat (Kepala KantorPertanahan Kota Tangerang Selatan) No.1172/600.13.36.07/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Pertanahan
Register : 04-07-2012 — Putus : 21-01-2013 — Upload : 21-02-2013
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 19/G/2012/PTUN-PLG
Tanggal 21 Januari 2013 — Ir.H.FRENCY AMIN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN ; SAMINJO ARIEF SOEGONDHO
131 — 81
  • SertipikatHak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Tergugat; Bahwa Tidak Benar Dalikl Posita Gugatan Penggugat pada Point No. 8, karenaseharusnya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang 90 (Sembilan pulh) hari sejak Penggugat Mengetahui Surat KeputusanYang Diterbitkan dan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sedangkanTerbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1207 s/d 1222/Desa Tanjung Lago adalahpada Tanggal 15 Desember 2009, oleh karenanya Gugatan Penggugat Telah LewatWaktu (Daluwarsa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-09-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445 K/TUN/2015
Tanggal 30 September 2015 — WALMAN ARUAN, dk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, dk
40 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • aktifitas usahanya, sehingga oleh karena itu sangattidak berdasar jika Para Penggugat mengklaim baru mengetahui Objeksengketa pada tanggal 18 februari 2014 yaitu pada saat acarapemeriksaan bukti suratsurat di persidangan PTUN Jakarta dalamacara Pembuktian pada perkara nomor 214/G/2013/PTUNJKT tanggal22 November 2013 sebagaimana yang terdapat dalam dalil gugatannya;Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka sangat berdasar jikakemudian Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkaraini telah daluwarsa
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 08-08-2018 — Putus : 08-01-2019 — Upload : 26-02-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 181/G/2018/PTUN.JKT
Tanggal 8 Januari 2019 — Penggugat:
NATA PRIJATNA
Tergugat:
1.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang, BPN Provinsi DKI Jakarta
2.DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
145 — 387
  • Putusan Nomor: 181/G/2018/PTUNJKTmenyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OntvantkelijkVerklaard) ;DALUWARSA (EXCEPTIO TEMPORIS)Dalam hal, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,pemeriksaan dan putusan atas sengketa ini adalah kewenangan dariPengadilan Negeri Tata Usaha Negara, Gugatan Penggugat telahmelampaui jangka waktu pengajuan gugatan. Hal ini dapat dijelaskansebagai berikut:1.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Merek
Register : 20-09-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 23-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 20 Februari 2019 — HUBEI YULI ABRASIVE BELTS GROUP CO., LTD >< PT. SUKSES BERSAMA AMPLASINDO, Cs
1047 — 673
  • Penggugat sudah lewat waktu ( daluarsa );Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkaneksespsi tersebut satu persatu sebagai berikut ;Eksepsi Gugatan lewat waktu ( daluarsa ) ;Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati materi eksepsiTergugat, Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il, terdapat eksepsi yangsama yaitu Eksepsi tentang Gugatan telah lewat waktu atau daluarsa;Hal 82 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.Menimbang bahwaberkaitan dengan eksepsi daluwarsa
Pengadilan PA MARTAPURA Perdata Agama
Register : 20-07-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 30-06-2019
Putusan PA MARTAPURA Nomor 0495/Pdt.G/2017/PA.Mtp
Tanggal 18 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
54 — 9
  • DALAM EKSEPSIMenimbang bahwa eksepsi Tergugat II berkaitan denganeror in persona, tidak adanya tembusan pada atasan Tergugat yang bertugas sebagai anggota Polri dan daluwarsa makapemeriksaannya dilaksakana bersamaan dengan pemeriksaaanpokok perkara.Pertimbangan eksepsi eror in personaMenimbang bahwa Tergugat Il menyatakan GugatanPembatalan Perkawinan/ Pernikahan ini mengandung unsur erorr inPersona atau cacat formil, karena Penggugat tidak memenuhi legalstanding dalam perkara ini sebagaimana ketentuan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 29-09-2017 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 23-04-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 199/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 11 April 2018 — M. NASIR, H.R. (KIOS No. L.01 CKS 057), dkk : DIREKTUR UTAMA PD PASAR JAYA, dkk.
83 — 45
  • Bahwa karena gugatan a quo telah daluwarsa (lewat waktu),maka gugatan a quo tidak memenuhi syarat formil gugatan,maka sepatutnya gugatan perkara a quo harus dinyatakan tidakdapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);ll. DALAM POKOK PERKARA1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi adalahmerupakan bagian tidak terpisahkan dengan pokok perkara danTergugat tetap menolak gugatanPenggugat untuk seluruhnya;A.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 22-02-2021 — Putus : 18-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 59/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 18 Mei 2021 — Pembanding/Tergugat I : Desyanto
Terbanding/Penggugat : Lumin Tuningtyas
Turut Terbanding/Tergugat II : Siti Meimoen Abdul Rachman
Turut Terbanding/Tergugat III : Tino Ardhyanto A.R.
Turut Terbanding/Tergugat IV : Toni Ardhyarto
Turut Terbanding/Tergugat V : Julia Meidhyanti
Turut Terbanding/Tergugat VI : Mona Meidhyana
Turut Terbanding/Tergugat VII : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT H. Sutan Kali Junjung, S.H.,
Turut Terbanding/Tergugat IX : Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jendral Pajak cq. Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jakarta Timur cq. KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo Ciracas
Turut Terbanding/Tergugat X : Gubernur DKI Jakarta cq. Walikota Jakarta Timur cq. Kepala Kantor Kecamatan Ciracas
Turut Terbanding/Tergugat XI : Gubernur DKI Jakarta cq. Walikota Jakarta Timur cq. Kepala Kantor Kecamatan Ciracas cq. Kepala Kantor Kelurahan Kelapa Dua Wetan
148 — 90
  • Karena keduaYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia a quo berkaitan dengan pelepasanhak atas tanah yang berasal dari konversi hakhak lama karena daluwarsa(rechtsverweking) yang dalam pelaksanaannya tidak hanya sematamata berdasarkanpengakuan sepihak dengan cara melakukan penguasaan fisik bidang tanah.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-01-2015 — Putus : 23-09-2015 — Upload : 06-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 05/Pdt.G/2015/PN.Bdg.
Tanggal 23 September 2015 — 1. Umi Amboro Wati, dkk. Lawan 1. Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP),DKK
259 — 102
  • pihak ketiga tersebut ;Bahwa menurut Ahli hapusnya perikatan di atur dalam pasal 1381 BW,ada 10 cara yang dapat menghapuskan suatu perikatan, salah satunyaadalah novasi atau pembaharuan hutang, untuk cara yang lainnya adalahpembayaran dibayar lunas, penawaran pembayaran dibayar tunaidititipkan di Pengadilan, penggabungan hutang/Merger, pembaharuanhutang/Novasi, pelimpahan hutang, hapusnya atau musnahnya barangterhutang, jangka waktu berlakunya batal, tidak memenuhi syaratsubyektif Perjanjian, dan daluwarsa
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 16-08-2017 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 24-01-2018
Putusan PTUN SERANG Nomor 30/G/2017/PTUN-SRG
Tanggal 24 Januari 2018 — HAJAH SAWIYAH H HASAN, DKK MELAWAN: 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG 2. PT. SELARAS BANGUN PRIMA PERSADA
188 — 106
  • Para Penggugat telah mengirimkan surat juga kepada pihakKelurahan Kosambi dengan nomor 20/SKKZH/IX/2017tertanggal 29 September 2016 dan surat nomor 08/SKKZH/II/2017 tertanggal 10 Februari 2017Artinya GUGATAN TERSEBUT TELAH DALUWARSA ATAUTELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU 90 (SEMBILANPULUH) HARI dikarenakan telah mengetahui permasalahantersebut mininal sejak tahun 2016d.
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum Penggelapan
Putus : 19-05-2015 — Upload : 07-07-2015
Putusan PN SLEMAN Nomor 96/Pid.B/2015/PN. Smn
Tanggal 19 Mei 2015 — JAKUB GUNADI PURNOMO Bin KWA TEK HOO
89 — 258
  • Dalam hukum pidanaterdapat prinsip, bahwa pertanggungjawaban pidana terkait dengan waktuperbuatan dilakukan (temporis delicti), mana kala sudah ada perbuatan pidanasebelum perusahaan dinyatakan pailit maka pertanggung jawaban pidana tidakhapus, hapus penuntutan hanya disebabkan oleh adalah nebis in idem atauterdakwa meninggal dunia dan daluwarsa maka Majelis Hakim yang akanmembuktikan dalam persidangan.Menimbang bahwa dipersidanagn Penasehat Hukum Terdakwa telahmenghadirkan ahli yang memberikan keterangan
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata
Register : 15-03-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 83/Pdt.G/2018/PN Byw
Tanggal 30 Agustus 2018 — Penggugat:
1.BEDY RITAWAN Bin BONARI EFENDI
2.SISWOKO Bin SIDIK
Tergugat:
1.PT. MAKARTI
2.Bupati Banyuwangi
3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi
4.IKHWAN BUDI SANTOSO
5.NANIK FATONAH
6.SUPARNO WIJAYANTO
7.SUTRISNO
8.LENGGAR SUNARDI
9.SRI MURNI
10.SUTRISNO
11.MUSLIMIN
12.ANDI BUDI HANDOKO
13.M.TOHAR
14.BUDI PRASETYO
15.SLAMET WAHYUDI
16.AGUNG WIYOTO
17.TINING AYU WIDAYANTI
18.ISMAIL
19.ROHMAN KHIMIANI
20.IMAM MUSLEH
21.MAT SUYITNO
22.YULIADI
23.SUGIH WIRYO
24.ABDUL WAHID
25.SUPO
26.MOCH. LAZIM
27.EDI SURYONO
28.DWI TEGUH RAHARJO
29.BUDI ASTONO
30.RIVAL ADI NATA
31.BASUNI
32.SAIFUL HUDA
33.PURNOMO
34.GUNAWAN
35.M. KHOTIB
36.MUCH. JUPRI.S
37.SUGIYONO
38.NUR SALIM
39.MUSAWAROH
40.GATOT SUHARTONO
41.MISDIYANTO
42.MOCHMAD ALFAN
43.MUJIANAH
44.SUNAJI
45.ABD. WAHAB
46.SUYITNO
47.SUPREH SUPRIYADI
48.SUGIONO
49.AGUS PRAYOGI
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi
109 — 12
  • BadanPertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur sebagai pihak, Majelis Hakimberpendapat bahwa Kakanwil BPN tidak perlu disertakan sebagaiTergugat/Turut Tergugat karena dengan hanya menggugat Sertifikat Hak GunaUsaha obyek sengketa saja sudah termasuk didalamnya menggugat prosedurSK pemberian hak tersebut, sehingga gugatan a quo tidak kurang pihak dengandemikian eksepsi tersebut tidak beralasan karenanya dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua yang pada pokoknya samayaitu. mengenai daluwarsa
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 02-06-2017 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 20-08-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 405/Pdt.G/2017/PN Tng
Tanggal 1 Maret 2018 — Penggugat:
KOPERASI PENGAYOMAN PEGAWAI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KPPDK
Tergugat:
1.NYONYA SITI MASLEHA MIFTACH
2.YENY OKTRIANI AMBRAINI
3.KELURAHAN BUARAN
4.Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan
141 — 37
  • Lembaga daluwarsa maupunrechtsverwerking berpijak pada azas kepastian hukum(rechtszekerheid).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 23-01-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 16-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 K/TUN/LH/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — 1. NUR SAEPUDIN, DKK., 2. PERKUMPULAN KOALISI RAKYAT UNTUK KEADILAN PERIKANAN (KIARA)., 3. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) vs I. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA., II. PT. MUARA WISESA SAMUDRA;
645 — 279 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa SEMA No. 2 Tahun 1991 mengatur mengenai daluwarsanya hakmenggugat, disebutkan bahwa daluwarsa dihitung 90 hari sejak orang yangmerasa kepentingan dirugikan dan mengetahui mengenai keberadaan objeksengketa. Dalam hal ini sudut pandangnya bersifat sangat subjektif,pertama apakah kepentingannya dirugikan maka hal ini harus dibuktikan,kedua apakah penggugat tersebut sudah mengetahui atau belum keputusantersebut maka hal ini juga harus dibuktikan.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 14-01-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 02-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 08/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 21 Juni 2016 — M. HENDRIK LOUHENAPESSY, dkk ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, dkk.
101 — 862
  • Eksepsi Tergugat Il Intervensi mengenai :a) Dalil gugatan Para Penggugat adalah tentang sengketakepemilikan hak (Kewenangan/kompentensi Absolut);b) Gugatan Para Penggugat Telah Daluwarsa (Telah Lewat TenggangWaktu 90 Hari);c) Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-01-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523 K/TUN/2016
Tanggal 13 Januari 2017 — IMAM NUGROHO, S.Ek, dkk vs KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SLEMAN
303 — 354 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dua kesalahan tersebut yang membuat hakim keliru dalammenghitung pengetahuan Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk menentukan kapan daluwarsa objek gugatanyang diajukan Para Penggugat/Pembanding, sehingga salahdalam memutus perkara dan hal tersebut telah menambahpenderitaan dan kerugian para warga sekitar yang telah terdampakdengan adanya pembangunan Apartemen Uttara;6.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Pertanahan
Register : 14-03-2011 — Putus : 22-08-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 09/G/ 2011/PTUN.SMG
Tanggal 22 Agustus 2011 — - GUNAWAN S DKK - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SALATIGA
83 — 32
  • Olehkarena itu, eksepsi Tergugat II Intervensi yangpertama mengenai gugatan daluwarsa tidak beralasanhukum dan harus dikesampingkan;2.