Ditemukan 9132 data
NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Sebagai Tergugat)
Intervensi:
David Siemens Kurniawan
583 — 758
Obyek sengketa tersebut tidak menimbulkan akibat hukum perdatabagi Penggugat, karena tidak memuat suatu ketentuan hukum atauperaturan perundangundangan yang berlaku, sehingga tidakmenimbulkan hak dan kewajiban;Tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatanoleh Penggugat telah terlewati (daluwarsa).Bahwa atas alasan berdasarkan pada hukum tersebut, sehingga dalilPenggugat yang menyatakan kepentingan Penggugat dirugikan, sehinggaPenggugat menuntut untuk meminta pembatalan obyek sengketa
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
aktifitas usahanya, sehingga oleh karena itu sangattidak berdasar jika Para Penggugat mengklaim baru mengetahui Objeksengketa pada tanggal 18 februari 2014 yaitu pada saat acarapemeriksaan bukti suratsurat di persidangan PTUN Jakarta dalamacara Pembuktian pada perkara nomor 214/G/2013/PTUNJKT tanggal22 November 2013 sebagaimana yang terdapat dalam dalil gugatannya;Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka sangat berdasar jikakemudian Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkaraini telah daluwarsa
NATA PRIJATNA
Tergugat:
1.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang, BPN Provinsi DKI Jakarta
2.DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
138 — 367
Putusan Nomor: 181/G/2018/PTUNJKTmenyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OntvantkelijkVerklaard) ;DALUWARSA (EXCEPTIO TEMPORIS)Dalam hal, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,pemeriksaan dan putusan atas sengketa ini adalah kewenangan dariPengadilan Negeri Tata Usaha Negara, Gugatan Penggugat telahmelampaui jangka waktu pengajuan gugatan. Hal ini dapat dijelaskansebagai berikut:1.
152 — 133
GUGATAN PERKARA A QUO MELEBIHI JANGKA WAKTU(DALUWARSA)1.Bahwa, Pada halaman 2 angka II Surat Gugatan yang diajukanoleh Penggugat menyatakan bahwa, Penggugat baru mengetahuiterjadi peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik No. 3596/DesaCipayung (Objek Sengketa), adalah sejak tanggal 05 Nopember2018, yakni sejak menerima Surat dari Tergugat (Kepala KantorPertanahan Kota Tangerang Selatan) No.1172/600.13.36.07/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018.
119 — 65
SertipikatHak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Tergugat; Bahwa Tidak Benar Dalikl Posita Gugatan Penggugat pada Point No. 8, karenaseharusnya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang 90 (Sembilan pulh) hari sejak Penggugat Mengetahui Surat KeputusanYang Diterbitkan dan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sedangkanTerbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1207 s/d 1222/Desa Tanjung Lago adalahpada Tanggal 15 Desember 2009, oleh karenanya Gugatan Penggugat Telah LewatWaktu (Daluwarsa
998 — 673
Penggugat sudah lewat waktu ( daluarsa );Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkaneksespsi tersebut satu persatu sebagai berikut ;Eksepsi Gugatan lewat waktu ( daluarsa ) ;Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati materi eksepsiTergugat, Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il, terdapat eksepsi yangsama yaitu Eksepsi tentang Gugatan telah lewat waktu atau daluarsa;Hal 82 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.Menimbang bahwaberkaitan dengan eksepsi daluwarsa
1.ALWAN NOERTJAHJO
2.SURYATI KOESMADI
Tergugat:
PETRUS EDI SUSANTO
99 — 38
Exceptio peremptoria, yang terbagi atas :Halaman 74 dari 88 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 1/Pdt.Plw/2021/PN Lmj Exceptio temporis (eksepsi daluwarsa) ; Exceptio non pecuniae numeratae ; Exceptio doli mali ; Exceptio metus ; Exceptio non adimpleti contractus ; Exceptio dominili ; Exceptio litis pendentis ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tangkisan/eksepsipihak Terlawan , Turut Terlawan dan Turut Terlawan Il dikaitkan denganpengklasifikasian tangkisan/eksepsi dalam Hukum Acara Perdata
70 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
tunduk dan taat terhadap putusan ini;Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu (uitvoerbaarbijvooraad) walaupun ada upaya Verzet, Banding ataupun Kasasi;Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya yang timbul sebagaiakibat dari perkara ini.Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono );Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Terlawan mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagaiberikut:Perlawanan (verzet) Daluwarsa
102 — 73
Karena jual beli itu adalah perjanjian yangbertujuan untuk memindah tangankan hak maka disamping pasal1457 KUH Perdata maka juga penting dipahami ketentuan yangterdapat dalam pasal 584 KUH Perdata di dalam pasal 584 KUHPerdata diatur cara perolehan hak milik, ada lima jenis dalamperolehan hak milik yang pertama adalah pemilikan, kedua adalahperlekatan, ketiga adalah daluwarsa yang keempat adalahpewarisan baik menurut undangundang maupun menurut suratwasiat dan yang kelima adalah penyerahan berdasarkan
502 — 327
Menanggapi Hak Ingkar Pemohon, BANI kemudian meninjau dantelah memutuskan dalam Surat No.16.3996/IX/BANI/HUIntertanggal 23 September 2016 (Keputusan BANI atas HakIngkar)'*, yang mana memutuskan:a.Hak Ingkar Pemohon terhadap arbiter Tan Chee MengDITOLAK akibat daluwarsa atau telah lewat waktu dantidak dapat dibuktikannya keadaan tertentu yangmendukung Hak Ingkar Pemohon. Bahwa:i.
Arvin Wibowo Adimarwoto
Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANDUNG
Intervensi:
Hirman Rahayu Rivano
522 — 220
Gugatan Penggugat lewat waktu/daluwarsa;Menimbang, bahwa sedangkan dalil eksepsi Tergugat II Intervensi padapokoknya adalah mengenai halhal sebagai berikut :1. Kewenangan absolut pengadilan;2. Kepentingan Penggugat;3. Tenggang waktu gugatan;4.
175 — 92
Para Penggugat telah mengirimkan surat juga kepada pihakKelurahan Kosambi dengan nomor 20/SKKZH/IX/2017tertanggal 29 September 2016 dan surat nomor 08/SKKZH/II/2017 tertanggal 10 Februari 2017Artinya GUGATAN TERSEBUT TELAH DALUWARSA ATAUTELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU 90 (SEMBILANPULUH) HARI dikarenakan telah mengetahui permasalahantersebut mininal sejak tahun 2016d.
228 — 102
pihak ketiga tersebut ;Bahwa menurut Ahli hapusnya perikatan di atur dalam pasal 1381 BW,ada 10 cara yang dapat menghapuskan suatu perikatan, salah satunyaadalah novasi atau pembaharuan hutang, untuk cara yang lainnya adalahpembayaran dibayar lunas, penawaran pembayaran dibayar tunaidititipkan di Pengadilan, penggabungan hutang/Merger, pembaharuanhutang/Novasi, pelimpahan hutang, hapusnya atau musnahnya barangterhutang, jangka waktu berlakunya batal, tidak memenuhi syaratsubyektif Perjanjian, dan daluwarsa
Terbanding/Penggugat : Lumin Tuningtyas
Turut Terbanding/Tergugat II : Siti Meimoen Abdul Rachman
Turut Terbanding/Tergugat III : Tino Ardhyanto A.R.
Turut Terbanding/Tergugat IV : Toni Ardhyarto
Turut Terbanding/Tergugat V : Julia Meidhyanti
Turut Terbanding/Tergugat VI : Mona Meidhyana
Turut Terbanding/Tergugat VII : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT H. Sutan Kali Junjung, S.H.,
Turut Terbanding/Tergugat IX : Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jendral Pajak cq. Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jakarta Timur cq. KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo Ciracas
Turut Terbanding/Tergugat X : Gubernur DKI Jakarta cq. Walikota Jakarta Timur cq. Kepala Kantor Kecamatan Ciracas
Turut Terbanding/Tergugat XI : Gubernur DKI Jakarta cq. Walikota Jakarta Timur cq. Kepala Kantor Kecamatan Ciracas cq. Kepala Kantor Kelurahan Kelapa Dua Wetan
140 — 76
Karena keduaYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia a quo berkaitan dengan pelepasanhak atas tanah yang berasal dari konversi hakhak lama karena daluwarsa(rechtsverweking) yang dalam pelaksanaannya tidak hanya sematamata berdasarkanpengakuan sepihak dengan cara melakukan penguasaan fisik bidang tanah.
77 — 38
Bahwa karena gugatan a quo telah daluwarsa (lewat waktu),maka gugatan a quo tidak memenuhi syarat formil gugatan,maka sepatutnya gugatan perkara a quo harus dinyatakan tidakdapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);ll. DALAM POKOK PERKARA1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi adalahmerupakan bagian tidak terpisahkan dengan pokok perkara danTergugat tetap menolak gugatanPenggugat untuk seluruhnya;A.
47 — 9
DALAM EKSEPSIMenimbang bahwa eksepsi Tergugat II berkaitan denganeror in persona, tidak adanya tembusan pada atasan Tergugat yang bertugas sebagai anggota Polri dan daluwarsa makapemeriksaannya dilaksakana bersamaan dengan pemeriksaaanpokok perkara.Pertimbangan eksepsi eror in personaMenimbang bahwa Tergugat Il menyatakan GugatanPembatalan Perkawinan/ Pernikahan ini mengandung unsur erorr inPersona atau cacat formil, karena Penggugat tidak memenuhi legalstanding dalam perkara ini sebagaimana ketentuan
82 — 193
(Gugatan, Halaman 2, Romawi II, angka2).Halaman 67 dari 155 halaman Putusan Nomor :104/G/2010/PTUN JKTBahwa padahal dalam Akta No.254 tanggal 12 September1961 (Bukti P3) tersebut, yang notabene belum terujikeabsahannya dan bahkan telah daluwarsa karena hukum,pada Halaman 2 huruf b hanya menyebut : b. dua bidangtanah Altijd Durende Erfpacht Verponding nomor 10 dannomor 9 terletak di Karesidenan Djakarta, distrikTangerang, desa Kapuk.
214 — 237
pihak ketiga tersebut ;Bahwa menurut Ahli hapusnya perikatan di atur dalam pasal 1381 BW,ada 10 cara yang dapat menghapuskan suatu perikatan, salah satunyaadalah novasi atau pembaharuan hutang, untuk cara yang lainnya adalahpembayaran dibayar lunas, penawaran pembayaran dibayar tunaidititipkan di Pengadilan, penggabungan hutang/Merger, pembaharuanhutang/Novasi, pelimpahan hutang, hapusnya atau musnahnya barangterhutang, jangka waktu berlakunya batal, tidak memenuhi syaratsubyektif Perjanjian, dan daluwarsa
176 — 38
ketiga maka keberadaan sertifikat tanah tersebuttidak dapat diganggu gugat lagi;Halaman 59 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pat.G/2019/PN CbnMenimbang, bahwa mengenai syarat pertama yakni sertifikat diperolehdengan itikad baik adalah berkaitan dengan cara perolehan Sertifikat Hak GunaBangunan nomor 1083 tanggal 12 Desember 1988 yang kemudian ditingkatkanmenjadi Sertifikat Hak Milik nomor 3079 atas nama Miming Djamilah;Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugatdinyatakan daluwarsa
97 — 47
pembagianharta warisan tahun 1980 yang kemudian legalitasnya dituangkan dalam SuratPenyerahan tertanggal 14 Januari 1981 dan sejak adanya penyerahan terhadapharta warisan baik terhadap Tergugat I maupun Tergugat II yang dilakukan olehIbu Kandung para Penggugat dan para Tergugat tersebut sampai sekarang lebihkurang 33 tahun sama sekali tidak ada keberatan, sanggahan dan atau gugatan daripihak manapun termasuk dari para Penggugat, sehingga gugatan a quo berdasarkankaidah pasal 1963 KUH Perdata adalah daluwarsa