Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-06-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174 PK/Pdt/2016
Tanggal 15 Juni 2016 — Drs. TAMAN RATA SINGARIMBUN, vs EFFENDI. O, dkk
47 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan pada saat dipasangpagar ada reaksi, larangan dari pihak Dasijem dan anakanaknya, tapi bisadiredam oleh aparat, apalagi diintimidasi dan dikait kaitkan dengan issuketurunan partai terlarang, sudah pasti Dasijem sebagai janda yang miskin,juga sudah tua, apalah dayanya. Kiranya dari uraian secara kronologis ini,Bapak Ketua Mahkamah Agung RI, berkenan meninjau kembali perkara aquo secara teliti;Halaman 24 dari 32 hal. Put. Nomor 174 PK/Pdt/20162.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 30-04-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163 K/Pdt/2015
Tanggal 30 April 2015 —
78 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jika halhaltersebut dituangkan dalam kesepakatan atau perjanjian yang kemudiantimbul suatu sengketa, maka merupakan masalah internal diantara ParaPenggugat dengan Tergugat dan Tergugat II;Sesuai dengan asas partai kontrak (contract party) dalam Pasal 1338 jo.Pasal 1340 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, perjanjian berlaku danhanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya.
Pengadilan PT JAYAPURA
Register : 14-05-2014 — Putus : 16-07-2014 — Upload : 18-08-2014
Putusan PT JAYAPURA Nomor 38/PDT/2014/PT JAP
Tanggal 16 Juli 2014 —
47 — 32
  • Prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan pasal 1340 KUHPerdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yangmembuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara. Hanya mengikat25kepada para pihak penggugat dan tergugat.
Pengadilan PA GIRI MENANG Perdata Agama
Register : 28-01-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.GM
Tanggal 24 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
85 — 45
  • Tidak benar saya menghabiskan biaya pencalonan Rp. 200.000.000,(dua ratusS juta rupiah) karena saya tidak pernah melihat apalagimemegang uang sebesar itu, kalau memang benar biaya pencalonansebesar itu dimana didapat oleh Tergugat dan perlu pembuktian, apakahuang itu Tergugat serahkan kepada Partai atau pihak lain. Mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat menghadirkan pihakpihakyang menerima uang dari Tergugat hadir untuk memberikan kesaksiandihadapan Majelis Hakim dan dibawah sumpah.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 23-08-2011 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1419 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 23 Agustus 2011 — EKO PRAWOTO S.Si Bin SUHARTONO
30 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kepoh, Kec.Nguter, Kabupaten Sukoharjo;Bahwa dalam Peraturan Gubernur Nomor 83 tahun 2007 TentangPedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan BelanjaDaerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 dalam angka IVhuruf B menentukan bahwa Bantuan Sosial adalah salah satu bentukinstrumen bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikankepada kelompok/anggota masyarakat (Lembaga Pendidikan/Keagamaan, Komite Sekolah Swasta, Yayasan/LSM, Perseorangan) danjuga diperuntukkan bagi bantuan partai
Pengadilan PN TAKALAR Perdata
Register : 18-07-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PN TAKALAR Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Tka
Tanggal 31 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
95 — 24
  • dengan surat itu ataudengan suatu cara yang sah dipandang sebagai telah diakui kebenarannya,menimbulkan pembuktian yang lengkap yang sama dengan akta otentik bagipihakpihak yang menandatanganinya serta ahli waris mereka dan yangmendapat hak dari pada mereka;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1875 dan Pasal 288 RBg haltersebut di atas menentukan bahwa, agar akta dibawah tangan melekatkekuatan pembuktian harus terpenuhi lebih dahulu syarat formil dan meteriilyaitu dibuat secara sepihak atau berbentuk partai
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-06-2016 — Putus : 23-09-2015 — Upload : 10-06-2016
Putusan PN SURAKARTA Nomor 189 / Pdt.G / 2014 / PN.Skt
Tanggal 23 September 2015 — MAH SUUN vs MUHAMMAD FAHMI, dkk
48 — 8
  • Prinsip kontrak partai ( partycontract) yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata yangmenegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yangmembuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkaradan hanya mengikat kepada para pihak Penggugat danTergugat. tidak boleh merugikan pihak ketiga atau pihak lain yangtidak terlibat sebagai pihak dalam perkara yang bersangkutandoktrin hukum Yahya Harahap hal 299 Hukum Acara Perdatatentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian danPutusan Pengadilan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 16-07-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 125/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
1.ATUMBULA WA’ANA
2.MURNIATI LAIA
3.YURIANA LAOWO
4.MARDINUS BAZIKHO
5.AGUSIANA PERTIWI DUHA
6.Atumbula Waoma
Tergugat:
1.Kepala Desa Baruyu Sibohou
2.Kepala Desa Baruyu Sibohou, Kec. Hibala, Kab. Nias Selatan
129 — 57
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 26-05-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Mei 2016 — PT. SOUTH PACIFIC VISCOSE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
174 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang diajukan oleh kedua belah pihak,Judex Facti tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskanoleh undangundang, maka putusannya harus dibatalkan.No. 1863.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalam pertimbanganhukumnya menyatakan (dikutip dari Varia Peradilan, No. 174, Maret2000, terlampir sebagai Bukti PK11c, halaman 3536):Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex Facti,surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagai aktadi bawah tangan yang bersifat partai
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 08-11-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 46/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
ANDRE RONALD PANJAITAN
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU
244 — 93
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. ;Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 pasal 14 diatasAnggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan TidakDengan Hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesiaapabila: huruf b, disebutkan bahwa melakukan perbuatan danberperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 27-08-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 47/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
HERIANSYAH, ST
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
172 — 92
  • melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkatberat;(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:Halaman 43 Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-07-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 24 Nopember 2016 — - GATOT PUJO NUGROHO, ST.,M.Si (TERDAKWA)
285 — 70
  • /XI/2012 tanggal13 Agustus 2012 perihal Perbaikan Permohonan Anggaran DanaPIMANSU Tahun 2012;b. 2 (dua) bundel Fotocopy Laporan Kegiatan PIMANSU.Dokumen YAYASAN PELESTARIAN FAKTA PERJUANGANKEMERDEKAAN RI terdiri dari:a. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Nomor 010 /YPFP/IX/012 Tanggal 12September 2012 Perihal Mohon Bantuan Hibah dan Bansos UntukKegiatan Yayasan Pelestarian Fakta Perjuangan Kemerdekaan RITahun Anggaran 2012.Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai PolitikSurat Keterangan Tidak
    Keputusan Bersama Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara Nomor:15/K/2012 &Nomor : 188.44/755/KPTS/2012.Tentang PersetujuanTerhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera UtaraTentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi SumateraUtara Tahun Anggaran 20131 (satu) bendel Foto Copy Risalah Rapat Paripurna Dewan MasaPersidangan Tahun Sidang III 20112012 tanggal 15 Desember 20111 (satu) bendel Foto copy Pemandangan Umum Anggota Dewan AtasNama Fraksi Partai
    Gubernur Sumatera Utara tidak pernahmemanggil Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Nurdin Lubis)dan Kepala Biro Keuangan Provinsi Sumatera Utara (Baharudin Siagian)maupun anggota TAPD yang lain, yang memerintahkan agar membantuusulan proposal hibah dan bansos yang diajukan / berasal dari partai(Partai Keadilan Sejahtera/PKS) dan temanteman Saudara dalamproses penyusunan APABD TA 2012 TA 2013 bahkan proposalproposal dari partai tersangka (PKS) dan banyak yang tidak lolosverifikasi dari SKPD
    Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai PolitikSurat Keterangan Tidak terjadi Konflik Internal Dalam KepengurusanSurat Keterangan Domisili20Hal 210 dari 380Put.
    No. : 75/Pid.SusTPK/2016/PN.Man.329.330.331.332.333.334.335.336.337.338.339.340.341.342.343.344.345.346.Terhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera UtaraTentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi SumateraUtara Tahun Anggaran 20131 (satu) bendel Foto Copy Risalah Rapat Paripurna Dewan MasaPersidangan Tahun Sidang III 20112012 tanggal 15 Desember 20111 (satu) bendel Foto copy Pemandangan Umum Anggota Dewan AtasNama Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadapNota
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-02-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 832 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 20 Februari 2018 — Dra. Hj. MAIMUNAH KABALMAY
854 — 698 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Ambon yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon. Permohonan kasasi diajukan oleh Terdakwa dengan alasan bahwa judex factie telah salah ... [Selengkapnya]
  • terima tanggal 9Desember 2010 (copy);181. 1 (satu) jepitan kuitansi pembayaran untuk memperlancar prosesPembahasan APBD 2011, terdiri dari :Penyerahan dana kepada Ketuaketua Fraksi, yaitu :Ketua Fraksi Golkar (FADILA RAHAWARIN) sebesarRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sesuai buktikuitansi tanggal 17 Desember 2010 (copy);Ketua Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia (ABETTETLAGENI) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh jutarupiah), sesuai bukti kuitansi tanggal 17 Desember 2010(copy);Ketua Fraksi Partai
    sebesarRp5.000.000,00; ABET TETLAGENI, sebesar Rp5.000.000,00; MELKISEDEK RUMTEH, ST, sebesar Rp5.000.000,00; LUKMAN MATUTU, SH, sebesar Rp5.000.000,00; ARSYAD NUHUYANAN, sebesar Rp5.000.000,00; PAULUS RAHAYAAN, SH, sebesar Rp5.000.000,00; HASYIM RAHAYAAN, SH, sebesar Rp5.000.000,00; LADAKA RAHANTAN, sebesar Rp5.000.000,00; DJULKIFLI SUN, sebesar Rp5.000.000,00; .H.KARMOMJANAN, S.Sos, sebesar Rp5.000.000,00;Sesuai bukti pembayaran biaya Fraksi Demokrasi KebangsaanIndonesia tanggal 17 Desember 2010 (copy); Fraksi Partai
    2010 (copy);1 (satu) jepitan kuitansi pembayaran untuk LKPJ masingmasingFraksi, terdiri dari : LKPJ Fraksi Golkar, penyerahan dana kepada Ketua FraksiGolkar FADILA RAHAWARIN sebesar Rp5.000.000,00 (limajuta rupiah), sesuai bukti kuitansi tanggal 3 Juli 2010 (copy); LKPJ Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia, penyerahandana kepada Sekretaris Fraksi Demokrasi KebangsaanIndonesia PAULUS RAHAYAAN, SH sebesarRp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sesuai bukti kuitansitanggal 3 Juli 2010 (copy); LKPJ Fraksi Partai
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 23-07-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
YUSSY SRI NURAMELIA, SH
Terdakwa:
H. ARDI Bin H. HASAN
363 — 271
  • membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu:c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya,d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu:e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa:f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barangdan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya,g. menjadi pengurus partai
    membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barangdan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai
    Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN.Bdgf. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barangdan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai politik;h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggotaDewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat atau DPRD, danjabatan lain yang ditentukan
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 11-12-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 26/G/2018/PTUN.BL
Tanggal 1 Maret 2019 — Penggugat:
Arpho Riheru, S.T., M.M
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
220 — 63
  • ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negarayang menyebutkan : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena a.melakukan penyelewengan terhadap Pancasila UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, b. dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum,c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN CILACAP Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-05-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN CILACAP Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN Clp
Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
Samikun, S.H.
Terdakwa:
Fu Indrayanto Bin Fu Priyento.
64 — 11
  • Cilacap Selatan, KabupatenCilacap atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalamHalaman 4 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN Clpdaerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, yang dilakukan terdakwa dengan cara:Sekitar Mei 2017dari terdakwa mendapat info dari kakaknya yangberada di Jakarta bahwa ada Apotik bernama Apotik Rakya New Dolsin didaerah Pasar Prsamuka Jakarta yang menjual obat keras atau bebas terbatasdalam partai
Pengadilan PN BONTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-12-2016 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 27-12-2017
Putusan PN BONTANG Nomor 41/Pdt.G/2016/PN Bon
Tanggal 12 Juli 2017 — Penggugat: M.RIAN Tergugat: Pemerintah Kota Bontang. Cq.Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang
114 — 36
  • ., menerangkan:Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena saksi padatahun 2004 sampai dengan 2009 sebagai Sekretaris di Komisi C DPRDKota Bontang dari Fraksi Partai Golkar;Bahwa Saksi menjadi Anggota DPRD dari tahun 2004 sampai dengan2009 di bidang pembangunan dan lingkungan hidup;Bahwa mekanisme pekerjaan bermula dari pengusulan aspirasi darimasyarakat maka anggota Dewan yang melakukan reses dan resestersebut diserahkan kepada Pemkot Bontang melalui Ketua DPRD;Bahwa reses tidak melibatkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Pembagian Harta
Putus : 22-03-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3809 K/Pdt/2016
Tanggal 22 Maret 2017 — M. JAFFAR alias DJAFAR alias DJA’ FAR bin MOH. MUCHID VS M.TOHIRaliasMOHAMADTOHIRaliasMOCHAMAD TOHIR ASHARI, DKK
109 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 1917 KUHPerdata analog/sama dengan prinsip pada Pasal 1340KUHPerdata: Menurut Pasal 1917 KUH Perdata kekuatan Putusan yangberkekuatan hukum tetap analog/sama dengan yang ditentukanPasal 1340 KUHPerdata tentang asas kontrak partai ( partycontract) yaitu perikatan hanya berlaku kepada pihakpihak yangHalaman 39 dari 46 hal. Put.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 18-08-2020 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 530/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 23 Juni 2021 — Penggugat:
Drs.Tengku Jusuf Machmoed,MM
Tergugat:
1.PT. BANK BJB
2.HM. Subandi
3.Dewi fitriana
4.Muhammad ilham akbar
60 — 11
  • Muhammad Subandi, ST, Partai Politik Grindra daerahpemilihan Sumut 3, selanjutnya diberi tanda T.II2;4. Fotocopy Perjanjian kerja sama tanggal 09 September 2016antara Drs. Tengku Yusuf Machmoed, M.M dengan Drs. H.M. Subandi,Nomor : 0O2/I/TMSN/IX/2016 tanggal 09 September 2016 dihadapanNotaris Theresia Martianna Siahaan, S.H, selanjutnya diberi tanda T.II3;Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat IV telah mengajukan suratbukti berupa:1.
Pengadilan PN JEMBER Perdata
Register : 04-01-2016 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 08-12-2016
Putusan PN JEMBER Nomor 01/Pdt.G/2016/PN.Jmr
Tanggal 4 Mei 2016 — 1. H. WAGINO, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat tinggal di Jl. Letjen S. Parman II No.174 Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, selanjutnya disebut sebagai ........................................PENGGUGAT I; 2. RUDY MARJONO, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat tinggal di Jl. Mataram PSM B.5/10 Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, selanjutnya disebut sebagai .........................................PENGGUGAT II; 3. NURUL HERLINA, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat tinggal di Perum Gunung Batu Permai Blok FF.36 Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, selanjutnya disebut sebagai ........................................PENGGUGAT III; 4. GATOT IRIYANTO, SH, MH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat tinggal di Jl. Kertanegara VI No.120 Kel. Jemberkidul, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, selanjutnya disebut sebagai ........................................PENGGUGAT IV; 5. MOH. MUFID, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat tinggal di Jl. KH. Agus Salim VI No.36 Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai ........................................PENGGUGAT V; 6. E. LUKMANUL HAKIM, SH, MH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat tinggal di Jl. Manggar I No.16 Kel. Gebang, Kec. Patrang, Kab. Jember, selanjutnya disebut sebagai ........................................PENGGUGAT VI; 7. JUDA HERY WITJAKSONO, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat tinggal di Jl. Dr. Soebandi No.68 Kel. Patrang, Kec. Patrang, Kab. Jember, selanjutnya disebut sebagai .......................................PENGGUGAT VII; L A W A N: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember, Alamat di Jl. Kalimantan No.31 Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, selanjutnya disebut sebagai........................................... TERGUGAT;
171 — 34
  • KPU Provinsi/KIP Aceh an KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukanklarifikasi kepada pasangan calon dan partai politik atau gabunganpartai politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau PasanganCalon Perseorangan;b.