Ditemukan 11605 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Kepegawaian
Register : 11-05-2015 — Putus : 03-09-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 60/G/2015/PTUN-BDG
Tanggal 3 September 2015 — Dra. Hj. OTTIH ROSTOYATI,M.Si VS 1. KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH IV KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT, 2. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, sekarang disebut MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
95 — 50
  • Lingkung Seni Indonesia ke mancaNegara, dan Penggugat tidak diberikan hakhaknya seperti hakmenerima gaji Maupun gaji pensiun karena pemutusan hubungankerja, diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai NegeriSipil terhadap Penggugat dan Surat Pernyataan tertanggal 1 Juni2009, Penggugat tidak pernah menanda tangani yang isinya pernahmenjadi anggota partai politik/Partai Kebangkitan Nasional Ulama dandalam periksaan terhadap Penggugat yang dilakukan Tergugat telahmelakukan Intervensi dengan penekanan
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Pidana Umum Perjudian
Register : 14-11-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 22-12-2014
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 181/Pid.B/2014/PN Mkd
Tanggal 11 Desember 2014 — SETIYANTO Als ROSID Bin BUDITO (Alm), DKK
76 — 11
  • Unsur Barangsiapa :Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon) dankepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengandemikian penekanan unsur Barangsiapa bertitik tolak dari kemampuan dan pribadiseseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yangdilakukanMenimbang bahwa berdasarkan pembenaran para terdakwaterhadappemeriksaan identitasnya pada sidang pertama
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 28-03-2018 — Putus : 17-05-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 44/PDT/2018/PT YYK
Tanggal 17 Mei 2018 — Isti Sri Marojah melawan Ujang Muksin, S.H.i, dkk
303 — 243
  • Dan secara sepihak tergugat, untuk mengamankanposisinya sebagai kreditur, membuatkan dan atau mengarahkan debituruntuk membuat suatu akta otentik dengan seolah olah yang terjadiadalah hubungan hukum jual beli obyek tanah/bangunan agar secarasepihak mudah dalam melakukan penekanan (pemerasan) dan ataueksekusi.Bahwa dapat di lihat praktek yang di lakukan oleh tergugat kepadapenggugat adalah praktek rentenir, dari fakta uang yang dalam rentetanperistiwa yang terjadi di terima oleh penggugat.
Pengadilan PN SINTANG Pidana Umum
Register : 10-09-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PN SINTANG Nomor 206/Pid.B/2020/PN Stg
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD HERU YUSTIANTO, SH.,MH
Terdakwa:
MARKUS SILANUS UCIL Anak Dari JUMAT
73 — 9
  • Jadi, penekanan unsur ini pada adanya subjek hukum tersebutsebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegahterjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona),tetapi tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukanperbuatan yang didakwakan kepadanya akan bergantung pada pembuktianunsur materiil dari dakwaan tersebut;Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN StgMenimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang lakilaki yang
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Umum
Register : 03-07-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Bna
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.Lena Rosdiana Aji, SH
2.Cut Henny Usmayanti, SH
Terdakwa:
MARZUKI BIN M ZEIN
74 — 53
  • Jamil tetap pada keterangannyaHalaman 20 dari 37 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Bnasesuai di BAP, dikarenakan pemeriksaan terhadap Terdakwa sudah sesuaiSOP, tidak ada penekanan baik pisik maupun psikis; Bahwa pada saat Majelis Hakim menanyakan kepada Saksi korban siapanama Orang yang diperlihatkan kepada Saksi korban di persidangan Saksikorban dapat menjawab dengan terang dan tegas bahwa Orang yangdiperlinatkan tersebut bernaMa wee ceeeeeeeeeeeeeees untukSakSi w...eeeeseeeee eee , Oe untuk SakSi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 17-07-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 596 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 17 Juli 2013 — MOHAMAD AMIN H. TANGAHU, S.T ; JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LIMBOTO
53 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 596 K/Pid.Sus/2013keterangan tentang seluruh harta benda istri atau suami, anak atau hartabenda setiap orang atau koorporasi yang diduga mempunyai hubungandengan perkara yang didakwakan sehingga yang menjadi penekanan dalamketentuan tersebut adalah keterangan yang diberikan oleh PemohonKasasi/Terdakwa tentang harta bendanya haruslah yang diduga mempunvaihubungan dengan yang didakwakan yakni dari proyek Perbaikan JembatanBogobogo ;Bahwa dari apa yang telah diuraikan tersebut diatas, maka kami
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum Pembunuhan
Upload : 29-01-2014
Putusan PT MEDAN Nomor 7/PID/2014/PT-MDN
RISKI DARMA PUTRA ALS. GOPE
40 — 30
  • PIRNGADI Kota Medan/FKUSUdengan mengingat sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan;Ringkasan Pemeriksaan Luar : Dijumpai lebam mayat pada daerah leher bagian belakang, punggung,pinggang, serta anggota gerak atas dan bawah bagian belakang yang hilangpada penekanan. Dijumpai kaku mayat pada persendian rahang, leher, jarijari tangan dan kaki,yang mudah dilawan. Dijumpai kedua kelopak dalam pada mata kanan dan kiri berwarna pucat. Dijumpai permukaan bibir berwarna pucat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 05-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 566 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — MADUS SIAHAAN VS PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk. Cabang Sibolga
88 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Termohon masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilaimampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi;(cetakan tebal: penekanan dari Tergugat)c.
Pengadilan PN KEPANJEN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 06-02-2013 — Upload : 09-07-2013
Putusan PN KEPANJEN Nomor 578/Pid.B/2012/PN.Kpj
Tanggal 6 Februari 2013 — INRAYONO
31 — 23
  • Dalam Negeri nomor 900/1303/SJtertanggal 16 April 2008 yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kotaseluruh Indonesia, perihal kedudukan keuangan Kepala Desa dan perangkat desa42di seluruh Indonesia tersebut ditindaklanjuti oleh Bupati Malang denganmengeluarkan surat edaran Bupati Malang nomor 141/406/421.021/2011 yangditujukan kepada Camat sekabupaten Malang tentang pemanfaatan tanah kas desayang pada point 3 disebutkan pada pokoknya agar Camat melakukan koordinasidengan Kepala Desa dan penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 08-12-2014 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210 K/PID/2013
Tanggal 8 Desember 2014 — Kian Hwie als Heri
80 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Bahwa dalam pemeriksaan saksi sama sekali tidak ada pemaksaandan penekanan terhadap Terdakwa Kian Hwie alias Heri, malahanTerdakwa sangat koorporatif dalam pemeriksaan serta mengakuiperbuatannya; bahwa dalam pemeriksaan di Kepolisian Terdakwaditanya dengan pertanyaan dan langsung dijawab, setelah selesaidibaca kembali oleh Terdakwa baru ditandatangani oleh Terdakwa.Disini Terdakwa mengakui tidak dipaksa oleh penyidik Supriyana,Hal 25 dari 39 hal Put.
Pengadilan PN AMBON Pidana Umum
Register : 11-06-2020 — Putus : 23-10-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN AMBON Nomor 212/Pid.B/2020/PN Amb
Tanggal 23 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.AWALUDIN, SH
2.J.W.PATTIASINA,SH.,MH
3.AUGUSTINA I.P. UBLEEUW, S.H
Terdakwa:
SIMON VICTOR TAIHUTTU, S.Pd Alias MON
277 — 139
  • katakan aturan kitabelum sampai disitu, demokrasi kita belum sehat karena juga masihsetengahsetengah, sehingga orang membuat atauran itu jugasetengahsetengah hati jadi pada kita membuat peraturan kita jugaterjebak disitu sama dengan statuta Roma misalnya ancaman pidanauntuk kejahatan kemanusiaan harus minimal tetapi putusan PengadilanHam itu kan 3 (tiga) tahun seperti Guiteres tetapi itukan sudahHalaman 61 dari 85 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN.Ambmelanggar tetapi sampai saat ini tidak pernah penekanan
    berkomunikasidengan Kapolda dan membicarakan tentang tindakan tetsebut, tindakantersebut sulit mendapat unsur Pidana dalam pengertian Anslag sebagaiserangan yang di maksud apalagi dengan unsur tipu daya dengan katalain yang paling mungkin dalam kasus ini ada manufer tindak umummaka itu tidak terjadi maka tindakan para terdakwa merupakan tindakanyang merupakan tindakan yang bagian dari kebebasan warga Negaraatau kebebasan bernegara untuk mengekspresi dan berkumpul sertamenyatakan pendapat dan perekatan penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 769 B/PK/PJK/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
54 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuh kepadaUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubahbeberapa kali dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 danUndangUndang Nomor
    Putusan Nomor 769/B/PK/PJK/2015Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agardapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiriyang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajak
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy, serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan negara (budgetair function
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1015/B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 September 2016 — PT. GUNUNG MELAYU vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
66 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function)..
    sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata UsahaNegara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam ttulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
    Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function
Pengadilan PN MERAUKE Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 14-11-2012 — Upload : 08-07-2013
Putusan PN MERAUKE Nomor 139/Pid.B/2012/PN Mrk.
Tanggal 14 Nopember 2012 — PIDANA-CHRISTOFORUS KAIMU Alias TOS
266 — 189
  • Lebam Mayat terdapatpada bagian belakang Tubuh Warna Merah Keunguan danhilang pada Penekanan; . Mayat adalah seorang Perempuan Bangsa Indonesia, berumurLima Puluh Delapan Tahun, Kulit Warna Hitam, Panjang TubuhSeratus Empat Puluh Delapan Centimeter; . Rambut Warna Hitam, Keriting, Panjang Tiga Centimeter.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pilkada
Register : 28-03-2014 — Putus : 05-08-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 28/G/2014/PTUN.Mks
Tanggal 5 Agustus 2014 — Abbas Hasan, S. Sos.,M.Si Dkk Melawan 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan 2. Syamsu Alam
93 — 38
  • Menurut Majelis Hakim angka tersebut bukanlahsyarat mutlak yang harus dipenuhi, penekanan pasal ini bukanlah pada frasa 30% (tigapuluh perseratus) melainkan pada frasa memperhatikan, yang berarti bahwa tim seleksidalam menetapkan calon yang lulus tidak didasari pada sentimen gender namun tidak jugamewajibkan untuk berorientasi gender.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 30-04-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 254 K/PID/2013
Tanggal 30 April 2013 — RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO, DK ; Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara
167 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sejujurnya pembunuhan hanya dilakukan oleh paraTerdakwa berdua, sedangkan yang bernama AMBON hanya untukmengalihkan perhatian petugas supaya tidak fokus terhadapnya.e Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa KRISBAYUDI alias KRIS BinSUHERMAN mengakui membantu Terdakwa RAHMAT AWAFIalias AWIF als DREGO menarik tali jemuran yang ada dikamartengah untuk mengikat kardus berisi mayat korban HARTATI.e Bahwa ketika melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwasaksi bersama Tim tidak pernah melakukan pengarahan,penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 29-05-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 564 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 29 Mei 2017 — PARSAULIAN HUTAURUK VS PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. CABANG SIBOLGA
92 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Termohon masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilaimampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi;(cetakan tebal : penekanan dari Tergugat);c.
Pengadilan PN AMBON Pidana Umum
Register : 01-03-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PN AMBON Nomor 80/Pid.B/2021/PN Amb
Tanggal 20 April 2021 — Penuntut Umum:
1.EKO NUGROHO
2.ELSYE.B.LEONUPUN.SH
Terdakwa:
1.ERWIN NAKUL Alias ERWIN Alias EPIN Alias BAPA PIARA Alias BAPA KONCO Wakal
2.BAKRI MAHU Alias BAKRI
3.RIAN KAIMUDIN Alias IAN
185 — 78
  • Dengan Sengaja Merampas Nyawa orang lain;Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN AmbMenimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja merampas nyawaorang lain Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan tentang merampasnyawa orang lainMenimbang, bahwa bahwa penekanan dari unsur merampas nyawaorang lain adalah akibat dari suatu perbuatan yang menyebabkan hilangnyanyawa orang lain;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tindak pidanapembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa (misdrijven
Pengadilan PN BATUSANGKAR Pidana Umum Penadahan
Register : 26-05-2015 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor - 47 / PID.B / 2015 / PN Bsk
Tanggal 13 Agustus 2015 — - DEDI HENDRA Pgl. DEDI Als. EDI BOCOR Bin SUARDI
82 — 3
  • telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa,penangkapan terhadap diri terdakwa merupakan hasil pengembangan daritelah ditangkapanya terlebih dahulu saksi Aidil Adha dan saksi AbdulahKarim yang menceritakan bahwa adanya keterlibatan diri terdakwa dalampencurian di Toko Subur, dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal17 Maret 2015 sekira pukul 18.15 Wib;Bahwa saksi melakukan pemeriksaan sudah sesuai dengan aturan yangterdapat didalam KUHAP dan Skep Kapolri;Bahwa saksi tidak ada melakukan penekanan
Pengadilan PN TUBAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 07-10-2010 — Upload : 22-10-2014
Putusan PN TUBAN Nomor 06/Pdt.G/2010/PN.Tbn
Tanggal 7 Oktober 2010 — Ir. SUDARMADJI, MM, (P)
PT. BRI (Persero) Kanwil Surabaya Cq. PT.BRI (Persero) Tbk. Cabang Tuban (T.I)
Kantor Pelayanan dan Lelang (KPKNL) (T.II)
74 — 13
  • Bahwa menurut pasal 14 ayat (3) Undangundang No. 4 tahun 1996 tentang haktanggungan, sertifikat hak tanggungan yang memiliki irahirah " Demi Keadilan"Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa " mempunyai kekuatan eksekutorial yangsama dengan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ,sehingga Tergugat I sebagai pemegang hak tanggungan daapat mengajukanpermohonan fiat eksekusi kepada Pengadilan untuk mengeksekusi jaminandebiturnya ;Bahwa Tergugat I tidak pernah meiakukan penekanan apalagi