Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 30-08-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 18-01-2022
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 100/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 18 Januari 2022 — Penggugat:
Ida Rosida
Tergugat:
Kuwu Desa Sedong Kidul
303 — 194
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan / atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan / atau anggota BPD,anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi atau DPRDKabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalamperaturan perundanfundangan;j. Ikut serta dan /atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum,pemilinan kepala daerah, dan / atau pemilihnan kuwu;k. Melanggar sumpah/janji jabatan; danI.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 09-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1887 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 9 Desember 2013 — KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG
120 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Muladi,SHselaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan diterima oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor :B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty;1
    Muladi,SHselaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan diterima oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor :B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanHal. 79 dari 154 hal. Put.
    Muladi,SHselaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan diterima oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor :B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perinal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty;1
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 06-06-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 62/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 13 Juli 2017 — Pembanding/Penggugat : NY. ENDANG SULISTYORINI
Terbanding/Tergugat II : PT. Bathara Jaya Sartika
Terbanding/Tergugat III : DINAS PEKERJAAN UMUM PENAJAM PASER UTARA
Terbanding/Tergugat I : NY. DAISY ASOKA SAKTI
68 — 47
  • Bahwa bertitik tolak dari prinsip hukum yang terdapat didalam ketentuanPasal 1340 BW (KUHPerdata) sebagaimana yang telah TERGUGATterangkan seperti diatas, oleh karena berdasarkan faktafaktadipersidangan telah terbukti PENGGUGAT (in persoon) bukan sebagaipihak yang membuat dan menandatangani PERJANJIAN KERJASAMA,maka sesuai dengan prinsip kontrak partai (contracterende partij ataucontracting party) yang digariskan oleh Pasal 1340 BW (KUHPerdata):1) Bahwa PENGGUGAT (in persoon) tidak memiliki kapasitas
    Bahwa sesuai dengan prinsipprinsip hukum perjanjian sebagaimanadigariskan didalam ketentuan Pasal 1340 BW (KUHPerdata) yangmenganut prinsip kontrak partai (contracterende partij atau contractingparty), maka yang dapat ditarik sebagai TERGUGAT adalah pihak yangterdapat didalam PERJANJIAN KERJASAMA sesuai dengankapasitasnya dan bukan secara pribadi (in persoon);2.
    Bahwa PENGGUGAT (in persoon) selain telah menggugat TERGUGATsecara in persoon juga telah menggugat TERGUGAT secara exofficio,selain bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 1340 BW(KUHPerdata) dan prinsip kontrak partai (contracterende parti) ataucontracting party) hal ini juga bertentangan dengan teori subyek hukumdidalam hukum perdata yang mengatur bahwa subyek hukum hanyalahHalaman 15 dari,165 Putusan No.62/Pdt/2017/PT SMRorang perorangan (naturelijkke persoon) dan badan hukum (rechtpersoon)
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 29-01-2020 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN
Tanggal 5 Maret 2020 — Pembanding/Terdakwa : SINTONG GULTOM Diwakili Oleh : joice novelin ranapida,sh
Terbanding/Penuntut Umum : RALI DAYAN PASARIBU, SE.SH
157 — 48
  • Tapteng. 3625209/06/201710309/06/2017Mengikuti Bimtek Nasionaldengan tema Pedomanevaluasi pertanggungjawabanpelaksanaan APBD sesuaiPermendagri No. 11 Tahun2017 dan Optimalisasi peranDPRD dalampertanggungjawaban BantuanKeuangan Partai, bertempat diHotel Max One Kramat JatiJakarta sesuai Surat LPPMUniversitas AZZAHRA No.042 / LPPMAZZAHRA / V /2017 tanggal 10 Mei 2017 3726416/06/201611116/06/2017Konsultasi ke:1. Balai BesarPelaksanaan JalanNasional Prov.
    Tapteng 3625209/06/201710309/06/2017Mengikuti Bimtek Nasionaldengan tema Pedomanevaluasi pertanggungjawabanpelaksanaan APBD sesuaiPermendagri No. 11 Tahun 2017dan Optimalisasi peran DPRDdalam pertanggungjawabanBantuan Keuangan Partai,bertempat di Hotel Max OneKramat Jati Jakarta sesuai SuratLPPMUniversitas AZZAHRANo. 042 / LPPMAZZAHRA / V /2017 tanggal 10 Mei 2017 3726416/06/201611116/06/2017Konsultasi ke:1. Balai Besar PelaksanaanJalan Nasional Prov.
    Tapteng 36 252 09/06/2017 09/06/2017 Mengikuti Bimtek Nasional dengantema Pedoman evaluasipertanggungjawaban pelaksanaan Halaman 79 dari 223 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2020/PT MDN APBD sesuai Permendagri No. 11Tahun 2017 dan Optimalisasi peranDPRD dalam pertanggungjawabanBantuan Keuangan Partai, bertempatdi Hotel Max One Kramat JatiJakarta sesuai Surat LPPMUniversitas AZZAHRA No. 042 /LPPMAZZAHRA / V / 2017 tanggal10 Mei 2017 3726416/06/2016Or FP BR16/06/2017Konsultasi ke:1, Balai Besar Pelaksanaan
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 30-09-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 06-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 260/PDT/2015/PT MKS
Tanggal 12 Nopember 2015 — Pembanding/Tergugat : Ratnawati Dg.Tongiji
Terbanding/Penggugat : ANDI MUH. FUDAIL
Terbanding/Penggugat : ABDUL MUNIR SYAM
Terbanding/Penggugat : ABDULLAH TAWANG SYAMSUDDIN
Terbanding/Penggugat : IR.ANDI ALWY SYAM
Terbanding/Penggugat : MUIS SYAM.SE
Terbanding/Penggugat : ANDI SYAMSIR A.MANNAUNGANG.SE
Terbanding/Penggugat : ANDI SYAMSUDDIN.AM
Terbanding/Penggugat : ANDI SYAMSIA
Terbanding/Penggugat : ANDI SALMIA
Terbanding/Penggugat : ANDI SYAHRUDDIN.AM
Turut Terbanding/Tergugat : RAHMAWATI Dg PATTA
Turut Terbanding/Tergugat : Rahmatia Dg.Singara
Turut Terbanding/Tergugat : Siswati Dg.Tapaleng
Turut Terbanding/Tergugat : Tenri Padang Dg.Nurung
Turut Terbanding/Tergugat : Hamansia Dg.Bunga Bin Bundu
Turut Terbanding/Tergugat : Hj.Ramlati Binti Hanong
Turut Terbanding/Tergugat : Cauli Bin Hanong
Turut Terbanding/Tergugat : Sudding Dg.Nyengka Bin Dako
Turut Terbanding/Tergugat : Sattu Dg.Sutte Bin Dako
Turut Terbanding/Tergugat : Muddin Bin Dako
Tur
108 — 131
  • HOS Cokroaminoto No. 21Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan SombaOpu ( Kantor Partai Gerindra ).3. Andi Mappangile >: Alamat, Jl.Sultan Alauddin No. 67, KelurahanPandangPandang, Kecamatan Somba Opu,Kabupaten Gowa.4. Andi Pangerang : Alamat, Jl. Sultan Alauddin No.67, KelurahanPandangPandang, Kecamatan Somba Opu,Kabupaten Gowa.5. Andi Manggabarani : Alamat JI. KH. Wahid Hasyim No. 206,Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan SombaOpu, Kabupaten Gowa.c.
Pengadilan PN KALABAHI Perdata Tanah
Putus : 14-12-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN KALABAHI Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Klb
Tanggal 14 Desember 2016 — - PETRUS AHAL ONI - MARTHINUS MAUPADA, dkk
80 — 30
  • sebagai berikut ;Saksi 1, PENINA ONMAU dimuka sidang dengan berjanji/oersumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi mengerti dihadirkanke persidangan karena ada masalah tanahantara Penggugat dan para Tergugat ;Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Boipea, RT.12 /RW.IV, KelurahanWelai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Musa Ahal Onibersama istrinya Kornelia Fanpada dan anaknya Alexander Ahal Oni setelahjaman PKI (Partai
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-09-2010 — Putus : 06-06-2011 — Upload : 22-03-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 371/Pdt.G/2010/PN.Mdn
Tanggal 6 Juni 2011 — SULTAN DELI LAWAN PT KERETA API, dkk
271 — 115
  • Bahwa Partai Sosial Demokrat di negeri Belanda mengusulkan kepada pemerintah Belanda supaya jangan hanya moda!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 16-03-2016 — Upload : 02-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 16 Maret 2016 — I. PTPURNA KARYA SEJAHTERA (PKS), DK VS UKAP MARTUA SIMAMORA
44 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrakyang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata, oleh karena itu, C dapatmengajukan exceptio in persona dengan alasan pihak yang ditariksebagai Tergugat keliru;Salah satu contoh lainnya, Putusan MA Nomor 601 K/Sip/1975, tentangseorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untukmempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan.Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat,karena yang semestinya ditarik sebagai Tergugat
Pengadilan PA PALEMBANG Perdata Agama
Register : 23-05-2019 — Putus : 23-09-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PA PALEMBANG Nomor 1290/Pdt.G/2019/PA.PLG
Tanggal 23 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 6
  • Put.Nmr 1290/Pdt.G/2019/PA.PLGTermohon sudah tidak rukun lagi; bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Anggota DewanPerwakilan Rakyat di Kabupaten Banyuasin dari partai sejak priode20142019, namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon setiapbulannya; bahwa saksi tidak tahu selama pisah tersebut, Pemohon ada atau tidakmemberikan nafkah kepada Termohon, namun saksi tahu Pemohonada mengirim nafkah untuk kebutuhan anaknya; bahwa saksi tahu selama Termohon mengasuh dan memeliharaanaknya tersebut, anak
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Umum Pencurian
Register : 16-08-2011 — Putus : 03-11-2011 — Upload : 26-05-2015
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 807/Pid.B/2011/PN.Bwi
Tanggal 3 Nopember 2011 — - H. AKHMADI ;
67 — 80
  • saksi menderita kerugian sebesar Rp. 158.500.000, (seratus lima puluhdelapan juta lima ratus ribu rupiah), didukung pula oleh keterangan terdakwa sendiriyang menerangkan benar awalnya terdakwa bertemu dengan NUR ZEIN, waktu ituNUR ZEIN mengaku sebagai Kepala Sekolah SD di Surabaya dan mengatakan bisamemasukkan Orang untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Jalur NonAPBD di Pemprov Jatim, nanti yang mengurus di Pemprov Jatim adalah ELIZABETHSUSANTI, ELIZABETH SUSANTI mengaku sebagai Bendahara Partai
Pengadilan PA PURWOKERTO Perdata Agama
Register : 13-02-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 26-04-2019
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 0457/Pdt.G/2018/PA.Pwt
Tanggal 16 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 3
  • Pasal 1(huruf) a dan f, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan HargaNominal yang Dikenakan Bea Meteral;Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang tidakbersifat partai, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggaldan tahun pembuatan dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat, makabukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;Menimbang, bahwa berdasarkan
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
2114 — 775
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
  • Selanjutnya Pasal24C ayat (1) UUD 1945menyatakanMahkamah Konstitusi berwenangmengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat finaluntuk menguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar, memutussengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikanoleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai politik, danmemutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.Selanjutntya yangberkaitan dengan permohonan ini dipertegas Pasal 10 ayat (1) huruf a UUNomor 24 tahun 2003 tentang
Pengadilan PN DOMPU Perdata Tanah
Register : 01-02-2012 — Putus : 11-10-2012 — Upload : 28-11-2013
Putusan PN DOMPU Nomor 6/PDT.G/2012/PN.DOM
Tanggal 11 Oktober 2012 — - SITI FATIMAH MELAWAN - MUHAMMAD TAUFAN
79 — 52
  • Penggugat membersihkan hutansemak belukar dan membuat pematang untuk menjadi sawah dan sampaidengan tanah tersebut bersih dan berbentuk tanah sawah dan setiap tahunnyaditanami padi dan kacang kedelai ; Bahwa sekitar tahun 1982 MANSYUR A.A.RASUL (suami Tergugat I/orang tua Tergugat II) datang menemui Penggugat bermaksud memintakepada Penggugat untuk menggarap sementara tanah obyek sengketa danlagi pula karena kesibukan Penggugat pada saat itu Penggugat statusAnggota DPRD Kabupaten Dompu dan pengurus partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 02-05-2019 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 140/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 12 Agustus 2019 — Penggugat:
ZIMROBEN OMPUSUNGGU
Tergugat:
Bupati Humbang Hasundutan
85 — 99
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 14-01-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 5/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
DEVI APRILIANITA, A.Md.Keb.
Tergugat:
BUPATI SUMENEP
404 — 202
  • hormat tidak atas permintaan sendiri karenamelakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat; (4) PNS diberhentikan tidak hormat Karena : a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Republik Indonesia Tahun 1945; b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilanyang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; c. menjadi anggota dan/atau partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-11-2012 — Upload : 27-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 664 K/PID.SUS/2012
Tanggal 20 Nopember 2012 — Drs. Ec. APIDIAN TRI WAHYUDI, Phd. ;
178 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kutai Timur Energi No. 038/A1KTE/XI/08, tanggal 12 November 2008 perihalPermohonan Peminjaman Dana ;Surat Wakil Bupati Kutai Timur No. 01/BawasTL.BPK/XII08, tanggal 01 Desember 2008 perihalTindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI PerwakilanSamarinda atas SPI terhadap LKPD Kabupaten KutaiTimur TA 2007 ;Laporan tertulis "*"Laporan Unjuk Rasa Partai PemudaPancasila, tanggal 02 Maret 2009 ;Surat dari Ketua Konsorsium Ikatan Peduli PemudaSejahtera Kutai Sangata (KIPPSKS), tanggal 24 Februari2009 perihal
    Kutai Timur Energi No. 038/A1KTE/XI/08,tanggal 12 November 2008 perihal Permohonan Peminjaman Dana ;7 ~~ Surat Wakil Bupati Kutai Timur No. 01/BawasTL.BPK/XII08, tanggal 01Desember 2008 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RIPerwakilan Samarinda atas SPI terhadap LKPD Kabupaten Kutai TimurTA 2007;8 Laporan tertulis *Laporan Unjuk Rasa Partai Pemuda Pancasila, tanggal02 Maret 2009 ;9 Surat dari Ketua Konsorsium Ikatan Peduli Pemuda Sejahtera KutaiSangata (KIPPSKS), tanggal 24 Februari 2009
    Kutai Timur Energi No. 038/A1KTE/XI/08, tanggal12 November 2008 perihal Permohonan Peminjaman Dana ;Surat Wakil Bupati Kutai Timur No. 01/BawasTL.BPK/XII08, tanggal01 Desember 2008 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RIPerwakilan Samarinda atas SPI terhadap LKPD Kabupaten Kutai Timur TA2007 ;Laporan tertulis *Laporan Unjuk Rasa Partai Pemuda Pancasila, tanggal 02Maret 2009 ;Surat dari Ketua Konsorsium Ikatan Peduli Pemuda Sejahtera Kutai Sangata(KIPPSKS), tanggal 24 Februari 2009 perihal
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Kepegawaian
Register : 08-03-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 02-08-2016
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 9/G/2016/PTUN-Pbr
Tanggal 19 Juli 2016 — JUNAIDI MELAWAN BUPATI SIAK
183 — 103
  • tidak dengan hormatKaren : 222222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnI Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 82 dihukum penjara atau kurungan berdasarkan PutusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyaHalaman 13 dari 73 halaman Putusan Nomor : 9/G/2016/PTUNP br.dengan jabatan dan/atau pidana umum ;3 menjadi Anggota dan / atau pengurus partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-05-2013 — Upload : 11-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2244 K/Pdt/2012
Tanggal 20 Mei 2013 — dr. Eddy Zarkaty Monasir, Sp.OG, vs. Naniek Lukita Hadinoto juga disebut Naniek Lukita, dkk
111 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pernyataan pengakuan sepihak dari penanda tangan:Isi yang tercantum dalam akta pengakuan sepihak harusmerupakan pernyataan pengakuan sepihak dari penanda tangan,dan tidak bersifat persetujuan partai, dan isinya tidakmenyimpang dari pernyataan sepihak dari orang yang menandatangani akta;.
Pengadilan PN PARE PARE
Register : 09-04-2015 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 11-11-2015
Putusan PN PARE PARE Nomor 49/Pid.Sus/2015/PN.Parepare
Tanggal 13 Agustus 2015 —
66 — 17
  • diartikansebagai Faksi Akun Palsu sangatlah tidak tepat jika dikaitkan dengan maksud tujuan terdakwaberkomentar didalam group facebook tersebut, selain itu secara harafiah dilihat dari huruf per hurufistilah F dimaknai sebagai Faksi, A dimaknai sebagai Akun dan S dimaknai sebagai Palsu adalahsangat tidak sesuai jika dikaitkan dengan kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar, danjikadikaitkan dari pengertan kata Faksi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mempunyaiarti kKelompok di dalam suatu partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 08-07-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 118/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat:
1.SARIATI BU’ULOLO
2.ZEFANIA WARAE
Tergugat:
1.Kepala Desa Suka Maju
2.ASANUDIN WARUWU/KEPALA DESA SUKA MAJU
109 — 55
  • kepentingan umum;Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;Menjadi pengurus partai