Bukti P 33.DARI PERBANTUAN DIUBAH MENJADI PHK (MUTASI KEPADA PIHAK KETIGA)19.Pada tanggal 6 Januari 2017, PARA PENGGUGAT, para pegawai lainnya yangmengalami hal serupa, SP dan TERGUGAT yang diwakili oleh Nia Agustiniselaku VP Human Capital & General Affair dari TERGUGAT kembalimengadakan pertemuan.

Bahwa benar Pasal 151 ayat 3 UU No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan menyebutkan bahwa PHK hanya dapat dilakukan setelahmemperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial. Dan PHK tanpa penetapan batal demi hukum (vide Pasal 155 ayat 1UU No. 13 tahun 2003).

Sehingga telah tepat apabila demi kepastian hukumatas pengakhiran hubungan kerja ini Para Penggugat mengajukan gugatanPHK ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat agar ditetapkan PHK dan besaran hakhak yang diperolah ParaPenggugat karena faktanya Para Penggugat telah menyatakan bersediadiakhiri hubungan kerjanya apabila dipindah ke PT Aero Globe Indonesia (PTAGI)..

Bahwa tidak benar apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa dariSurat Keputusan Perbantuan diubah menjadi PHK. Para Penggugatpenuh dengan asumsi dan penafsiran yang negatif dengan terbitnyaSurat Keputusan Tergugat tentang pemindahan pegawai atau mutasiPara Penggugat ke PT Aero Globe Indonesia.

Sehingga terbit Anjuran yang bahwasurat mutasi perlu diperbaharui, karena Para Penggugat tetap tidak maumutasi dan tidak mau PHK maka ada mediasi ke II kKemudian terbit Anjuranyang ke II tentang PHK Para Penggugat.

kirinya.Penggugat berusaha mencarikan pengobatan untuk Tergugat, Semua jenispengobatan dicoba oleh Penggugat dari medis hingga non medis bahkanbertentangan dengan ajaran agama serta hati nurani Penggugat sebagaiseorang muslim; Bahwa ternyata Tergugat sendiri tidak memiliki keinginan yang samaseperti Penggugat untuk kesembuhan dirinya sendiri, sehingga seringkalimarah tanpa alasan, berkata kasar, mengabaikan anakanak, dan tidakmemberikan perhatian kepada anakanak; Bahwa pada Mei 2014 Tergugat di PHK

Tibatiba Ibu dan adik Tergugat yang rumahnya bersebelahandatang ke rumah namun tidak merespon apapun, hanya menganggapkejadian mencekam tadi hanya sebauh angin lalu;Bahwa selama tiga tahun Penggugatlah yang menghidupi keluarga,bekerja lebih keras namun ternyata Tergugat tidak pernah peduli sertamengabaikan Penggugat;Bahwa pada tanggal 20 Januari 2017, Penggugat akhirnya beranimenanyakan uang pesangon atas PHK Tergugat yang proses pencairandibantu oleh abang ipar Penggugat sejak tahun 2014, dan selesai

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 13 Juni 2016, dengan kualifikasi PHK karena indisipliner;3. Menghukum Tergugat konpensi/ Penggugat rekonpensi membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi dengan jumlah total sebesar Rp 26.273.302 (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah);4.

Apakah benar Hubungan Kerja sebagai karyawan tetap antara Penggugatdengan Tergugat adalah sejak 26 Januari 2012 dan kemudian Tergugatmelakukan PHK kepada Penggugat karena dikualifikasikan mengundurkandiriadalah tidak sah sehingga Tergugat harus membayar uang; pesangon,Halaman 27 dari42 Putusan No.16/Pdt.SusPH1/2017/PN.Smg.penghargaan masa kerja dan penggantian hak serta tunjangansebagaimanadalil Penggugat?2.

Apakah benar Hubungan Kerja sebagai karyawan tetap antara Penggugatdengan Tergugat adalah sejak 26 Januari 2012 dan kemudian Tergugatmelakukan PHK kepada Penggugat karena dikualifikasikan mengundurkandiri adalah tidak sah sehingga Tergugat harus membayar uang; pesangon,uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak serta tunjangansebagaimana dalil Penggugat?

jabatan baru sebagai Senior Relationship Officer adalah tidakmungkin dilaksanakan Penggugat karena alasan kesehatan atau akibat sakit yangdiderita oleh Penggugat, tetapi Penggugat hanya dapat membuktikan bahwa benartelah melaksanakan pemeriksaan radiologi tertanggal 13 Januari 2016 dan Rencanaoperasi tertanggal 16 September 2016 tetapi sampai dengan Tergugat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dengan dikualifikasi mengundurkandiri pada tanggal 12 Januari 2017 dengan tanggal efektif PHK

lian:Bersedia bekerja pada jabatan /unit kerja yang ditetapkan perusahaan danmelaksanakan tugas serta tanggung jawab.Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikandalil gugatannya bahwa penggugat tidak melaksanakan kewajiban promosinyaadalah karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaikaryawan dalam posisi jabatan promosi baru trersebut.Menimbang bahwa di dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikankebenaran dalil gugatannya bahwa Penggugat di PHK

oleh Tergugat dengankualifikasi mengundurkan diri sebagimana pasal 168 UndangUndang Nomor 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah melanggar pasal 151 jo pasal 156 ayat(1) UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan baikberdasarkan buktibukti tertulis atau keterangan saksi, yang membenarkan bahwabenar Tergugat melakukan PHK kepada Penggugat adalah melanggar pasal 151 jo.Halaman 33 dari42 Putusan No.16/Pdt.SusPH1/2017/PN.Smg.Pasal 156 ayat (1) sebagaimana dalil Penggugat atau bukan

Perusahaan tetap saja tidak mau membayar tuntutan gaji yangmasih menunggak, hanya menuntut Kewajiban pada pekerja, akantetapi tidak memperhatikan Hak/gaji pekerja.Bahwa pada tanggal 20 November 2019, secara sepihak Tergugat telahmenerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Nomor : 169 /HRGA Elteha Int'l / XI /19, ditujukan kepada Para Penggugat ; (P14)Bahwa akibat besaran upah yang dibayarkan oleh Tergugat setiapbulannya lebih kecil atau tidak sama dengan besaran upah yang harusditerima oleh

Dikirim tanggal 1 Nopember 2019 ;Copy dari Asli Surat Tergugat perihal Jawaban terhadap SuratPenggugat 1 tertanggal 6 Nopember 2019 ;Copy dari Asli Surat Tergugat perihal Panggilan Kerja pertamaterhadap Para Penggugat tertanggal 12 Nopember 2019Copy dari Asli Surat Penggugat 1 kepada Tergugat PerihalMenolak Panggilan Kerja kembali Dikirim tanggal 16Nopmeber 2019Copy dari Asli Surat Tergugat perihal Pemutusan HubunganKerja (PHK) ditujukan kepada Para Penggugat Tertanggal 20Nopember 2019 ;Copy dari

tanggal 19Nopember 2019, Tergugat membuat surat panggilan kerja ke2, Kemudian terhitung tanggal 20 Nopember 2019, Tergugatmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHk) ;Copy dari Asli Surat Disnaker Kota Blitar tanggal 2 April 2019kepada Tergugat Perihal Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan ;Copy dari Asli Slip Gaji/Upah Terakhir yang diterima oleh ParaPenggugat, berlaku dari tahun 2016 sampai tahun 2019Copy dari Asli Surat Laporan Keuangan (Oktober 2019

Tentang Gugatan Tidak Jelas, Para Penggugat memberikan tanggapanyang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa gugatan sangat jelas yaitu mengenai gugatan perselisinanhubungan industrial yang awalnya merupakan perselisihnan hak,kemudian berkembang menjadi perselisihan pemutusan hubungankerja, sebagaimana surat PHK Tergugat kepada Para Penggugattertanggal 20 November 2020;Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugatkepada Para Penggugat yang didasarkan pada ketentuan Pasal 168UndangUndang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaantersebut adalah tidak beralasan hukum dan pemutusan hubungankerja (PHK) tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 151UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut, maka Para Penggugatmelakukan gugatan kepada Tergugat untuk membayar upah dan uangpesangon Para Penggugat;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan ParaPenggugat sudah sangat jelas dan tidak kabur;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi

Bahwa Perusahaan dapat saja melakukan PHK dengan seketika ataspelanggaran Pasal 62 ayat (6) butir (i) Perjanjian Kerja Bersama yangberbunyi dengan alasan mendesak maka perusahaan dapatmemberikan sanksi PHK seketika bilamana pekerja teroukti melakukan;Pekerja menolak untuk dimutasikan baik intern departemen maupunantar departemen sesuai surat keputusan dari Perusahaan, akan tetapiPerusahaan tidak langsung sewenangwenang melaksanakan PHKtetapi masih memberikan peringatan terlebih dahulu melalui surat

Bahwa melalui kedua Surat peringatan tersebut, pekerja tetap tidak maumelaksanakannya perintah jabatannya maka Perusahaan mengeluarkanSurat No.36/HRD/VIIVX, tanggal 9 Agustus 2010 tentang keputusanManajemen untuk melakukan Skorsing menuju PHK kepada Penggugat(BUKTI T14) ;iii.

Perusahaan) serta Upah Berjalan ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapatdibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 25 Mei2011 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Juni 2011 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkanhukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, karena darifaktafakta persidangan ternyata Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

) paraPenggugat oleh Tergugat, tidak cukup alasan oleh karenanya para Penggugatyang menuntut hakhaknya akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalahberalasan sebagaimana yang ditetapkan oleh Judex Facti dan sesuai denganhukum UndangUndang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau UndangUndang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi : PT AMBHARA TARUNA tersebut harus ditolak ;Menimbang

Nomor 69/Pdt.SusPHI/2020/PN Sby12.13.14.Bahwa oleh karena upaya penyelesaian pemutusan hubungan kerjaantara Penggugat dengan Para Tergugat secara bipartit tidak mencapaikesepakatan, maka mengacu pada UU No. 2 tahun 2004, Penggugatmencatatkan perselisihan PHK ini kepada Dinas Tenaga Kerja,Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malanguntuk dimediasi.

kerja karena Reorganisasi di PerusahaanPenggugat terjadi pada semua tingkat jabatan karyawan, staf hinggaAVP tanpa dipengaruhi oleh faktor lamanya masa kerja ataupun kinerja,melainkan karena pekerjaanpekerjaan tertentu. yang dihapuskan.Seluruh proses komunikasi pemutusan hubungan kerja dengan parakaryawan terdampak maupun yang tidak terdampak telah berlangsungterbuka, lancar, aman tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihakmanapun, hal ini terbukti dengan telah ditandatanganinya PerjanjianBersama PHK

Bahwa mekanisme dan proses PHK terhadap Para Tergugat telahditempuh oleh Penggugat sesuai dengan amanat UndangUndang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UndangUndang No. 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.Demi kepastian hukum dan terwujudnya tujuan Reorganisasi untukmenjadikan Perusahaan Penggugat menjadi organisasi yang efektif,efisien dan lincah sehingga dapat bertahan dan tumbuh dalammenjawab kebutuhan digitalisasi industri, maka Penggugat mengajukangugatan

melalui email untuk hadir dalam pertemuan Bipartit pada hariSenin tanggal 24 Februari 2020, namun Para Tergugat tidak hadir danpenggugat memanggil lagi yang ke dua Para Tergugat pada hari Kamistanggal 27 Februari 2020 namun Para Tergugat tetap tidak menghadiripertemuan Bipartit Il tersebut.Bahwa oleh karena upaya penyelesaian pemutusan hubungan kerjaantara Penggugat dengan Para Tergugat secara bipartit tidak mencapaikesepakatan, maka mengacu pada UU No. 2 Tahun 2004, Penggugatmencatatkan perselisinan PHK

rinciansebagai berikut := Uang Pesangon 18 x Rp24.541.445, = Rp441.746.010,= Uang Penghargaan Masa Kerja :10 x Rp24.541.445, = Rp245.414.450,= Uang Penggantian Hak:(Rp 441.746.010, + Rp 245.414.450,) x 15%= Rp103.074.069,+Total = Rp790.234.529,Bahwa atas Anjuran Mediator No. 560/0477/35.73.406/2020 tertanggal20 April 2020 tersebut di atas, Penggugat telah menyatakan setuju danmenerima Anjuran Mediator tersebut melalui surat Penggugat No.074.pa.0420 tertanggal 27 April 2020;Bahwa mekanisme dan proses PHK

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan PUTUS hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 1 April 2021 dikarenakan Penggugat memasuki Pensiun;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi PHK kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja

Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi dan uang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp30.129.000,00 (tiga puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

ARIS FAUZI (ic.Penggugat 4).Bahwa adapun isi surat peringatan di atas menerangkan bahwa seolaholah Para Penggugat tidak masuk bekerja selama 5 (lima) hari berturutturut agar seolaholah Para Penggugat dianggap mengundurkan diri dankehilangan hak uang pesangon akibat PHK yang dilakukan oleh Tergugat.Sementara faktanya Para Penggugat selalu masuk bekerja akan tetapiTergugat yang tidak memperbolehkan Para Penggugat masuk bekerjadengan cara menutup pintu perusahaan.Bahwa terhadap surat peringatan yang

sebabsebab melakukan penutupan perusahaan (lock out).Ayat (3): Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)ditandatangani oleh pengusaha dan/atau pimpinan perusahaan yangbersangkutan.Bahwa oleh karena itu, tindakan Tergugat yang menutup pintu gerbangperusahaan dan melarang Penggugat untuk masuk bekerja adalahmerupakan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadapPenggugat karena bertentangan dengan ketentuan UU No. 13 tahun 2003sehingga tidak sah dan batal demi hukum.Bahwa karena PHK

yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat jugatidak sesual prosedur PHK sebagaimana diatur ketentuan Pasal 151 ayat(2) dan ayat (3), yang menyatakan :Halaman 12Putusan Nomor 292/Pdt.SusPHI/2020/PN.MdnAyat (2) : Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusanhubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungankerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruhatau dengan pekerja/oburuh yang bersangkutan tidak menjadi anggotaserikat pekerja/serikat

Rp.2.938.524, = Rp. 11.754.168,(Terbilang : sebelas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratusenam puluh delapan rupiah).Bahwa akibat tindakan PHK sepihak yang dilakukan Tergugat terhadapPara Penggugat mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat bekerjaseperti biasa dan bukan merupakan keinginan dari Para Penggugat, tetapisebagai akibat dari PHK sepihak yang dilakukan Tergugat dengan caratidak memperbolehan Para Penggugat melaksanakan kewajibannyabekerja seperti biasa, sehingga mengakibatkan Para

ayat (3) UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan makaTergugat diwajibkan untuk membayar upah yang biasa diterima oleh ParaPenggugat setiap bulan sampai perkara aquo mempunyai kekuatan hukumtetap.Bahwa karena Tergugat tidak mengindahkan sama sekali ketentuan Pasal155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dengan tidak membayar upah kepada Para Penggugatselama putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialberkekuatan hukum tetap tentang PHK

keberatankeberatan tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa keberatankeberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 Juli2019 dan kontra memori kasasi tanggal 3 September 2019 dihubungkandengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salan menerapkanhukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum menyatakanPemutusan Hubungan Kerja (PHK

cukup dari fakta bahwa suratmutasi dari Rokan Hulu ke Medan tertanggal 31 Juli 2018, dipanggil olehPemohon Kasasi tanggal 7, dan 13 September 2018, dan sebelumpemanggilan Termohon Kasasi telah menolak mutasi berdasarkan surattertanggal 30 Agustus 2018;Bahwa menimbang fakta a quo, sebelum pemanggilan mutasiTermohon Kasasi telah melakukan penolakan, maka diperoleh fakta hukumTermohon Kasasi telan melakukan perbuatan menolak perintah Pengusahaatau indisipliner sehingga adil Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti secara seksama memori kasasi pada tanggal 5 November2018 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal iniPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Rayatidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa putusan Judex Facti sudah tepat dan benar telah menjatuhkanputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

) dengan kompensasi 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan karena perselisihan PemutusanHubungan Kerja (PHK) diawali adanya perselisihan mengenai mutasisehingga ketentuan Pasal 168 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPalangka Raya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau

pertimbangan Judex FactiPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidaksalah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Putusan Judex Facti sudah tepat dan benar (Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum), karena Judex Facti telah mempertimbangkan buktibukti kKedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara denganbenar dalam memutus perkara ini serta putusan Judex Facti tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang; Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

mengakhirihubungan kerjanya, maka atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK) tersebutPenggugat berhak memperoleh Kompensasi sesuai ketentuan Pasal 161ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,yaitu berupa Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1(satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandikurangi dengan Uang Kompensasi PHK

terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan memohonkepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalahperjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungankerja (PHK

) terhadap Penggugat bersama sama karyawan/pekerjalainnya secara sepihak dengan tidak memberikan uang pesangon adalahmerupakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yangbertentangan dengan Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan sehingga tidak sah dan batal demi hukum;2 x 9 x Rp2.900.227,00 Rp52.204.806,00:a.

strong>D I L I :

Dalam Provisi :

Menolak tuntutan provisi Para Penggugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK

) terhadap Para Penggugat,serta tidak pernah melakukan perundingan antara Tergugat dan ParaPenggugat terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yangdiajukan oleh Para Penggugat;14.

Bahwa setelah Para Penggugat mengajukan PHK, ParaPenggugat telah berulang kali mempertanyakan mengenai kejelasanstatus pekerjaan dan hakhak Para Penggugat kepada Tergugat, antaralain:A. Uang Pensiun/Pesangon (UP);B. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMk);C. Uang Pengganti Hak (UPH);D.

Pernyataan bahwa Penggugat mengajukan PHK dikarenakanTergugat tidak membayar upah selama 3 (tiga) bulan berturutturutatau lebih;Namun Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan/respons ataskejelasan status pekerjaan dan hakhak Para Penggugat tersebut;Halaman 14 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.SusPHI/2021/PN Dps16.

Bahwa selama belum ada penetapan mengenai PemutusanHubungan Kerja (PHK) maka Tergugat tetap melaksanakankewajibannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 155 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang menerangkan: Selamaputusan lembaga penyelesaian hubungan Industrial belum ditetapkan,pengusaha harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;4.

Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untukseluruhnya;2, Menyatakan hukum bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat adalah PemutusanHubungan Kerja (PHK) sepihak dan sah;Halaman 34 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.SusPHI/2021/PN Dps3. Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak ParaPenggugat berupa ;a. Selisin Gaji Pokok (GP) bulan Maret dan bulan April 2020;b. Tunjangan Hari Raya (THR);c. Uang Pensiun/Pesangon (UP);d.

Iddrs Sitepu membuat Surat Pengaduanpenyelesaian PHK kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Kubu Raya.Bahwa pada tanggal 26 Juli,12,16 Agustus 2013 mediator Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya memanggil parapihak untuk hadir dalam sidang mediasi namun tidak mencapai kata sepakat.8 Bahwa para Penggugat dalam sidang mediasi yang dilakukan oleh mediatorDinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Rayamenuntut Tergugat agar membayar

Kiranya berkenan memutuskan dengan amarsebagai berikut :1 Mengabulkan gugatan para Penggugat Untuk seluruhnyaMenyatakan Tergugat telah melakukan PHK secara sepihakterhadap para Penggugat melanggar Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Memerintahkan Juru sita Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pontianak untuk mengeksekusi barang barang Tergugat di perusahaan PT.INDOPAN PANEL BOARDSdijalan Raya Kuala Dua Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai RayaKabupaten Kubu Raya.Dalam

hal pemutusan hubungan kerja (PHK) atas diri paraPenggugat harus dilaksanakan, maka menghukum Tergugat untukmembayar hak para Penggugat secara tunai dan sekaligus apayang menjadi hak para penggugat berupa : uang pesangon,Penggantian Hak Cuti dan Upah Proses yang berjumlah sebesarRp. 149.262.400, dengan rincian sebagai berikut :PENGGUGAT IJumlah hak yang harus diterima Penggugat I terdiri dari :Uang pesangon 2 x 2 x Rp 1.170.000, Rp 4.680.000,Penghargaan masa kerja Rp Perumkes 15% x Rp 4.680.000,

Tergugat pada poin 2 (dua) melalui Putusan Selayang telah dibacakan pada tanggal 26 Maret 2014 dan telah dinyatakan ditolak.17Il.DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalahsebagaimana dimaksud di atas ;Menimbang bahwa, gugatan a quo pada intinya adalah Para penggugat telahbekerja pada tergugat dibagian Produksi dengan sistem Perjanjian Kerja waktu tertentu(PKWT) dengan menerima upah dan masa kerja yang berbeda beda dan merasa telah diPutus Hubungan Kerjanya (PHK

Penggugat I,Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, penggugat VI, PenggugatVIII dinyatakan ditolak, maka oleh karena petitum 2 (dua) dan 4 (empat) berkaitan makapetitum 4 (empat) dinyatakan ditolak.Menimbang, bahwa petitum 2 (dua) gugatan Penggugat IX ( BUDIONO)dikabulkan maka olehkarenanya kompensasi PHK yang diterimanya dengan masa kerja4 tahun 8 bulan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) undangundang no.13tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.Menimbang, bahwa oleh karenanya

Bahwa sebagaimana dalil Point 16 dalam gugatan Penggugat yangmemperselisihkan tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadapPenggugat pada tanggal 10 Agustus 2007 adalah batal demi hukumdikarenakan PHK tersebut dianggap oleh Penggugat dilakukan tanpa adanyapenetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;. Bahwa apabila mengacu pada Point 5 diatas, berdasarkan Pasal 171 UUTJo.

Nomor 25 PK/Pdt.SusPHI/2016terjadinya PHK tanpa penetapan pada tanggal 10 Agustus 2007. Atausetidaknya lebih dari 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya Anjuran Mediatorditambah 10 (sepuluh) hari;6.

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon,penghargaan masa kerja, penggantian hak, upah selama proses PHK, THR,dan upah lembur yang seluruhnya sebesar Rp96.232.547,00 (Sembilan puluhenam juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah);5.

terdapat kekhilafan atau kekeliruan yangnyata dalam penerapan hukum pada bagian pertimbangan hukum hal 34Paragraf ke 3 s/d 5, dan hal 35 Paragraf ke 1 s/d 3, sebagaimanaPemohon kutip, menyatakan: ...sebagai akibat dari perselisihan a quo Penggugat juga tidakberkeinginan lagi untuk melanjutkan hubungan kerjanya denganTergugat dan hanya memohon kepada majelis hakim menghukumTergugat untuk membayar hakhak Penggugat sesuai ketentuan yangberlaku...dst; ...maka majelis hakim berpendapat besarnya kompensasi PHK

Sebab sebagaimanapada halaman 34 Paragraf 4, menyatakan ...maka majelis hakimberpendapat besarnya kompensasi PHK yang harus dibayarkan 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 (8) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003...

mencari jalan keluar yang terbaik mengenai PHK sepihakyang dilakukan pihak Tergugat;29.Bahwa Tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan perkara ini,maka Penggugat mengambil langkah mediasi melalui Suku DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Selatan sesuai denganketentuan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianHal. 20 dari 52 hal.

Bahwa karena oleh karena perbuatan Tergugat yang sewenangwenangtersebut yang memberikan SP I, SP II, SP Ill dan PHK sepihak tanpaalasan yang jelas kepada Para Penggugat, maka SP , SP Il, SP III danPHK batal demi hukum dan Tergugat wajib mempekerjan kembaliPenggugat dengan jabatan semula;36.Bahwa Tergugat berdalil bahwa Para Penggugat telah melanggarPeraturan Perusahaan dan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2013Pasal 137 sesuai keterangan tersebut di atas;37.Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

Namun sebaliknya Para Penggugatmenolak ajakan dari Tergugat tersebut, malah melanjutkan aksi mogok kerjaterhitung sejak akhir bulan Mei sampai dengan September 2013;Tanpa ada jalan keluar yang pasti, akhirnya Tergugat telah menentukan sikapsebagai jalan terakhir yang sangat berat untuk menjatuhkan PemutusanHubungan Kerja (PHK) pada Para Penggugat tersebut, agar permasalahanini tidak semakin berlarutlarut;Hal. 37 dari 52 hal. Put.

keinginan dalam diri ParaPenggugat, satu sisi menuntut dapat dipekerjakan kembali, namun disisilainnya menuntut upah proses dibayar/notabene siap dilakukan PemutusanHubungan Kerja (PHk);Dalam Pokok Perkara:1.2.3.Menolak dalildalil Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Para Penggugat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHk);Menolak dalil Para Penggugat, Tergugat tidak melanggar UndangUndangNomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 114 Jo.188;Menolak dalil Para Penggugat, Tergugat

Hal: Anjuran, sebagai acuan untuk membayar PHK padaPara Penggugat dengan catatan dihitung berdasarkan Surat KetetapanPengangkatan menjadi Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT) yang ditandatangani oleh Direktur Utama PTC;8.

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena PHK sejak dibacakan putusan; 3.

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat karena PHK sejak dibacakan putusan;3.

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KETUA YAYASANPENDIDIKAN GRAHA HUSADA LESTARI AKADEMI KEBIDANANGRAHA ANANDA PALU tersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 25/Pdt.SusPHI/2018/PN Pal., tanggal 27 Agustus 2018, sekedar mengganti UpahProses 12 bulan menjadi 6 bulan, sehingga amar selengkapnya sebagaiberikut:Dalam EksepsiMenolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara1.BrMengabulkan gugatan Penggugat sebagian;Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat karena PHK

Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon danTermohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2004mulai goyah sering terjadi pertengkaran disebabkan kekuranganekonomi, Pemohon di PHK dari tempat kerjanya sehinggaPemohon tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya ;.

hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkanoleh suatu halangan yang sah, dan alasan permohonan Pemohon di nilai tidakbertentangan dengan okum yang berlaku, maka perkara ini dapat di putus denganverstek berdasarkan ketentuan Pasal 125HIR j 2222222 $n nnn nn nena nnn nnn nn nn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn ne cence nnnMenimbang bahwa, Pemohon yang mendalilkan bahwa rumah tangganyasejak tahun 2004 sering terjadi pertengkaran karena kekurangan ekonomi, karenawaktu itu Pemohon kena PHK