P.7/Menlhk/Setjen/ Kum.1/2/2019tentang Perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo. P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam PakaiKawasan Hutan.a.

P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No.

P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 sebagaimanadiubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo.

P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019.

P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 sebagaimana diubah denganPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018, yaitu:a.

P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 jo. PeraturanHal. 19 dari 105 Hal.

P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 jo.

NomorP.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019, Peraturan MenteriLHK Nomor P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018, dan PeraturanMenteri LHK Nomor P.38/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019) ;C. Aspek Substansi1.

berdasarkan Pasal 7 ayat (3)Permen LHK Nomor Nomor26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 ;13.

Putusan Nomor. 49P/HUM/2017Peraturan Menteri lingkungan hidup dan Kehutanan RI NomorNo.17/MENHLK/SETJEN/KUM. 1/2/2017, bertentangan dengan UU No.41TAHUN 1999.Bahwa dalam konsideran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor No.17/MENHLK/SETJEN/KUM. 1/2/2017 tersebutdiatas yang menjadi landasan hukumnya antara lain adalah UndangUndang Nomor 41 tahun 1999, didalam UndangUndang No.41 Tahun 1999tersebut sama sekali tidak diatur tentang Kawasan Fungsi LindungEkosistem Gambut.Sehingga berdasarkan

Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 8A ayat(2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.17/MenLHK/Setjen/KUM.1/2/2017 (vide Bukti 1.1) bertentanganHalaman 24 dari 51 halaman.

Pasal 8G Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.17/MenLHK/Setjen/KUM. 1/2/2017 tidak bertentangan dengan Pasal 3huruf e, Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) UndangUndang Nomor 41Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Bahwa dengan pengaturan Pasal 23 A ayat (1) Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.17/MenLHK/Setjen/KUM.1/2/2017 (vide Bukti T.1) secara materiil telah mengisi kekosonganHalaman 29 dari 51 halaman.

Fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.40/Menlhk/Setjen/Kum. 1/6/2017 tentang Fasilitas Pemerintah pada UsahaHutan Tanaman Industri dalam rangka Perlindungan dan PengelolaanEkosistem Gambut (Bukti T1.)

Bin ZAKARIAAGAN, diketahui bahwa burung jenis Serindit Melayu dan Jenis Tiong Emastersebut merupakan jenis satwa yang dilindungi berdasarkan LampiranMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P,106/Menthk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 20/Menthk/Setjen/Kum.1/6/2018tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang dilindungi, dan keduajenis burungtersebut terdapat dalam daftar dengan Nomor urut 551 Serindit Melayu(Loriculus Galgulus) dan

Ciriciri tersebut sesuai dengan ciriciri dariburung Serindit Melayu (Loriculus galgulus) ; Bahwasaksi mengetahui bahwa burung dengan jenis Tiong Emas/Beo(Gracula religiosa) dan Serindit Melayu (Loriculus galgulus) adalahtermasuk jenis satwa yang dilindungi dari Lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa

Berdasarkan lampiran lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MenlIhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaHalaman 12 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.SusLH/2019/PN KsnYang Dilindungi, kKedua jenis satwa tersebut terdapat dalam daftardengan nomor urut 551 Serindit Melayu (Loriculus galgulus) dan nomorurut662 Tiong Emas (Gracula religiosa).Bahwa

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis dan Tumbuhan dan satwa yang dilindungi.9.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRI Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis danTumbuhan dan satwa yang dilindungi.Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.SusLH/2019/PN Ksn10.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

Nomor 3003 K/Pdt./2014 11 Rotary Cliper Kum Sum Korea PC.9 3070 1989 112 Slitter&Stock Kum Sum Korea 9 1989 1er Machine Roll 1989 1Trans misi Pully/Ranta 1989 1i/Belt13 Slitter & Kum Sum Korea 5 1989 1StokerMachine14 Auto Cliper Kum Sum Korea 1989 115 Auto Feeder Kum Sum Korea 1989 116 Rotary Chip Kum Sum Korea 1989 1 Pisau 1989 1Rotary Belt 1989 1Conveyor Blower = ; ; : 1989 117 Continous Kum Sum Korea Panel 1989 1 Kipas 1989 16Udara Kipas 1989 4UdaraDinginPipapipaUang Conveyor 1989 1modelkawatJaring

Alat Umpan 1989 1Masuk18 Jetroler dyer Kum Sum Korea 1989 1 Kipas 1989 16Udarapanas Kipas 1989 4udaradingin Pengumpa 1989 1n otomatis19 Auto clipper Kum Sum Korea PC9 3070 1989 3mm/mnt= Belt = conveyormodel 3tingkat Hal. 5 dari 41 Hal.

1989PenggulungTransmisi 1989RantaiTransmisi 1989pneumatic11 Rotary Cliper Kum Korea PC9 30 1989Sum 70m/mm12 Slitter & Kum 1989Stoker SumMachine Hal. 20 dari 41 Hal.

Nomor 3003 K/Pdt./2014 Roll Trans misi 1989 1Pully/ 1989 1Rantai/Belt13 Slitter & Kum Korea 5 1989 1Stocker SumMachine14 Auto Clipper Kum Korea 5 1989 1Sum15 Auto Feeder KumSum16 Rotary Chip Kum Korea 1989 1SumPisau Rotary 1989 1Belt Conveyor 1989 2Blower 1989 117 Continous Kum Korea Panel 1 1989 1SumKipas Udara 1989 1PanasKipas Udara 1989 16DinginPipapipa uap 1989 4Conveyor 1989 1model kawatjaringAlat umpan 1989 1masuk18 Jetrolerdyer Kum Korea 1989 1SumKipas udara 1989 16panasKipas Udara 1989 4DinginPengumpan

Nomor 3003 K/Pdt./2014 tingkat Roll KaretRoll Besi21 Dry clip Kum Korea 1989 1SumBlower 75 Hp 1989 1Belt Conveyor 5 Hp 1989 1Panel22 Glue speader Kum Korea KSGS 1989 1SumDrum berlapis Lokal Dia20cm 1989 2Drum berlapis Lokal 1989 2Glue Mixer Lokal 1989 2Tangki glue Lokal 240Kg 1989 1Gilingan Lokaltepung23 ColdPress Kum Korea 500 Kg 1989 4Sum24 HotPress Lien Taiwan 500 Kg 1989 1Chieh25 Shereader Fuji Jepang 7,5 Ton 1989 1Hammer26 Dust Camp Taiwan 1989 1Collector Pond27 ChipSio Kum Korea 1989 1Sum28

/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang PedomanPinjam Pakai Kawasan Hutan, dengan dalildalil yang pada pokoknyasebagai berikut:.

Alasan Permohonan Keberatan1.Bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman PinjamPakai Kawasan Hutan telah dirubah dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/2/2019pada tanggal 16 April 2019;Halaman 7 dari 48 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/20212.

.1/2/2019 Tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman PinjamPakai Kawasan Hutan telah melanggar ketentuan tentang Pemberianizin yang dilarang di dalam areal hutan yang telah dibebani izinusaha pemanfaatan hutan;Bahwa PermenLHK Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/2/2019Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 TentangPedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan diundangkan

Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1119)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/2/2019tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 tentangPedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor

Bahwa dalam penerbitan Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/2/2019tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/7/2018tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Vide Bukti THalaman 39 dari 48 halaman.

Berdasarkan lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi, kKedua jenis satwa tersebut adalah jenis satwa yang dilindungi.Pada lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi, meskipun keduanya masuk dalam Appendix II CITES.

Berdasarkan lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi, Kedua jenis satwa tersebut adalah jenis satwa yang dilindungi.Pada lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan MenteriHalaman 12 dari 18 Putusan Nomor 362/Pid.B/LH/2019/PN PIkLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi, meskipun keduanya masuk dalam Appendix II CITES.

.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi, meskipun keduanya masuk dalam Appendix Il CITES.

Bahwa Penggugat pernah dijatuhi hukuman karena melakukanpelanggaran pidana tentang narkotika sehingga menjalani pidanapenjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga PemasyarakatanMarabahan, sehingga akibat perbuatan Penggugat itu kemudian7.Tergugat membuat surat keputusan Bupati Barito Kuala Nomor :188.45/155/KUM/2012 tanggal 25 April 2012 yang diperbaiki denganSurat Keputusan Nomor 188.45/305/KUM/2012 tertanggal 26Nopember 2012.Bahwa surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyeksengketa tersebut

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut :Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/305/KUM/2012 tanggal 05 Nopember 2012 tentang perbaikanSurat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/155/KUM/2012 tanggal 25 April 2012 yang sebelumnya dijatuhihukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormattidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010diperbaiki menjadi pemberhentian dengan PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979.4.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam sengketa ini.Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pihak Tergugattelah menyampaikan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 24 April 2013yang pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut : DALAM EKSEPSI :Bahwa yang menjadi keberatan dari Penggugat perkara a quo adalahSurat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor:188.45/305/KUM/2012tanggal 05 Nopember 2012 tentang perbaikan Surat Keputusan BupatiBarito Kuala Nomor : 188.45/155/KUM/2012 tanggal 25

BuktiP.2: Berita acara penyerahan Surat Keputusan BupatiBarito Kuala Nomor : 188.45/155/KUM/2012 Tertangal 25 April2012 beserta Surat Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/155/KUM/2012 tentang Hukuman Disiplin Pemberhentian dengan18hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Akhmad Syarif tertanggal 25 April 2012(Fotocopy sesuai dengan aslinya).3.

Bukti T.6: Berita acara penyerahan Surat Keputusan Nomor:188.45/305/KUM/2012 tertanggal 26 Nopember 2012 besertaSurat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor: 188.45/305/KUM/2012 tentang perbaikan Surat Keputusan Bupati Barito KualaNo.188.45/155/KUM/2012 tanggal 25 April 2012 yangsebelumnya dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentiandengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PegawaiNegeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2010 diperbaiki menjadi pemberhentian dengan PeraturanPemerintah

/2019/PN MndPerusahaan saksi ABDUL MUIN KUM CV.

Formula Kontruksimilik saksi ABDUL MUIN KUM sebagai prasyarat pencairan danakegiatan saja dan nantinya apabila dana sudah dicairkan maka saksiABDUL MUIN KUM akan diberikan Fee/Bonus sebesar 2,5 % (duakoma lima persen) dari nilai Kontrak, dan nantinya pasti perusahaansaksi ABDUL MUIN KUM akan menjadi pemenang dalam lelangtender pada LPSE dan saksi ABDUL MUIN KUM langsungmenyetujuinya, sehinga untuk pembuatan dokumen kontrak sudahdibuat oleh pihak Dinas, saksi ABDUL MUIN KUM hanya bertugasmembuat dan

JUMBARA tersebut,Perusahaan saksi ABDUL MUIN KUM CV.

Dan Telex Kampus Nolex DN.495/KUM/KJ/1 41284 tanggal 14121984.Bahwa persyaratan kredit tersebut di atas, diputuskan oleh Direksi BRIpusat Jakarta, sesuai bukti surat Nomor : B459/KUM/KJ/1985 tanggal 10Hal 10 dari 36 hal. Put. No. O7PK/Pid.Sus/2007Juni 1985 dan diterima Sdr.

B44/KUM/KJ/1983.P.4. Persetujuan membuka Kredit dari Kantor Notaris dan PejabatPembuat Akte Tanah Noor Irawati, SH tanggal 9 Juli 1983 No.10.5. Surat Permohonan Pencarian R.C Kredit tanggal 5 September 1983dari BRI Cabang Kediri No. B7116/KUM/1983.6. Surat Permohonan Pencarian Pinjaman Putusan KABE No. B441/KUM/KJ/1983.P tanggal 5 Agustus 1983 atas nama PT. MRIKediri.7. Perubahan Max C.O pinjaman PT. MRI Kediri dari BRI KantorDaerah tanggal 29 September 1983 No. B2667/KUM/1983.8.

B44/KUM/KJ/1983.P.4. Persetujuan membuka Kredit dari Kantor Notaris dan Pejabat PembuatAkte Tanah Noor lrawati, SH tanggal 9 Juli 1983 No.10.5. Surat Permohonan Pencarian R.C Kredit tanggal 5 September 1983 dariBRI Cabang Kediri No. B7116/KUM/1983.6. Surat Permohonan Pencarian Pinjaman Putusan KABE No. B441/KUM/KJ/1983.P tanggal 5 Agustus 1983 atas nama PT. MRI Kediri.7. Perubahan Max C.O pinjaman PT. MRI Kediri dari BRI Kantor Daerahtanggal 29 September 1983 No. B2667/KUM/1983.8.

B44/KUM/KJ/1983.P.Persetujuaan membuka Kredit dari Kantor Notaris dan PejabatPembuat Akte Tanah Noor Irawati, SH tanggal 9 Juli 1983 No.10.Hal 25 dari 36 hal. Put. No. O7PK/Pid.Sus/20075. Surat Permohonan Pencarian R.C Kredit tanggal 5 September 1983dari BRI Cabang Kediri No. B7116/KUM/1983.6. Surat Permohonan Pencarian Pinjaman Putusan KABE No. B441/KUM/KJ/1983.P tanggal 5 Agustus 1983 atas nama PT. MRIKediri.7. Perubahan Max C.O pinjaman PT.

B44/KUM/KJ/1983.P.Persetujuan membuka Kredit dari Kantor Notaris dan Pejabat PembuatAkte Tanah Noor lrawati, SH tanggal 9 Juli 1983 No.10.Surat Permohonan Pencarian R.C Kredit tanggal 5 September 1983 dariBRI Cabang Kediri No. B7116/KUM/1983.Surat Permohonan Pencarian Pinjaman Putusan KABE No. B441/KUM/KJ/1983.P tanggal 5 Agustus 1983 atas nama PT. MRI Kediri.Perubahan Max C.O pinjaman PT. MRI Kediri dari BRI Kantor Daerahtanggal 29 September 1983 No.

Sentra Mahakarya Industri miliksaksi LOW KUM LUEN alias RAYMOND LOW yang terletak dijalanHal. 1 dari 20 hal. Put.

Single Axis copy Router Alumunium Stok Profile) yang masih utuh ukuran rata rata6, 1 meter sebanyak kurang lebih 20 ton.Selanjutnya barang barang tersebut tanpa seijin pemiliknyayaitu. saksi LOW KUM LUEN alias RAYMOND LOW diangkut secarabertahap dibawa ke pabrik milik Terdakwa MIKO SUHARYANTObin CHANDRA SUHARYANTO di Jatake Tangerang dan sisanyadibawa ke PT.

Single Axis Copy Router, Alumunium Stok Profile yang masih utuh ukuran 6,1meter sebanyak kurang lebih 20 ton.Kemudian saksi DOHAR OJAK HUTABARAT menyatakan barang akandibawa ke pabriknya saksi MIKO SUHARYANTO bin CHANDRASUHARYANTO, karena saksi LOW KUM LUEN alias RAYMOND LOWdituduh Terdakwa MIKO SUHARYANTO bin CHANDRA SUHARIANTOtelah melakukan penggelapan material sehingga barang barangmilik saksi LOW KUM LUEN alias RAYMOND LOW diambilnyadengan alasan untuk gantinya, selanjutnya barang barangtersebut

CENTRA MAHAKARYA INDUSTRI milik saksi LOW KUM LUENalias RAYMOND LOW yang terletak di Jalan Raya CikandeRangkasbitung Kabupaten Lebak, setelah sampai di Pabrik PT.Sentra Maha Karya Industri tersebut, saksi Dohar OjakHutabarat mengambil barangbarang milik saksi LOW KUM LUENalias RAYMOND LOW berupa : Mesin pabrik sebanyak 13 buah, terdiri dari. Milling Machine,Cutting Machine,. Air Compressor,. Duty Saw,Mitre Saw ,Punching Machine 30 ton,. Bending Arch Machine,. Table Saw,.

perlakuan yang takmenyenangkan, atau. dengan memakai ancaman kekerasan,sesuatu perbuatan lain maupun ~ perlakuan yang takmenyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun oranglain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengancara antara lain sebagai berikutSaksi LOW KUM LUEN alias RAYMOND LOW berada di rumahTerdakwa tidak boleh kemanamana dilarang oleh Terdakwa,dan saksi LOW KUM LUEN alias RAYMONDLOW bisa keluar rumahTerdakwa hanya pada hari Senin dan Kamis hari Rabu, padatanggal 11 Oktober

7Desember 2011 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 27/PEN.HS/2011/PTUN.BJM, tanggal 2Januari 2012 tentang Penetapan Hari Sidang terbuka untuk umum;Telah membaca dan mempelajari bukti surat dan saksisaksi yang berkaitan dengansengketa ini ;Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa dipersidangan ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA:Adapun yang menjadi objek gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini adalah "Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/246/KUM

Ramli Gani dengan nomor urut 3, yangsekarang telah menjabat sebagai Kepala Desa Parimata Periode 2011 2017berdasarkan Keputusan Tergugat Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/246/KUM/2011Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan KepalaDesa Parimata Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011, tanggal 6September 2011, atas nama Ramli Gani, yang kami yakini keputusan itu melanggarAzasazas Umum Pemerintahan yang Baik.16.

Ramli Gani dilantik menjadi Kepala Desa Parimata, berdasarkansurat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/246/KUM/2011Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa danPengangkatan Kepala Desa Parimata Kecamatan Belawang KabupatenBarito Kuala Tahun 2011, tertanggal 6 September 2011 atas nama RamliGani.

188.45/246/KUM/2011 tertanggal 6 September 2011 yangdikeluarkan tergugat adalah sah, karena ditetapkan sesuai dengan kewenangan yangdiamanatkan pada Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten.

DALAM POKOK PERKARA :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan BupatiBarito Kuala Nomor 188.45/246/KUM/2011 tentang PengesahanPemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa ParimataKecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011, Tanggal 6September 2011 Atas Nama Ramli Gani;3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/246/KUM/2011 tentangPengesahan

Hidupdan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa dilindungi tanggal 29 Juni 2018 denganNomor Urut 255.

) satwa yangdilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa dilindungi tanggal 29 Juni 2018 dengan Nomor Urut 255.

/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa dilindungi tanggal 29 Juni 2018 dengan Nomor Urut 255.

/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa dilindungi, dengan Nomor Urut 255.Menimbang, bahwa oleh karena 38 (tiga pulun delapan) ekor burungKakatua tersebut termasuk satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa dilindungi dan berdasarkan 21 Ayat (2) huruf aJo Pasal 40 Ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyimpan, mengangkut

Bengkong Permai Blok D Nomor 39RT.002/RW.003, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong Kota Batam untuk selanjutnya disebut sebagaiTurut Tergugat III;Bahwa para pihak tersebut diatas menerangkan bersedia dan mengakhiripersengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatantersebut, dengan jalan perdamaian dengan mengadakan persetujuan sebagaiberikut:Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 283/Padt.G/2021/PN BtmPasal 1Penjual dan Pembeli sepakat bahwa dengan melanjutkan Kuasa UntukMenjual (KUM

) di Notaris Herry Ridwanto, SH, Kantor Notaris di Batam, padahari Selasa, tanggal 16 November 2021;Pasal 2Pada saat tandatangani KUM Pembeli akan membayar seluruh sisakekurangan pembayaran kepada Penjual sebesar Rp. 4.725.160.000, (empatmilyar tujuh ratus dua puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) sebelumdikurangi biaya pajak penjual yang telah ditalangi pembeli, dengan cara :a.

Sebesar Rp. 3.725.160.000, (tiga milyar tujuh ratus dua puluh lima jutaseratuS enam puluh ribu rupiah), sebelumnya dipotong terlebih dahulusebesar pajak penjual akan ditransfer pada hari Kuasa Untuk Menjual(KUM) ditandatangani;b.

Sisanya sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu milyar rupiah) dibayar 3lembar cek tunai bersamaan dengan Kuasa Untuk Menjual (KUM) yangdititipkan di Kantor Notaris sebagai jaminan masa pengurusan Sertifikatdan pembebasan tanah dan penghuni liar, dengan perincian sebagaiberikut:1. 2 (dua) bulan setelah Kuasa Untuk Menjual (KUM) dana yangdititipkan Sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dapatdicairkan;2. 1 (Satu) bulan setelan pencairan angka 1 maka dana sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta

) maka penjual dianggapwanprestasi dan penjual wajid mengembalikan uang yang sudah diterima dariPembeli plus denda 100 % dari uang yang diterima dari Pembell;Pasal 8Pihak Penjual menjamin tanah telah clear and clean saat diserahkanpada Pembeli paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kuasa Untuk Menjual(KUM), serah terima tanah akan dibuatkan berita acara tersendiri dihadapanNotaris;Pasal 9Jika sampai waktu yang telah ditentukan dalam point 8 ini pihak Penjualbelum menyerahkan tanah yang telah clear

Kanwil KUM HAM Kalimantan Selatan Banjarmasin

Kanwil KUM HAM KalimantanSelatan Banjarmasin, beralamat di Jalan Brigjend Hasan Basri No. 3Banjarmasin, yang selanjutnya disebut Terbanding semula TurutTergugat II;PENGADILAN TINGGI tersebut;Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 41/PDT/2014/PT.BJMTelah membaca berkas perkara tersebut;TENTANG DUDUK PERKARANYA :Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 22Agustus 2014, Nomor 41/Pdt/2014/PT.BJM. tentang Penunjukan Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;Menerima

sebagaimana tercantum dalam lampiran hal 24 kolom No. 662 PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa YangDilindung ;Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalamPasal 40 Ayat(2) Jo Pasal 21 Ayat(2) huruf a UndangUndang R.I.

Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa YangDilindung!

.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa YangDilindung ;4.

Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor 188.44/0159/KUM/2007 tanggal 23 April 2007tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor188.44/0135/KUM/2007 tentang Penetapan Upah Minimum SektoralProvinsi (UMSP) Untuk Sektor Pertanian Tanaman Lainnya/Perkebunan(12000), Industri Kayu Lapis/Plywood (33113), Dan Perhotelan (64000)Kalimantan Selatan Tahun 2007, terhadap :a.

No. 14 P/HUM/2007188.44/0135/KUM/2007 tanggal 22 Maret 2007yaitu tepatnya pada tanggal 23 April 2007Gubernur Kalimantan Selatan menerbitkan lagiKeputusan Nomor 188.44/0159/KUM/2007 dimanaKeputusan ini ternyata) merubah KeputusanNomor 188.44/0135/KUM/2007 tanggal 22 Maret2007 yaitu dengan memperbesar UMSP SektorPertanian Tanaman Lainnya/Perkebunan danSektor Industri Kayu Lapis/Plywood.

Nomor 188.44/0159/KUM/2007 tanggal 23 April 2007 #4tentang Perubahan AtasKeputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0135/KUM/2007tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untukSektor Pertanian Tanaman Lainnya/Perkebunan (12000), Industri KayuLapis/Plywood (33113) Dan Perhotelan (64000) Kalimantan SelatanTahun 2007 tidak sah dantidak berlaku umum ;3.

Foto Copy Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/ 0135/KUM/ 2007 (bukti P.1);2.

Pemohon adalah Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor188.44/0135/KUM/2007 tanggal 22 Maret 2007 tentang Penetapan UpahMinimum Sektoral Provinsi (UMSP) Untuk Sektor Pertanian TanamanLainnya/Perkebunan (12000), Industri Kayu Lapis/Plywood (83113) DanPerhotelan (64000), Kalimantan Selatan Tahun 2007 dan Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor 188.44/0159/KUM/2007 tanggal 23 April 2007tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor188.44/0135/KUM/2007 (vide bukti P1) terhadap

P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi yangdidakwakan dalam dakwaan tunggal ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moch.

/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi, yaitu terdapat pada nomor urut 449.Halamani4Putusan Nomor : 2822/Pid.B/LH/2019/PN.Sby.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia No.P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi ;Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secaraTunggal, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaituPasal 40 ayat (2) jo.

Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, yang unsur unsurnya adalahsebagai berikut :1. Setiap orang ;2.

Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No. 5Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya jo.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNo.P.92/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan peraturanPerundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI1. Menyatakan terdakwa Moch.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor188.45/190/KUM/2019, tanggal 30 April 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Memberhentikantidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama AkhmadBaihaki, S.E., NIP. 197601112001031001, Pangkat/Golongan PenataHalaman 1 dari 6 halaman.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Barito KualaNomor 188.45/190/KUM/2019, tanggal 30 April 2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatansebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Akhmad Baihaki, S.E., NIP.197601112001031001, Pangkat/Golongan Penata Muda (Ill/a), JabatanPengadministrasian Data Keuangan, Unit Kerja Dinas Pendidikan,Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala;4.

Putusanini, Pemohon Kasasi meminta agar:Menerima permohonan kasasi dari pihak Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 78/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 14 Mei 2020 Juncto PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 41/G/2019/PTUN.BJM, tanggal 11 Desember 2019:MENGADILI SENDIRIDalam Pokok Perkara:1.Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untukseluruhnya;Menyatakan batal Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/190/KUM

:Mewajibkan kepada Termohon' Kasasi/Terbanding/Tergugat untukmencabut Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/190/KUM/2019,tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Akhmad Baihaki,S.E.

Putusan Nomor 481 K/TUN/2020Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa objek sengketa a quo adalah Keputusan Bupati Barito KualaNomor: 188.45/190/KUM/2019 tentang Pemberhentian

.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi, dan diubah kembali olen Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 8/2018 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi, dan diubah kembali oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Lingkungan HidupDan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi (untuk selanjutnya disebut sebagaiPeraturan Menteri Lingkungan Hidup = dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi); Bahwa benar, berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, Penyu termasuk merupakan

/KUM.1/ 12/2018Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang Jenis TumbuhanDan Satwa Yang Dilindungi (untuk selanjutnya disebut sebagai Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindung));Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 2018 tentang JenisTumbuhan

.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa yang Dilindungi sebagaimana telah diubah oleh Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi, dan diubah kembali oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 12/2018Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas