Ditemukan 3404 data
287 — 153
dibuatdihadapan Notaris/PPAT, sesuai dengan Peraturan MenteriPerumahan Rakyat No. 9 Tahun 1995 tentang PerjanjianPengikatan Jual Beli.b) Isi PPJB yang diharapkan oleh Penggugat adalah:Halaman 6 dari 71 halaman putusan perkara Nomor : 20/PDT/2019/PT.DKI18.19.20.e Tergugat harus mengatakan secara tertulis mengenai janjiatau kepastian untuk menyelesaikan pembangunan padawaktu tertentu.e Bila sampai batas waktu yang ditentukan dalam PPJBTergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya, makaTergugat akan dikenakan sangsi
Harold Marnangkok M.M. Manurung, SH,MH
Terdakwa:
Jefri Sinaga
19 — 3
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
100 — 17
Bahwa atas tindakan Para Penggugat tidak mau menanda tanganilaporan Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi, TergugatIl danTergugatlll telah memberikan peringatan, bahwa apabila melanggardan atau tidak melaksanakan perintah partai dan atau tidak aktifdalam kegiatan Partai, akan di kenakan sangsi partai yaitu berupapemecatan sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi, dan terhadapSangsi tersebut, pada saat di beri peringatan tentang sangsi Partaitersebut Para Penggugat menyatakan siap menerima apapun sangsiyang
akan di berikan oleh Partai termasuk sangsi Pemberhentiansebagai anggota Partai dan juga sebagai Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat..
Marimin, S.H., M.H.
Terdakwa:
Adi Riyanto
157 — 104
Selama perkara ini Terdakwa sudahmendapatkan sangsi administratif, tidakmendapatkan Remunerasi, tidak dapatsekolanh dan tidak dapat naik pangkatsementara.Hal 3 dari 56 hal.Putusan No.36K/PM.II10/AD/VIII/2020c. Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agarmemberikan keringanan hukuman.3.
meliputipembuktian unsur, sifat hakekat dan halhal yangmeringankan dan memberatkan dalam putusan ini.Hal 39 dari 56 hal.Putusan No.36K/PM.II10/AD/VIII/2020MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangBahwa Terdakwa mengajukan kepada Majelis hakimpermohonan keringanan hukuman yang disampaikanoleh Terdakwa di dalam persidangan yang padapokoknya sebagai berikut :1.Terdakwa mengaku bersalah dan menyesaliperbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangilagi.2.Selama terjadinya perkara ini Terdakwa sudahmendapatkan sangsi
27 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mohon diselidikin apa yang terjadi di Pengadilan Agama kelas1 bandung8. berikan sangsi kepada Majelis Hakim PTA dan PA yang telahberupaya mengkontruksikan perkara, tidak bida menjalankantugasnya yang baik dan benar, sangsi harus lebih beratdibanding masyarakat biasa, karena mereka adalah penegakhukum9. Kabulkan permohonan kasasi7. REVIS PENGADILAN AGAMAPengadilan Agama sudah saatnya direvisi dan reformasikarena:a.
19 — 8
Adapun sangsi hukum bagi suami yang tidak maumemberikan hak berupa uang mutah, uang iddah, uang nafkah danhak atas harta bersama (gono gini) kepada bekas isteri yangdiceraikan oleh suaminya dimana uanguang itu menjadi hak isterimenurut ketentuan hukumnya, maka isteri juga berhak mengadukanadanya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan olehbekas suami. Sangsi hukum dimaksud sebagaimana ditegaskandalam ketentuan:a.
47 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selain Kesalahan Berat yang telah dituliskan di dalam PKB, pelanggarandi bawah ini dapat dikenakan sangsi Pemutusan Hubungan Kerja :a. Tidak mengikuti prosedur kerja (SOP) sehingga menyebabkankerugian dan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain atau dapatmerusak barang milik Pengusaha ;b.
Selain Kesalahan Berat yang telah dituliskan di dalam PKB, pelanggarandi bavah ini dapat dikenakan sangsi Pemutusan Hubungan Kerja :a. Tidak mengikuti prosedur kerja (SOP) sehingga menyebabkankerugian dan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain atau dapatmerusak barang milik Pengusaha ;b. Berulang kali menolak perintah yang wajar dari atasan ;.
Mayor Chk K Dwi Chrisna Wati, S.H., M.Sc
Terdakwa:
I Gusti Putu Arya Ernawan
96 — 124
Putusan No. 26K/PM.III14/AD/VIII/2019kepada personel yang kedapatan membawa sisa amunisi danamunisi sisa akan dilakukan teguran apabila dilakukanberulangkali maka akan diberikan sangsi dari kKesatuan.8. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta amunisi caliber 9 mmkepada Saksi karena untuk personel Tamtama tidak ada indeksdan latihan menembak menggunakan senjata jenis pistol.
Mekanis Yonif 741/GN namun tas pinggang tersebutdisimpan di rumah dan dalam ketentuannya tidak diperbolehkanseorang prajurit menyimpan secara pribadi senjata rakitan sertaamunisi ataupun berkeinginan untuk menjual amunisi yangTerdakwa simpan kepada orang lain.Bahwa Terdakwa mengetahui aturan tentang setelah selesaimelaksanakan menembak, para petembak tidak diperbolehkanmembawa kembali amunisi baik kelongsong maupun amunisiaktif dan apabila petembak ditemukan membawa ataumenyimpan dapat dikenakan sangsi
53 — 17
Bahwa akibat Pelaporan Termohon tersebut yang mengakibatkanPemohon dan Istri Siri Pemohon dijatuhkan Sangsi yangmengakibatkan Pemohon tidak memiliki Jabatan (di Non Jobkan) diDinas Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Cilegon),dan xXxxxx Istri Siri Pemohon diturunkan Pangkat dan Golongannyaselama 2 (dua) tahun oleh xxxxx Kota Cilegon, padahal saat menikahsetatus Pemohon dengan Istri Sirinya adalah Duda dan Janda bukanlagi Suami dari Termohon, atau. xxxxx menikah bukan dengan SuamiOrang
Bahwa dikarenakan Pemohon telah mendapat Sangsi dariKepala Badan Kepegawaian Pendidikan & Pelatihnan (BKPP) KotaCilegon atas Pelaporan Termohon, dan selain itu Pemohon sudah tidaklagi tinggal serumah lebih dari 1 (Satu) tahun lamanya denganTermohon, dan Pemohon Telah Menikah lagi dengan xxxx danDikaruniai Seorang Anak LakiLaki, dan untuk kepastian hukum,Pemohon dengan ini Mengajukan Kembali Gugatan Cerai Talak iniKepada Pengadilan Agama Serang;22.
22 — 13
biaya Hadhanah sesuai kebijakanMajelis Hakim ; 27222202 202222222 nnn nnn=Bi Menetapkan pembagian harta bersama sebelum adanya ikrartalak, yang sebelumnya sudah diupayakan diselesaikan secarakekeluargaan tetapi tidak ada titik temu sampai sekarang, jadiTermohon menyerahkan kebijakan ini pada Ketua Majelis Hakim ; emberi ijin kepada Pemohon ( PEMOHON) untuk mengucapkan ikrartalak terhadap Termohon (SRI BUDAYANI, SPd BINT HARDOMOMARTODIPOERO) didepan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro; enetapkan sangsi
pemberianMut'ah, masa Iddah, Madhiah dan biaya Hadhanah sesuai kebijakanMajelis Hakim ; 20+ 202 20> 222 oo nnn nn ene eeeMenetapkan pembagian harta bersama sebelum adanya ikrartalak, yang sebelumnya sudah diupayakan diselesaikan secarakekeluargaan tetapi tidak ada titik temu sampai sekarang, sesuaikebijakan Majelis Hakim ; emberi ijin kepada Pemohon ( PEMOHON) untuk mengucapkan ikrartalak terhadap Termohon (SRI BUDAYANI, SPd BINT HARDOMOMARTODIPOERO) didepan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro; enetapkan sangsi
Clara H. Siregar, SH
Terdakwa:
Indra Surya Pranata Alias Jabrik
25 — 5
menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanHalaman 14 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Kisbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Sabri Fitriansyah Marbun, SH
Terdakwa:
Gunawan
26 — 6
menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaiHalaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2018/PN Kisalasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
18 — 9
28 tahun) ;e Pada halaman 2 tertulis nomor urut 4 yang sebenarnya nomor urut 3 ;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih aktif,telah diberi Kesempatan untuk memperoleh izin bercerai dari atasannya, akantetapi sampai waktu yang telah ditentukan ternyata Penggugat tidak jugamemperoleh izin bercerai dari atasannya, namun Penggugat bersedia membuatsurat pernyatan yang intinya menyatakan tetap meneruskan permohonangugatan cerai dengan Tergugat dan bersedia menanggung semuaresiko/sangsi
Khairur Rahman Nasution, SH
Terdakwa:
Kuswoyo
18 — 2
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
CLARA H. SIREGAR, SH
Terdakwa:
Samsul Bahri Als Ari
21 — 4
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
50 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
pelanggaran disiplin Pegawai NegeriSipil sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,Pasal 7 Ayat (4) huruf (b) yaitu Pemindahan dalam rangka penurunanjabatan setingkat lebih rendah Dengan kata lain bahwa ketentuan yang terkandung dalam PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil, Pasal 7 Ayat (4) huruf (b) sebagaimana dimaksudhanyalah diberlakukan untuk penjatuhan sangsi
1.RICHARD C.B. LAWALATA, S.H
2.PIETER LOUW, SH
Terdakwa:
SUTAR LELONO
53 — 29
saudara JOKO WIBOWO pada hari Minggu tanggal 05 November2017 sekitar pukul 11.00 Wit ada menhubungi saksi melalui telepon, barusaksi mengetahui hal tersebut Di jalan Makam SP.II Kelurahan Klaru DistrikMariat Kabupaten Sorong dan saksi bertanya apakah sudah koordinasidengan Polres dan dijawab belum dan mereka menjawab sekedar bermaindan tidak menggunakan uang dan juga sudah banyak anggota dilokasi ;Bahwa saksi tahu bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarangoleh UndangUndang dan ada sangsi
49 — 27
Jika Termohon meminta uangkepada Pemohon, ia selalu mengatakan tidak punya uang, sementaraPemohon membeli hand phone (HP) baru ;Bahwa dalil permohonan no.3 huruf (c) benar bahwa Pemohon danTermohon sering cekcok ( tengkar mulut ), karena Pemohon tidakadaperhatiannya kepada Termohon.Bahwa dalil permohonan no.3 huruf (d) benar, Karena Termohon merasaPemohon pilin kasin dalam menerapkan sangsi/nhukuman kepada santri,seperti hand phone (HP) santri yang di sita oleh pengurus pondok, laluTermohon mengembalikan
35 — 4
Perlu pemohon sampaikan bahwa saat termohon berada alaupun setelahmenjalani sangsi hukuman di LP semurung, pemohon berharap termohon dapatmerubah sikap untuk menjadi lebih baik sehingga pemohon ddak menceraikannya. Namunkenyataannyajustrutermohonmelakukan tindakan serupa (utang maka pemohonberpendapat bahwatermohon setelah menjalani hukuman selama 4 (empat) tahun tidak merasa jera.
80 — 29
Bahwa perbuatan Terdakwa seperti ini sangat berpengaruh bagi15kesiapan mental prajurit dalam menghadapi tugastugas karenadisibukkan dengan persoalan keluarga apalagi jika perbuatan iniditiru oleh prajurit TNI lainnya maka akan merusak sendi disiplinprajurit INI, oleh karena itulah maka Pimpinan TNI melarang kerasbagi setiap prajurit INI berpoligami dengan ancaman sangsi yangberat.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapijuga