Ditemukan 3403 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-07-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 25-02-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN Yyk
Tanggal 8 Desember 2015 — Drs. SUTARTO
89 — 14
  • BambangSupriyanto kepada Terdakwa.Bahwa setelah ada permasalahan ini Terdakwa sudah dikenakansangsi.Bahwa Terdakwa dikenakan sangsi berbentuk penurunanpangkat satu tingkatan.Bahwa barang bukti berupa : Buku tabungan BPD DIY Cabang Senopati Nomor Rekening .006.211.011841 atas nama Disperindagkoptan/PEW (SetoranPokok PEW tahun 2006) (barang bukti No. 3) .
    Bahwa untuk Terdakwa dikenakan sangsi penurunan pangkat satugolongan. Bahwa Terdakwa ditunjuk dalam kepengurusan dana PEWtersebutada Sknya apa tidak saksi tidak tahu. Bahwapemeriksaan BPK setiap tahunnya pasti ada. Bahwa yang mendampingi dalam pemeriksaan mengenai masalahdana PEW tersebutpada saat itu Terdakwa. Bahwa barang bukti berupa : Buku tabungan BPD DIY Cabang Senopati Nomor Rekening .006.211.011841 atas nama Disperindagkoptan/PEW (SetoranPokok PEW tahun 2006) (barang bukti No. 3) .
    Bahwa tindak lanjut berupa pengembalian dana PEW ke kas daerah,Terdakwa juga dikenakan sangsi pada saat itu saksi memberikanrekomendasi kepada atasan terdakwa agar terhadap Terdakwadikenakan penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahunatau penurunan pangkat setingkat lebih rendah sebagaimana diaturdalam peraturan pemerintah No. 53 tahun 2010 pasal 7 ayat (4) danatas kedua opsi tersebut saksi merekomendasikan hukuman disiplinsedang berupa penurunan pangkat setingkat lebin rendah selama 1(
    Bahwa Terdakwa sekarang sudah dikenakan sangsi. Bahwa pada saat itu Terdakwa saksi panggil diruang saksi Bahwa dana tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa .
    untuk mengakses rekening tersebut yang terpinting harus adaspecimen Kepala Bidangnya.Bahwa setahu Ahli dana PEW tersebut berasal dari PemerintahPusat.Bahwa menurut tata kelola keuangan yang minyimpan buku rekeningBendahara atau orang yang ditunjuk oleh atasannya.Bahwa kedudukan Terdakwa dalam hal ini menurut hasil pemeriksaanTerdakwa yang melakukan pengambilan dan penggunaan dana PEW.Bahwa menurut ahli yang bertanggung jawab dalam hal ini yangbertanggung jawab ya Terdakwa .Bahwa kalau mengenai sangsi
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN
Register : 24-06-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 02-12-2021
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 8/G/2021/PTUN.YK
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
506 — 306
  • Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasanyang dapat diterima secara obyektif oleh PPK dan masapenawarannya masih berlaku, maka peserta yangbersangkutan tidak dikenakan sangsi apapun.b. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasanyang tidak dapat diterima secara obyektif oleh PPK dan masapenawarannya masih berlaku, maka peserta dikenakan sangsidaftar Hitam dan jaminan Penawaran (apabila disyaratkan)dicairkan dan disetorkan ke kas Negara.c.
    Apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karenamasa penawarannya sudah tidak berlaku, maka peserta yangbersangkutan tidak dikenakan sangsi apapun.Halaman 28 dari 174 halaman Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.YK3.
    Penyedia tidak menyepakati dengan alasan yang tidakobyektif dan tidak dapat diterima oleh PPK, makadiberikan sangsi daftar hitam dan pencairan jaminanpenawaran.5. Bahwa Tergugat dalam membatalkan kemenanganPenggugat tidak memiliki landasan dan mekanisme yangHalaman 30 dari 174 halaman Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.YKdiatur di dalam Dokumen Pemilihan Pasal 41.25 yangmengatur tentang Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrakdinyatakan gagal.6.
    Penyedia tidak menyepakati dengan alasan yangobyektif dan dapat diterima oleh PPK, makaPenyedia tidak dikenakan sangsi apapun.d. Penyedia tidak menyepakati dengan alasan yangtidak obyektif dan tidak dapat diterima oleh PPK,maka diberikan sangsi daftar hitam dan pencairanJaminan penawaran.9.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 10-05-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 47/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
AYI SUNDHANA
Tergugat:
WALI KOTA BANDUNG
114 — 50
  • PEMANGGILAN point 1 telah secara tegasmengatur : PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dipanggilsecara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa.Surat panggilan dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalamAnak Lampiran Ia Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini ;Pada kenyataannya Penggugat tidak pernah dipanggil untuk diperiksamengenai pelanggaran disiplin dalam perkara ini, oleh karena jelasbahwa proses penjatuhan sangsi terhadap Penggugat tidak sesuai
    Meskipun bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan sama, tetapifaktorfaktor yang mendorong dan dampak yang ditimbulkan daripelanggaran disiplin itu berbeda, maka jenis hukuman disiplin yangakan dijatuhkanberbeda ;Bahwa, Penggugat tidak pernah diperiksa oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Tim yang ditunjuk untuk itu, sehingga dengandemikian jelas bahwa proses penjatuhan sanksi terhadap Penggugattidak sesuai dan telah melanggar prosedur penjatuhan sangsi terhadapPegawai Negeri Sipil yang melakukan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 05-03-2019 — Putus : 12-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 149/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 12 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan
Terbanding/Tergugat I : PT. Daindo Internasional Finance
Terbanding/Tergugat II : Kementrian Hukum dan HAM Kanwil
Terbanding/Tergugat III : Otoritas Jasa Keuangan
57 — 44
  • Pasal 28 yang berbunyi: Pembuktian terhadap ada tidaknya unsurkesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalamPasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha.Bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud diatas melanggar pasal 18juncto pasal 62 ayat (1) UndangUndang No.8 tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen dengan sangsi pidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,(duamiliar rupiah) dan tidak berlebinan apabila
    Hasyim Ashari No. 35 A Lantai 5 Jakarta Pusat.Halaman 16 Putusan No 149/Pdt/2019/PT.DKI.20.lesBahwa dikarenakan TERGUGAT Ill adalah sebuah lembaga negarayang di beri amanat oleh UndangUndang No. 21 tahun 2011 tentangOtoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang tugas dan wewenangOtoritas Jasa Keuangan, dalam memberikan peringatan danmemberikan sangsi apabila Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJkK)dalam menjalankan usahanya melanggar apa yang diatur dalamUndangundang No.21 tahun 2011 tentang OJK dan Peraturan
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 18-02-2019 — Putus : 01-04-2019 — Upload : 03-12-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Kis
Tanggal 1 April 2019 — Penuntut Umum:
T. Fitri Hanifah, SH
Terdakwa:
Riani
21 — 3
  • Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 12-09-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Kis
Tanggal 16 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
Gusmira F. Warman, SH
Terdakwa:
Iqbal Alfitra Taufik Saragih
21 — 2
  • perludipertimbangkan lebih lanjut, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalampenjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 25-09-2018 — Putus : 19-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 957/Pid.Sus/2018/PN Kis
Tanggal 19 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
T. Fitri Hanifah, SH
Terdakwa:
Iwan Kurniadi
29 — 7
  • Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 24-09-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 29-10-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 948/Pid.Sus/2018/PN Kis
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
Ris Piere Handoko, SH
Terdakwa:
Gusti Als Atan
24 — 2
  • akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaiHalaman 14 dari 17 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2018/PN Kisalasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Umum
Register : 22-09-2016 — Putus : 09-11-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 573/Pid.B/2016/PN Gpr
Tanggal 9 Nopember 2016 — Eko Guntoro bin alm. Suryanto
28 — 3
  • Budi Hermawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa Saksi bekerja di SPBU Desa Tanbibendo, Kecamatan Mojo,Kabupaten Kediri sebagai Manager SPBU ; Bahwa sewaktu Terdakwa bekerja di SPBU Tambibendo KecamatanMojo, Kabupaten Kediri, Terdakwa menjabat sebagai Ketua sif; Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di SPBUkarena diketahui melakukan kesalahan namun perkaranya tidakdilaporkan ke Poisi hanya diberikan sangsi dikeluarkan; Bahwa tugas dan tanggung jawab
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 21-08-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 K/MIL/2013
Tanggal 21 Agustus 2013 — MOHAMAD SYAHRI, A.Md.
16 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terhadap putusan yang telah dijatuhkan pada Pemohon Kasasiyaitu pidana penjara 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Militer III18 Ambon itu sajasangat berat dimana Pemohon Kasasi dalam kedinasan juga berdampak padaPemohon Kasasi yaitu dikenakan sangsi administrasi berupa penundaan pangkat dantidak bisa mengikuti pendidikan lanjutan sedangkan terhadap lingkungan sekitarnyamerupakan beban moral yang berdampak pula terhadap keluarga Pemohon Kasasiyaitu pada istri dan anakanaknya.
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 28-01-2005 — Putus : 26-09-2005 — Upload : 22-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 198-K/PM.II-09/AD/IX/2005
Tanggal 26 September 2005 — Prada RUDI SUHERMAWAN Nrp. 31010521440480
157 — 36
  • Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang merupakan residivis /melakukan kejahatan penipuan dan penggelapan kendaraan bermotorberulang kali, Majelis menilai bahwa Terdakwa sulit untuk dibinasebagai prajurit INI karena hukuman pidana yang pernah dijatuhkankepada dirinya tidak menjadikan Terdakwa sebagai prajurit yangbaik malah justru. setelah selesai menjalani' pidananya Terdakwasemakin berbuat lebih berani, oleh karenanya kepada Terdakwaperlu. diberikan sangsi yang lebih berat sebagaimana diktumdibawah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-04-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 477 K/Pdt/2017
Tanggal 18 April 2017 — JUMAHERI VS 1. PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk. PUSAT di JAKARTA, cq. PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk, MITRA USAHA RAKYAT (MUR) CABANG TEMANGGUNG, dkk. dan KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN di JAKARTA cq KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH di SEMARANG
62 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • meminta kepada Turut Terlawan untuk memberikanpengawasan pada Terlawan agar Terlawan melaksanakan penjualan jasakeuangan mentaati peraturan otoritas jasa kKeuangan dalam bab VII tentangperalihan Pasal 54 yang berbunyi: Perjanjian baku yang telah dibuat olehpelaku usaha jasa keuangan sebelum berlakunya peraturan otoritas jasakeuangan ini, wajib di sesuaikan dengan ketentuan sebagai mana di aturdalam Pasal 22 paling lambat pada saat berlakunya peraturan otoritas jasakeuangan ini, ataupun memberikan sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 26-11-2015 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 658 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — PT. ORIENTAL ELECTRONICS INDONESIA VS RAHMAWATI MUSLIMIN
35 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pemidanaan tidak dapat dinilai dari nilai kKerugian saja akan tetapitujuan dari pemidanaan tersebut adalah memberikan efek jera kepadapelakunya, apalagi perbuatan tersebut merupakan pengulangan, oleh sebabitu sangsi yang diberikan telah tepat sebagaimana peraturan perusahaan.e.
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama
Register : 18-12-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 28-03-2019
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1973/Pdt.G/2018/PA.Pbr
Tanggal 28 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 16
  • Sebagai orang yang berpendidikan hukum dia tentunya tahu bahwasikapnya ini bisa mendapatkan sangsi pidana dengan hukuman penjara.Dan juga sikap pria ini juga melanggar norma norma hidup beragama dinegara kita ini. Jika dia beragarna Islam dan mengerti tentang ajaranajaranIslam yang disiarkan oleh nabi besar Muhammad SAW tentunya dia tahubahwa hal ini merupakan dosa yang sangat besar.
Pengadilan PN BUKITTINGGI Pidana Umum
Register : 31-05-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Bkt
Tanggal 13 September 2018 — Penuntut Umum:
ZULHELDA, SH
Terdakwa:
CHURNIAWAN Pgl. IWAN
52 — 25
  • Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksaanak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut memuat sub unsur yangbersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi makaunsur tersebut telah dapat dinyatakan terpenuhi;Menimbang bahwa delik pidana yang dapat dikenakan sangsi pidanadalam unsur kedua tersebut adalah setiap perbuatan yang dapatdikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atauancaman kekerasan
    Undangundang Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi menuruthukum;Ad.2 Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, ataumembujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatancabul;Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut memuat sub unsur yangbersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi makaunsur tersebut telah dapat dinyatakan terpenuhi;Menimbang bahwa delik pidana yang dapat dikenakan sangsi
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 05-06-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 13-08-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 567/Pid.Sus/2018/PN Kis
Tanggal 8 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
T. Fitri Hanifah, SH
Terdakwa:
Mujiani Alias Nita
27 — 2
  • Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Pengadilan PN PUTUSSIBAU Pidana Khusus Lain-lain
Putus : 13-03-2017 — Upload : 09-09-2017
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN.Pts.
Tanggal 13 Maret 2017 — REGINA MONIKA ERNA DAI Anak Dari DOMINIKUS PRAWIN
47 — 37
  • makanantersebut dapat dicantumkan pada label, etiket, keterangan, iklan atau promosipenjualan barang dan/atau jasa tersebut.Bahwa berdasarkan sesuai Undangundang Perlindungan Konsumen Nomor :8 tahun 1999 Pasal 8 Ayat 1 (a), seseorang atau pelaku usaha tidakdiperbolenkan untuk mengedarkan atau) memasarkan atau menjualbarang/jasa/bahan pangan/makanan yang tidak memenuhi Standar mutubarang dan/atau jasa yang berlaku.Bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam memasarkan danmenjual barang, pelaku diberikan sangsi
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Wanprestasi
Putus : 12-12-2018 — Upload : 14-03-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 597/Pdt.G/2018/PN.Sby
Tanggal 12 Desember 2018 — LIEDYAWATI ONGKOWIJOYO melawan ONG, WONGSO GUNAWAN
179 — 77
  • Sby.Bahwa, pada Tanesal 31 Juli 2018, lbu Liedyawati Ongkowijoyo ( dalam hal inisebagai Penggugat) telah membuat dan mengirimkan Surat kepada : Tergugat,Perihal: Peringatan Pertama untuk pembayaran hutang uang, Nomor Surat : 01 /Vil /2018, yang berbunyi, sebagai berikut:" Sehubungan dengan saudara tidak melakukan pembayaran hutang dengansebesar Rp. 255.000.000, ( dua ratus lima puluh lima juta rupiah ) sejak tanggal28 Juli 2007, untuk itu saudara kami kenakan sangsi " peringatan pertama "untuk segera
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Umum Penipuan
Putus : 29-06-2015 — Upload : 11-08-2015
Putusan PT DENPASAR Nomor 24/PID/2015/PT.DPS
Tanggal 29 Juni 2015 — I WAYAN SUNARTA
153 — 61
  • melakukanperbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum apakahterdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipidana karenakesalahannya ;Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dinyatakan bersalahatas perbuatan yang dilakukan harus dibuktikan adanya sifat melawanhukum dari perbuatan terdakwa yang dalam kaitan perkara ini melawanhukum publik atau melawan hukumprivat ; Menimbang, bahwa hukum publik adalah peraturan hukum yangberlaku bagi semua orang dimana hukum itu berlaku dan bagi yangmelanggar akan dikenai sangsi
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama Perceraian
Register : 01-08-2003 — Putus : 24-12-2003 — Upload : 10-11-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 1306/ Pdt.G / 2003 / PA.Sby
Tanggal 24 Desember 2003 — PEMOHON VS TERMOHON
25 — 1
  • nena nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nee1 Membayar nafkah dengan rincian 1 hari Rp. 25.000, selama 6 tahun dengan jumlah Rp. 54.000.000(lima puluh empat juta rupiah ); 2 Masa idhah selama 3 bulan a Rp. 700.000, x 3 = Rp. 2.100.000, dengan demikian keseluruhantuntutan saya berjumlah Rp. 54.000.000, + Rp. 2.100.000, = Rp. 56.100.000,;Masalah biaya pendidikan dan kesejahteraan anak, dibayar setiap bulan a Rp. 300.000, dalam halini mohon pihak pengadilan agama mengatur sangsi