Ditemukan 5783 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Cg Itsbat Nikah [pabtg]
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 14-08-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 15-01-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 21/G/2017/PTUN.BJM
Tanggal 8 Nopember 2017 — Penggugat:
Ir. Manhuri
Tergugat:
Bupati Kabupaten Banjar
106 — 63
  • Pasar Bauntung BatuahKabupaten Banjar Periode 2015 2019, tanggal 31 Juli 2017 menyampaikanHalaman22 dari59 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2017/PTUN.BJMusulan, yakni "Meningkatkan status pemberhentian sementara pada Direksiyang dimaksud, sebagaimana Keputusan Bupati Banjar Nomor188.45/531/KUM/2017 dan Nomor : 188.45/532/KUM/2017 tanggal 11 Juli 2017menjadi PEMBERHENTIAN TETAP dan Atau Bapak berpendapat lain. Bahwa dengan memperhatikan dan didasarkan pada hasil sidang BadanPengawas PD.
    dan Umum Perusahaan Daerah PasarBantuang Batuah Kabupaten Banjar dan Keputusan Bupati Banjar Nomor188.45/572/KUM/2017 tentang Pemberhentian Direktur Operasional dan UmumPerusahaan Daerah Pasar Bantuang Batuah Kabupaten Banjar.
    Menyatakan sah Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/572/KUM/2017tentang Pemberhentian Direktur Operasional dan Umum Perusahaan DaerahPasar Bantuang Batuah Kabupaten Banjar, tanggal 9 Agustus 2017;3. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara ini;4.
    Bukti T6 : Keputusan Bupati Banjar Nomor188.45/532/KUM/2017 tentang Pemberhentian SementaraDirektur Operasional dan Umum Perusahaan DaerahPasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar (potokopisesuai asli);7. Bukti T7 : Keputusan Bupati Banjar Nomor188.45/578/KUM/2017 tentang Penunjukan PelaksanaTugas Direktur Perusahaan Daerah Pasar BauntungBatuah Kabupaten Banjar (potokopi sesuai asli);Halaman32 dari59 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2017/PTUN.BJM8.
    /532/KUM/2017 tanggal 11Juli 2017 menjadi PEMBERHENTIAN TETAP ;2) Atau Bapak berpendapat lain ;18.
Pengadilan PN KAB SEMARANG Perdata
Register : 22-08-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 26/Pdt.G.S/2019/PN Unr
Tanggal 5 September 2019 — Penggugat:
PT BPR MEKAR NUGRAHA
Tergugat:
1.Wahyu Noor Handoko
2.Retno Septika Rini
30 — 7
  • Bahwa akan kondisi hutang/kredit Tergugat tersebut yang tidak kunjungmemperbaiki kondisi tunggakan/keterlambatan hutang/kreditnya,Penggugat sudah melayangkan Surat Peringatansebanyak 3 (tiga) kali;Peringatan ke1 nomor : 010/MN/KUM/I/2019 bertanggal 08 Januari 2019(BuktiP3a)Peringatan ke2 nomor : 002/MN/KUM/II/2019 bertanggal 12 Februari 2019(BuktiP3b)Peringatan ke3 nomor : 061/MN/KUM/VI/2019 bertanggal 24 Juni 2019(BuktiP3c)6.
    (BuktiP3); Bahwa akan kondisi hutang/kredit Tergugat tersebut yang tidak kunjungmemperbaiki kondisi tunggakan/keterlambatan hutang/kreditnya,Penggugat sudah melayangkan Surat Peringatansebanyak 3 (tiga) kali;Peringatan ke1 nomor : 010/MN/KUM/I/2019 bertanggal 08 Januari 2019(BuktiP3a)Peringatan ke2 nomor : 002/MN/KUM/II/2019 bertanggal 12 Februari 2019(BuktiP3b)Peringatan ke3 nomor : 061/MN/KUM/VI/2019 bertanggal 24 Juni 2019(BuktiP3c) Bahwa terhadap Surat Peringatan/Somasi yang sudah diberikan,
    (BuktiP3); Bahwa akan kondisi hutang/kredit Tergugat tersebut yang tidak kunjungmemperbaiki kondisi tunggakan/keterlambatan hutang/kreditnya,Penggugat sudah melayangkan Surat Peringatansebanyak 3 (tiga) kali;Peringatan ke1 nomor : 010/MN/KUM/I/2019 bertanggal 08 Januari 2019(BuktiP3a)Peringatan ke2 nomor : 002/MN/KUM/II/2019 bertanggal 12 Februari 2019(BuktiP3b)Peringatan ke3 nomor : 061/MN/KUM/VI/2019 bertanggal 24 Juni 2019(BuktiP3c)Menimbang ,bahwa Para Tergugat membenarkan mengakuimempunyai pinjaman
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 15-04-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 231/Pid.B/LH/2021/PN Smg
Tanggal 1 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NOVIE AMALIA NUGRAHENI SH MH
Terdakwa:
HERMAN Bin MEGGU.
206 — 57
  • SmgBahwa meyakini 23 (dua puluh tiga) buah paruh burung rangkonggading (Rhinoplax Vigil) adalah asli dilihat dari kKarakteristik bentuk danwarnanya;Bahwa burung rangkong gading (Rhinoplax Vigil) adalah satwa yangdilindungi UndangUndang berdasarkanPeraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/8/2018 tentang jenistumbuhan
    Permen LHK Nomor : P. 22/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2019 tentangLembaga Konservasi;6. Permen LHK Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;7. Permen LHK No. : P.92/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/8/2018 tentangPerubahan Atas No. : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;8. Permen LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018tentangPerubahanKedua Atas Permen LHK No.
    :P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhandan Satwa Yang Dilindungi;9.
    Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 447/Kptsll/2003 tentangTata Usaha Pengambilan atau Penangkapan danPeredaranTumbuhan dan Satwa LiarBahwa sesuai yang tercantum pada lampiran PERATURAN MENTERILINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang PERUBAHANKEDUA ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN NOMOR : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018TENTANG JENIS TUMBUHAN DAN SATWA YANG DILINDUNGI;Bahwa yang dapat menyimpan, memiliki, memelihara satwa liar yangdilindungi
    Satwa Rangkong gading(Rhinoplax vigil) termasuk satwa yang dilindungi undangundangberdasarkan Undangundang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasisumber Daya Alam dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah Nomor7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dantercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan
Pengadilan PN LUBUK SIKAPING Pidana Khusus
Register : 20-11-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 113/Pid.Sus/LH/2020/PN Lbs
Tanggal 7 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Ihsan
Terdakwa:
PARMAN Bin MUKLI
81 — 14
  • Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Edi Susilo bin Satimin dari BalaiKonservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat menerangkan bahwaKukang yang ditemukan pada Terdakwa adalah IDENTIK dengan ciri Fisikdari Satwa kukang Sumatera( Nycticebus coucang ) Berdasarkan lampiranPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang perubahan kedua PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P20Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang jenis Tumbuhan dan Satwa yangdilindungi
    Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum. 1/12/2018 tentangperubahan kedua Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananHalaman 7 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/LH/2020/PN LbsNomor: P20 Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi Nomor urut 84, maka Satwa TRENGGILING (Manisjavanica) termasuk dalam jenis Satwa yang dilindungI.
    .1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor:P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi; Bahwa berdasarkan lampiran peraturan menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor:P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 12/2018 Tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor:P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi, penggolongan jenis satwa trenggiling
    terdapat padatabel lampiran nomor 84 dengan nama ilmiah Manis Javanica dan namaIndonesia Trenggiling; Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentangperubahan kedua Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananHalaman 14 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/LH/2020/PN LbsNomor: P20 Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi Nomor urut 73, maka Satwa kukang Sumatera(Nycticebus coucang ) termasuk
    Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan nomor:P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi; Bahwa berdasarkan lampiran peraturan menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan nomor: P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 TentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, penggolongan jenis satwatrenggiling terdapat pada tabel
Pengadilan PN PASANGKAYU Pidana Khusus
Register : 22-02-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN PASANGKAYU Nomor 33/Pid.B/2021/PN Pky
Tanggal 27 April 2021 — Penuntut Umum:
FRI HARMOKO, SH.,MH
Terdakwa:
H. BURHANUDDIN Dg. SITUJU
102 — 56
  • ., di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli menjabat sebagai PEH Muda pada Balai Pengelolaan HutanProduksi Wilayah XIII Makassar; Bahwa terhadap pengelolaan hasil hutan kayu yang berada pada lahanyang sudah dibebani Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT)/berada padaareal hutan hak, maka penatausahaannya mengacu pada PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil HutanKayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak Jo.
    Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil HutanKayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak; Bahwa apabila pemegang hak atas tanah yang memanfaatkan pohontumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah, makapenatausahaannya mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.66/MenLHK/Setjen
    /Kum.1/10/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam,pemanfaatan hasil hutan kayu harus memiliki izin yang sah, prosespemanfaatan hasil hutan kayu dimulai dari perencanaan produksi,pemanenan atau penebangan, pengukuran dan pengujian, penandaan,pembayaran PNBP, pengangkutan/peredaran, serta pengolahan
    hasilhutan kayu, dokumen angkutan yang digunakan adalah SKSHHKKB/SKSHHKKO (diterbitkan secara online melalui SIPUHH), NotaAngkutan, Surat Angkutan Lelang (SAL), dan Nota Perusahaan;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum. 1/11/2016 tentangPengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak,pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hakdilakukan oleh pemilik hutan hak yang bersangkutan dan tidakmemerlukan izin
    telah dilakukan penelusuran asal bahan baku/lacak balakdan terbukti bahwa kayu tersebut berasal dari kawasan hutan makapemanfaatan dan pengolahan kayu tersebut mengacu pada PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang berasal dari Hutan Alam;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge);Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telan memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai
Pengadilan PA LIMBOTO Perdata Agama
Register : 04-05-2023 — Putus : 15-05-2023 — Upload : 15-05-2023
Putusan PA LIMBOTO Nomor 234/Pdt.G/2023/PA.Lbt
Tanggal 15 Mei 2023 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 3

  • MENGADILI

    1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
    2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
    3. Memberi izin kepada Pemohon (Hamid Kum bin Ismail Kum) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Mawanti Y. Abdul binti Yusup W.
Pengadilan PN JEMBER Perdata
Register : 17-07-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PN JEMBER Nomor 82/Pdt.G/2018/PN Jmr
Tanggal 30 Januari 2019 — Penggugat:
ALIF KURNIA ROHMAN
Tergugat:
PT. Bank Mandiri cq. Kantor Cabang KCP MMU Jember Bangsalsari
52 — 17
  • sudah disetormencapai Rp.7.555.556, X 12 Bulan = Rp. 90.666.672.Bahwa Penggugat ditawari perpanjangan oleh pihak Tergugat yangdituangkan dalam Addendum Ke Perjanjian Kredit dibawah tangan Nomor: MBD.BGI/275/KUM/2014.A.01 Tanggal 13 Agustus tahun 2014 dengankredit limit yang disetujui Rp. 200.000.000.,.Bahwa Penggugat pada preode Addendum ini juga sudah menyetorRp.7.555.556, X 12 Bulan = Rp. 90.666.672 .Bahwa atas kedua kredit tersebut diatas yaitu kredit pertama NomorMBD.BGI/0275/KUM/2013 dan addedum
    Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat teiah dibuat danditandatangani Perjanjian Kredit Nomor : MBD.BGI/0275/KUM/2013tanggai 24 Juni 2013 (Selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kredit),sebagaimana telah diubah dengan Addendum Ke Perjanjian Kredit No.MBD.BGI/275/KUM/2014.AQ1 tanggai 13 Agustus 2014 (selanjutnyadisebut sebagai Addendum).b.
    MBD.BGI/0275/KUM/2013tanggal 24 Juni 2013 (Selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kredit),dengan jangka waktu 36 bulan tmt. 24 Juni 2013 dan nomor rekeningpinjaman adalah 1430100799665.
    MBD.BGI/0275/KUM/2013 tanggal 24 Juni2013, antara Penggugat dan Tergugat, di pasai 1 ayat 5 jelasmenyebutkan bahwa sifat kredit adalah Non Revolving.b. Bahwa Addendum Ke Perjanjian Kredit No.MBD.BGI/275/KUM/2014.A01 tanggal 13 Agustus 2014, pada pasai 1tidak merubah ayat 5 perihal sifat kredit.
    MBD.BGI/275/KUM/2014.A.01 Tanggal 13 Agustus tahun 2014.
Pengadilan PN KASONGAN Pidana Khusus Illegal Logging
Register : 29-10-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 15-02-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 124/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn
Tanggal 16 Januari 2020 — YULIANTO RASIBAN R Bin RASYID RACHMAN (Alm);
134 — 38
  • P. 58/MenLHK/Stjen/Kum.1/7/2016 TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanamanpada Hutan Produksi, Pasal7 dan Pasal 8 dan Pasal 9.Apabila yang berasal dari Hutan Hak diatur dengan PeraturanMenteri Kehutanan Nomor : P. 85/MenLHK/SETJEN/KUM.1/1 1/2016jo P. 48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017tentang PengangkutanHasil Hutan Budidaya yang berasal dari hutan hak Pasal 4, Pasal 5,Pasal 6, Pasal 7, pasal 8 dan pasal 10.Bahwa berdasarkan tata cara yang diatur dalam Peraturan menterilingkungan
    P.60/MenLHK/Stjen/Kum.1/2016Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam pada Pasal3, Pasal 4, Pasal 5,Pasal 6, pasal 7 dan Pasal 8 serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan KehutananNomor : P. 42 /MenLHKSETJEN/2015 jo. P.58/MenLHK/Stjen/Kum.1/7/2016 Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, Pasal3,4, 5 dan Pasal 6.
    P.58/MenLHK/Stjen/Kum.1/7/2016Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari HutanTanaman pada Hutan Produksi.
    P.60/MenLHK/Stjen/Kum.1/2016TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam,pasal10 dan Pasal 11.c. Apabila yang berasal dari Hutan Negara diatur dengan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 42 /MenLHKSETJEN/2015 jo. P.58/MenLHK/Stjen/Kum.1/7/2016 TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanamanpada Hutan Produksi, Pasal 7 dan Pasal 8 dan Pasal 9.
    dokumen angkutan kayu yang berasal darikawasan hutan negara dikenakan sanksi pidana sesuai denganketentuan Peraturan Perundangundangan.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri LHKNomor : P. 85 /MenLHK/SETJEN/KUM.1/1 1/ 2016 jo P,48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Pengangkutan Hasil HutanBudidaya yang berasal dari hutan hak:a.
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
Register : 07-06-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN SURAKARTA Nomor 177/Pid.B/LH/2021/PN Skt
Tanggal 28 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.ENDANG PUJIASTUTI, S.H, M.H
2.IRFAN SUSILO, SH.
Terdakwa:
YUDHATAMA ALFIAN SIDIK Bin SUMARYO
204 — 49
  • Burung Kakaktua Raja (Probosciger Aterrimus) sejumlah 1 (Satu)ekor, adalah termasuk satwa yang dilindungi dalam Lampiran PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/ MENLHK/SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018 tentang Perubahan kedua Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi terdaftar dalam nomor urut 261;b.
    ) sejumlah 8(delapan) ekor, adalah termasuk satwa yang dilindungi dalam LampiranPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018 tentang Perubahan kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi terdaftar dalam nomor urut 258;d.
    Burung Kasuari (Casuarius sp.) sejumlah 1 (Satu) ekor, adalahtermasuk satwa yang dilindungi dalam Lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/ MENLHK/SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018 tentang Perubahan kedua Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi, terdaftar dalam nomor urut 280;f.
    Burung Nuri Bayan (Eclectus Roratus) sejumlah 3 (tiga) ekor,adalah termasuk satwa yang dilindungi dalam Lampiran PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/ MENLHK/SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018 tentang Perubahan kedua Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi, terdaftar dalam nomor urut 537;g.
    .1/ 12/ 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, maka :a.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus Perikanan
Putus : 25-01-2016 — Upload : 27-01-2016
Putusan PT SAMARINDA Nomor 5/PID/2016/PT.SMR
Tanggal 25 Januari 2016 — Nama lengkap : Abdul Munir Alias Kum Kum Bin Irawan; Tempat lahir : Banjarmasin; Umur/tanggal lahir : 35 / 10 Desember 1980; Jenis Kelamin : Laki - laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Jl. Kapt. Piere Tendean Gang Batu Sahasa 5 No. 15 RT. 12 Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang.; Agama : Islam; Pekerjaan : Nelayan ; 2.
131 — 38
  • Nama lengkap : Abdul Munir Alias Kum Kum Bin Irawan;Tempat lahir : Banjarmasin;Umur/tanggal lahir : 35 / 10 Desember 1980;Jenis Kelamin : Laki - laki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jl. Kapt. Piere Tendean Gang Batu Sahasa 5 No. 15 RT. 12 Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang.;Agama : Islam;Pekerjaan : Nelayan ;2.
    PUTUSANNo. 5/PID/2016/PT.SMRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perkarapidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah inidalam perkara Terdakwa:1 Nama lengkap : Abdul Munir Alias Kum Kum Bin Irawan;Tempat lahir : Banjarmasin;Umur/tanggal lahir : 35/10 Desember 1980;Jenis Kelamin : Laki laki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jl. Kapt.
    ,perbuatan para terdakwa dilakukan dengan caracara sebagai berikut :e Berawal pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 sekira pukul 07.00Wita, Terdakwa I ABDUL MUNIR alias KUM KUM bin IRAWANbersamasama Terdakwa II EDI JUNAIDI alias JALI bin MADO denganmenggunakan kapal Ketinting bertolak dari belakang rumah terdakwa I diBontang Kuala menuju ke Perairan Bontang Kuala Kota Bontang denganmaksud untuk mancari ikan di laut dengan membawa peralatan berupa (satu) unit compressor, selang dengan panjang lebih
    No. 5/PID/2016/PT.SMRBahwa Terdakwa I ABDUL MUNIR alias KUM KUM bin IRAWAN dan Terdakwa IIEDI JUNAIDI alias JALI bin MADO pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 sekirapukul 18.00 wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulanNopember tahun 2015, bertempat di Perairan Bontang Kuala Kota Bontang KalimantanTimur atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, merekayang melakukan, yang
    , perbuatan para terdakwa dilakukan dengan caracarasebagai berikut:e Berawal pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 sekira pukul 07.00Wita, Terdakwa I ABDUL MUNIR alias KUM KUM bin IRAWANbersamasama Terdakwa II EDI JUNAIDI alias JALI bin MADO denganmenggunakan kapal Ketinting bertolak dari belakang rumah terdakwa I diBontang Kuala menuju ke Perairan Bontang Kuala Kota Bontang denganmaksud untuk mancari ikan di laut dengan membawa peralatan berupa (satu) unit compressor, selang dengan panjang lebih
    KUM BIN IRAWAN DANTerdakwa II EDI JUNAIDI alias JALI BIN MADO telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA SAMADENGAN SENGAJA DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANANHal. 9 dari 14 hal.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 24-03-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 255/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
I Dewa Nyoman Wira Adiputra, SH
Terdakwa:
Ni Wayan Suari
128 — 43
  • Jambul Kuning (cacatua galerita)sebagaimana diatur dalam UndangUndang RI No. 5 tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE ), yangdiatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7tahun 1999, tanggal 27 januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhandan Satwa tercantum pada lampiran nomor urut 81 (delapan puluh satu)selanjutnya yang diatur kembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM
    .1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meneteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia NomorP.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi dan satwa yang dilindung tercantum pada lampiran nomorurut 256 (dua ratus lima puluh enam) disebut kakatua koki (cacatuagalerita);none ne nnnn Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) UndangUndang RI No
    .1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meneteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia NomorP.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi dan satwa yang dilindung tercantum pada lampiran nomorurut 256 (dua ratus lima puluh enam) disebut kakatua koki (cacatuagalerita);Halaman 4 dari 14 hal, Putusan No 255/Pid.Sus/LH/2021/PN.Dps Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana dalam Pasal 21 ayat (2
    .1/12/2018tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMeneteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi dan satwa yang dilindung tercantum padalampiran nomor urut 256 (dua ratus lima puluh enam) disebut kakatuakoki (cacatua galerita);Bahwa menurut pendapat saya dengan adanya ditemukan 2 (dua) ekorjenis burung koki (cacatua galerita) tersebut yang ditemukan di RumahSdr.
    Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi;Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi diatas, sSemuanyadibenarkan oleh terdakwa ;Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan pada pokoknyadipersidangan sebagai berikut : Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 witapetugas dari Ditreskrimsus Polda Bali bersama sama dengan petugas dariBKSDA Bali telah menemukan burung kakatua jambul kuning di
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 01-07-2008 — Upload : 25-02-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 536K/PDT/2007
Tanggal 1 Juli 2008 — SILVER TOUCH GROUP LIMITED ; vs. PT BANK PERMATA, Tbk ; NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PENYEHATAN PERBANKAN (TP. BPPN) ; Dkk
250 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Notaris di Jakarta;4.(25) Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 136, tanggal 11Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo,SH. Notaris di Jakarta;4.(26) Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 91, tanggal22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo,SH. Notaris di Jakarta;4.(27) Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 92, tanggal 22 Agustus1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH.
    Notaris di Jakarta;4.(29) Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 94, tanggal 11Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo,SH. Notaris di Jakarta;4.(30) Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 95, tanggal11 Desember 1995, dibuat di hadapan James HermanRahardjo, SH. Notaris di Jakarta;4.(31) Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 96, tanggal 11Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo,SH.
    Notaris di Jakarta;17.Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 128, tanggal 11 Desember1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris diJakarta;18.Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 129, tanggal 11Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH.Notaris di Jakarta;19.Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 130, tanggal 11 Desember1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH.
    Notaris di Jakarta;5.25.Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 136, tanggal 11Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo,SH. Notaris di Jakarta;5.26.Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 91, tanggal22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo,SH. Notaris di Jakarta;5.27.Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 92, tanggal 22 Agustus1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH.
Pengadilan PN TANJUNG REDEP Pidana Khusus
Register : 10-09-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN TANJUNG REDEP Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN TNR
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
MOSEZS SAHAT REGUNA, S.H
Terdakwa:
SITTI BINTANG Binti Alm. BOYONG
35 — 12
  • Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yangdilindungi;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalamPasal 40 ayat (2) Jo.Pasal 21 ayat (2) huruf e UU No.5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwamenyatakan telan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukanKeberatan/Eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya
    P.106/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo.P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi;Bahwa Mobil Travel Innova yang dikemudikan Sdr. KABINSAR dari arahPelabuhan Tanjung Selor dengan tujuan Kota Samarinda;Bahwa Sdr.
    P.106/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo.P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi; Bahwa mobil Travel Innova yang dikemudikan Sdr. KABINSAR dari arahPelabuhan Tanjung Selor dengan tujuan Kota Samarinda; Bahwa Sdr.
    Bahwa benar, telur penyu merupakan satwa yang dilindungi berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.106/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang PerubahanKedua atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo.P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan danrelevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untukmempersingkat dan menghindari
    P.106/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo.P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi, telur penyu adalah termasuk telur dari satwa yang dilindungi, danTerdakwa tidak memiliki ijin yang sah atas telur penyu tersebut.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 01-09-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 11-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 475 K/TUN/2020
Tanggal 14 Oktober 2020 — LUKMANUL HAKIM VS BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN;
61 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Barito Kuala, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 180/1931/KUM/VIII/2019,tanggal 10 Agustus 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat
    untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor188.45/187/KUM/2019 tanggal 30 April 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakHalaman 1 dari 6 halaman.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Barito KualaProvinsi Kalimantan Selatan Nomor 188.45/187/KUM/2019 tanggal 30April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Lukmanul Hakim, NIP.196403122007011031, Tempat/Tanggal Lahir Barito Utara, 12 Maret1964, Pangkat/Golongan Pengatur (Il/c), Jabatan Pelaksana, Unit KerjaKecamatan Anjir Pasar, Instansi Kabupaten Barito Kuala;4.
    Menyatakan batal Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor188.45/187/KUM/2019 tanggal 30 April 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas NamaLukmanul Hakim;3.
    Mewajibkan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untukmencabut Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/187/KUM/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas NamaLukmanul Hakim;Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 475 K/TUN/20204.
Pengadilan PN KLATEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-11-2015 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN KLATEN Nomor 142/Pdt.G/2015/PN Kln
Tanggal 17 Mei 2016 — 1.Maylia Suciati Mashitoh, DK Vs 1.PT.Danamas Pratama , DKK
78 — 16
  • kedua sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kredit710Nomor : 200/KUM/BPR.DP/DLG/IV/2012 tertanggal 30 April 2012 denganplafond pinjaman sebesar Rp. 75.000.000, (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)yang telah lunas pada tanggal 13 Agustus 2013 ;Fasilitas pinjaman ketiga sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kredit(SPK) Nomor : 422/KUM/ BPR.DP/DLG/VIII/2013 tertanggal 13 Agustus2013 dengan plafond pinjaman Rp. 95.000.000, (Sembilan Puluh Lima JutaRupiah) dengan outstanding pinjaman sebesar Rp. 88.199.900
    Pada kenyataannya, Perjanjian Kredit atas Fasilitas Pinjamanketiga antara Para PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana tercatatdalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor : 422/KUM/ BPR.DP/DLG/VIII/2013 tertanggal 13 Agustus 2013 yang diikuti dengan perjanjian pemberianjaminan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 214/2013 yangHal 7 dari 29 hal, Perk.
    / BPR.DP/ DLGVIII/2010, tertanggal : 5 Agustus 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda T 3 ;Fotokopi Surat Perjanjian Kredit, Nomor ;: 200/KUM/ BPR.DP/ DLG/IV/ 2012,tertanggal : 30 April 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda T 4;Fotokopi Surat Perjanjian Kredit, Nomor ;: 200422/ KUM/BPR.DP/ DLGVII/2013, tertanggal : 13 Agustus 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda T 5 ;Fotokopi Surat No. 194/ Krd/BPR.DP/ DLG/ V/ 2015,
    (SPK) Nomor : 422/KUM/ BPR.DP/DLG/VIII/2013 tertanggal 13 Agustus 2013dengan plafond pinjaman Rp. 95.000.000, (Sembilan Puluh LimaJuta Rupiah) dengan outstanding pinjaman sebesar Rp. 88.199.900, (DelapanPuluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan RatusRupiah).Bahwa atas Fasilitas pinjaman ketiga sebagaimana diatur dalam Surat PerjanjianKredit (SPK) Nomor : 422/KUM/ BPR.DP/DLG/VII/2013 tertanggal 13Agustus 2013 dengan plafond pinjaman Rp. 95.000.000, (Sembilan Puluh LimaJuta Rupiah
    / BPR.DP/ DLG/VIII/2010, Surat Perjanjian Kredit No200/KUM/BPR.DP/DLG/TV/2012 dan Surat Perjanjian Kredit No 422/KUM/BPR.DP/DLG/VIII/2013 pada kenyataannya Para Penggugat secara tegas telah membubuhkantanda tangan sebagai persetujuannya, serta dengan adanya bukti T10 telah terbukti pulakalau Penggugat kenyataannya telah menerima salinan atas surat Perjanjian Kredit No422/ KUM/ BPR.DP/ DLG/ VIII/ 2013 tersebut ;Menimbang, bahwa sesuai pula dengan bukti T2 berupa sertifikat haktanggungan, dan adanya
Pengadilan PN Mentok Pidana Khusus
Register : 07-09-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PN Mentok Nomor 130/Pid.B/LH/2020/PN Mtk
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.HERU PUJAKESUMA, SH
2.MOCHAMAD ARIFFUDIN, SH
Terdakwa:
PIAN Bin BIN
259 — 51
  • tajam ataudrastis pada jumlah individu di alam, dan daerah penyebarannya terbatas(endemik) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa serta PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1I/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi.
    Sedangkan satwa yang tidak dilindungi adalah suatu jenis satwayang diduga populasinya di alam melimpah dan daerah sebarannya masih luas,serta belum diatur dalam peraturan perundangundangan;Bahwa Ahli menerangkan bahwa jenisjenis satwa yang dilindungi diIndonesia sampai saat ini mengacu pada lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018
    .1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi tepatnya pada lampiran nomor 242.
    .1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi;Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2020/PN Mtk Bahwa jenisjenis satwa yang dilindungi di Indonesia mengacu padalampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM
    .1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindung!
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 23-05-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 1630/Pid.B/LH/2019/PN Sby
Tanggal 31 Juli 2019 — Penuntut Umum:
MARYANI MELINDAWATI, SH
Terdakwa:
RIZKY VIRSMAN ADHARI
428 — 38
  • Nomor 5 Tahun 1990 tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Peraturan PemerintahNomor 7 Tahun 1999, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi sebagaimana diubah denganPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan Nomor:P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 /2018 dan diubah terakhir denganPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang
    Nomor 5 Tahun 1990 tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Peraturan PemerintahNomor 7 Tahun 1999, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi sebagaimana diubah denganPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan Nomor:P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 /2018 dan diubah terakhir denganPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang
    Nomor 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, danPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, serta Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaHalaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1630/Pid.B/LH/2019/PN SbyYang Dilindungi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor: P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 /2018dan diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
    danKehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang dilindungi, terdaftar dalam nomor urut 724;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap halhal yang dianggaprelevan
    Nomor 5 Tahun1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, danPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, serta Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor: P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 /2018dan diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 09-02-2021 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 26-03-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 113/Pid.B/LH/2021/PN Mtr
Tanggal 23 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.M.BUSTANUL ARIFIN,SH,MH.
2.KRISNA PRAMONO,SH.
3.PINTONO HARTOYO, SH
Terdakwa:
HARI ILHAM
241 — 65
  • pemerintah; Bahwa untuk jenis burung yang diamankan berupa Burung Nuri Bayandan Burung Kakatua Maluku merupakan satwa yang dilindungiberdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Jenis Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis
    Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan = Kehutanan = Republik IndonesiaNomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesiaNomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2021/PN MtrBahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat(2) huruf a Undangundang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990Tentang Konservasi Sumber
    Adapun prosedur perizinan izin pengedardalam negeri diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan nomorSK.447/KptsII/2003 tentang Tata Usaha Penangkapan atauPengambilan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar dan PermenLingkungan Hidup dan Kehutanan nomorP.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020.
    .1/12/2018 tentang perubahan kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa Yang Dilindung; Bahwa Terdakwa Sdr.
    .1/12/2018 tentang perubahan kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi;Bahwa Terdakwa Sdr.
Pengadilan PN Mukomuko Pidana Khusus
Register : 30-01-2020 — Putus : 11-03-2020 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN Mukomuko Nomor 9/Pid.B/LH/2020/PN Mkm
Tanggal 11 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.LISDA HARYANTI, SH
2.SASNANDRA MARINA, SH.
3.GUSMILIYANSYA, SH.
Terdakwa:
SUWANDI Als WANDI Bin SUNADI
103 — 35
  • Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/06/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang Dilindungi dalam Lampiran Nomor 70 yaitu Symphalangus Syndactylus(Owa Siamang) adalah termasuk salah satu jenis hewan yang dilindungl.
    Bin Sutarto, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Peraturan Perundangundangan yang berlaku pada saat ini yangkhusus mengatur jenisjenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi adalah PPNomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa dan daftarjenis satwa yang dilindungi terdapat Peraturan Menteri LHK Nomor:P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang perubahan kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor:P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan
    Yang mana sebelum daftar jenisjenis tumbuhan dansatwa yang dilindungi adalah berdasarkan pada lampiran PP Nomor 7 tahun1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa, namun terhitung sejaktanggal 29 Juni 2018 lampiran PP Nomor 7 tahun 1999 tersebut dicabut dandigantikan dengan Permen LHK Nomor: P.20/MenLHK/Setjen/Kum. 1/6/2018,tanggal 29 Juni 2018 dan kemudian terhitung tanggal 30 Agustus 2018digantikan dengan Permen LHK Nomor: P.92/MenLHK/Setjen/Kum. 1/8/2018,tanggal 30 Agustus 2018 kemudian pada bulan
    Desember 2018 dilakukanperubahan dengan Permen LHK Nomor:P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 yang berlaku saat ini;Bahwa benar Owa Siamang ditetapkan sebagai Jenis Satwa yang dilindungidi Indonesia, yaitu sejak diterbitkannya PP Nomor 7 tahun 1999 tentangPengawetan Tumbuhan dan Satwa yang mana pada saat ini ketentuan haltersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor:P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 Peraturan Menteri LHK Nomor:P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018
    tentangperubahan kedua atas Permen LHK Nomor:P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018, tanggal 29 Juni 2018 tentang jenistumbuhan dan satwa yang dilindungi.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 22-07-2020 — Putus : 19-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 1012/PID.SUS-LH/2020/PT SBY
Tanggal 19 Agustus 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Budhi Pujo Susanto, S.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : H. Imam Sumantri Bin Mujadi Diwakili Oleh : Eko Irawan, S.H.
339 — 49
  • .* Bahwa bagianbagian satwa yang dilindungi undangundang kecualiKima Raksasa (Tridacna gigas) karena sudah dikeluarkan dari satwadilindungi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, akan tetapi masih termasukAppendiks CITES dimana peredarannya harus memiliki izin edar.* Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
    Menteri Lingkungan HidupDan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 TentangJenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi menyebutkan bahwaKepala Kambing dengan nama ilmiahnya Cassis cornuta termasukdalam satwa dilindungi yang tertuang pada lampiran peraturan tersebutnomor 780, Triton Trompet dengan nama ilmiahnya Charonia tritonistermasuk dalam satwa dilindungi yang tertuang pada lampiran peraturantersebut nomor 782.Perbuatan terdakwa sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40ayat (
    2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya JoPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor:Halaman 4 Putusan NOMOR 1012/PID.SUSLH/2020/PT SBYP.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang Dilindungi.Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut TimPenasihat
    Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri LingkunganHidup Dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, didalam dakwaantunggal Penuntut Umum;Halaman 5 Putusan NOMOR 1012/PID.SUSLH/2020/PT SBY Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Imam Sumantri BinMujadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan,dikurang!
    .1 /12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasHalaman 13 Putusan NOMOR 1012/PID.SUSLH/2020/PT SBYPeraturan Menteri Lingkungan WHidup Dan Kehutanan Nomor:P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang Dilindungi, Pasalpasal dalam Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana (UndangUndang No.8 Tahun 1981) dan ketentuanketentuanhukum lainnya yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan PenasihatHukum Terdakwa; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo