Ditemukan 3402 data
Urut Berdasarkan
Register : 18-12-2017 — Putus : 30-01-2018 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 1154/Pid.Sus/2017/PN Kis Tanggal 30 Januari 2018 — Penuntut Umum:
DENY ARMANDA F, SH
Terdakwa:
Salamuddin alias Nalam
45 — 4
DENY ARMANDA F, SH
Terdakwa:
Salamuddin alias Nalam
45 — 4
dinyatakan telah terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif kedua;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Putus : 25-03-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1897 K/Pdt/2014 Tanggal 25 Maret 2015 — MARKUS PETRUS, ; TOMAS PETRUS, dkk
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lie Theng Phuan ataupunPenggugat selaku ahli waris dapat dikenakan sangsi sebagaimana yangtelah ditetapkan pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah ProvinsiRiau tentang Pembaharuan Hak Pakai tanggal 2 September 1970 NomorIA.101/BKS/BFSK/1970 pada diktum ketiga angka 8 (delapan);Mengacu kepada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah ProvinsiRiau tentang Pembaharuan Hak Pakai tanggal 2 September 1970 NomorIA.101/BKS/IVSK/1970 untuk dapat menjadi bahan pertimbangan BapakKetua dan Mejelis Hakim mengembalikan
Register : 18-02-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PA BALIKPAPAN Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Bpp Tanggal 24 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
223 — 84
223 — 84
Perdata Pasal 1365 yang berbunyi: tiap perbuatan melawan hukumyang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkanorang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebutHalaman 22 dari 28 Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Bpp Pasal 1366 yang berbunyi: setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karenaperbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkankarena kelalaiannya atau kurang hatihatinyaBahwa tuntutan ganti rugi tersebut disesuaikan dengan Sangsi
Register : 31-03-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 26-09-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 288/Pid.B/2021/PN Dps Tanggal 23 September 2021 — Penuntut Umum:
Catur Rianita D, SH.
Terdakwa:
Ida Ayu Kadek Chandaka Dewi
129 — 94
Catur Rianita D, SH.
Terdakwa:
Ida Ayu Kadek Chandaka Dewi
129 — 94
Bahwa Terdakwa merupakan konsultan pajak freelance;Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019 dan 22 Oktober 2019 saksimendapat surat peringatan dari Kantor Dirjen Pajak Pratama Badung danKantor Badan Pendapatan Daerah Badung yang isinya bahwaperusahaan PT Balikun Sandika Bumi Abadi sudah menunggak pajakdan dikenakan sangsi administrasi beserta bunganya, setelah saksi crosscek dengan Terdakwa, Terdakwa mengaku belum melakukanpembayaran padahal saksi sudah mentransfer ke Terdakwa;Halaman 8 dari 24 Putusan
Register : 04-08-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 07-12-2016
Putusan PN KOTABARU Nomor 198/Pid.Sus/2016/PN Ktb Tanggal 21 September 2016 — SYARIFUDIN Als ARIF Bin YUSRA
34 — 6
34 — 6
terdakwa terakhir kali memesan / membeli obat zenith tersebut kepadaSaudara Ardi pada hari sabtu tanggal 11 Juni 2016 sebanyak 4 (empat)keping Bahwa sepengetahuan terdakwa manfaat dan kegunaan obat zenith adalahuntuk obat tulang atau reumatik sedangkan untuk obat Dextro untuk obatpereda batuk tetapi apabila dikonsumsi secara berlebihan akanmengakibatkan mabuk dan penggunanya akan mengalami halusinasi Bahwa terdakwa tahu bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatanyang dilarang undangundang dan ada sangsi
Register : 16-07-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby Tanggal 27 Oktober 2020 — Penggugat:
Agus Sugianto
Tergugat:
PT. CITRA ENERGY NUSANTARA
154 — 55
Agus Sugianto
Tergugat:
PT. CITRA ENERGY NUSANTARA
154 — 55
Citra Nusantara Energi Pasal 40 huruf 5 a , Tergugatrekonpensi/Penggugat termasuk melakukan tindakan dengan kKlasifikasiKesalahan berat sehingga Penggugat rekonpensi/Tergugat berhak untukmemberikan sangsi berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) .8. Bahwa Penggugat rekonpensi melakukan Pemutusan Hubungan Kerjakepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat oleh karena Pihak PerusahaanHal. 19 dari 28.
Register : 29-05-2017 — Putus : 04-09-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 492/Pid.Sus/2017/PN Dps Tanggal 4 September 2017 — JHON CHARLES DESHCAROV RIWUKORE
37 — 22
37 — 22
Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membawa,memilikismembeli ataumengkonsumsi narkotika ada sangsi pidananya,namun tetap terdakwalakukan karena ingin bersenangsenamng bersama temanteman sehabisbekerja untuk menghilangkan rasa jenuh. Bahwa Terdakwa membeli/nemesan,membawa,menguasai,mengkonsumsiNarkotika jenis ekstasi sama sekali tidak ada ijin dari Petugas yangberwenang Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perobuatan melawan hukum yangterdakwa lakukan bertobat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
Putus : 22-02-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017 Tanggal 22 Februari 2017 — I. KONSORSIUM PT LINA PERMAI SAKTI, yang diwakili oleh Direktur Utama, Lina Asmahan Abdullah, II. 1. PT NUGRAHA KARYA OSHINDA cq YULINDA JUNIARTI, S.E., yang diwakili oleh Direktur, Ny. Julinda Juniarty, S.E., 2. KONSORSIUM PT MULTI MEGA SERVICE, yang diwakili oleh Direktur Utama, Tuan Sujanto, III. PT WAHGO INTERNATIONAL CORPORATION, yang diwakili oleh Direktur Suresh G. Vaswani VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU), yang diwakili oleh Dr. Ir. Benny Pasaribu, M. Ec., Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha DAN 1. Prof. Dr. RUSADI KANTAPRAWIRA, S.H., Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif Tahun 2004, DKK.
423 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
423 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
kebijakan ekonomi dan ataumenugaskan Termohon untuk menjadi Penasehat Pemerintah, dengandemikian Pasal 35 huruf e ini tidak tepat apabila digunakan Termohon sebagaidasar hukum untuk mensahkan tindakannya memerintahkan Pemerintahdalam hal ini penyidik agar mengambil tindakan terhadap pelaku usaha yangdiduga melanggar larangan monopoli termasuk juga tindakan Termohonmemerintahkan penyidik untuk mengambil tindakan kepada pelaku usahaatau Pemohon dalam pengadaan tinta sidik jari pemilu legislatif;Bahwa sangsi
yang dijatuhnkan kepada Pemohon dalam Putusan Termohona quo adalah bertentangan dengan hukum dan tidak memenuhi penegakhukum dan keadilan, sebab Termohon hanya mempunyai wewenang untukmenjatuhkan sangsi kepada pelaku usaha sebagaimana ditentukan dalamPasal 36 huruf i Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999; Bahwa dalam diktum 40 butir 16 berbunyi: Termohon telah menyarankankepada atasan dan instansi penyidik untuk melakukan tindakan danperiksaan lebih lanjut terhadap Prof.
Bahwa kewenangan memutus Termohon tersebut hanya diikuti denganpemberian sangsi administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratifterhadap pelaku usaha yang melanggar Undangundang ini;2) Tindakan administratif sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dapatberupa:a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagai mana dimaksud dalamHalaman 43 dari 114 hal. Put.
bahwaPemohon melakukan atau terlibat melakukan hubungan atau menjadibagian dari orang atau pihak yang berhubungan dengan KPU.Tegasnya, pertimbangan dalam Putusan Termohon tidakmenguraikan bagaimana Pemohon berperan mengatur dan ataumenentukan pemegang tender;Keberatan Ill: Termohon Telah Menjatuhnkan Amar Hukuman yang melampauiKewenangan Yang diberikan oleh Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;11.Bahwa berdasarkan Pasal 47 (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999,kewenangan Termohon adalah menjatuhnkan sangsi
Nomor 25 PK/Padt.SusKPPU/201713.Bahwa dengan amar Putusannya angka 15 diatas, Termohon telahmemberikan keputusan yang melampaui kewenangan yang diberikan olehundangundang, dalam hal ini Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun1999 sebagaimana dikutip diatas, oleh karena tidak disebutkan dalam Pasal47 tersebut sangsi tindakan administratif berupa: larangan untuk tidak bolehmengikuti dan atau terlibat dalam kegiatan pengadaan barang atau jasa diinstansi yang bersangkutan;Berdasarkan dasardasar dan alasanalasan
Register : 16-07-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 689/Pid.Sus/2018/PN Kis Tanggal 27 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
NISYE SEPRIASI, SH
Terdakwa:
1.Peri Padli Alias Feri
2.Muhammad Yusuf Alias Yusuf
25 — 3
NISYE SEPRIASI, SH
Terdakwa:
1.Peri Padli Alias Feri
2.Muhammad Yusuf Alias Yusuf
25 — 3
dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif kedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Putus : 01-06-2004 — Upload : 19-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 54-K/PM.II-09/AD/VI/2004 Tanggal 1 Juni 2004 — Kapten Cba ARWAN ASRIB, SE
38 — 22
38 — 22
dalam ~memenuhi setiap rencanakebutuhan perlengkapan perorangan prajurit TNI namun= dalamprakteknya dilapangan diselewengkan dengan maksud menguntungkan18diri sendiri sementara prajurit yang berhak terpaksa membelikaporlap dengan gajinya.a Bahwa perbuatan Terdakwa ini tidak dilakukan sendiri danbukan baru kali ini dan per buatan ini tidak selesai karenatertangkap oleh petugas POM, oleh karenanya, guna memberikan efekjera kepada Terdakwa dan peringatan bagi prajurit lain, Majelisakan memberikan sangsi
Register : 24-11-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 24-01-2017
Putusan PN KANDANGAN Nomor 276/Pid.Sus/2016/PN Kgn Tanggal 18 Januari 2017 — Yahya Bin H. Masrani
64 — 15
64 — 15
Ad.3 Unsur : karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.nt Menimbang, bahwa pada umumnya untuk setiap perbuatan pidanadisyaratkan adanya kehendak pelaku itu ditujukan terhadap perbuatan yangoleh undangundang disertai dengan ancaman (sangsi) yang berupa pidana.Tetapi merupakan pengecualian adanya perbuatan yang dapat dipidana yangtidak bersumber pada kesengajaan akan tetapi karena sikap kurang hatihati,kurang adanya tindakan pencegahan, pendek kata : kesalahan pelaku. aan Menimbang
Putus : 22-06-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 151/Pid.Sus/2016/PT SMG Tanggal 22 Juni 2016 — Susanto Eko Nugroho alias Kokong bin (Alm) Sayid Prapto Harsono
35 — 21
35 — 21
enterica nance nenaMenimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengajukankontra memori banding dengan alasanalasan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan telah menerimaputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dan Terdakwasebagai pecandu / korban penyalah gunaan narkotika, Terdakwasungguh ingin sembuh dari ketergantungan dari narkoba ; Bahwa Terdakwa ingin sembuh dari ketergantungan narkoba danbertobat, tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa siapmenerima sangsi
Register : 25-07-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 234/Pid.B/LH/2018/PN Tgt Tanggal 5 September 2018 — Penuntut Umum:
JHONSON EVENDI TAMBUNAN, SH
Terdakwa:
EDI PURNOMO Bin WAGINO
351 — 12
JHONSON EVENDI TAMBUNAN, SH
Terdakwa:
EDI PURNOMO Bin WAGINO
351 — 12
Batu Engau Kab.Paser tempat pelaku mengambil kayu tersebut berada di luar kawasanhutan, namun dalam memiliki, menguasai dan melakukan pengangkutankayu hasil hutan tersebut pelaku tidak ada memiliki dokumen serta tidakmemenuhi kewajibanya kepada Negara berupa PSDH dan DR sehinggaterhadap Terdakwa dapat dikenakan sangsi pidana sebagaimana dimaksuddalam UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasanperusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Ayat ( 1 ) huruf ayang berbunyi Orang
Register : 04-03-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Kis Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
Anita Magdalena Rajagukguk, SH
Terdakwa:
Ilham Alias Si Il
28 — 6
Anita Magdalena Rajagukguk, SH
Terdakwa:
Ilham Alias Si Il
28 — 6
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif Kesatu dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 21-10-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 801/Pid.Sus/2019/PN Kis Tanggal 25 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Junita Sitorus
Terdakwa:
Rikky Pikri Sihombing Als Kimy
67 — 2
Junita Sitorus
Terdakwa:
Rikky Pikri Sihombing Als Kimy
67 — 2
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 29-07-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 155/G/2019/PTUN.JKT Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat:
Ir Bonny Mohamad M. Ointu, MSc
Tergugat:
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
204 — 103
Ir Bonny Mohamad M. Ointu, MSc
Tergugat:
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
204 — 103
Nomor: 1587K/Pid.Sus/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang diperolehsecara illegal oleh Kepala Bagian Kepegawain Universitas SamRatulangi Manado Drs Stevie Sumendap yang tidak memahamisubstansi masalah, hal ini bertentangan dengan PeraturanHalaman 16 dari 65 halaman Putusan Nomor : 155/G/2019/PTUNJKT.PerundangUndangan yang berlaku, karena Putusan MahkamahAgung tersebut terbit/ada pada tahun 2012 untuk perkara di ProvinsiGorontalo dan substansi putusan tidak dipahami, sedangkan aturanpemecatan atau sangsi
Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 baru mulai diberlakukan tanggal 7 April 2017, danPeraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah terakhir denganperaturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 sudah dicabut dan tidakberlaku sesuai pasal 362 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2017 Tanggal 07 April 2017, tidak ada alasanalasan yang dapatdibenarkan oleh hukum, karena Peraturan dan UndangUndangtersebut diterapkan sebagai sangsi
Putus : 28-05-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan PN KENDARI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Kendari Tanggal 28 Mei 2018 — - ISLAHUDDIN Melawan - PT. KENDARI EKSPRES
193 — 74
193 — 74
KdiMenimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap tidak melaksanakan tugassesuai perintah surat keputusan sebagai reporter sebagaimana bukti T7 makaTergugat mengeluarkan surat peringatan ketiga (SP3) kepada Penggugat yangpada intinya apabila surat peringatan ketiga (SP3) tidak di indahkan maka akandiberikan sangsi lebih tegas berupa skorsing atau pemutusan hubungan kerja;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa hukum tersebut diatasMajelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah pemutusan
dan T7 sertabukti T10 Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam surat peringatan ketiga (SP3) dalam alenia keduamenyebutkan apabila surat peringatan ini tidak di indahkan akan diberikan sanksiyang lebih tegas lagi berupa skorsing atau pemutusan hubungan kerja (PHK) haltersebut juga tertuang dalam jawban Tergugat pada angka 4 (empat) pada bari ke 1574yang menyebutkan sehingga pada tanggal 22 Agustus 2017 Tergugatmengeluarkan surat peringatan ketiga yaitu diberikan sangsi
Register : 11-02-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
DODY CHRISTIAN
Tergugat:
PT. SINAR MUTIARA INDAH
80 — 24
DODY CHRISTIAN
Tergugat:
PT. SINAR MUTIARA INDAH
80 — 24
Jkt.Pst.Bahwa jika Penggugat tidak melakukan pekerjaan maka tidakmendapatkan upah;Bahwa jika Penggugat menolak untuk narik selain tidak dapat upahPenggugat Tidak ada Sangsi dari Tergugat;Bahwa Penggugat Boleh untuk menolak kerjaan/tidak mau narik;Bahwa yang mendistriobusikan kerjaan dan menawarkan orderan untuksopir narik adalah ibu Laras selaku bagian Distribusi;Bahwa sopir atau kernet yang standby di perusahaan jika tidak ada tarikanmaka hanya mendapat uang tunggu/uang makan Rp. 25.000, (dua puluhlima
Bahwa jika Sopir Nolak dan tidak mau Narik maka Perusahaan tidakmemberikan sangsi, misalkan pernah Saksi Telpon pak ATAHREZA untuknarik dan dijawab pak ATAHREZA tidak bisa narik karena pak ATAHREZAsedang narik GrabCar, maka saksi cari Sopir yag lain yang siap dan maunarik; Bahwa sopir diberi I'd Card untuk pengenal masuk ke PertaminaPlumpang; Bahwa jumlah karyawan PT.
Register : 27-06-2013 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 17-11-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 388/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR. Tanggal 12 Juni 2014 — JOHNNY RAMLI; 1.ANG DADDY ANTONIUS
2.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
46 — 9
46 — 9
yangdilakukan hanyalah mengikuti Izin Mendirikan Bangunan(IMB) terdahulu sambil memperlihatkan surat ijin tersebut(vide Bukti T1 dan bukti T 4), dan Bapak Kasudinmenyatakan bahwa IMB tersebut tetap berlaku, dan dipersilahkan melanjutkan kegiatan renovasi kembali162223sepanjang tidak menyalahi ijin yang telah ada, dan TERGUGAT diharuskan membuat' pernyataan yangmenyatakan bahwa TERGUGAT akan merenovasi rumahmiliknya sesuai dengan IMB terdahulu, dan apabilamenyimpang, maka TERGUGAT akan dikenakan sangsi
adalah milikTERGUGAT, dan renovasi yang dilakukan hanyalah mengikuti Izin MendirikanBangunan (IMB) terdahulu sambil memperlihatkan surat ijin tersebut, dan BapakKasudin menyatakan bahwa IMB tersebut tetapberlaku, dan dipersilahkan melanjutkankegiatan renovasi kembali sepanjang tidak menyalahi ijin yang telah ada, dan TERGUGAT diharuskan membuat pernyataan yang menyatakan bahwa TERGUGATakan merenovasi bangunan miliknya sesuai dengan IMB terdahulu, dan apabilamenyimpang, maka TERGUGAT akan dikenakan sangsi
Register : 04-06-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 08-05-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 560/Pid.Sus/2018/PN Kis Tanggal 1 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
Junita Sitorus
Terdakwa:
Muhammad Ikbal Fauzi
18 — 3
Junita Sitorus
Terdakwa:
Muhammad Ikbal Fauzi
18 — 3
Terdakwa atauPenasihat Hukum Terdakwa, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkandalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi