Ditemukan 30219 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 04-01-2019 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 84 K/TUN/2019
Tanggal 28 Februari 2019 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA., II. RUMINI;
6526 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA., II. RUMINI;
    KAMIRAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Randublatung RT 004, RW 003, Kelurahan/DesaMulyorejo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, ProvinsiJawa Tengah, pekerjaan Petani/Pekebun;3. ARFI MEI KRISTIYONO, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Giyanti RT 003, RW 001,Kelurahan/Desa Karangboyo, Kecamatan Cepu, KabupatenBlora, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Karyawan Swasta;4.
    DJAIB, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JalanMulyorejo RT 004, RW 003, Kelurahan/Desa Mulyorejo,Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah,pekerjaan Petani/Pekebun;5. Kusrin, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Mulyorejo RT 004, RW 003, Kelurahan/DesaMulyorejo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, ProvinsiJawa Tengah, pekerjaan Petani/Pekebun;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wukir Prayitno, S.H.
    KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENBLORA, tempat kedudukaan di Jalan Nusantara Nomor 9,Blora; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sukur, A.Ptnh., M.H.,jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 840/KEP.600.13/IV/2018,tanggal 30 April 2018,Termohon Kasasi ;ll.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Blora berupa:Sertipikat Hak Milik Nomor 873/Desa Mulyorejo, terbit tanggal 10November 1997, Gambar Situasi Nomor 6071/1997, tanggal 25Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 84 K/TUN/2019September 1997, Luas + 5.060 m2 (lebih kurang lima ribu enam puluhmeter persegi), atas nama Rumini:3.
Register : 09-10-2019 — Putus : 06-12-2019 — Upload : 06-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 PK/TUN/2019
Tanggal 6 Desember 2019 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA., II. RUMINI;
14152 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA., II. RUMINI;
    KAMIRAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Jalan Randublatung RT 004 RW 003, Kelurahan/DesaMulyorejo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, pekerjaanPetani/Pekebun,ARFI MEI KRISTIYONO, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Giyanti RT 003 RW 001,Kelurahan/Desa Karangboyo, Kecamatan Cepu,Kabupaten Blora, pekerjaan Karyawan Swasta;DJAIB, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Randublatung RT 004 RW 003, Kelurahan/DesaMulyorejo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, pekerjaanPetani
    /Pekebun;KUSRIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Randublatung RT 004 RW 003, Kelurahan/DesaMulyorejo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, pekerjaanPetani/Pekebun;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wukir Prayitno, S.H., M.H.
    RUMINI, kewaraganegaraan Indonesia, tempat tinggalDesa Tambakromo RT 001, RW 006, Kecamatan Cepu,Kabupaten Blora, Pekerjaan Swasta;Termohon Peninjauan Kembali Il;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan Putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal
    atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Blora berupa:Sertipikat Hak Milik Nomor 873/Desa Mulyorejo, terbit tanggal 10November 1997, Gambar Situasi Nomor 6071/1997 tanggal 25 September1997, luas + 5.060 m?
    2019 yangpada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafanHakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangansebagai berikut; Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Blora
Register : 09-01-2023 — Putus : 09-02-2023 — Upload : 06-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 K/TUN/2023
Tanggal 9 Februari 2023 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA., II. SOEKARDJI bin KASBOLAH;;
10351 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA., II. SOEKARDJI bin KASBOLAH;;
Register : 15-02-2024 — Putus : 23-04-2024 — Upload : 07-06-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 160 K/TUN/2024
Tanggal 23 April 2024 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA., II. SRI GUNARTI, DKK;;
760 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA., II. SRI GUNARTI, DKK;;
Register : 20-09-2022 — Putus : 27-12-2022 — Upload : 20-02-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 199 PK/TUN/2022
Tanggal 27 Desember 2022 — KEPALA DESA TURIREJO, KECAMATAN JEPON, KABUPATEN BLORA., II. DEWI SETYORINI, S.Pd;;
8225 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DESA TURIREJO, KECAMATAN JEPON, KABUPATEN BLORA., II. DEWI SETYORINI, S.Pd;;
Register : 21-09-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 851 PK/PDT/2020
Tanggal 16 Desember 2020 — Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali; 3. BAYU SURYANTO YONI, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali; Lawan Pemohon PK II : 1. BUDI SANTOSO, sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali; 3. BAYU SURYANTO YONI, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali;
8834 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali; 3. BAYU SURYANTO YONI, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali; Lawan Pemohon PK II : 1. BUDI SANTOSO, sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali; 3. BAYU SURYANTO YONI, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali;
    PUTUSANNomor 851 PK/Pdt/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara antara/dari:BUDI SANTOSO, bertempat tinggal di Desa Tamanrejo,Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, dalam hal inimemberi kuasa kepada Lasirin, S.H., dan kawankawan, ParaAdvokat, pada Kantor Advokat Lasirin, S.H. dan Rekan,berkantor di Dukuh Sukorame, RT 05, RW 02, Desa Tutup,Kecamatan Tunjungan Blora, Jawa
    ,M.H., dan kawankawan, Para Advokat, pada Kantor AdvokatZainudin, S.H., M.H. dan Rekan, berkantor di Jalan Raya BloraCepu, Km. 4, Blora, Jawa Tengah, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 28 Februari 2020;Para Termohon Peninjauan Kembali juga Para PemohonHalaman 17 dari 26 hal. Put. Nomor 851 PK/Pdt/2020Peninjauan Kembali II:Dan1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENBLORA, berkedudukan di Jalan Nusantara Nomor 9, Blora,Jawa Tengah;2.
    Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 41/Pdt.G/2017/PNBla tanggal 31 Mei 2018;3.
    Nur Asikin(Perangkat Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora),(3). Ngabiono (Perangkat Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan,Kabupaten Blora); dan turut mengetahui, mengesahkan danditandatangani oleh Kepala Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan,Kabupaten Blora: Drs.
    NurAsikin (Perangkat Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan,Kabupaten Blora), (3). Ngabiono (Perangkat Desa Tamanrejo,Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora), dan turut mengetahui,mengesahkan serta ditandatangani oleh Kepala Desa Tamanrejo,Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora: Drs.
Register : 06-12-2010 — Putus : 04-04-2011 — Upload : 21-06-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 63/G/2010
Tanggal 4 April 2011 — AMIR, BUPATI BLORA
5118
  • AMIR, BUPATI BLORA
Register : 12-01-2012 — Putus : 30-05-2012 — Upload : 05-07-2012
Putusan PTUN SEMARANG Nomor Nomor : 04/G/2012/PTUN.Smg.
Tanggal 30 Mei 2012 — LIMA MARITO Melawan BUPATI BLORA dan BUPATI BLORA
12652
  • LIMA MARITO Melawan BUPATI BLORA dan BUPATI BLORA
    200501 1 006;: Staf Inspektorat Kabupaten Blora;: HANIS HARDIYANTO, S.H.j== 19691003 199103 1, 010 ;ee eee: Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora;: HERU PRASTIYONO, S.H.72=: 19740921 199803 1 003:;: Staf Bagian Hukum Setda KabupatenBlora; Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Blora dan PegawaiNegeri Sipil pada Inspektorat Kabupaten Blora, berkewarganegaraan Indonesia,beralamat pada Kantor Setda Kabupaten Blora, Jalan Pemuda No. 12 Blora danJalan Komplek GOR MustikaBlora; Berdasarkan
    Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/673/2012 tanggal 29 Februari2012, Bupati Blora memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada M.TEGUH BASUKI, S.H., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Blora, Alamat KantorJalan Ahmad Yani No. 22Blora; Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : SK.01/03.28/03/2012 tanggal 1 Maret 2012, Kejaksaan Negeri Blora memberi Kuasakepada :1.
    BuktiP 9 : Kliping Koran Buku DAK SMP BLORA (Fotocopysesuai dengan aslinya); 10.
    KRIDA KARYA Nomor : 008/CV.KK/XI/2011 Tanggal 19 NopemberInt 5 2011 hal Sanggahan Banding kepada Bupati Blora, JIn.Pemuda No.12 Blora(Fotocopy sesuai dengan aslinya);6Bukti T Il Int:Surat Bupati Blora Nomor : 027/7804 Tanggal 27 Desember 2011 perihal6 Jawaban Sanggah Banding kepada Direktur CV. KRIDA KARYA, JI. KH.
    KRIDA KARYA dan surat jawaban sanggah banding Bupati Blora No.027/7805 untuk PT.
Register : 07-10-2013 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 28-03-2014
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 64/G/2013/PTUN.Smg.
Tanggal 21 Januari 2014 — SAJIMAN Melawan BUPATI BLORA
5420
  • SAJIMAN Melawan BUPATI BLORA
    ,MH;NIP 19610103 198608 1 001;Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora ;2.NamaNIPJabatan3. NamaNIPJabatan4.NamaNIPTAP SS Hips cose coecee sone neeecemrsossponamemoeeoes19620615 199003 1 008;Kasubag Bantuan Hukum dan Ham pada BagianHukum Setda Kabupaten Blora; SLAMET SETIONO, SH.
    ,MM;19770111 200501 1 006;Kasubbag PerundangUndangan pada BagianHukum Setda Kabupaten Blora ;HERU PRASTIYONO, SH;1OTAOQ21 1OGROS 1 (03 jects eresJabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora; Kesemuanya Warga Negara Indonesia dan beralamat di Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Blora, Jalan Pemuda No. 12 Blora ;Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ; Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor: 64/Pen.Dis/2013/PTUN.Smg
    mudah dilihat dan dijangkauoleh masyarakat Desa Bogorejo sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1)dan ayat (2) Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2007 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Bukti P4); Bahwa untuk daerah pemilihan Desa Bogorejo Kecamatan JapahKabupaten Blora dalam PILKADES Tahun 2013 telah ditetapkan 2 (dua)Calon Kepala Desa yang sah yaitu : SUJIMAN
    Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut kembali SuratKeputusan TERGUGAT (BUPATI BLORA) Nomor : 141.1/1465A/2013tanggal 16 September 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan KepalaDesa Terpilin Desa Bogorejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora Tahun2013 atas nama SUJIMAN ; 2222022 ne nn nen nnn4.
    Blora Nomor 6 Tahun2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 10 Tahun2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 5Tahun 2007); 22002 no ncn nn nn non nnn ncn cc cn nc ncn nceneBahwa benar, Pemerintah Kabupaten Blora dalam melaksanakanPemilihan Kepala Desa tahap tahun 2013 secara serentak, telahmembentuk Tim Pembina Kabupaten dengan Nomor 800.22/
Putus : 27-05-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN BLORA Nomor Nomor 30/Pdt.G/2014/PNBla.
Tanggal 27 Mei 2015 — Singgih Hartono ,dkk melawan Pemerintah Kabupaten Blora CQ Bupati Blora
7424
  • Menetapkan sebagai Hukum bahwa Penggugat telah menyelesaikan perjanjian dengan tingkat prestasi 100% (seratus persen) sesuai dengan pembebasan tanah yang berada di desa Karangjong Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora dengan luas 123.725 m, di desa Ngapus Kecamatan Japah Kabupaten Blora seluas 150.030 m, didesa Kedungrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora seluas 289.025 m, didesa Sendangrejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora seluas 251.830 m dan dikuatkan dengan Surat Perjanjian
    Menghukum Tergugat untuk memberikan Hak kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat berupa tanah yang seluas 28 Ha yang berada pada bagian sertifikat Hak Pakai No. 00101 dan sebagian lagi terletak pada bagian Sertifikat Hak Pakai No 00102 yang berada diwilayah Kelurahan Karangboyo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. Menghukum Para Tergugat untuk memberikan persetujuan kepada Tergugat dalam rangka menjalankan isi perjanjian.
    Singgih Hartono ,dkk melawan Pemerintah Kabupaten Blora CQ Bupati Blora
    : 03/Comp/2015/PN.Bla;Lawan1 Pemerintah Kabupaten Blora CQ Bupati Blora, dengan alamat Jin.
    didesa Ngapus Kecamatan Japah Kabupaten Blora seluas 150.030 m?, didesaKedungrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora seluas 289.025 m2, didesaSendangrejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora seluas 251.830 m?
    , di desa Ngapus Kecamatan Japah Kabupaten Blora seluas150.030 m?, didesa Kedungrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora seluas289.025 m?, didesa Sendangrejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora seluas251.830 m?
    di desa NgapusKecamatan Japah Kabupaten Blora seluas 150.030 m?, didesa KedungrejoKecamatan Tunjungan Kabupaten Blora seluas 289.025 m/?, didesaSendangrejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora seluas 251.830 m?
Putus : 16-02-2017 — Upload : 19-04-2017
Putusan PN BLORA Nomor 2/Pdt.G.S/2017/PN.Bla
Tanggal 16 Februari 2017 — BPR BKK Blora
6910
  • BPR BKK Blora
Register : 19-01-2015 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 21-09-2015
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 002/G/2015/PTUN-SMG
Tanggal 22 Juni 2015 — BUPATI BLORA II. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLORA
8739
  • BUPATI BLORA II. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLORA
    BUPATIKewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tenaga HonorerDinas Kesehatan Kabupaten Blora, Tempat Tinggal Jalan MusiNomor 37 B Blora, Kelurahan Kedungjenar RT 04 RW OlKecamatan Blora, Kabupaten Blora;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : PUJIANTO,S.H..M.Hum Advokat pada Kantor Advokat danKonsulttan Hukum ~*Pujianto,S.H,.MHum & Partnersberalamat di Komplek Gedung Olah Raga (GOR) Mustika BlokBarat Nomor 3 Blora;Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2015;Untuk selanjutnya disebut sebagai
    PENGGUGATME LAWANBLORA, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 12 Blora;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1.
    Mestinyadengan data itu saja, yang bersangkutan tidak mungkin lolos,seperti nasib kita para karyawan koperasi lainnya diKabupaten Blora; Bahkan didalam syaratsyarat pemberkasan yang lalu, adapernyataan mengabdi secara terus menerus sampai denganmulai pemberkasan, tetapi menurut temanteman karyawankoperasi di Dinkes Blora, Sdri Wiji Yuliani pindah dariKoperasi kedalam Kantor Dinas baru akhir 2008; Kata pejabat kepegawaian di Blora, karyawan koperasi tidaktermasuk kategoriitu. .. dSt.
    ;Bahwa didalam Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS),Pemerintah Kabupaten Blora berpedoman kepada :a.
    pada kop surat dengan pada kop surat yang benar; Daftar absen Dinas Kesehatan Kabupaten Blora tanggal2 Januari 2004 sampai dengan 29 Desember 2006, dimana padajangka waktu tersebut Sdri.Wyi Yuliani melaksanakan tugas diKoperasit SEHAT Blora sesuai surat tugas diperbantukanNomor : 800/180/1997 tanggal 17 Maret 1997 dan dokumenRencana Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan BelanjaTahun 2008 tertanggal 8 Desember 2007 yang disusun olehKPRI Kabupaten Blora;w.
Putus : 17-02-2015 — Upload : 28-07-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 460/Pdt/2014/PT SMG
Tanggal 17 Februari 2015 — HERY,dkk Melawan Pemerintah Kabupaten Blora Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Blora
8381
  • M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ; - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 30 September 2014 Nomor : 15/Pdt.G/2014/PN Bla., yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai redaksinya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut: DALAM EKSEPSI : - Mengabulkan Eksepsi Terbanding semula Tergugat tentang tidak tepatnya penggabungan (kumulasi) subyek dan obyek gugatan ; DALAM POKOK PERKARA : - Menyatakan gugatan Para
    HERY,dkk Melawan Pemerintah Kabupaten Blora Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Blora
    Cepu, Kabupaten Blora ;3. Suharto ;Jabatan Direktur CV. SINAR MUTIARA, datamjabatannya tersebut bertindak untuk dan atasnama CV. SINAR MUTIARA, berkedudukan/beralamat di Kmp. Sidoarjo Lr. 111/54 Kec. Cepu,Kabupaten Blora ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2014telah memberikan kuasa kepada Arief Effendi, S.H. danEko Mulyono, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yangberkantor pada Law Office FarHans & Rekanberalamat di Jalan Nglajo V No. 14 Cepu Kab.
    Blora,Jateng ;Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semulaPara Penggugat ;MELAWANPemerintah Kabupaten Blora Cg. Kepala DinasPekerjaan Umum Kabupaten Blora, = yangberkedudukan di Jl. Sumbawa no.1 Blora ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2014telah memberikan kuasa kepada :1. Akhmad Kaidar Ali, SH.MH.Tari, SH.Slamet Setiyono. SH.MM.Handoko Suseno, SH.ae NSEvi Susiyanti Estiningtyas, SH.6.
    Heru Prastiyono, SH.Adalah PNS Pemerintah Kabupaten Blora yangberkantor di Jalan Pemuda No. 12 Blora ;Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semulaTergugat ;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaCca :e BerkaS perkara dan semua.
    Surat yangberhubungan dengan perkara tersebut ;e Surat Penetapan Ketua Pengadilan TinggiSemarang tanggal 5 Januari 2015 Nomor. 460/Pdt/2014/PT SMG tentang Penunjukkan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkaratersebut ;TENTANG DUDUK PERKARA :Mengutip serta memperhatikan uraianuraianyang tercantum dalam turunan' resmi putusanPengadilan Negeri Blora tanggal 30 September 2014Nomor, 15/Pdt.G/2014/PN Bla ;Menimbang, bahwa Para Pembanding semula ParaPenggugat dengan surat gugatannya tertanggal
    Semangat yang didirikan berdasarkan AktaPendirian No. 27 tanggal 29 Nopember 2008 yangdibuat oleh dan dihadapan Erly Maida, SH.M.Kn.Notaris di Kabupaten Blora, yang saiah satuusahanya bergerak di bidang konstruksi; Bukti PIl2. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2011 PENGGUGAT telah dinyatakan oleh TERGUGAT sebagaiPemenang Lelang atas 2 (dua) Proyek, yakni :2.1.Pelaksanaan Kegiatan Perneliharaan Jalan/Drainase Jl.
Putus : 06-01-2016 — Upload : 13-07-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 432/Pdt/2015/PT SMG
Tanggal 6 Januari 2016 — PEMERINTAH KABUPATEN BLORA cq KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BLORA melawan SUHARTO
1610
  • M E N G A D I L I - Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ; - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor : 15/Pdt.G/ 2015/ PN.Bla, tanggal 09 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
    PEMERINTAH KABUPATEN BLORA cq KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BLORA melawan SUHARTO
    UNTUK DINASPUTUSANNomor : 432/Pdt/2015/PT.SMG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkaraperkara Perdata dalamperadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara :PEMERINTAH KABUPATEN BLORA cq KEPALA DINAS PEKERJAANSUHARTO,UMUM KABUPATEN BLORA, dalam hal ini diwakili oleh Drs. BONDAN SUKARNO, M.M. selaku Plt.
    Kepala DinasPekerjaan Umum Kabupaten Blora, beralamat di JalanSumbawa No. 1/A Blora, telah memberikan kuasa kepada :1. AKHMAD KAIDAR ALL, S.H., M.H ;Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora;2. TARI, S.H.;Kasubbag Bankum dan HAM pada Bagian Hukum SetdaKabupaten Blora;3. SLAMET SETTYONO, S.H., M.M.;Kasubbag Peraturan Perundangundangan Bagian HukumSetda Kabupaten Blora;4. HERU PRASTTYONO, S.H.
    Blora;B TENTANG GUGATAN KABUR (Obscuur Libel)1PIHAK TIDAK LENGKAPa Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Blora dalam rangkamelaksanakan program kegiatan Pemeliharaan Jalan/Drainase yangsumber dananya dari Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah TahunAnggaran 2011 adalah bukan atas nama Perseorangan maupun atas namabadan hukum keperdataaan, melainkan atas nama badan hukum Publikyaitu Pemerintah Kabupaten Blora;b Bahwa benar, Dinas Pekerjaan Umum Kab.
    Blora adalah merupakansalah satu unsur perangkat daerah Kab. Blora yaitu unsur PembantuKepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidangpekerjaan umum (Vide Pasal 15Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Jo Pasal 15 Peraturan Daerahhal 9 dari 22 hal Put.No.432/Pdt/2015/PT.SMGCcKab. Blora No. 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasDaerah Kab. Blora);Bahwa benar, karena Dinas Pekerjaan Umum Kab.
    Seharusnya Gugatan Penggugat ditujukan kepada :1 Gubernur Jawa Tengah selaku Penyelenggara bantuan KeuanganPada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011;2 Bupati Blora selaku penanggungjawab penyelenggaraanPemerintahan Kab. Blora;3 Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab.
Putus : 09-08-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1506 K/Pdt/2016
Tanggal 9 Agustus 2016 — PEMERINTAH KABUPATEN BLORA cq KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BLORA VS SUHARTO
3413 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAH KABUPATEN BLORA cq KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BLORA tersebut
    PEMERINTAH KABUPATEN BLORA cq KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BLORA VS SUHARTO
    PUTUSANNomor 1506 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:PEMERINTAH KABUPATEN BLORA cq KEPALA DINASPEKERJAAN UMUM KABUPATEN BLORA, berkedudukan diJalan Sumbawa Nomor 1 A, diwakili oleh Drs. Bondan Sukarno,M.M. selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Blora,dalam hal ini memberi kuasa kepada Akhmad Kaidar Ali, S.H.
    ., dan kawankawan, Para Pegawai Negeri Sipil PemerintahKabupaten Blora, berkantor di Bagian Hukum Setda KabupatenBlora, Jalan Pemuda Nomor 12 Blora, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 21 April 2015;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;LawanSUHARTO, Direktur CV Sinar Mutiara, berkedudukan di Kmp.Sidoarjo Lr.
    /Terbanding telah menggugatsekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di mukapersidangan Pengadilan Negeri Blora pada pokoknya atas dailildalil:1.
    Pihak Tidak Lengkapa.Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Blora dalam rangkamelaksanakan Program Kegiatan Pemeliharaan Jalan/Drainase yangsumber dananya dari Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah TahunAnggaran 2011 adalah bukan atas nama perseorangan maupun atasnama badan hukum keperdataan, melainkan atas nama badan hukumpublik yaitu Pemerintah Kabupaten Blora;Bahwa benar, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Blora adalahmerupakan salah satu unsur perangkat daerah Kabupaten Blora yaituunsur pembantu Kepala
    Bupati Blora selaku penanggungjawab penyelenggaraan PemerintahanKabupaten Blora;3. Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Blora;4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) selaku penanggungjawabpenandatanganan kontrak sampai dengan pengendalianpelaksanaan kontrak;5. Bendahara Umum Daerah;g. Bahwa berdasarkan dailildalil sebagaimana tersebut di atas sangatpatut dan layak gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima (nietontvankeliijk verklaard) karena pihak yang digugat tidak lengkap;2.
Putus : 18-03-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN BLORA Nomor Blora
Tanggal 18 Maret 2014 — Blora
425
  • Blora
    Blora"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkaraperkarapidana yang diperiksa secara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara : 1. Nama lengkap : ALI MAHMUD BinURIP;2. Tempat lahir : Wonogiri ;3 Umur/tgl. lahir : 33Tahun/ 25 Mei19814. Jenis kelamin : Laki laki;5. Kebangsaan : Indonesia;6.
    Hakim Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 6 Maret 2014 s/d tanggal 4April 2014;Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukumtelah membaca :Halaman dari 16 Putusan Pidana Nomor 32/Pid.B/2014/PN.Bla1. Penetapan ketua Pengadilan Negeri Blora Tanggal 6 Maret 2014 No. 32/Pid.B/2014/PN.Bla tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadiliperkara ini;2. Penetapan Hakim PN.Blora Tanggal Tanggal 6 Maret 2014 No. 32/Pid.B/2014/PN.Bla tentang penetapan hari sidang;3.
    telahdidakwa sebagai berikut :DakwaanBahwa ia terdakwa ALI MAHMUD bin URIP pada hari Senin tanggal 20Januari 2014 sekira jam 20.30 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lain dalamBulan Januari 2014 bertempat di rumah yang sekaligus warung kopi milik terdakwaAli Mahmud di dukuh Karangasem Rt 1 Rw 6 Desa Tempurejo Kecamatan BloraKabupaten Blora atau setidak tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negeri Blora tanoa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dengansengaja menawarkan atau
    SAKSI JOKO EDI PURYANTO bin DJUMADI, menerangkan dibawahsumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa telah terjadi tindak pidana Perjudian jenis TogelHongkong pada hari senin tanggal 20 Januari 2014sekira jam 20.30 wib telah melakukan penangkapanterhadap terdakwa ALI MAHMUD di rumah terdakwasekaligus warung kopi milik terdakwa yang terletak didukuh Karangasem Rt 1 Rw 6 Desa TempurejoKecamatan Blora Kabupaten Blora;Bahwa sebelum melakukan penangkapan ReskrimPolsek Blora Kota telah mendapat informasi
    SAKSIM MARIYONO Bin TASRIPAN, menerangkan dibawah sumpahyang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa telah terjadi tindak pidana Perjudian jenis TogelHongkong pada hari senin tanggal 20 Januari 2014sekira jam 20.30 wib telah melakukan penangkapanterhadap terdakwa ALI MAHMUD di rumah terdakwasekaligus warung kopi milik terdakwa yang terletak didukuh Karangasem Rt 1 Rw 6 Desa TempurejoKecamatan Blora Kabupaten Blora;Bahwa sebelum melakukan penangkapan ReskrimPolsek Blora Kota telah mendapat informasi
Register : 06-12-2010 — Putus : 30-03-2011 — Upload : 20-07-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 62/G/2010
Tanggal 30 Maret 2011 — EKO HARIYANTO vs BUPATI BLORA
6132
  • EKO HARIYANTO vs BUPATI BLORA
    Nomor : 141 / 1181 / 2010tanggal 18 Nopember 2010 tentang Pemberhentian saudaraEKO HARIYANTO dari jabatan Kepala Desa Brabowan,Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora;TENTANG DUDUKBahwa PENGGUGAT diangkat sebagai Kepala Desa Brabowan,Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, berdasarkanSurat Keputusan Bupati Blora Nomor : 1394 TahunHal. 5 dari 50 hal.
    Putusan NO. 62/G/2010/PTUN.SMG2007 Tentang Pengesahan Pengangkatan sebanyak 246Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Blora, tanggal18 September 2007 dengan masa jabatan 6 (enam)TAU fmm ee en nm ie cite omBahwa pada tanggal 18 Nopember 2010, PENGGUGATmenerima Surat Keputusan Bupati Blora Nomor141 / 1181 / 2010 tanggal 18 Nopember 2010 tentangPemberhentian saudara EKO HARIYANTO dari jabatanKepala Desa Brabowan, Kecamatan Sambong, KabupatenBlora, dengan demikian memenuhi Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun
    1986 Tentang Peradilan TataUsaha NegaraBahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN),bahwa Putusan Tata Usaha Negara/Obyek sengketaharus bersifat konkrit, individual dan final,adalah sebagai berikut : KONKRIT yaitu)~ dengantelah keluarnya Surat Keputusan Bupati Blora Nomor141. / 1181 / 2010 tanggal 18 Nopember 2010tentang Pemberhentian saudara EKO HARIYANTO darijabatan Kepala Desa Brabowan, Kecamatan Sambong,Kabupaten Blora, INDIVIDUAL yaitu)
    Blora Nomor 6 Tahun 2006 Tentang TataCara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDOS 3 Hes Shes Bene she Soho Smee ohie S See eee Se SeBahwa pada tanggal 27 Oktober 2009, PENGGUGAT berdasarPutusan Pengadilan Negeri Blora nomor134/Pid.B/2009/PN.Bla yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap, telah dinyatakan secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana PENGGELAPAN dalam jabatan, dan dijatuhihukuman penjara selama 4 (empat) bulan, dan telahdijalani masa
    Putusan NO. 62/G/2010/PTUN.SMGresiko menjalani hukuman sesuai dengan putusanPengadilan Negeri Blora, dan PENGGUGAT telahberjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebutBahwa dengan berdasarkan atas putusan PengadilanNegeri Blora tersebut, kemudian pada tanggal 18Nopember 2010, PENGGUGAT menerima Surat KeputusanBupati Blora Nomor : 141 / 1181 / 2010 tanggal 18Nopember 2010 tentang Pemberhentian saudara EKOHARIYANTO (PENGGUGAT) dari jabatan Kepala DesaBrabowan, Kecamatan Sambong, KabupatenBlora j
Putus : 09-08-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1508 K/Pdt/2016
Tanggal 9 Agustus 2016 — PEMERINTAH KABUPATEN BLORA cq KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BLORA VS HERY
3716 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAH KABUPATEN BLORA cq KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BLORA tersebut;
    PEMERINTAH KABUPATEN BLORA cq KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BLORA VS HERY
    PUTUSANNomor 1508 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:PEMERINTAH KABUPATEN BLORA cq KEPALA DINASPEKERJAAN UMUM KABUPATEN BLORA, berkedudukan diJalan Sumbawa Nomor 1/A Blora, diwakili oleh Drs. BondanSukarno, M.M. selaku Plt.
    Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Blora, dalam hal ini memberi kuasa kepada AkhmadKaidar Ali, S.H., M.H., dan kawankawan, Para Pegawai NegeriSipil Pemerintah Kabupaten Blora, berkantor di Bagian HukumSetda Kabupaten Blora, Jalan Pemuda Nomor 12 Blora,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2015;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;LawanHERY, Direktur CV Semangat, beralamat di Jalan Antarejo Nomor8 Balun Graha, Cepu, Kabupaten Blora, dalam hal ini memberikuasa kepada Arif Effendi,
    Pengadilan Negeri Blora pada pokoknya atas dalildalil:1.
    Nomor 1508 K/Pdt/2016Umum Kabupaten Blora;B. Tentang gugatan Kabur (obscuur libel)1.Pihak Tidak Lengkapa. Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Blora dalam rangkamelaksanakan program kegiatan Pemeliharaan Jalan/Drainase yangsumber dananya dari Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah TahunAnggaran 2011 adalah bukan atas nama perseorangan maupun atasnama badan hukum keperdataan, melainkan atas nama badan hukumpublik yaitu Pemerintah Kabupaten Blora;.
    Bahwa benar, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Blora adalahmerupakan salah satu unsur perangkat daerah Kabupaten Blora yaituunsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan PemerintahDaerah di bidang pekerjaan umum (vide Pasal 14 PeraturanPemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi PerangkatDaerah juncto Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas DaerahKabupaten Blora);.
Putus : 09-08-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1507 K/Pdt/2016
Tanggal 9 Agustus 2016 — PEMERINTAH KABUPATEN BLORA cq KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BLORA VS ENDANG HARTININGSIH, A.Md.,
3613 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAH KABUPATEN BLORA cq KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BLORA tersebut
    PEMERINTAH KABUPATEN BLORA cq KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BLORA VS ENDANG HARTININGSIH, A.Md.,
    PUTUSANNomor 1507 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:PEMERINTAH KABUPATEN BLORA cq KEPALA DINASPEKERJAAN UMUM KABUPATEN BLORA, berkedudukan diJalan Sumbawa Nomor 1/A Blora, diwakili oleh Drs. BondanSukarno, M.M. selaku Plt.
    Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Blora, dalam hal ini memberi kuasa kepada AkhmadKaidar Ali, S.H., M.H., dan kawankawan, Para Pegawai NegeriSipil Pemerintah Kabupaten Blora, berkantor di Bagian HukumSetda Kabupaten Blora, Jalan Pemuda Nomor 12 Blora,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2015;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;LawanENDANG HARTININGSIH, A.Md., Direktur CV Farnanda,beralamat di Jalan Pemuda Lr. 8 Nomor 25 Kecamatan Cepu,Kabupaten Blora, dalam hal ini memberi kuasa
    /Pembanding di mukapersidangan Pengadilan Negeri Blora pada pokoknya atas dalildalil:1.
    Bahwa benar, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Blora adalahmerupakan salah satu unsur perangkat daerah Kabupaten Blora yaituunsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan PemerintahDaerah di bidang pekerjaan umum (vide Pasal 16 Peraturan PemerintahNomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah junctoPasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1507 K/Pdt/2016tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora);c.
    Bupati Blora selaku penanggungjawab penyelenggaraan PemerintahanKabupaten Blora;3. Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Blora;4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) selaku penanggungjawabpenandatanganan kontrak sampai dengan pengendalian pelaksanaankontrak;5. Bendahara Umum Daerah;g. Bahwa berdasarkan dalildalil sebagaimana tersebut di atas sangatpatut dan layak gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima (nietontvankeliijk verklaard) karena pihak yang digugat tidak lengkap;2.
Register : 06-10-2010 — Putus : 11-04-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 64G/2010/PTUN.Smg
Tanggal 11 April 2011 — - HERDARU BUDHY WIBOWO - BUPATI BLORA
7938
  • - HERDARU BUDHY WIBOWO- BUPATI BLORA
    Asas Keterbukaan/TidakDiskriminatif; Bahwa pada tanggal 4 Desember 2006 di KabupatenBlora telah diundangkan dalam Lembaran DaerahKabupaten Blora Tahun 2006 Nomor: 6 oleh Pit.Sekretaris Daerah Kabupaten Blora yaitu:Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor: 6 Tahun2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Hal. 9 dari 81 hal. Putusan nomor :64/G/2010/PTUN.Smg.Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianKepalaDesa; eee re rr rr eee.
    Bahwa Penggugat sampai dengan saat ini telahsadar dan menyadari kesalahannya, sehinggamenanggung risiko menjalani hukuman sesuaidengan Putusan Pengadilan Negeri Blora, danPenggugat berjanji tidak akan mengulangiperbuatantersebut; . Bahwa dengan berdasarkan Putusan PengadilanNegeri Blora tersebut, kemudian pada tanggal 18Nopember 2010 Penggugat menerima Surat KeputusanBupati Blora Nomor: 141/1183/2010 tanggal 18Hal. 10 dari 81 hal.
    Blora No. 6Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian KepalaDesa; .
    Putusan nomor :64/G/2010/PTUN.Smg.sesuai denganSurat Keputusan Bupati Blora Nomor:141/183/2010 tanggal 18 Nopember 2010Tentang Pemberhentian sdr HERDARU BUDHYWIBOWO Dari Jabatan Kepala Desa JipangKecamatan Cepu Kabupaten Blora.(fotokopi dari fotoSurat Keputusan Bupati Blora Nomor: 1921Tahun 2008 tanggal 12 September 2008Tentang Pemberhentian Sementara sdrPAIMIN Dari Jabatan Kepala Desa TemulusKecamatan Randublatung Kabupaten Blora.
    (foto kopi sesuai denganaslinya); Surat Keputusan Bupati Blora Nomor:141/183/2010 tanggal 18 Nopember 2010Tentang Pemberhentian sdr HERDARU BUDHYWIBOWO Dari Jabatan Kepala Desa JipangKecamatan Cepu Kabupaten Blora.(fotokopi sesuai denganaslinya); Hal. 44 dari 81 hal.