• MARDEKAterbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidanadengansengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranyalebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 UndangundangNomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum.2.

  Selayar,yang sudah dilegalisir;% 8(delapan) lembar daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun2019 TPS 004 Ds. Polassi, Kec. Bontosikuyu, Kab. Kep. Selayar,yang sudah dilegalisir;% 3(tiga) lembar data kependudukan dari dinas kKependudukan danpencatan sipil.Tetap terlampir dalam berkas perkara.5.

  MARDEKA, berdasarkanfakta persidangan terbukti melakukan tindak pidana dengansengaja pada waktu pemungutan suara memberikansuaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebihsebagaimana dimaksud dalam Pasal 516 Undangundang Hal 8 dari 11 Hal Put.No.374/Pid.Sus/2019/PT.MKSNomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum denganancaman pidana penjara paling lama 18 (delapan belas)bulan dan denda paling banyak Rp.18.000.000, (delapanbelas juta rupiah).

  Berdasarkan hal tersebut maka apabilaperbuatan Terdakwa terbukti maka Terdakwa harus dikenakanPidana dan Pidana Denda, sehingga tuntutan Jaksa PenuntutUmum telah sesuai dengan ketentuan UndangUndangtentang Pemilihan Umum;?

  ,~~Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayarbertentangan dengan Undangundang Nomor 7 tahun 2017tentang Pemilihan Umum dimana terhadap Terdakwa tidakdijatuhi pidana denda sedangkan Undangundang sendirimengharuskan Terdakwa yang telah terbukti dijatuhi pidanadenda;,~Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan atau pemilihan diTPS 2 Dusun Timur, Desa Polassi, Kecamatan Bontosikuyu,Kabupaten Kepulauan Selayar, sekira pukul 11.30 Witasetelah itu.

• Umum yangmengatur tentang pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019..

  Ahli menjelaskan bahwa regulasi yang mengatur tentangPemilihan Umum tahun 2019 yakni Undangundang RI No. 7 Tahun 2017tentang Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum yangmengatur tentang pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019. Ahli menjelaskan Tahapan Pemilu tahun 2019 yakni Antara lainTahapan Sosialisasi, Pemutakhiran Data Pemilin dan TahapanKampanye.

  Umum KabGorontalo Utara tentang Penetapan Daftar Calon Tetap AnggotaDPRD Kab Gorontalo Utara Pemilihan Umum tahun 2019. 2. 1 (satu) Exp Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Gorontalo Utara Nomor : 04 / PL.01.4Kpt / 03 / 7505 /KPUKAB / / 2018, tanggal 24 Januari 2018 tentang PerubahanKetiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab GorontaloUtara tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD KabGorontalo Utara Pemilihan Umum tahun 2019. 3. 1 (satu) Exp Berita Acara Keputusan KomisiPemilihnan

  Umum Kabupaten Gorontalo Utara nomor78/PL.01.4Kpt/7505/KPUKab/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentangperubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten GorontaloUtara tentang penetapan Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019, terdakwaadalah calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenGorontalo Utara dari Perwakilan Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah PemilihanGorontalo Utara 3 dengan nomor urut

  Umum 2019 dari tanggal 23September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019.Halaman 56 dari 61, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Lbo Bahwa berdasarkan Surat keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Gorontalo Utara nomor : 78/PL.01.4Kpt/7505/KPUKab/XII/2018tanggal 10 Desember 2018 tentang perubahan kedua atas KeputusanKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tentang penetapanDaftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenGorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019, terdakwa

• Sangliat Krawain Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

• 6 (Enam) Lembar Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 untuk TPS 1 Desa Amdasa;
• 5 (Lima) Lembar Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 untuk TPS 2 Desa Amdasa;
• 1 (satu) Exemplar fotocopy berupa:
1. Sertifikat Rekapitulasi Hasil

   Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap TPS/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA);

1. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD PROVINSI dari setiap TPS/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DA1-DPRD PROVINSI);
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota

   Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Lorulun;

3. 3 (Tiga) Lembar Copian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) untuk TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Atubul Das;
4. 3 (Tiga) Lembar Copian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019

   >2 (Dua) Lembar Copian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) untuk TPS 1, dan TPS 2 Desa Sangliat Krawain;

5. 5 (Lima) Lembar Copian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Arui Bab;
6. 3 (Tiga) Lembar Copian Sertifikat Hasil Penghitungan

   UMUM TAHUN 2019 (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian;

7. 1 (satu) Rangkap SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian;
8. 1 (satu) Rangkap SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA TPS 03Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian

   Kecamatan Pemilihan Umum Tahun2019 (MODEL DA1DPRD KAB/KOTA);b) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara CalonAnggota DPRD PROVINSI dari setiap TPS/Kelurahan di DaerahPemilihnan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun2019 (MODEL DA1DPRD PROVINSI);c) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara CalonAnggota DPR dari setiap TPS/Kelurahan di Daerah PemilihanDalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019(MODEL DA1DPR).10)6 (enam) Lembar SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN

   RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (MODEL C1DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian;Halaman 58 Putusan Perkara Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Sml38)1 (satu) Rangkap SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARACALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (MODEL C1DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian;39)1 (satu) Rangkap SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARACALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM

   Umum Jo.

   Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019(MODEL DA1DPRD KAB/KOTA);d) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara CalonAnggota DPRD PROVINSI dari setiap TPS/Kelurahan di DaerahPemilihnan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun2019 (MODEL DA1DPRD PROVINSI);Halaman 86 Putusan Perkara Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Smle) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara CalonAnggota DPR dari setiap TPS/Kelurahan di Daerah PemilihanDalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum

   PENGHITUNGAN SUARA CALONANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (MODEL C1DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian;1 (Satu) Rangkap SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALONANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (MODEL C1DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian;1 (Satu) Rangkap SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALONANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

• Menyatakan terdakwa ASRI alias ASRI MAYOR bin DJAPARINGterbukti bersalah melakukan tindak pidana PelanggaranPemilu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam PasalPasal 490 Jo Pasal 282 Undangundang Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimanadalam dakwaan kami;2.

  Ahli SYAHRAN AHMAD, S.Pd;Bahwa ahli mengerti dimintai keterangan dipersidangansehungan dengan kasus pelanggaran pemilu;Bahwa ahli sebagai ketua KPUD kabupaten Pasangkayuberdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RepublikIndonesia Nomor : 728 / PP.O6kpt / 05 / KPU / VI / 2018,tanggal 22 Juni 2018 tentang pengangkatan anggotakomisi pemilihan umum kabupaten mamuju utara provinsiSulawesi barat masa jabatan 20182023;18 Bahwa tugas dan wewenang sebagai komisi pemilihanumum dalam penyelenggaraan pemilihan

  Umum Nomor23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum danKeputusan Komisi Pemilihan Umum Republik IndonesiaNomor. 1096/PL.01.5Kpt/06/KPU/IX/2018 tentangPetunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye dalamPemilihan Umum tahun 2019;Bahwa mekanisme melakukan kampanye melalui mediasosial yaitu peserta pemilu harus mendaftarkan maksimal10 (Sepuluh) akun untuk setiap jenis aplikasi media sosialke KPU sesuai dengan tingkatannya dan lebih terkhususlagi untuk melakukan kampanye melalui media sosialfacebook

  umum tahun 2019dengan adanya postingan Kepala Desa tersebut yaitu :a.

  Umum;Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkanmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabilaperbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana27tersebut dan tidak ternyata adanya alasan pembenar/pemaafyang dapat menghapus kesalahannya;Menimbang bahwa unsur tindak pidana dalam Pasal 490 JoPasal 282 Undangundang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :1.

• .: TP2K627982, 1 (satu) buah kabel power warna hitam dan 1 (satu) buah kabel USB;

• 1 (satu) unit printer merk CANON tipe iP 2770 warna hitam serial Number : KLKM90416 , 1 (satu) buah kabel power warna hitam;
• 1 (satu) set Sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dari setiap Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1-DPRD Provinsi) Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias Provinsi Sumatera

  Utara, yang diserahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Idanogawo Kabupaten Nias kepada Panwaslu Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias;

• 1 (satu) set Sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dari setiap Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1-DPRD Provinsi) Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara, yang diserahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Idanogawo Kabupaten Nias

  kepada Bawaslu Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias;

Dikembalikan kepada Terdakwa Satuwaris Zai Alias Ama Theon;

• 1 (satu) asli Sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dari setiap Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019/Formulir Model DA1-DPRD Provinsi tanggal 05 Mei 2019;

Dikembalikan kepada Saksi Warling Telaumbanua, S.E.

Nias dan menurut UndangUndang Pemilihan Umum;Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Idanagawo Kabupaten Nias Tahun 2019telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PenghitunganPerolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Idanagawosejak hari Jumat tanggal 19 April 2019 sampai dengan hari Kamis tanggal 2Mei 2019 di Desa Tetehosi Kecamatan Idanagawo Kabupaten Nias tepatnyadi Aula Kantor Camat Idanagawo;Bahwa yang hadir pada saat diselenggarakannya Rapat Pleno RekapitulasiPenghitungan Perolehan

Nias dan menurut UndangUndang Pemilihan Umum;Bahwa Para Terdakwa selaku Panitia Pemilihan Kecamatan Idanagawotelah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PenghitunganPerolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Idanagawosejak hari Jumat tanggal 19 April 2019 sampai dengan hari Kamis tanggal 2Mei 2019 di Desa Tetehosi Kecamatan Idanagawo Kabupaten Nias tepatnyadi Aula Kantor Camat Idanagawo.Bahwa yang hadir pada saat diselenggarakannya Rapat Pleno RekapitulasiPenghitungan Perolehan

Umum Jo.

• putusan Hakim yang menentukan lain sebelum masa percobaan berakhir selama 6 (enam) bulan;

• Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
• Menetapkan barang bukti berupa :
• 1(satu) rangkap asli Formlaporan dugaan pelanggaran pemilihan

  umum;

• 1(satu) rangkap asli undangan klarifikasi Sri Yanti Arifin ;
• 1(satu) rangkap asli undangan klarifikasi Sarjan Y.

  Idham Harun ;

• 1(satu) rangkap asli Berita Acara klarifikasi Hendra ;
• 1(satu) rangkap asli Berita Acara klarifikasi Syamsir Saeni ;
• 1(satu) CD Video terlapor di TPS 06 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;
• 1(satu) CD Video terlapor memilih di TPS 01 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;
• 1(satu) rangkap asli Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 06, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota

  Makassar ;

• 1(satu) rangkap asli Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 02, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;

Dikembalikan kepada Bawaslu Kota Makassar ;

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

• MENGADILI

  1. Menyatakan Terdakwa NICODEMUS LALO alias NIKO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan suara lebih dari satu kali pada waktu pemilihan umum sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan

  dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana, sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;

• Menetapkan barang bukti berupa:
• 2 (dua) lembar surat suara daerah pemilihan Sumba Barat Daya 3, DPRD Kabupaten yang sudah tercoblos pada caleg Nomor urut 2 atas nama ANANIAS BULU,M.Min dari Partai Nasdem Nomor Urut 5;

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;

5.

Min dari Partai Nasdem Nomor Urut 5;Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) KabupatenSumba Barat Daya;4.

Umum atau keduaPasal 533 Undangundang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifatalternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan faktafakta Hukum yangterungkap selama persidangan, sehingga Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 516 UndangundangNomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1.

Pemungutandan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, hari adalah hari kalender danjuga bahwa pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019merupakan hari libur Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10 tahun2019 tanggal 8 April 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 21 Ayat (1) dan point B CekList Laporan/ Temuan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum pada nomor 2Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Nomor7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maupun Peraturan Komisi PemilihanUmum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan danPenghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum tidak memberikan pengertian yangsecara tegas mengenai pengertian kata memberikan suaranya sebagaimanadalam Pasal 516 dan 533 Undangundang Nomor 7 tahun 2017 tentangPemilihan Umum;Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Wkb.Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi Petrus TangguKii alias Bapak Timbu

Cara Penyelesaian Tindak PidanaPemilihan dan Pemilihan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI1.