• KOMISI PEMILIHAN UMUM RI., II. MEITTY EBTA RUMANDEWAI;

  ., kewarganegaraanIndonesia, dan kawankawan, para Advokat pada KantorHukum TKNP LAW FIRM, beralamat di Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2021;Para Pemohon Kasasi;LawanKOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,tempat kedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29,Menteng, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Arief Budiman,S.S., S.IP., M.BA., selaku Ketua Komisi Pemilinan Umum;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Juned, S.H., Pegawaidi lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, dan kawanHalaman

  Memerintahkan atau mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaanKeputusan Komisi Pemilihan Umum = Republik Indonesia No.353/SDM.13Kpt/05/KPU/VII/2020 tentang Pemberhentian Ketuamerangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Mamberamo RayaProvinsi Papua, Periode 20182023 tanggal 30 Juli 2020 selama prosespemeriksaan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap;Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 450 K/TUN/2021DALAM POKOK PERKARA:1.

  Mewajibkan Termohon Kasasi/Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No.353/SDM.13Kpt/05/KPU/VII/2020 tentang Pemberhentian Ketua merangkap Anggotadan Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua,Periode 20182023 tanggal 30 Juli 2020;4.

• RISMAN dengan DPT Nomor urut 14 yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;

• 1 (satu) lembar foto copy pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C6) atas nama Lk. RISMAN dengan DPT Nomor urut 146 yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;
• 5 (lima) lembar foto copy Daftar pemilih tetap (DPT) TPS 4 Desa Tingkulang Kec. Tomini Kab.

  Parigi Moutong yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;

• 5 (lima) lembar foto copy Daftar pemilih tetap (DPT) TPS 4 Desa Ogobayas Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;
• 15 (lima belas) lembar foto copy Daftar hadir pemilih (C7) TPS 4 Desa Tingkulang Kec. Tomini Kab.

  Parigi Moutong yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;

• 13 (lima belas) lembar foto copy Daftar hadir pemilih (C7) TPS 4 Desa Ogobayas Kec. Mepanga Kab.

  Parigi Moutong yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;

• 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dengan nomor 7208050108120005 yang dilegalisir Dinas Dukcapil;
• 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dengan nomor 7208120711070216 yang dilegalisir Dinas Dukcapil;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

1. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

RISMAN dengan DPT Nomor urut 14 yangdilegalisir Komisi Pemilihan Umum;b. 1 (satu) lembar foto copy pemberitahuan pemungutan suara kepadapemilin (C6) atas nama Lk. RISMAN dengan DPT Nomor urut 146 yangdilegalisir Komisi Pemilihan Umum;c. 5 (lima) lembar foto copy Daftar pemilin tetap (DPT) TPS 4 DesaTingkulang Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong yang dilegalisir KomisiPemilihan Umum;d.5 (lima) lembar foto copy Daftar pemilin tetap (DPT) TPS 4 DesaOgobayas Kec. Mepanga Kab.

RISMAN, dengan DPT nomorurut: 14, yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;2. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat pemberitahuan pemungutan suarakepada pemilih (C6) atas nama Lk. RISMAN, dengan DPT nomorurut : 146, yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;3. 5 (lima) Lembar Foto Copy Daftar Pemilin Tetap ( DPT ) TPS IVDesa Tingkulang Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong, yang dilegalisirKomisi Pemilihan Umum;4. 5 (lima) Lembar Foto Copy Daftar Pemilin Tetap ( DPT ) TPS IVDesa Ogobayas Kec. Mepanga Kab.

Parigi Moutong, yang dilegalisirKomisi Pemilihan Umum;6. 13 (tiga belas) Lembar Foto Copy Daftar Hadir Pemilih (C7) TPS IVDesa Ogobayas Kec. Mepanga Kab.

RISMAN dengan DPT Nomor urut 14 yangdilegalisir Komisi Pemilihan Umum;1 (satu) lembar foto copy pemberitahuan pemungutan suara kepadapemilin (C6) atas nama Lk. RISMAN dengan DPT Nomor urut 146 yangdilegalisir Komisi Pemilihan Umum;5 (lima) lembar foto copy Daftar pemilin tetap (DPT) TPS 4 DesaTingkulang Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong yang dilegalisir KomisiPemilihan Umum;5 (lima) lembar foto copy Daftar pemilin tetap (DPT) TPS 4 DesaOgobayas Kec. Mepanga Kab.

RISMAN dengan DPT Nomor urut 14 yang dilegalisirKomisi Pemilihan Umum;Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Prgb) 1 (satu) lembar foto copy pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih(C6) atas nama Lk. RISMAN dengan DPT Nomor urut 146 yang dilegalisirKomisi Pemilihan Umum;c) 5 (lima) lembar foto copy Daftar pemilih tetap (DPT) TPS 4 Desa TingkulangKec. Tomini Kab.

• Wirawati Tafonao Alias Wirabersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PenuntutUmum Pasal 532 Undangundang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab UndangundangHukum Pidana;Menjatuhkan pidana terhadap masingmasing Terdakwa . Suriani TafonaoAlias Ani, Terdakwa II.

  Umum 2019 di Tempat Pemungutan Suara(TPS) 2 Desa Sifaoroasi Uluhou Kec.

  Umum Jo Pasal 55Ayat (1) KUHPidana, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

  pidana terhadap Para Terdakwa;Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN GstMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkanpidana terhadap seorang Terdakwa, selain melihat pada faktafakta persidanganjuga baiknya melihat aspek aspek sosial, aspek pendidikan dan keadilanmasyarakat;Menimbang, bahwa Pasal 482 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa Pengadilan negeri memeriksa,mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama

  oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 532 Undang undang Republik Indonesia Nomor7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

• Pasal 278 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

  Kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 523 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

  - Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu dan Kedua tesebut ;

  - Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

  - Menetapkan barang bukti berupa :

  -

• selama 1 (satu) bulan;

  (5) Menyatakan barang bukti bukti berupa:

  - 1 (satu) Unit hardisk berwarna hitam dengan kapasitas 1 (satu) tera yang berisi file CCTV Djoeang dan KPU;

  - 1(satu) lembar Surat Rekomendasi dari Bawaslu No. 150/K.BE-06/PM.00.02/IV/2019 tanggal 30 April 2019;

  - 1(satu) lembar keputusan Komisi Pemilihan

  Umum No.06/PP.05-Kpt/1707/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan dan pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong untuk Pemilihan tahun 2019 Bentuk Foto Kopian;

  - 1(satu) lembar keputusan Komisi Pemilihan Umum No.30/PP.05-Kpt/1707/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan dan pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong untuk Pemilihan tahun 2019 Bentuk Foto Kopian;

  -

  Lebong, saat Kotak suara yang sudah tersegel dibuka ternyata tidak di dapati Formulir DA1 ataupun sampul DA1 didalamkotak suara Lebong Utara;Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 505 Undangundang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum JoPasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum NomorReg.Perkara: PDM 15 /Lbg/07/201 tanggal 18 Juli 2019 Terdakwa telah dituntutsebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Cecep Syarif Hidayat

  Burhan Abudarda (Alm) danTerdakwa III Risman Yanuardo Bin Yulius Mahendra (Alm), terbukti bersalahsecara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "Anggota PPKyang karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya sertifikat rekapitulasihasil perolehan suara, yang dilakukan secara bersamasama sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 505 Undangundang Nomor 7Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPsebagaimana dalam dakwaan;Menjatuhkan pidana kurungan terhadap Terdakwa Cecep

  Menyatakan barang bukti berupa:e 1 (satu) Unit hardisk berwarna hitam dengan kapasitas 1 (satu) terayang berisi file CCTV Djoeang dan KPU ;e 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Bawaslu No. 150/K.BE06/PM.00.02/IV/2019 tanggal 30 April 2019 ;e 1 (satu) lembar keputusan Komisi Pemilihan Umum No.06/PP.05Kpt/L707/KPUKab/I/2019 tentang Penetapan dan pengangkatanAnggota Panitia Pemilinan Kecamatan Lebong Utara KabupatenLebong untuk Pemilihan tahun 2019 Bentuk Foto Kopian ;e 1 (satu) lembar keputusan

  Komisi Pemilihan Umum No.30/PP.05Kpt/1707/KPUKab/I/2019 tentang Penetapan dan pengangkatanAnggota Panitia Pemilihnan Kecamatan Lebong Utara KabupatenLebong untuk Pemilihan tahun 2019 Bentuk Foto Kopian ;e 1 (satu) buku panduan PPK dengan bagian Depan dominan bewarnaputih dan warna bagian belakang dominan bewarna Coklat dengantulisan pada bagian depan Rekapitulasi Hasil Perhitungan PerolehanSuara di Tingkat Kecamatan ;e 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno No.98/PL.01.7BA/1707/KPUKab/V/2019 tentang

  Umum No.06/PP.05Kpt/1707/KPUKab/I/2019 tentang Penetapan dan pengangkatanAnggota Panitia Pemilihnan Kecamatan Lebong Utara KabupatenLebong untuk Pemilihan tahun 2019 Bentuk Foto Kopian; 1(satu) lembar keputusan Komisi Pemilihan Umum No.30/PP.05Kpt/1707/KPUKab/I/2019 tentang Penetapan dan pengangkatanAnggota Panitia Pemilihnan Kecamatan Lebong Utara KabupatenLebong untuk Pemilihan tahun 2019 Bentuk Foto Kopian; 1(satu) buku panduan PPK dengan bagian Depan dominanbewarna putin dan warna bagian belakang

• Nomor7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Menetapkan Terdakwa untuk tidak membayar denda; Menghukum Terdakwa NUR ROCHMI KURNIA SARI, S.Pd.selama 4 bulan penjara dengan masa percobaan 8 bulan;Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Skh Membebankan segala biaya yang timbul dari perkara inisesual hukum;Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknyasebagai berikut:1.

  Bahwa Surat Keputusan Nomor 031/Kpts/BPPPS/Jateng/IX/2018 tanggal 19 September 2018 tidak dapat digunakansebagai pembuktian status Terdakwa sebagai Tim Kampanye Pemilusebagaimana tersebut dalam Pasal 269 ayat (4) Undangundang R.I.Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PelaksanaKampanye Pasal 270 ayat (1) Undangundang R.I. Nomor 7 Tahun2017 tentang Pemilihan Umum, mengingat Terdakwa sebagai CalegDPR RI, sehingga unsur Pelaksana, Peserta, dan/atau TimKampanye, tidak terbukti;2.

  Sukohajo yangmenerima laporan terkait dugaan pelanggaran Undangundang Nomor7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dilakukan Terdakwayaitu dugaan melakukan kampanye di Masjid Baitus Syukur danmemberikan uang saat melakukan kampanye di Masjid Baitus Syukur; Bahwa Saksi bertugas sebagai koordinator penyelesaian sengketayang berkaitan dengan pemilihan umum tahun 2019 di Sukoharjo.Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN SkhSehingga Saksi bertanggung jawab dalam memeriksa laporan yangberkaitan

  Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PelaksanaKampanye terbagi menjadi 5 (lima) yakni:1. Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yangterdiri atas pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politikpengusul, orangseorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yangditunjuk oleh Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;2.

  Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa NUR ROCHMI KURNIA SARI, S.Pd., telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan Sengaja Melaksanakan Kampanye Di Tempat Ibadah;2.

• Bahwa berdasarkan Pasal 280 ayat 4 (empat) UU RI nomor 7 tahun 2017tentang Pemilihan Umum sehingga unsur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf htidak terpenuhi dan tidak termasuk dalam tindak pidana pemilu.Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat HukumTerdakwa dan memperhatikan Tanggapan dari Penuntut Umum, maka MajelisHakim akan pertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum melakukantindak pidana sebagaimana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf hUndangundang

  Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;Menimbang, bahwa Terdakwa yang merupakan Wakil Ketua II DPRDKab.

  Umum, tidak menyebutkan pelanggaranterhadap pasal 280 ayat (1) huruf h sebagai tindak pidana, akan tetapi juga tidakdisebutkan sebagai pelanggaran apa, padahal hal tersebut pada ayat (1)nyajelas disebutkan sebagai larangan dalam kampanye;Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 521 UndangundangNomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan Setiap pelaksana,peserta dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggarlarangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal280

  ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h,huruf , atau huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahundan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 521 Undangundang Nomor 7Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut sudah sangat jelas, bahwasemua pelanggaran terhadap Pasal 280 ayat (1) Undangundang No.7 Tahun2017 tentang Pemilihan Umum adalah merupakan tindak pidana, karenadengan

  Umum, Perma Nomor1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan DanPemilihnan Umum dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

• PUTUSANNomor 16/Pid.Sus/2017/PT JAP DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perkara PidanaKhusus Pemilihan Umum dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan Putusansebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :ONESIMUS WEYASU.SE :Tempat Lahir di : Padang Bulan, Umur : 34 tahun/ Tanggal Lahir : 27 mei 1982;Jenis Kelamin : Laki laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat Tinggal :KampungYakotik, Distrik Nimbokran, Kabupaten Jayapura, Agama :

• Halteng Yang Yelah Ditandatangani Oleh Pemilih Dan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungut Suara (kpps);

• 2 (dua) Lembar Formulir C Hadir Dptb Kpu Pemilihan Umum 2024 Tps 001 Desa Dotte Kec. Weda Timur Kab. Halteng;
• 2 (dua) Lembar Formulir C Hadir Dpk Kpu Pemilihan Umum 2024 Tps 001 Desa Dotte Kec. Weda Timur Kab. Halteng;

Dikembalikan kepada KPU Kabupaten Halmahera Tengah;

5.

• Gorontalo padaPenyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di mana KPU menerbitkan SuratKeputusan tersebut berdasarkan rekomendasi dari Panwas Kec. Tibawa kepadaPPK Kec. Tibawa tanggal 26 April perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang(PSU) No. : 01/TDW.03/02/PM.00.03/IV/2019, tanggal 26 April 2019. AdapunHalaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Lborekomendasi dari Panwas Kec.

  Gorontalo pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun2019 ;Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindakpidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaantunggal yaitu Pasal 523

  Artinya, Seseorang yang melakukan suatutindakan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu dan disamping itumengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu serta akibat yang akantimbul daripadanya ;Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 25 PKPU No. 3 Tahun 2019tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum,Pemungutan suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS padasurat Suara dengan cara mencoblos nomor urut, nama, foto pasangan calon, atautanda gambar partai

  politik pengusul untuk pemilu presiden dan wakil presiden,mencoblos nomor urut, atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calonHalaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Lbountuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, dan mencoblosnomor urut, nama calon, atau foto calon untuk pemilu anggota DPD ;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 25 PKPU No. 3 Tahun2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yaitu"Ketentuan mengenai Pemungutan

  permohonan pembebasan dari pembayaranbiaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) joPasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biayaperkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Mengingat dan memperhatikan Pasal 523 Ayat (3) UndangUndang RI No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 14 (a) KUHP, Pasal 14 (b) KUHP,Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang UndangRI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta

• lainnya kepada peserta kampanye pemilu;

• Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas hari) dan denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
• Menetapkan barang bukti berupa:
• 1 (Satu) bandel Salinan Keputusan Komisi Pemilihan

  Umum Nomor 875 / PL.01.4-Kpt / 6503 / KPU-Kab / 2023 tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan dalam pemilihan Umum Tahun 2024.