Ditemukan 11604 data
Urut Berdasarkan
Register : 18-02-2013 — Putus : 23-12-2013 — Upload : 05-02-2015
Putusan PA MAKASSAR Nomor 297/Pdt.G/2013/PA Mks Tanggal 23 Desember 2013 — Hj. Yuliana binti Husain Dg. Talli
Melawan
H. Ilham Noer Toadji bin H. Noer
82 — 41
82 — 41
., namun didepanTergugat Majelis Hakim menekan Penggugat agar mau menerimatawaran Tergugat dan kalau tidak mau menerima Penggugat akan kalah(itulan penekanan Ketua Majelis kepada Penggugat);. Bahwa penekanan oleh Ketua Majelis Hakim terhadap Penggugat untukmenerima tawaran Tergugat tersebut dilakukan didepan Tergugat danHal.11 dari 81 hal. Put.
Bahwa tawaran Tergugat melalui penekanan Ketua Majelis tersebutPenggugat tidak dapat menerimanya, sehingga berselang sehari (1 hari)setelah Peninjauan lokasi Ketua Majelis memanggil kembali Penggugatke kantor Pengadilan Agama Makassar tanpa dihadiri oleh Tergugat danPara Kuasa hukum masingmasing Penggugat/Tergugat, berkaitandengan tawaran Tergugat, namun Penggugat lagilagi menolak tawaranTergugat tersebut;8.
Bahwa tindakan Ketua Mejelis Hakim yang bermaksud menyelesaikansengketa gonogini dengan cara mendamaikan Penggugat dan Tergugatadalah merupakan tindakan yang mull nterhormat, namun denganCaracara penekanan dan keberpihakan tersebut sungguh telahmenyalahi kode etik Hakim;Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dari rangkaianperistiwa hukum, sejak dari proses pembayaran Peninjauan setempat (PS) danpermohonan penyitaan (sita Marital) kemudian penekanan terhadap Penggugatadalah suatu rangkaian
KetuaMajelis menyampaikan kepada Penggugat Prinsipal bahwa:konsep ini sudah bagus dan menguntungkan kamu, dan samasekali Ketua Majelis tidak pernah melakukan penekanan dalambentuk apapun dan tidak pernah mengatakan: kalau tidak maumenerima Penggugat akan kalah. Alasan ini sungguhmengadaada dan tidak berdasar. Namun terlepas darisegalanya, hal ini merupakan domain kode etik hakim danbukan alasan banding.2.
Register : 07-09-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 385/Pdt.P/2020/MS.Sgi Tanggal 24 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
18 — 4
18 — 4
perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahMs.Ssebagai penekanan
Register : 15-10-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 656/Pdt.P/2020/MS.Sgi Tanggal 3 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
22 — 12
22 — 12
perkawinan yang2020bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 15-10-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 654/Pdt.P/2020/MS.Sgi Tanggal 3 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
15 — 6
15 — 6
perkawinan yang2020bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 01-12-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 1929/Pdt.G/2020/PA.Sdn Tanggal 14 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 10
27 — 10
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah Penggugat, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;5.
Register : 26-09-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 292/Pdt.P/2019/MS.Sgi Tanggal 7 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
15 — 4
15 — 4
berpendapat perkawinanyang bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974,menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 09-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 119/Pdt.P/2018/PA.Rks Tanggal 10 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
14 — 3
14 — 3
Maret2009 di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, adalah setelahberlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Halaman 8 dari 11 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0119/Pdt.P/2018/PA.RksUndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Register : 25-10-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 08-05-2019
Putusan PA MAROS Nomor 94/Pdt.P/2017/PA.Mrs Tanggal 16 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
11 — 15
11 — 15
No. 94/Pdt.P/2017/PA Mrs.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwaorang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anakanakuntuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yangdimaksud
Register : 12-07-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Rks Tanggal 31 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
10 — 1
10 — 1
Januari1980 di Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, adalah setelah berlakunyaUndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Halaman 8 dari 11 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2019/PA.RksUndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Register : 06-02-2019 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PA Sukadana Nomor 0248/Pdt.G/2019/PA.Sdn Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 8
15 — 8
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 0064/Padt.G/2019/PA.Sadn.3. Bahwa Setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah kontrakan di Serang, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;5.
Register : 02-07-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 205/Pdt.P/2019/MS.Sgi Tanggal 25 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
19 — 6
19 — 6
berpendapat perkawinanyang bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut MajelisHakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islamadalah sebagai penekanan
Register : 05-08-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 237/Pdt.P/2019/MS.Sgi Tanggal 3 September 2019 — Pemohon melawan Termohon
21 — 6
21 — 6
berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Putus : 27-06-2012 — Upload : 23-01-2014
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 85/Pid.B/2012/PN.Slw Tanggal 27 Juni 2012 — EDI PURWANTO bin SOPAN
30 — 3
30 — 3
Dengan demikian penekanan Unsur barang siapabertitik tolak dari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan EdiPurwanto bin Sopan selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindakpidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiriternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untukmengikuti
Register : 09-10-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 1423/Pdt.G/2020/PA.Tnk Tanggal 12 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 3
29 — 3
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaltanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Pemohonberstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan.3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknyasuami istri (badadukhul) dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yangbernama ANAK, lahir tanggal 22 Maret 2016, yang saa ini tinggal bersamaPemohon.4.
Register : 22-07-2014 — Putus : 22-09-2014 — Upload : 10-04-2015
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 420/Pid.B/2014/PN Bwi. Tanggal 22 September 2014 — SURYO UTOMO Bin BASERI. ;
42 — 4
42 — 4
Dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telahmengajukan SURYO UTOMO bin BASERI selaku Terdakwa mengingatperanannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keteranganpara saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalampemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk
Register : 09-10-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 557/Pdt.P/2020/MS.Sgi Tanggal 27 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
23 — 5
23 — 5
berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 23-04-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 14-06-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 176/Pdt.P/2019/MS.Sgi Tanggal 28 Mei 2019 — Pemohon melawan Termohon
20 — 6
20 — 6
PenNo. 176/Pdt.P/2019/MsSgihalangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan untuk kehatihatian
Register : 26-11-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 1666/Pdt.G/2020/PA.Tnk Tanggal 22 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 6
29 — 6
Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon, di dasari suka sama suka,saling mencintai tanoa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Pemohon berstatus DUDA CERAI dan Termohon berstatus PERAWAN;3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai mana layaknyasuami istri( Badadukhul) dan sudah dikarunial(satu) orang anak yangdiberinama anak , Lahir 13 Mei 2017 yang saat ini masih tinggal bersamaTermohon;4.
Register : 01-08-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 20-04-2019
Putusan PA TANGGAMUS Nomor 0870/Pdt.G/2018/PA.Tgm Tanggal 25 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 5
8 — 5
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;3. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat Tinggal di rumahOrang tua Penggugat di Bandung Baru Barat Rt.rw.008/003 Desa BandungBaru Barat Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu hingga akhirnyabepisah;4.
Register : 19-09-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PA MAROS Nomor 72/Pdt.P/2017/PA.Mrs Tanggal 12 Oktober 2017 — perdata
- pemohon
78 — 15
78 — 15
Abdul Rahingtidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dansesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan dini terhadap