Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Pidana Militer
Register : 11-09-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 20-04-2015
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 70-K/PM.I-07/AD/IX/2014
Tanggal 9 Desember 2014 — Riyanto Koptu NRP 31930522340572 Babinsa Koramil 0906-06 Samboja Kodim 0906/Tenggarong
110 — 50
  • Bahwa penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBMbaik yang disubsidi Pemerintah maupun non subsidi adalah kegiatanpengangkutan dan/atau niaga yang dilakukan dengan tujuan untukmemperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengancara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara ,sesuaidengan Ketentuan dan Perundangundangan Para Terdakwa dapatdikenakan sangsi sebagaiimana di sibutkan dalam Pasal 55 UU RINomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumii.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan
Pengadilan PA DOMPU Perdata Agama Perceraian
Register : 06-11-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PA DOMPU Nomor 0627/Pdt. G/2013/PA. DP
Tanggal 27 Februari 2014 — PEMOHON M e l a w a n TERMOHON
56 — 19
  • Dalam pelaksanaan pasal tersebut, seorang ayah yang dinilaibertanggungjawab terhadap nafkah keluarga dan jika tidak memberikan atau melalaikan dapatdituntut secara pidana;Menimbang, bahwa dalam ketentuan pidana tersebut, dalam prakteknya seorang ayahyang melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena menelantarkan anak yakni lalaimemberikan nafkah kepadanya dapat dituntut dan mendapatkan sangsi dengan tujuan sebagaiterapi dan memberi efek jera.
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus
Register : 20-09-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN MALANG Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mlg
Tanggal 8 Oktober 2018 — Terdakwa
115 — 44
  • no. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah keduadengan UU No.17 tahun 2016Menimbang, bahwa setelah dakwaan Penuntut Umum dibacakanselanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada PembimbingKemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatanmengenai anak yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatanatas nama anak Anak pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan anakuntuk diberikan sangsi
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 12-10-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 140/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat:
Suwarno
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
Intervensi:
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
187 — 118
  • pemilik yang tidak menguasai tanah adalahdiiklaim sebagai tanah negara, karena kesalahan pada subjek danobjeknhya, mungkin tidak menguasai secara fisik karena adaperjanjian dengan orang lain, ada perjanjian hukum tertentu, apabilatidak menguasai sama sekali, yang menguasai wajib melaporkan(kententuan konversi) meskipun tanah tersebut dikuasai oleh oranglain, ada perjanjian tanpa jangka waktu, atau bisa memberikan kuasakepada orang lain untuk laporan, yang melaporkan diproses yang tidakmelaporkan kena sangsi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Putus : 02-02-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 264/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 2 Februari 2017 —
96 — 30
  • Dikarenakanmenyangkut nama baik saya Pa. .......... sangsi dan konsekuensi sayaakan terima, Tapi mengingat akhir bulan ini barang diganti sekiranyaodada kebijaksanaan dan mempertimbangkan penjelasan saya. ......... .Halaman 31 dari 50 Hal.Putusan No.264/Pdt.SusPHI/2016/PN.Jkt.Pst17.18.19.20.Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti BAHWA PENGGUGATMENGAKUI SECARA JELAS DAN NYATA MELALUI SURATELEKTRONIK (EMAIL) TANGGAL 16 MARET 2015 BAHWA TELAHTERJADI DUGAAN TINDAK PIDANA/TINDAKAN KESALAHAN BERATYAKNI
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 07-09-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 180/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg
Tanggal 2 Desember 2020 — Penggugat:
Irma Rismayanti
Tergugat:
PT. GLOBALINDO JAYA SEMESTA
123 — 20
  • pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepadaPenggugat oleh karena Penggugat tidak mencapai target minimal yang telahditentukan;> Bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 61 ayat (2) huruf m PeraturanPerusahaan tahun 20182020, sebelum dilakukan pemutusan hubungankerja oleh Tergugat, Penggugat telah mendapatkan teguran berupa suratperingatan I,II dan Ill secara berturutturut;> Bahwa berdasarkan pasal 61 ayat (3) Peraturan Perusahaan Tergugatmenyatakan Pekerja yang melakukan peningkatan sangsi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 14-02-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 23/G/2019/PTUN-JKT
Tanggal 11 Juni 2019 — AFRIZAL WAHYUDI, A.Md.IP ; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
112 — 74
  • AFRIZAL WAHYUDI (linat Bukti P19 = T1), karena telah bertentangan dengan peraturan Menteri Hukum dan hakasasi Manusia Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2015 tentang tata carapenjatuhan hukuman disiplin dan sangsi administrative bagi pegawai dilingkungan kementerian Hukum dan asasi Manusia dan melanggarPeraturan pemeritah nomor 24 Tahun 2011 tentang Bapek serta melanggarasas asas umum pemerintah yang baik khususnya asas kecermatan, asaske adilan, asas asas larangan berbuat Sewenang wenang.Menimbang
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 08-01-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mtr
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat:
1.PAJARIAH
2.SAHARUDIN als.H.SAHARUDIN
3.AHMADUN
4.FATHURRAHMAN
5.MUHAMMAD FAHRUL AZMI
6.KAMILUDIN
7.Misdin
Tergugat:
1.HJ.SAPIAH
2.Usman
3.Abdul Rahman
4.Nurhasisah
Turut Tergugat:
1.Baharudin
2.Junaedy Surya Negara,SH.M.Kn
3.Baiq Lily Chaerani,SH
4.IBNU KUSTOWO
5.Latifa,SH.M.Kn
6.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang /Badan Pertahanan Nasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Cq. Kantor Pertahanan Kabupaten Lombok Utara
69 — 48
  • istripertama (Inaq Kamahar) sebab Rumah Hj.Sapiah ( T1) sampai T 4dengan Rumah Saudara Turut Tergugat 1 ( H.Baharudin ) salingberdekatan Sehingga apa yang di lakukan oleh Hyj.Sapiah ( T1) sampaiTergugat 4 dan Saudara Turut Tergugat 1 ( H.Baharudin ) Adalah PerbuatanMelawan Hukum yang berusah menyembunyikan kebenaran, Oleh karenaitu. perbuatan tersebutatau akta PJB, Kuasa Menjual dan AJB = harusdibatalkan Demi kebenaran Hukum yang berlaku maupun Norma Agamadan bila perlu T1, T2, T3, T4 dan T.T1 di berikan Sangsi
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 08-07-2020 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PN SORONG Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son
Tanggal 9 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
78 — 26
  • dan air terjunLohokbagiohon; Bahwa saksi tahu Imtek yang ditarun oleh Pemerintah daerahmilik marga apa Milik dari tiga marga; Bahwa ketika pemerintah mengambil sumber air dari tiga margauntuk PDAM , apakah pemerintah sudah bayar pada tiga marga ,Pemerintah belum bayar , kalau sudah bayar tidak mungkin tiga margakeberatan pada pemerintah; Bahwa untuk menentukan kedudukan marga yang tertua ,termuda dan seterusnya siapa yang atur diatur oleh adat , diatur olehadat kalau buat sendirisendiri akan kena sangsi
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 06-06-2017 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 17-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 63/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 18 Juli 2017 — Pembanding/Penggugat : PT. SURYA INDAH JAYA diwakili Direkturnya YENNY Diwakili Oleh : PRICILIA PRISCA, SH., LL.M.
Terbanding/Tergugat : PT. ANEKA SAMUDERA LINTAS
132 — 41
  • Seharusnya,Penggugat menggunakan penerjemah yang sudah disumpah dan mendapatsertifikat serta Surat Keputusan dari Gubernur, karena kontrak adalah dokumenpenting yang mengandung konsekuensi hukum sehingga pabila diterjemahkansecara bebas akan dapat mengakibatkan sangsi hukum.Terjemahan bebas sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat menimbulkankerancuan interpretasi hukum yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur(obscuur libel).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 03-09-2014 — Upload : 05-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 409 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 3 September 2014 — ANDRIANSYAH VS P.T. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
76 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalampertemuan tersebut Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menolakpelanggaran yang dituduhkan dan juga sangsi Surat Peringatan II (tiga) yangdikeluarkan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi. Bahwa dalam pertemuanBipartite tersebut Para Pengugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi juga menegaskan agarTergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mencabut Surat Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) (Bukti PR.20);26.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 04-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 821 K/PDT.SUS/2011
PT. KAI COMMUTER JABODETABEK; SULADI, DKK.
59 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaantidak ada satupun ketentuan yang memberikan sangsi atas tidakdilaksanakannya pelaporan a quo sementara Judex Facti telah salahmenerapkan hukum dengan memberikan kesimpulan dan sangsi atas dasarketiadaan pelaporan tersebut, padahal jelasjelas tidak ada peraturanperundangan yang mengatur hal itu selain dari ketentuan yang mengatursecara limitatif syarat peralinan hubungan kerja secara demi hukumHal. 69 dari 101 hal. Put.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 09-02-2015 — Putus : 15-12-2015 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 80/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 15 Desember 2015 — MARINGAN ARUAN, SE, LAwan PT. HONDA PROSPEK MOTOR,
328 — 262
  • Adanya hubungan klausal atau hubungan sebab akibat antaraPerbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh pelaku usahadengan kerugian yang timbul, itulah yang harus dibuktikan ;Bahwa benar harus dibuktikan oleh pelaku usaha dalam bentuk hptersebut, sebagai perbuatan melawan hukum ;Bahwa seperti tadi ahli kKemukakan bahwa pengaturan ganti rugitersebut ada didalam pasal 19 UU Perlindungan Konsumen singkatkata sangsi yang bisa dijatuhkan adalah hanya 3 macam yaitu :1. Kembali barang ;2.
    santunansSampai selesainya pemakamanannya dan sebagainya, sSemuanyadisebut kerugian materialnya ;Bahwa pelaku usaha dan konsumenn yaitu sebagai mata sisi matauang yang sama, tidak mungkin dipisahkan, pelaku usahamembutuhkan konsumen demikian juga konsumen membutuhkanpelaku usaha, itu sebagai filosofi dasar dari penyusunan perlindungankonsumen pada sat itu UU perlindungan konsumen No. 8 disusun,maka apabila konsumen dibatasi kewajibannya maka sebaliknyapelaku usaha juga dibatasi hak dan kewajibannya, dan sangsi
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap Kesusilaan
Register : 03-07-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VII/2018
Tanggal 3 Oktober 2018 —
256 — 158
  • Putusan Nomor :75K/PM.II09/AD/VII/2018MenimbangMenimbangMenimbangdiperjanjikan antara para pihak dan bersifat mengikat dengan sangsi hukum pidana danatau perdata apabila tidak dilaksanakan.Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwayang diperkuat alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap faktafakta sebagaiberikut :1.
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 18-03-2021 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 50/PDT/2021/PT BTN
Tanggal 13 April 2021 — Pembanding/Penggugat : Supriyadi SKom MM Diwakili Oleh : ISBANRI, SH.
Terbanding/Tergugat I : Arif Rifai Madawi Direktur Utama PT Pelabuhan Cilegon Mandiri PTPCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat II : H.Budi Mulyadi selaku Direktur Keuangan dan Umum PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri PT PCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat III : Akmal Irfanuddin selaku Direktur Operasional PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri PT.PCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat IV : Hj. Ati Marliati selaku mantan Komisaris PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri PT.PCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat V : Mr. Kim Yong Ho selaku Presiden Direktur PT.Lotte Chemical Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat I : Irjen Firli Bahuri selaku ketua KPK RI
Terbanding/Turut Tergugat II : Kiagus Ahmad Badaruddin selaku ketua PPATK RI
Terbanding/Turut Tergugat III : Agung Firman Sampurna selaku Ketua BPK RI
Terbanding/Turut Tergugat IV : DR. Ardan Adiperdana, Ak., M.B.A selaku Ketua BPKP RI
Terbanding/Turut Tergugat V : Prof. H. M Ti
554 — 388
  • Oleh karena itu,Petitum angka 7 yang menyatakan: Memerintahkan kepadaHalaman 82 dari 115 PutusanNomor 50/PDT/2021/PT BTN.Turut Tergugat VII untuk memberikan sangsi kepada Tergugat dan Tergugat V atas terjadinya Reklamasi tanpa Ijin di lahan yangdikelola oleh perusahaan Tergugat ! pada dasarnya merupakandalil yang tidak berdasar dan sama sekali tidak jelas.
    Bahwa dalam Gugatan, Penggugat menyampaikan permintaandalam Petitum angka 7 yang menyatakan: Memerintahkan kepadaTurut Tergugat VII untuk memberikan sangsi kepada Tergugat danTergugat V atas teryjadinya Reklamasi tanpa jjin di lahan yang dikelolaoleh perusahaan Tergugat !.3.
Pengadilan PA KABUPATEN MADIUN Perdata Agama
Register : 09-10-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 27-02-2020
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 1407/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn
Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
47 — 17
  • terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun denganregester nomor: 928/AD/1407/G/19 tanggal 09 Oktober 2019 dan Kuasapemohon telah menunjukan asli dan foto kopi KTPA (Kartu Tanda PengenalAdvokat) dari APSI asosiasi pengacara syariah yang masih berlaku, sertamenunjukakan Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan TinggiSurabaya,sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah seorang Advokatmasih bisa melaksanakan prakteknya, sepanjang tidak ada pencabutan kuasahukum dari kliennya atau sangsi
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 26-10-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 305/Pid.B/2020/PN Tpg
Tanggal 21 Desember 2020 — Penuntut Umum:
EKA PUTRA KRISTIAWAN WARUWU, SH., MH
Terdakwa:
1.FITRIYADI Alias PIT Bin ABDUL HAMID
2.JULIANDA Als BUJANG BAKAR Als ULAT BULU Bin ISMAIL
3.SYAMSUDIN Als ATU Bin BEDU
4.ISMAIL Als BUJANG DARA Als BUJANG Bin IBRAHIM
5.MUHAMMAD JASA AFIRTA Als JASA Bin ANHAR SUPARMAN
174 — 41
  • saat itu saksimemperlinatkan Notulen tentang Pembahasan dan Penetapan KearifanLokal Nelayan Kecamatan Tambelan (Pembahasan mengenai kapal yangmenggunakan alat bantu penangkapan berupa lampu penerangan danAlat Tangkap semua jenis pukat), yang mana kesimpulan dan keputusanNotulen tersebut untuk kapal nelayan yang berasal dari luar KecamatanTambelan yang menggunakan alat bantu penangkapan berupa lampuPenerangan hanya dibenarkan beroperasi diatas 20 Mil dari pantai terluarKecamatan Tambelan, dengan sangsi
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Militer
Register : 27-12-2021 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 03-02-2022
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 107-K/PM.I-04/AD/XII/2021
Tanggal 26 Januari 2022 — Oditur:
Abdul Jubri
Terdakwa:
Andri Hariyanto
140 — 79
  • Bahwa meskipun kejahatan mendapat perhatian serius daripemerintah dan pimpinan TNI dalam upaya pemberantasannya dengandiberikan sangsi/ hukuman yang berat dan pemecatan dari dinas militer jikaterbukti bersalah, namun Terdakwa tetap mengkonsumsi jenis Sabu, hal inimenunjukkan jika Terdakwa mengabaikan perhatian dan perintah pimpinanTNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan penyalahgunaan .3.
Pengadilan PT BANTEN
Register : 26-01-2017 — Putus : 11-01-2017 — Upload : 26-01-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 133/PDT/2016/PT.BTN
Tanggal 11 Januari 2017 —
200 — 33
  • Saudara telah melaporkan kami kepada Polisi untuk menangkapkami yang tidak ada dasarnya, tindakan saudara ini membuat tidaknyaman bisnis antara pihak kami dengan saudara dan saudara telahmelakukan tindakan pencemaran nama baik kami, ini merupakantindakan pidana yang ada sangsi hukumnya..
Pengadilan PA BLITAR Perdata Agama Perceraian
Register : 23-10-2004 — Putus : 06-01-2005 — Upload : 16-10-2014
Putusan PA BLITAR Nomor 1800/Pdt.G/2004/PA.BL
Tanggal 6 Januari 2005 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
75 — 8
  • PeraturanPemerintah Nomor 45 adalah bagian peraturan disiplin dari Pegawai Negeri Sipil, dengandemikian kewajiban bekas suami yang nota bene Pegawai Negeri Sipil untukmemberikan 1/3 gajinya kepada bekas istrinya adalah menjadi tanggung jawab dariatasan dan bendahara yang bersangkutan dan bila terjadi pelanggaran terhadap kewayjibantersebut, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentangperaturan disipln Pegawai Negeri Sipil maka atasan Pegawai Negeri tersebut yang akanmemberikan sangsi