Ditemukan 3406 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 22-01-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi
Tanggal 22 Januari 2019 — WAODE AMALA RABIA M, ST alias WAODE AMALA RABIA MALIM, ST alias WAODE AMALA RABIA M, ST., MT
213129
  • Waborobo adalah Aset Pemerintah Kota Baubau yangberada dalam penguasaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau;Bahwa semua pekerjaan telah dilaksanakan dan telah berfungsi denganbaik pada tahun 2010, 2011 sampai tahun 2012 berdasarkan LHP BPKRl;Bahwa LHP BPK RI Tahun 2011 tentang pemeriksaan Pekerjaan Tahun2010 Dinas PU Kota Baubau tidak ada temuan atau pengembalian, yangada hanya rekomendasi pemberian sangsi kepada PPK SwakelolaPDAM, PPK Swakelola PDAM tahun 2010 adalah Kepala Dinas PU;Bahwa terdakwa
Register : 28-05-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 P/HUM/2020
Tanggal 6 Agustus 2021 — KOMUNITAS PASIEN CUCI DARAH INDONESIA (KPCDI) VS PRESIDEN RI;
465269 Berkekuatan Hukum Tetap
  • huruf b UU BPJS Juncto Pasal 11UU BPJS maka terdapat bukti hukum bahwa telahbergesernya paradigma kewajiban negara dalammenyelenggarakan sistem Jaminan Sosial gunamelindungi warga negaranya menjadi kewajibanwarga negara kepada negara dengan kewajibanmembayar sejumlah iuran guna keperluan negaradalam menjalankan program sistem jaminan sosial.Hal ini menyebabkan sifat iuran BPJS tersebutmenjadi memaksa sifatnya, sebagaimana halnyamembayar pajak, yang mana apabila menunggakdapat ditagih dan dikenakan sangsi
Putus : 07-11-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 66/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 7 Nopember 2013 — WACHDIJONO, SP. MM Bin SARNO DULCHASANI;
5422
  • Pusahastama;Bahwa dalam pasal 25 ayat (4) Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2004 tidakada unsur delik sebagaimana yang disampaikan oleh Penasehat Hukum namun haltersebut terdapat dalam pasal 2 (1), pasal 3 Undang Undang No.31 Tahun 1999 yangtelah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999, Peraturan Daerah hanya bolehmemuat sangsi pidana berupa kurungan atau denda tidak boleh memuat pidana matiatau penjara pidana seumur hidup
Register : 04-05-2010 — Putus : 18-10-2010 — Upload : 15-06-2013
Putusan PN TAMIANG LAYANG Nomor 30/Pid.Sus/2010/PN.Tml
Tanggal 18 Oktober 2010 — 1.Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA, 2.TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG
13045
  • Bartim TA. 2007, Surat pernyataankesanggupan melaksanakan pekerjaan, Surat pernyataan tidaksedang dalam daftar sangsi atau daftar hitam disuatu instansi,Surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidakbangkrut, kegiatan usaha sedang dihentikan, dan/atau tidaksedang menjalani sanksi pidana dan Fakta Integritas saksitidak pernah merasa tanda tangan dan tanda tangan yangtertera di dokumen tersebut bukan tanda tangan Saksi;Bahwa Cap perusahaan yang ada di dalam kontrak adalahmirip dengan yang
Register : 13-05-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 5/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 2 Nopember 2011 — H.MUS MULYADI BIN H.JAMHARI
12345
  • sendirisecara melawan hukum, itu dalam = ranah hukumAdministratif dan selesaikan secaraAdministratif ;Bahwa setelah menerima pembayaran itu, termasukperbuatan memperkaya diri sendiri, sama andadatang ke konter di sebuah Bank melalui teller,saudara menarik uang saudara Rp.10.000.000,00tapi teller memberi ganti rugi sebesarRp.10.100.000,00 saya menerima kelebihanRp.100.000,00 itu saya memperkaya diri sendiritidak sama sekali, kalau memperkaya orang lainpasti, kalau dia dengan sengaja memberi, pastidia kena sangsi
Putus : 08-05-2015 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 212/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 8 Mei 2015 — Drs. AGUS MISNANTO, M.Si ; KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO
9548
  • pembagian kerja antara ketuadan wakil ketua ;Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda danmaterikegiatan dari alat kelengkapan DPRD ;Menjadi juru bicara DPRD ;Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD ;Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga atau instansi lainnya;Mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan lembaga / instansivertical lainnya sesuai keputusan DPRD ;Mewakili DPRD di Pengadilan ;Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sangsi
Register : 13-05-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 6/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 2 Nopember 2011 — MARWAN S.P,M.Si. BIN MUHAMMAD ALI
13941
  • sendirisecara melawan hukum, itu dalam ranah hukumAdministratif dan selesaikan secaraAdministratif ;Begini setelah menerima pembayaran itu, termasukperbuatan memperkaya diri sendiri, sama andadatang ke konter di sebuah Bank melalui teller,saudara menarik uang saudara Rp.10.000.000,00tapi teller memberi ganti rugi sebesarRp.10.100.000,00 saya menerima kelebihanRp.100.000,00 itu saya memperkaya diri sendiritidak sama sekali, kalau memperkaya orang lainpasti, kalau dia dengan sengaja memberi, pastidia kena sangsi
Putus : 22-01-2019 — Upload : 19-04-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi
Tanggal 22 Januari 2019 — Hj. WAODE KARNIWANTI, SE alias Hj. WAODE KARNIWANTI HB, SE
270170
  • Bahwa dalam LHP BPK RI Tahun 2011 tentang pemeriksaan PekerjaanTahun 2010 Dinas PU Kota Baubau tidak ada temuan ataupengembalian, yang ada hanya rekomendasi pemberian sangsi kepadaPPK Swakelola PDAM, PPK Swakelola PDAM tahun 2010 adalah KepalaDinas PU;Menimbang, bahwa faktafakta hukum lainnya akan diuraikanbersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaanPenuntut Umum;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasselanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti
Register : 28-05-2014 — Putus : 29-09-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr
Tanggal 29 September 2014 — - HENNY ARIESANDY, S.Sos
12144
  • gaji saksi selama satu tahun;Bahwa dalam hal ini saksi ada menerima uang saksi akui;Bahwa uang saksi terima saksi tidak setor tapi Gaji saksi dipotong selamasetahun;Bahwa gaji saksi setiap bulan Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu)rupiah;Bahwa saksi sebagai Ketua berkewajiban mengontrol karena saksi sudahpercaya;Bahwa proposal ada lampiran dari Kepala Desa ada perjanjian untukmenerima bantuan;Bahwa waktu pencairan dana ada tandatangan Ketua Kelompok dan adajangka waktu 10(sepuluh)bulan, ada sangsi
Register : 05-12-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 157/Pid.Pra/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 21 Desember 2016 — BUNI YANI, dalam hal ini Pemohon diwakili oleh Kuasanya : 1. Aldwin Rahadian, S.H., M.AP, 2. Adi Kurnia Setiadi,S.H., 3. Romdani Tri Kuntadi, S.H, 4. Handy, S.H, 5.Unoto Dwi Yulianto, S.H., MH, 6. Rudi Silfa, S.H, 7. David Krisbyantoro, S.H, 8. Irfan Iskandar, S.H, 9. Hairullah M Nur S.H, 10. Isram, S.H ,11. Zefry Hermansyah, S.H,12. Teguh D Sabario, S.H, 13. Imaduddin, S.H, 14. Sufrensi A. Manan, S.H., 15. M.H, M. Sofyan, S.H, 16. Ahmad Bayhaki, S.H., 17. Djamudin Lawing, S.H.,M.H.,18. Anwarsyah Tarigan, S.H., M.H,19. Iwan gunawan, S.H., M.H, 20. Justiartha Hadiwinata, S.H, 21. Khairul Imam, S.H, 22. Krismawan, S.H, 23. Agus Wiratno, S.H. 24. Andi Hidayat, S.H., 25. Ahmad Irwandi Lubis, S.H. Para Advokat dan/atau konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Penasihat Hukum Buni Yani beralamat di Jalan H. Sa’abun No. 20 Jati Padang Ps Minggu, Jakarta Selatan, 12540. Telp 021-78848218, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tangga 29 November 2016, untuk selanjutnya disebut ..............……PEMOHON ; M E L A W A N Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum, dalam hal ini diwakili : KOMBES POL Agus Rohmat , S.I.K., S.H., M.Hum., AKBP Aminullah, S.H., AKBP Robert Manulang, S.H., AKBP DR Nova Irone Surentu, S.H., M.H., KOMPOL Dewoto, S.H., KOMPOL Ahsanul Muqoffi, S.H., KOMPOL Khairuddin,S.E., S.H., BRIPKA Budi Setiawan , S.H. dan BRIPTU Mohamad Ibnu Wahidin, S.H. masing-masing anggota Bidang Hukum Polda Metro Jaya beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 55, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus DIR RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA tanggal 9 Desember 2016 untuk selanjutnya disebut ..........…………TERMOHON;
490273
  • Dalam pandangan ahli penistaan terhadapAgama di sertai tanda tanya dimaknai mengajak orang berdiskusi atauragu,adalah modalitas penyangsian jadi ada perasaan sangsi di situ ;Bahwa pembaca yang hanya membaca tanpa menonton video hanya akanmembaca kalimat dan memaknainya berdasarkan tulisan tapi pembacayang membaca sambil menonton, akan memaknainya lebih jelas melihatkeduanya ;Bahwa dalam mengutip sesuatu tidak harus utuh;Hal 105 dari 125 hal. Putusan No. 157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.
Register : 06-11-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN TUAL Nomor 112/PID.SUS/2015/PN Tul
Tanggal 10 Maret 2016 — HERMANWIR MARTINO Alias HERMAN
401222
  • yang bermasalah ke dalam ruang isolasi untuk mencegah tindakan lain yang lebihmerugikan bagi orang lain maupun bagi mereka sendiri, oleh karena itu Majelis Hakimberpendapat bahwa serangkaian tindakan para ABK Asing sebagaimana yang terungkapdalam fakta dipersidangan misalnya malas bekerja, berkelahi, mabuk bukanlah sesuatuyang sangat membahayakan yang dipandang sudah sangat darurat mengancamkeselamatan orang lain, sehingga seharusnya terhadap para ABK Asing tersebut ditindaktegas berupa pemberian sangsi
Register : 02-03-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 11-10-2019
Putusan PN KUPANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg
Tanggal 5 Juni 2018 — Penuntut Umum:
MARDIYONO, SH.
Terdakwa:
SAUL IMANUEL ABOR Alias SAUL ABOR
138110
  • Untuk melaksanakan tugas dimaksud, TPK berwenang :Putusan No: 8/Pid.SUSTPK/2018/PN.KPG Halaman 35 dari 110a. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasab. menetapkan penyedia barang/jasac. menandatangani Surat perjanjiand. memberikan sangsi kepada penyedia barang/jasaBahwa saksi menjelaskan awalnya Terdakwa ARWILEM HINADANGsebagai Kepala Desa Motongbang menemui saksi di salah satu jalandalam wilayah Desa Motongbang, pada pertemuan itu dirinyameminta saksi untuk menjadi Kader Teknik Desa dan menguruskegiatan
Register : 13-05-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 4/PID.TIPIKOR/2011/PN.SMDA
Tanggal 2 Nopember 2011 — G. ASMAN GILIR
14466
  • sendirisecara melawan hukum, itu dalam = ranah hukumAdministratif dan selesaikan secaraAdministratif ;Begini setelah menerima pembayaran itu, termasukperbuatan memperkaya diri sendiri, sama andadatang ke konter di sebuah Bank melalui teller,saudara menarik uang saudara Rp.10.000.000,00tapi teller memberi ganti rugi sebesarRp.10.100.000,00 saya menerima kelebihanRp.100.000,00 itu saya memperkaya diri sendiritidak sama sekali, kalau memperkaya orang lainpasti, kalau dia dengan sengaja memberi, pastidia kena sangsi
Register : 26-03-2012 — Putus : 30-07-2012 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 30 Juli 2012 — EDISON SALELEUBAJA, STh
10181
  • provinsi;Bahwar tidak ada kesalahan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kerena telahdibahas bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkanperaturan perundangundangan;Bahwa kalau terjadi kesalahan bukan saja dipertanggung jawabkan oleh Pemerintahtetapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga terlibat;Bahwa kalau telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah harusdilaksanakan, apabila tidak dilaksanakan maka Satuan Kerja Perangkat Daerah yangbersangkutan dapat dikenakan sangsi
    administrasi dan jika ada pidananya dalam Perdajuga dapat dikenakan;Bahwa ada himbauan dari Menteri tentang penggunaan misalnya Dana Bagi Hasil,hanyalah pedoman dimana bisa dilaksanakan dan tidak ada sangsi bila tidakdilaksanakan;Bahwasuatu himbauan tidak berdiri sendiri tetapi himbauan timbul karena karenaadanya peraturan yang mendukungnya;Bahwa perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dibolehkan oleh Undangundang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana PerubahanAnggaran Pendapatan
Register : 12-10-2018 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1140/Pid.B/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 10 September 2019 —
163162
  • Sel.melaksanakan kewajiban, dari Pemerintah ada sangsi Administratif,yaitu: 1. Penghentian pelayanan 2. Penghentian sementara. 3. Dendadan 4. Pencabutan Izin;Bahwa izin yang diperlukan untuk pelaksaaan izin Pemanfaatan HasilHutan Kayu Tanaman Industri biasanya ada terkait pengesahan,persetujuan.
Putus : 25-08-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 407/Pid.Sus/20110/PN.TK
Tanggal 25 Agustus 2011 — M.GANDI FASYA S. STP bin MUHAMMAD FAUZI
17727
  • Majelis Hakimmempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa I yang telah terbukti,maka sangsi pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim adalahsesuai dengan ketentuan Undang Undang yangbersangkutan; oe eee eee eee eee Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi)Penasehat Hukum Terdakwa II yang intinya mengemukakan bahwaTerdakwa II selaku Calon Pegawai Negeri Sipil dan benar mempunyaitugas membuat konsep' surat Persediaan dana (SPD) bantuan sosialtermasuk proposal permohonan yang diajukan oleh Terdakwa
Register : 25-08-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 22-06-2015
Putusan PN CILACAP Nomor 117/Pid.Sus/2011/PN.Clp
Tanggal 12 Januari 2012 — - IWAN SYAEFUDIN, A.Md.IP, SH.
24564
  • Narkotika yaitu peternakan, pertamanan,kebersihan dan pertanian.e Bahwa Hartoni menjadi pemuka Bimker ada S.K. dari Kanwil Kementerian Hukumdan HAM Semarang.e Bahwa saksi tidak mencatat namanama napi yang kerja diluar L.P. meskipun tidakada sangsi tetapi saksi merasa menyesal.e Bahwa Warga binaan yang keluar lapas setahu Bimker tapi saksi tidak mencatatnamanya.e Bahwa Kandang sapi dibuat tahun 2009 dan Hartoni sudah ada di luar sewaktuKKPLP nya masih Pak Indra.Bahwa atas keterangan saksi tersebut
Register : 13-05-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 7/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 2 Nopember 2011 — H.ABDUL RAHMAN BIN H.ABDULLAH
12144
  • sendirisecara melawan hukum, itu dalam = ranah hukumAdministratif dan selesaikan secaraAdministratif ;Begini setelah menerima pembayaran itu, termasukperbuatan memperkaya diri sendiri, sama andadatang ke konter di sebuah Bank melalui teller,saudara menarik uang saudara Rp.10.000.000,00tapi teller memberi ganti rugi sebesarRp.10.100.000,00 saya menerima kelebihanRp.100.000,00 itu saya memperkaya diri sendiritidak sama sekali, kalau memperkaya orang lainpasti, kalau dia dengan sengaja memberi, pastidia kena sangsi
Putus : 26-03-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 241 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 26 Maret 2014 — Ir. SUNAR WIBOWO, M.Sc
8253 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mempertimbangkan waktu dilakukannya serah terima kapal yangapabila dihitung maka denda keterlambatan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui 5 (lima perseratus) dari nilai kontrak (dimana 5% darinilai kontrak Rp.10.938.889.500,00 adalah Rp.550.000.000,00) ;Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, serah terima kapal secara formildam materiil dilakukan pada tanggal 16 April 2012 atau 120 hari dariberakhirnya masa kontrak tanggal 18 Desember 2011 ;Sehingga apabila dihitung maka sangsi
Register : 30-07-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 357/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 30 September 2019 — Pembanding/Penggugat XIX : AYE SUNARYA Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pembanding/Penggugat XXXIV : SANSAN SAEPULOH Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pembanding/Penggugat II : E KUSWARA Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pembanding/Penggugat XVII : OOM Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pembanding/Penggugat XXXII : RUKAESIH Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pembanding/Penggugat XV : JAJANG PERMANA Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pembanding/Penggugat XXX : ENCENG RAHMAT Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pembanding/Penggugat XIII : SUPARMAN Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pembanding/Penggugat XXVIII : UNUS Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pembanding/Penggugat XLIII : ENUNG DEDEH RUSMANAH Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pembanding/Penggugat XI : YUSUP Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pembanding/Penggugat XXVI : AJAT HERMAWAN Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pemb
9278
  • dan Turut Tergugat untuk menghentikanserta menghindarkan diri dari tindakan melanggar hukum terhadap hak milik ParaPenggugat tersebut diatas sebelum ada putusan mengenai pokok perkara ;Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) Rp.1.000.00000(satu juta rupiah) untuk setiap hari jika tergugat lalai melaksanakan putusanprovisi dalam perkara ini masingmasing kepada Para Penggugat ;Memerintahkan Kepada Turut Tergugat , Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, danTurut Tergugat IV memberikan sangsi