Putusan Nomor 452 K/Pdt.SusPailit/20132. Menghukum Pemohon Kasasi Pemohon Keberatan untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkansebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 oleh Djafni Djamal,SH.,MH.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr.Nurul Elmiyah,SH.,MH., dan H. Mahdi S.Nasution,SH.,M.Hum.

Putusan Nomor 700 K/Ag/20132. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkanputusan Pengadilan Agama Bangkinang dengan Nomor Perkara 334/Pdt.G/2011/ PA.Bkn. tanggal 20 Juni 2011 dan telah mempunyaikekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);3. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugattidak dikaruniai anak;4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telahdiperoleh hartaharta kekayaan berupa barangbarang di bawah ini:4.1.

et bono).Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I danTergugat II telah mengajukan jawabannya pada tanggal 06 September 2013 yangisinya sebagai berikut :Jawaban Tergugat I:DALAM EKSEPSI:Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel) dikarenakan suratsurat tanah milik Penggugat dalam perkara ini sudah digunakan dalam 2 perkara sertadi lokasi tanah yang berbeda, yaitu:1 Perkara Gugatan No. 05/G/2013/PTUN.PLG tanggal 15 April 20132

No. 893 K/Pdt/20132/.28.Bahwa, untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secarasukarela oleh para Tergugat, maka Penggugat juga memohon agar paraTergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp1.000.000, (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isiputusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;Bahwa, gugatan Penggugat berdasarkan buktibukti yang kuat dan telahmemenuhi Pasal 180 HIR, sehingga Penggugat mohon agar putusanperkara ini dapat dilaksanakan

No. 893 K/Pdt/20132.

Penambahan Kegiatan APBD Perubahan TA20135 (lima)lembar 14.Fotocopy Nota Dinas Diretur Rumah Sakit UmumDaerah Kabupaten Bekasi Nomor420/371.2/RSUD/2013 tanggal 13 September 2013Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, PerihalUsulan Perubahan dan Penambahan Kegiatan APBDPerubahan TA 20134 (empat)lembar 15.Fotocopy Pengumuman Rencana Umum PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor020/428.1/RSUD/2013PA/KPAKementerian/Lembaga/PemerintahDaerah/Institusi lainnya (K/L/D/I) Kabupaten BekasiTahun Anggaran Perubahan 20132

danapembayaran untuk kegiatan pengadaan mechanicalelectrical pekerjaan belanja modal pengadaan mesingenset/generator pada Bank Jabar Banten (BJB)cabang Cikarang, yang ditandatangani oleh DR.Sahroni, SH,MH.KES.1 (satu)lembar 54.Surat Nomor : 0466/CkrOps/2013 tanggal 31Desember 2013 perihal permohonan Blokir dari PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten cabangCikarang kepada Direktur RSUD Kabupaten Bekasi.1 (satu)lembar oo:Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor13646/BL/BUD/2013 tanggal 31 Desember 20132

SPM :0178/SPMLS/RSUD/2013 tanggal 30 Desember 2013sejumlah Rp. 1.9.35.298.450,00 (satu milyar Sembilanratus tiga puluh lima juta dua ratus Sembilan puluhdelapan ribu empat ratus rupiah).1 (satu)lembar 58.Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung(LS) Nomor : 0178/SPPLS/RSUD/2013 tanggal 30Desember 20132 (dua)lembar 59. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPPLS No.445/625.4/RSUD/2013 tanggal 30 Desember 2013. 1 (satu)lembar halaman 56 dari 62 putusan nomor 28/TIPIKOR/2015/PT.Bdg. 60.)

Nomor 1513 K/Pdt/20132. Menyataka sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Juru SitaPengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Berita Acara Sitajaaminan Nomor 05/ CB/2011/PN.Jkt.Ut. jo. Nomor 338/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut., tanggal 21 April 2011 terhadap hartaharta milikPembanding semula Tergugat, berupa:1) 1 (satu) bidang tanah/bangunan RUKAN milik Tergugat besertadengan seluruh kekayaan didalamnya, Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 3402/Kamal Muara, luas tanah 75 m?

Nomor 1513 K/Pdt/20132. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi wanprestasikarena belum melunasi penyetoran harga nominal 208.795 (dua ratusdelapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) lembar saham milikTergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada PT.Gracia MitraSelaras;3.

Putusan Nomor 59 P/HUM/20132. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor P.150/PMK.03/2010 tentangKlasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar PengenaanPajak Bumi dan Bangunan; dan3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER36/PJ/201 tentangPengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan;Dengan dalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

Putusan Nomor 59 P/HUM/20132)Pasal 3 PP 51/1998 menyebutkan Subjek yangdikenakan PSDH adalah Pemegang HPH/HPHH/IPK dan ISL;3) Objek PSDH;Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PP 51/1998disebutkan Objek PSDH adalah hasil hutan yangdipungut dari hutan negara;4) Saat Pengenaan PSDH;Berdasarkan Permenhut Nomor P18/MenhutII/2007, PSDH dikenakan pada saat dilakukankegiatan produksi hasil hutan sebagaimana tertuangdalam Laporan Hasil Produksi;5) Ketentuan Lainnya;a.

Putusan Nomor 59 P/HUM/20132. Objek PBB;Objek Pajak Bumi dan Bangunan menurut Pasal 2ayat (1) UndangUndang PBB adalah bumi dan/ataubangunan. Pasal 1 angka 1 UndangUndang PBBmenyatakan bahwa bumi adalah permukaan bumidan tubuh bumi yang ada di bawahnya, dan dalampenjelasannya menyatakan bahwa permukaan bumimeliputl tanah dan perairan pedalaman serta lautwilayah Indonesia;Pasal 3 UndangUndang PBB mengatur mengenaiobjek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi danbangunan yaitu objek pajak yang:a.

No. 0088/Pdt.G/2014/20132.

Putusan Nomor 526/K/TUN/20132 Menyatakan batal atau tidak sah SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 1176 /34Kelurahan Ampel, Nama Pemegang Hak Abdul Latif Chamid, TanggalPembukuan/Penerbitan, Surat Ukur tanggal 29012002, Nomor 211/Ampel/2002,luas 987 m?

Penyidik , sejak tgl.27 102013 sampai dengan tanggal 15 11 20132. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 16 11 2013sampai dengan tanggal 25 12 2013.3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan , , sejak tanggal 26122013 sampai dengan 24012014 ;4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2001 2014 s/d 08 02 2014;5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 2801 2014 sampaidengan tanggal 26 02 2014.6.

Suratsurat :1. 9 (sembilan) lembar photo 3 (tiga) buah solar sel Module PVS Ku.Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor : 139K/PM.III19/AD/IX/20132. 4 (empat) lembar photo sepeda motor Honda Blade warna putihhitam dengan Nopol DS 3184 ZE.3. 1 (satu) lembar photo 2 (dua) tali karet berwarna hitam.174. 1 (satu) lembar photo 2 (dua) buah karung plastik.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

./2010;Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 982/B/PK/PJK/20132 Bahwa UndangUndang Perpajakan menganut prinsip subtance overform dimana dalam kasus ini walaupun Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkanmerupakan diskon display produk namun secara substansi bahwa biayayang dikeluarkan tersebut adalah dalam rangka pembayaran atas jasamanajemen pemasaran yang dilakukan oleh toko atau Dealer.

Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2013 s/d tanggal 20 Desember 20132. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2013 s/d 29 Januari 2014;3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2014 s/d 11 Februari 2014;4. Hakim Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 05 Februari 2014 s/d tanggal 06 Maret 2014;5.

Surat gugatan Penggugat bertanggal 19 Februari 2013 yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan Register :Nomor : 0016/Pdt.G/2013/PASbga tanggal 19 Februari 20132. Surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Sibolga Nomor0016/Pdt.G/2013/PaSbga tanggal 25 Februari 2013 tentang penunjukanMajelis Hakim3.

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah).Telah mendengar pembelaan/pledooi Penasihat Hukum terdakwa dipersidanganpada tanggal 6 Maret 20132, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agarmenjatuhkan putusan yang seringanringannya dengan alasan terdakwa menyesaliperbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, PenuntutUmum dalam tanggapannya/Replik secara lisan menyatakan

Putusan No.810/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:1 Penyidik , sejak tanggal : 28 Januari 2013, s/d tanggal: 16 Februari 20132 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2013 sampai dengan28 Maret 2013;3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 29Maret 2013 sampai dengan 27 April 2013;4 Penuntut Umum , sejak tanggal 23 April 2013 s/d tanggal 12 Juni 2013,5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

.: SprinHan/83/XI/2013/Reskrim. sejak tanggal 09 Desember 2013 s/d tanggal 28 Desember 20132 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2013 No. 528/ 0.5.42.3/Euh.1/12/ 2013, sejak tanggal 29 Desember 2013 s/d tanggal 06 Pebruari 2014.3 Penuntut Umum tanggal 06 Pebruari 2014 No.

Putusan nomor 431/Pdt.G/2013/PA JPTanggal 25 April 20132.

Putusan Nomor 305 K/TUN/20132 Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah salahmenerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena sesuai Pasal 63 ayat (1)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negaradinyatakan sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajibmengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurangjelas;3 Bahwa maksud dari pemeriksaan persiapan tersebut adalah untuk melengkapi dan/atau menyempurnakan gugatan baik dari

., & REKAN beralamat di GrandHalaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 784/Pid/2018/PT MDNPavilion Nomor 7 Jalan Melati Raya Kelurahan Sempakata Kecamatan MedanSelayang Kode Pos 20132 Medan Sumatera Utara Indonesia.Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan NegeriMedan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN Mdn., tanggal 21 Agustus 2018, dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara Terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum