pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan aktayang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran anak Pemohon diterbitkanoleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, makademi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama dan perbaikan aktakelahiran Pemohon, serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 16 KitabUndangUndang Hukum Perdata, maka perlu memerintahkan kepada Pemohonuntuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipilyang

Hal ini sejalanpula dengan pendapat Ulama dalam kitab alAnwar, juz Il, halaman 149,yang artinya berbunyi sebagai berikut:Artinya: Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atauenggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alatalat yangdiajukan dan memberikan keputusannya,Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syari di atas diambil alin olehMajelis sebagai pendapatnya sendiri;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian, Penggugat

bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermateral kepada Pegawai Pencatat di tempathalaman 13 dari 16 Putusan Nomor 85 /Pat.G/2018/PN Srpperceraian itu terjadi, hal mana diatur Kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang

Tergugat telah dipanggil oleh JuruSita Pengganti melalui bantuan Pengadilan Agama Jayapura dengansepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkanoleh suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa berkaitan dengan status Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pengawai Negeri Sipilyang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil

., akan tetapi tidak berhasilmendamaikan Penggugat dan Tergugat;PAGE * MERGEFORMAT 21Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokokperkara, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebih dahulumempertimbangkan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan peraturan perundangundangan di bidangkepegawaian, dalam kaitannya dengan gugatan perceraian yangdiajukannya di Pengadilan Agama Singaraja;Menimbang, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang akanmelakukan perceraian, wajib memperoleh

Pasal1888 KUHPerdata maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkansebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan bahwaPemohon telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Hal. 7 dari 21 Put.

XXXX dari Kepala Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipilyang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuaidengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen selanjutnya diberitanda P.5;Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1734/Pdt.

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990yang berbunyi bahwa : Bagi Pegawai Negeri Sipil yangberkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atausurat keterangan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) harusmengajukan permintaan secara tertulis;A.

( PNS ) pada SDN.105325 Dalu X A, dan belum memperoleh Izin untukmelakukan perceraian dari atasan Instansi tempat Penggugat bekerja, makaMajelis Hakim telah memberikan waktu selama 3 bulan bagi Penggugatuntuk mengurus Izin bercerai tersebut;Menimbang, bahwa setelah Penggugat diberi waktu yang cukupuntuk mengurus Izin untuk melakukan perceraian, ternyata tidak berhasil,maka Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Penggugat tentangresiko yang akan diterima oleh Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan bekerja menyetujui, maka Pejabat PembinaKepegawaian tersebut membuat surat pernyataan persetujuan;3. Surat pernyataan persetujuan tersebut dibuat rangkap 2 dandisampaikan kepada:a. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang membutuhkan;danb.

2006tentang Administrasi Kependudukan maka kewajiban pelaporan adanyaperceraian tersebut disampaikan oleh para pihak paling lama 60 hari sejakputusan perceraian dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap ditempatterjadinya perceraian, akan tetapi ketentuan tersebut di atas dengan berlakunyaUU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 joSurat Edaran Mentri Dalam Negeri RI Nomor 470/327/SJ tertanggal 17 Januari2014 pada angla 2 huruf f menyatakan bahwa Penerbitan Akta Pencatatan Sipilyang

peredarannya secara bebas dilarang;Bahwa keterangan saksi dalam BA Penyidikan benar;Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2018/PN SDAMenimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2018sekitar pukul 22.30 Wib Di pertigaan pom bensin Dsn Klagen Kel TropodoKec Krian Kab Sidoarjo dan Dsn Klagen Rt 06 Rw 04 Kel Tropodo KecKrian kab Sidoarjo. oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman / sipilyang

angka ke3 yang dimintaoleh Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa dengan mengintrodusirketentuan Pasal 52 dan Pasal 56 UndangUndang Republik Indonesia Nomor23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, yang mana terhadap perubahan nama dan/atau pencatatanperistiwa penting perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipilyang

seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannyaoleh Tergugat;Bahwa Tergugat mohon segala hal yang dinyatakan dalam bagian eksepsidiatas dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai alasan bantahandalam pokok perkara ini serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat Point III Tergugat jelaskan bahwaupaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif, keberataanadalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipilyang

dari Peraturan Perundangundangan yang mengatur mengenaipenyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan,pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja,penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminanpension, jaminan hari tua dan perlindungan, dinyatakan masih tetap berlakusepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuandalam Peraturan Pemerintah ini;Bahwa Ketentuan mengenai pengenaan sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil, Pasal 250 huruf b yang menyatakan Dipidana dengan pidanapenjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;Menimbang, bahwa terhadap ketentuanketentuan tersebut, diperoleh faktahukum bahwa norma pemberhentian tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipilyang

perlawanan terhadap atas berwenang atau tidaknya pengadilanmengadili para pihak berdasar domisilitempat tinggalnya, dan kewenanganKompetensi/absolut yaitu suatu. perlawanan terhadap berwenang atau tidaknyapengadilan dalam memeriksa dan mengadili macam/pokok perkara yangdiajukan kepadanya;Menimbang, bahwa eksespi yang diajukan oleh Termohon tidaklahtermasuk dari salah satu eksepsi tersebut,dan lagi pula eksepsi mengenai izinuntuk bercerai dan untuk beristeri lebih dari seorang bagi Pegawai Negeri Sipilyang

izin dari pejabat yang berwenang,akan tetapi pemohon telah menempuh prosedur perceraian yang benar yaknimemohon izin sesuai ketentuan peraturan perundangundangan = yakniPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, adapun mengenai keputusan12dari Pejabat yang berwenang menolak permohonan pemohon, pemohonmenyatakan sikap tetap pada keinginannya untuk bercerai dan bahkanbersedia membuat surat pernyataan dan siap menanggung segala resikonya;Menimbang, bahwa prosedur izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Hairin Jariyah (Saksi5) sedang berjalan mondarmandir.Bahwa kemudian Saksi melihat 1 (Satu) buah ruangandengan pintu tertutup, karena merasa curiga maka Saksimencoba melihat isi ruangan, kemudian Saksi melihatmelalui celah bagian atas dari pintu dan melihat ada 2(dua) warga sipil berada di dalam ruangan sehingga haltersebut Saksi beritahukan kepada rekanrekan Saksikemudian rekanrekan Saksi menuju keruangandimaksud dan menemukan 3 (tiga) orang warga sipilyang kemudian diketahui namanya Sdr.

(Saksi2) langsung menuju kearah gudang tersebut dan melihat ada Serma AronLingga (Saksi1), Pabandya Pam Mayor Inf BudiHamdani Damanik (Saksi10) dan 2 (dua) orang anggotaIntel, sedang mengamankan 3 (tiga) orang warga sipilyang sedang duduk di sudut gudang tersebut sambilmerokok, saat itu juga Saksi melihat Saksi1 memegangsebuah tas yang berisi alat untuk menggunakannarkotika jenis sabusabu dan menurut pengakuan dariketiga orang sipil tersebut saat ditanya bahwa merekabaru selesai mengkonsumsi narkotika

Setelah selesai dilakukan pemeriksaan,pada malam harinya, Saksi, Terdakwa dan ketiga orangSipil tersebut disuruh pulang ke rumah masingmasing.Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan ketiga warga sipilyang bernama Sdri. Rumansyah, Sdr. Legiono (Saksi7)dan Sdr.

Pemohon,yang bekerja atau berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan olehkarena setatus Pemohon tersebut adalah seorang Pegawai negeri Sipil (PNS)maka Termohon terikat secara hukum dengan aturanaturan yang mengaturtentang status seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ketika melakukanperceraian sebagaimana yang diatur oleh pasal 3 ayat 1 Peraturan PemerintahNomor 45 tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang

menyebutkan jika Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukanperceraian wajid memperoleh izin atau keterangan terlebin dahulu dari pejabat;Memahami kata wajib dalam pasal 3 ayat 1 peraturan pemerintah diatassebagai Suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian di Pengadilan khsusnya Pengadilan agama;Berdasarkan pemahaman Kami diatas ketentuan tersebut yangmerupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, sehingga hal yangdimaksud dengan ketaatan

Ternyata, alat bukti tersebutdimaksudkan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi adalahuntuk membuktikan bahwa benar Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalamrekonvensi adalah seorang Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipilyang berkapasitas sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri di Desa PerkebunanAir Batu I/Il Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan sebagaimana dijelaskanTermohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi dalam pengantar alatbukti tertulis Termohon dalam konvensi/Penggugat

dalam rekonvensi tanggal15 Desember 2021;Maka, sesuai dengan identitas dan faktafakta yang ditemukan selamadalam pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara a quo memangadalah senyatanya bahwa Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalamrekonvensi adalah seorang Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipilyang berkapasitas sebagai seorang Kepala Sekolah Dasar Negeri di DesaPerkebunan Air Batu I/Il Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan yang manatanpa adanya bukti T1 status Pemohon dalam konvensi/Tergugat

telahmemberikan kesimpulanya secara lisan yang pada pokoknyatetap pada jawabannyadan tidak mau bercerai dengan Pemohon;Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka selengkapnya ditunjukkepada hal ihwal sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang perkara ini yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensiadalah seperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang terlebih dahulu, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Pemohon danTermohon ;e Bahwa pemohon dan termohon seringkali bertengkar disebabkantermohon berselingkuh dengan perempuan lain ;e Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah ;e Bahwa saksi pernah menasehati namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga saksi yang diajukan Termohonkonpensi/Penggugat rekonpensi tersebut, Termohon konpensi/Penggugat rekonpensidan Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi membenarkannya ;Bahwa Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang