Ditemukan 5870 data
ANDRIAN SADIKIN vs MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (MABES POLRI) Cq. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL MABES POLRI
57 — 18
Markas Besar TNI Angkatan Laut;1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan,2.Honggo Affandi
PUTUSANNomor :123/G/2012/PTUNJKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa,telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbanganpertimbangan sebagai berikut, dalamperkara antara : MARKAS BESAR TNI ANGKATAN LAUT, diwakili oleh Kepala Staf TNI AngkatanLaut Laksamana TNI Soeparno, yang berkedudukan di Jalan RayaHankam Cilangkap, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili
Negara untukmenggugat Keputusan Tata Usaha Negara;Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatanke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan TataUsaha Negara;Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannyaterkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikanIl.dibolehkan menggugat Keputusan Tata UsahaBahwa dalam perkara ini, pihak yang mengajukan gugatan (sebagaiPenggugat) adalah Markas
Besar TNI Angkatan Laut, yang diwakili olehKepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno;Bahwa Markas Besar TNI Angkatan Laut, nyatanyata adalah Badan HukumPublik, atau juga merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, dan sama sekalibukan Badan Hukum Perdata (Privat) sehingga karenanya berdasarkan Pasal1 angka 10 UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Keduaatas UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara No. 5 Tahun 1986, Pasal47, Pasal 50 UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara No. 5 Tahun1986
Melawai Jakarta Selatan, tanggal 06 Maret 2012atas nama Honggo Affandy, Surat Ukur Nomor:00006/Melawai/2012, tanggal 23Pebruari 2012, seluas 333 m2, yang terletak di Jalan Panglima Polim I No.67,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (bukti T1 =Menimbang, bahwa Penggugat adalah Markas Besar TNI Angkatan Laut yangmemiliki asset tanah dan dan bangunan rumah dinas yang terletak di Jalan Panglima Polim1 No.67, Kebayoran Baru, Jakarta Sekatan, terdaftar sebagai Inventaris Kekayaan Negara(IKN) dengan Kartu Inventaris
tersebut, sebagaimanaperjanjian pemborongan pembangunan rumah antara Komandan Daerah Maritim Djakartadengan Pemimpin Woning en Aannemerbureau Indonesia Djaja pada tanggal 28 Agustus1952, Chief Pat pene nenc reer RRMenimbang, bahwa Kolonel Laut Wiyono Umar Sandi beserta keluarganya sejaktanggal 7 Agustus 1978 telah menempati rumah dinas Angkatan Laut yang terletak di JalanPanglima Polim I No.67, Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (buktiMenimbang, bahwa sesuai surat Direktorat Fasilitas Pangkalan Markas
FUBIJANTO LIMANBRATADJAJA
Tergugat:
MARKAS BESAR TNI c/q MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT c/q KODAM JAYA / JAYAKARTA
Turut Tergugat:
1.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
2.PT. INDAH LOGISTIK
45 — 26
Penggugat:
FUBIJANTO LIMANBRATADJAJA
Tergugat:
MARKAS BESAR TNI c/q MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT c/q KODAM JAYA / JAYAKARTA
Turut Tergugat:
1.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
2.PT. INDAH LOGISTIK
25 — 21
PALAPA BUMI SERASI CS >< KAPOLRI CQ KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN RI
MUDJIONO Selaku Kepala Urusan KeuanganDivisi Hubungan Masyarakat Markas Besar KepolisianRepublik Indonesia dan selaku Pribadi yang beralamat diJl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatanselanjutnya disebut Pembanding II / Terbanding semulaTergugat III;MELAWAN1. PT. CIPTA KARYA MANDIRI BERSAMA. Alamat JI.PDKNo. 85, Cirendeu, Tangerang Selatan, Tangerang ,Banten, selanjutnya disebut Terbanding semulaPenggugat ;2. PT. BANGUN RUMAH SEJAHTERA Alamat : jln.
46 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
MARKAS BESAR TNI AL VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN., II. HANGGO AFFANDI;
Bahwa dalam perkara ini, pihak yang mengajukan gugatan(sebagai Penggugat) adalah Markas Besar TNI Angkatan Laut,yang diwakili oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNISoeparno;4. Bahwa Markas Besar TNI Angkatan Laut, nyatanyata adalahBadan Hukum Publik, atau juga merupakan Pejabat Tata UsahaNegara, dan sama sekali bukan Badan Hukum Perdata (Privat)sehingga karenanya berdasarkan Pasal 1 angka 10 UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasHalaman 17 dari 29 halaman.
Putusan Nomor 511 K/TUN/2013(2) "Pengamanan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisikdan pengamanan hukum;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama padahalaman 50 sampai dengan halaman 52 yang diambil alih oleh Pengadilantingkat banding adalah keliru, tidak tepat karena hanya dengan bukti T.II5yaitu Surat Direktorat Fasilitas Pangkalan Markas Besar TNI AL tanggal24 Maret 1995, R.A Sri Istiningsin dapat mengajukan peroses
K/TUN/2013dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan PemohonKasasi: MARKAS
2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MARKAS
47 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
., MARKAS BESAR (MABES) TNI AD., cq. KODAM III SILIWANGI VS YETI HERAWATI, dkk.
MARKAS BESAR (MABES) TNI AD Cg.KODAM III SILIWANGI tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor165/PDT/ 2016/PT.BDG tanggal 12 Juli 2016 yang membatalkan PutusanPengadilan Negeri Bandung Nomor 460/Pdt.G/2014/PN.Bdg tanggal 15Oktober 2015;MENGADILI SENDIRI:Dalam Konpensi:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Para Tergugat/Terbanding;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi:1.
52 — 28
Markas Besar (MABES) TNI AD cq. KODAM III SILIWANGI
Markas Besar (MABES) TNI ADcq. KODAM Ill SILIWANGI, beralamat di Jalan Aceh No. 69, kotaBandung Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;ADE HERIAWAN, beralamat di Kampung Naringgul, RT. 02, RW. 06,Desa Rancabango, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, untukselanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II;Pemerintah Republik Indonesia Cq. Markas Besar TNI AD, Cq.KODAM III Siliwangi Cq.
Markas Besar(MABES) TNI AD Cg. KODAM III SILIWANGI yangberalamat di Jalan Aceh No. 69, kota Bandung JawaBarat, maka jelas pemiliknya adalah Pemerintah RepublikIndonesia, sehingga Menteri Keuangan RI berwenang danbertanggung jawab pula atas pengelolaan tanah obyeksengketa.Berdasarkan alasan hukum tersebut point 3, 4, 5,dan 6 diatas seharusnya para Penggugat menarik Menteri Keuangan RIselaku pengelola barang milik negara sebagai Tergugat dalamperkara ini.7.
Markas Besar(MABES) TNI AD Cq. KODAM III SILIWANGI yangberalamat di Jalan Aceh No. 69, kota Bandung JawaBarat, maka jelas pemiliknya adalah Pemerintah RepublikIndonesia, sehingga Menteri Keuangan RI berwenang danbertanggung jawab pula atas pengelolaan tanah obyeksengketa.Berdasarkan alasan hukum tersebut point 3, 4, 5,dan 6 diatas seharusnya para Penggugat menarik Menteri Keuangan RIselaku pengelola barang milik negara sebagai Tergugat dalamperkara ini.7.
254 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
PENGURUS YAYASAN PURNA YUDHA MARKAS DAERAH LEGIUN VETERAN RI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ;MARSDA TNI (PURN) SUGIANTORO, dk
PUTUS ANNo. 1817 K/Pdt/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :PENGURUS YAYASAN PURNA YUDHA MARKAS DAERAHLEGIUN VETERAN RI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,berkedudukan di Kantor Pusat di RS Patmasuri, lapangan Krapyak,Yogyakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada NURISMANTO, SH, Msi, Advokat pada Kantor ROEMAH DJOEANG,beralamat di Jalan Parangtritis, Km. 4,5, Ring Road Selatan
Termohon Kasasi dahulu para Penggugat menggugat sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan NegeriBantul, pada pokoknya atas dalildalil :1.Bahwa Penggugat adalah Ketua dan Wakil Ketua DPD LVRI DIYberdasarkan Surat Keputusan dari DPP LVRI, nomor: SKEP52/MBLV/IX/09/2007 tertanggal 17 September 2007, adalah perintis dan pengelolaRumah Sakit Patmasuri atau Rumah Sakit Veteran RI Patmasuri atausekarang yang dikenal Rumah Sakit Khusus Bedah Patmasuri YayaysanPurna Yudha markas
Bahwa atas dasar penyimpanganpenyimpangan yang dilakukan olehTergugat tersebut di atas maka markas besar LVRI mengeluarkan surattanggal 16 Juli 2008 No.
Dalam perkara a quo, Penggugat adalah organisasi massa (Ormas)a.2.penghimpun massa veteran yang oleh undangundang disebutLegiun Veteran Republik Indonesia (LVRI);Dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan landasan yuridis/dasar hukum yang mengukuhkan bahwa Dewan Pimpinan Daerah(DPD) atau markas daerah (MADA) LVERI DIY memiliki wewenanguntuk dapat bertindak mewakili LVRI menurut hukum.
Eksepsi keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat.Dalam surat gugatan Penggugat halaman 1 baris ke8 dari bawah, tegaspersona mana yang didudukkan sebagai Tergugat, sebagai berikut:Dengan ini mengajukan gugatan terhadap:PENGURUS YAYASAN PURNA YUDHA MARKAS DAERAH LEGIUNVETERAN RI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA;yang berkedudukan di kantor pusat di RS Patmasuri Lapangan KrapyakTelp (0274) 418007 Yogyakarta Selatan 55011Tegas, tertera dengan amat jelas dengan katakata PENGURUSYAYASAN PURNA YUDHA sebagaimana
Terdakwa:
CENDRI MARKAS Alias CENDRI Bin RUDIN LESMANA
53 — 24
MENGADILI
- Menyatakan terdakwa CENDRI MARKAS Als.
Terdakwa:
CENDRI MARKAS Alias CENDRI Bin RUDIN LESMANAPUTUSANNomor:133/Pid.B/2021/PN.KkaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana secaraelektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama Lengkap : Cendri Markas Alias Cendri Bin Rudi Lesmana;Tempat lahir : Watumbangga;Umur atau tanggal lahir : 18 Tahun /5 April 2003;Jenis Kelamin : Laki Laki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Lingkungan III Tobeu Kelurahnan
Menyatakan terdakwa CENDRI MARKAS Als. CENDRI BinRUDIN LESMANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatansebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke3 dan ke5 KUHPsesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa CENDRIMARKAS Als.
secara lisan di Persidanganyang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwamengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.Telah mendengar pula tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yangpada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan terhadap tanggapan PenuntutUmum Terdakwa pun secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan surat Dakwaan tunggal yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut:a Bahwa terdakwa CENDRI MARKAS
telah didakwa dengandakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke3, dan ke5 KUHP;Bahwa unsurunsur pidana tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:Ad. 1.Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiaporang (Natuurlijkke Persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani danrohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telahdilakukannya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Pentutut Umum telahdiajukan dimuka persidangan terdakwa Cendri Markas
Menyatakan terdakwa CENDRI MARKAS Als. CENDRI BinRUDIN LESMANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkansebagaimana dalam tunggal Penuntut Umum;Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor:133/Pid.B/2021/PN Kka2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.
113 — 61
- DEWI KARTIKAMELAWAN :- Markas Besar TNI di jakarta, cq. Markas Besar TNI Angkatan Darat di Jakarta, cq. Kodam V/Brawijaya di Surabaya, cq. Korem 083/Baladhika Jaya di Malang, cq. Kodim 0822 di Bondowoso, cq. Koramil 0822/12 Sukosari
Markas Besar TNI di Jakarta, c.q. Markas Besar TNI Angkatan Darat di Jakarta, c.q.Kodam V/Brawijaya di Surabaya, c.g. Korem 083/Baladhika Jaya di Malang, c.q.Kodim 0822 di Bondowoso, c.q.
Moetojip selakuKomandan Kodim Bondowoso untuk dipergunakan sebagai Markas Koramil0822/12 Sukosari.d. Bahwa proses terjadinya jual beli sebagian tanah milik Al. Adj. Alwijah seluas1.200 m2 tersebut dilakukan dihadapan Kepala Desa Sukosari Lor Bpk. J.Rekso Siswono pada tanggal 15 Pebruari 1956.e. Bahwa selanjutnya tanah pembelian tersebut dibangun Kantor Koramil0822/12 Sukosari dan dipergunakan untuk kegiatan Kantor Koramil 0822/12Sukosari sampai dengan tahun 2008.
ANDI SULKIFLI HERMAN, SH
Terdakwa:
ARIYANTO JAYA ALIAS MUSTAKIM ALIAS ANTO BIN MARKAS
19 — 2
- Menyatakan terdakwa Ariyanto Jaya Alias Mustakim Alias Anto Bin Markas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kematian;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ariyanto Jaya Alias Mustakim Alias Anto Bin Markastersebut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas)tahundikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada
Penuntut Umum:
ANDI SULKIFLI HERMAN, SH
Terdakwa:
ARIYANTO JAYA ALIAS MUSTAKIM ALIAS ANTO BIN MARKAS
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
TENTARA NASIONAL INDONESIA DI MARKAS BESAR CILANGKAP JAKARTA TIMUR, CQ. PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER VI MULAWARMAN, DKK
184 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
MARKAS BESAR TNI di Jakarta c.q. MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT di Jakarta, c.q. KODAM V/BRAWIJAYA di Surabaya c.q. KOREM 083/BALADHIKA JAYA di Malang c.q. KODIM 0822 di Bondowoso c.q. KORAMIL 0822/12 SUKOSARI VS DEWI KARTIKA, DKK
MARKAS BESAR TNIANGKATAN DARAT di Jakarta, c.g. KODAM V/BRAWILJAYA diSurabaya c.q. KOREM 083/BALADHIKA JAYA di Malang c.q.KODIM 0822 di Bondowoso c.g. KORAMIL 0822/12SUKOSARI, yang diwakili oleh Pangdam V/Brawijaya, MayorJenderal TNI R.
yangdipinjami atau diizinkan menempati tanan sengketa, Penggugat selakupemilik meminta kembali hak miliknya tetapi ternyata dalam peminjaman olehPemohon Peninjauan Kembali disewakan kepada pihak lain;Bahwa dengan demikian Penggugat/Termohon Peninjauan Kembalisebagai pemilik tidak menyianyiakan atau menelantarkan tanahnya tetapitetap memiliki hubungan hukum dengan tanah miliknya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali MARKAS
MARKAS BESAR TNIANGKATAN DARAT di Jakarta, c.g. KODAM V/BRAWIJAYA di Surabaya c.g.KOREM 083/BALADHIKA JAYA di Malang c.g. KODIM 0822 di Bondowosoc.g. KORAMIL 0822/12 SUKOSARI tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon PeninjauanKembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaanpeninjauan kembali ini;Halaman 11 dari 13 hal. Put.
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali MARKAS BESAR TNI di Jakarta c.g. MARKAS BESAR TNIANGKATAN DARAT di Jakarta, c.g. KODAM V/BRAWIJAYA di Surabayac.q. KOREM 083/BALADHIKA JAYA di Malang c.g. KODIM 0822 diBondowoso c.q. KORAMIL 0822/12 SUKOSARI tersebut;2.
59 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
MARKAS BESAR TNI di JAKARTA, c.q. MARKAS BESAR TNIANGKATAN DARAT di JAKARTA, c.q. KODAM V/BRAWIJAYA di SURABAYA c.q. KOREM 083/BALADHIKAJAYA di MALANG c.q. KODIM 0822 di BONDOWOSO, c.q.KORAMIL 0822/12 SUKOSARI VS DEWI KARTIKA, DKK
1.HERMAN SANTOSO
2.SURESH KUMAR
Termohon:
BADAN RESERSE KRIMINAL MARKAS BESAR KEPOLISIAN RI
153 — 45
Pemohon:
1.HERMAN SANTOSO
2.SURESH KUMAR
Termohon:
BADAN RESERSE KRIMINAL MARKAS BESAR KEPOLISIAN RI
61 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT PALAPA BUMI SERASI VS KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, dkk
SONNY SETYAWAN, selaku Pejabat PembuatKomitmen Divisi Hubungan Masyarakat Markas BesarKepolisian Republik Indonesia, berkantor di Jalan TrunojoyoNomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;Sdr.
MUDJIONO, selaku Kepala Urusan Keuangan DivisiHubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian RepublikIndonesia dan selaku pribadi, berkantor di Jalan TrunojoyoNomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Terbanding Ill, IV,Pembanding II juga Terbanding;1.Dan:PT CIPTA KARYA MANDIRI BERSAMA, berkedudukan diJalan PDK Nomor 85, Cirendeu, Tangerang Selatan,Tangerang, Banten;PT BANGUN RUMAH SEJAHTERA, berkedudukan diJalan Tanah Ara Nomor 12, Pondok Pinang, JakartaSelatan
Tergugat :Bahwa, pekerjaan yang diterima oleh Para Penggugat adalah pekerjaanyang bersifat swakelola sebagaimana dimaksud dalam Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah Pasal 3 yang berbunyi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasadilakukan melalui ayat (a) Swakelola dan/atau:Bahwa Para Penggugat mendapatkan pekerjaan di tempat Tergugat adalah berdasarkan tawaran yang diberikan oleh Tergugat III selaku KepalaUrusan Keuangan Divisi Hubungan Masyarakat Markas
111 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
MARKAS BESAR TNI AD
Badan Pengurus Markas Daerah Laskar Merah Putih Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Usamah Khan
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
52 — 22
Penggugat:
Badan Pengurus Markas Daerah Laskar Merah Putih Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Usamah Khan
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
64 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT ; FERRY J.R. TANDIONO ; JEFFRY. S ; NY. TITI
MARKAS BESARTENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATANLAUT, bertempat tinggal di Markas Besar TNICilangkap Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kKuasakepada : 1. LAKSAMANA PERTAMA TNI MARCELLPRANOTO, S.H., 2. KOLONEL LAUT (S) BAMBANGSUSANTO, S.H., 3. MAYOR LAUT (S) SUDARDI, S.H.,4. MAYOR LAUT (KH) MERPATI SUPIARSO, S.H., 5.KAPTEN LAUT (KH) I.M. SIMANJUNTAK, S.H., 6.KAPTEN LAUT (KH) FENNY AKWAN, S.H., 7. KAPTENLAUT (KH) DEDI ENDANG SUSILO, S.H., 8. LETTULAUT (KH) EDY SUMIRAT, S.H., 9.
MARKAS BESAR TENTARA NASIONALINDONESIA ANGKATAN LAUT tersebut ;Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap tersebut i.c. putusan Mahkamah Agung RI tanggal25 Juli 2001., No.171 K/Pdt/2000., diberitahukan kepada Pemohon kasasidahulu Tergugat I/Terbanding pada tanggal 26 April 2002 kemudianterhadapnya oleh Pemohon kasasi dahulu Tergugat I/
MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIAANGKATAN LAUT tersebut ;Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Juli 2001.
2.Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
82 — 13
RW. 01 Kampung Pengasinan, Desa Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat atas nama PENGGUGAT tidak berada dalam Gambar Situasi (GS) 9681/1994 Atas nama Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia;
- Menyatakan Gambar Situasi (GS) 9681/1994 Atas nama Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia yang berada pada bidang tanah hak garap PENGGUGAT bekas Hak Guna Usaha PT.
Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Staff Logistik
2.Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor