Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 18-03-2021 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 13-04-2021
Putusan PTA SEMARANG Nomor 111/Pdt.G/2021/PTA.Smg Tanggal 13 April 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
36 — 23
36 — 23
sebenarnya Pembanding sendirilah yang telah berselingkuhdengan wanita lain; Bahwa permohonan Cerai Talak Pembanding belum memenuhi ketentuanberdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Cerai TalakPembanding seharusnya ditolak;Dalam Rekonvensi Bahwa apa yang termuat dalam pokok perkara sepanjang ada kaitanyadalam rekonpensi mohon dimasukan juga didalamnya; Bahwa Pembanding memiliki perkerjaan tetap yakni Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 29-11-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 03-01-2022
Putusan PN Sei Rampah Nomor 727/Pid.B/2021/PN Srh Tanggal 30 Desember 2021 — Penuntut Umum:
ANDI HAKIM P. LUMBANGAOL, SH
Terdakwa:
JAMALUDDIN Alias JAMAL
72 — 29
ANDI HAKIM P. LUMBANGAOL, SH
Terdakwa:
JAMALUDDIN Alias JAMAL
72 — 29
Terdakwa jugameneruskan angka / nomor tebakan Jenis Togel kepada Saksi dan perjanjianyang disepakati sama dengan permainan judi Jenis KIM; Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permaianan jenis KIM untukmemperoleh keuntungan; Bahwa penangkapan Saksi berawal pada hari Kamis tanggal 23 September2021 sekira pukul 21.30 WIB saat Saksi sedang berada dirumah Saksi yangterletak di Pasar 3 Desa Sei Sejenggi, Kecamatan Perbaungan, KabupatenSerdang Bedagai, selanjutnya Saksi didatangi oleh 3 (tiga) orang berpakaian sipilyang
Register : 28-02-2011 — Putus : 13-07-2011 — Upload : 03-03-2015
Putusan PN KEBUMEN Nomor 4/Pdt.G/2011/PN.Kbm Tanggal 13 Juli 2011 — SUNARJO, S.Pd vs RITA ASRI PRATIWI
92 — 11
92 — 11
bertindak sebagai penggugat menuntut perceraianberdasarkan pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Penggugat yang menjadi penyebab timbulnya perselisinandan pertengkaran oleh karena itu Penggugat tidak berhak atau tidak dapatbertindak untuk mengajukan gugatan cerai kepada istrinya yaitu Tergugat;Menimbang, bahwa didalam persidangan, Majelis Hakim memperolehfakta hukum Penggugat saat ini adalah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 12-03-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 06-08-2018
Putusan PTUN PADANG Nomor 6/G/2018/PTUN.PDG Tanggal 10 Juli 2018 — Penggugat:
HARI YENI. R
Tergugat:
WALIKOTA PAYAKUMBUH
109 — 129
HARI YENI. R
Tergugat:
WALIKOTA PAYAKUMBUH
109 — 129
Bahwa berdasarkan undangundang ASN, pegawai negeri sipilyang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindakpidana yang ada hubungannya dengan jabatan yang sudah adaputusan pengadilan inkrach wajib diberhentikan tidak dengan hormat;Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat telahmenyerahkan kesimpulannya masingmasing pada persidangan tanggal 26Halaman 32 dari 73 halaman Putusan Nomor: 6/G/2018/PTUN.PDGJuni 2018, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkarayang
Namun demikian, substansi, semangat,atau ruh norma dalam ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor32 Tahun 1979 tidaklah hilang dan tetap menjadi substansi, semangat, atauruh norma pada ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang selengkapnyaberbunyi:PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan ...dstnya;b. dipidanadengan pidana penjara atau kurungan berdasarkanputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan
Register : 06-03-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 11/G/2019/PTUN.PGP Tanggal 25 Juni 2019 — Penggugat:
AMIR HAMZAH, A.Md
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
157 — 98
AMIR HAMZAH, A.Md
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
157 — 98
Ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara.4) Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen PNS;5) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, danHalaman 22 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN.PGPKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor:15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
IndonesiaNomor : B1213/KSP.00/1016/03/2018 tanggal 1 Maret 2018Perihal : Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan danPengendalian Kepegawaian yang ditujukan kepada Deputi BidangPengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BadanKepegawaian Negara;Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor15 Tahun 2018 dan Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 20-05-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 K/TUN/2013 Tanggal 20 Mei 2013 — Ir. SOEDARDJO SA VS KEPALA PUSAT TEKNOLOGI REAKTOR DAN KESELAMATAN NUKLIR - BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)
63 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 135 K/TUN/20132222berlaku, yang bersifatkonkret, individual, dan final, yangmenimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata;Berdasarkan Petunjuk PengisianLampiran II Surat Edaran Kepala BadanAdministrasi Kepegawaian Negara,Nomor 0)2/SE/1980, tanggal11 Februari 1980, halaman 51, NomorUrut 13, Lajur Angka 7, jelasjelasterdapat uraian sebagai berikut: Apabilaada keberatan dari Pegawai Negeri Sipilyang dinilai, maka Atasan Pejabat Penilaimengukuhkan nilai yang sudah dibuatoleh
Register : 19-11-2014 — Putus : 06-04-2015 — Upload : 09-04-2015
Putusan PA KENDARI Nomor 597/Pdt.G/2014/PA Kdi. Tanggal 6 April 2015 — PEMOHON VS TERMOHON
17 — 12
17 — 12
kesimpulanyasecara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban serta tuntutantuntutannya danmohon adanya putusan;Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka selengkapnya ditunjukkepada hal ihwal sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang perkara ini yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMNYADalam KonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sepertidiuraikan tersebut di atas;Menimbang terlebih dahulu, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 03-11-2015 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 10-03-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 235/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 8 Maret 2016 — BELKI SAMPE ANGIN;MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
56 — 34
56 — 34
pengujian dari segi kewenanganTergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa selanjutnya MajelisHakim memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan PemberhentianPegawai negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraturanPemerintah Nomor 63 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 164) yang mengatur sebagai berikut :1) Pasal 1 angka (1) : Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 21-01-2019 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 11-03-2019
Putusan MS KUTACANE Nomor 27/Pdt.G/2019/MS.KC Tanggal 11 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 6
29 — 6
Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono).Menimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapbkan, Pemohondan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilantersebut, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri ke persidangan.Menimbang, bahwa Pemohon berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang di persidangan telah mengajukan izin perceraian yang dikeluarkan
Register : 04-12-2013 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 11-07-2014
Putusan PA MASAMBA Nomor 378/Pdt.G/2013/PA Msb Tanggal 28 April 2014 — Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi
Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi
21 — 13
21 — 13
berujung dengan kepergian Penggugat meninggalkanTergugat; Bahwa keberatankeberatan Penggugat yang harus menerima perceraianyang tidak dikehendaki Penggugat adalah karena Tergugat mengusirPenggugat, Keluarga Tergugat tidak suka kepada Penggugat danmenginginkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat; Bahwa Latar belakang kehidupan social ekonomi Penggugat danTergugat,adalah Penggugat sekarang ini masih kuliah dan tidak mempunyaipenghasilan tertentu, sedang Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-01-2012 — Putus : 18-06-2012 — Upload : 03-07-2012
Putusan PTUN AMBON Nomor 01/G/2012/PTUN.ABN Tanggal 18 Juni 2012 — Drs. Nurdin Rahawarin, MM sebagai Penggugat Melawan Gubernur Propinsi Maluku sebagai Tergugat
91 — 42
91 — 42
32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil Republik Indonesia; P12: Foto copy sesuai dengan foto copynya, Surat Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia, Nomor : 821.2/1489/SJ, tanggal 13 Juli 2006 PerihalPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural diLingkungan Pemerintah Daerah ; P13: Foto copy sesuai dengan foto copynya, Surat Edaran MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia, tanggal 28 Maret2006 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri SipilYang
Register : 17-07-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 41/G/2019/PTUN.PBR Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
RAHMAT SUTOPO, S. Hut
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
549 — 9699
RAHMAT SUTOPO, S. Hut
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
549 — 9699
pelaksanaanObjek Sengketa oleh Tergugat selama pemeriksaan sengketa, karenaterdapat keadaan yang mendesak, dengan alasanalasan sebagai berikut: Bahwa ada kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu kerugiansecara yuridis formal mengenai kehilangan statusnya sebagai PegwaiNegeri Sipil dan kerugian materiil mengenai kehilangan HakHakkeuangan sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu penerimaan gaji danTunjangan umum pada tiap bulannya, yang berkaitan denganPemberhentian tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
fotokopinya);Surat Gubernur Riau Nomor: 800/BKD/6.1/VIII/2018/30.18tanggal 27 Agustus 2018 kepada Ketua Pengadilan NegeriPekanbaru perihal permintaan Putusan Pengadilan terlibatTIPIKOR dan Pidana Umum PNS Pemerintah Provinsi Riau(sesuai dengan fotokopinya);Surat Keputusan Bersama, Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara:Nomor : 182/6597/SJNomor : 15 Tahun 2018Nomor : 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 20-05-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 19/G/2019/PTUN.BNA Tanggal 3 September 2019 — Penggugat:
SYARIFAH UMI KALSUM, S.E
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
147 — 82
SYARIFAH UMI KALSUM, S.E
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
147 — 82
dari Peraturan Perundangundangan yang mengatur mengenaipenyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan,pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajiandan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pension, jaminanhari tua dan perlindungan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam PeraturanPemerintah ini;Bahwa Ketentuan mengenai pengenaan sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil, Pasal 250 huruf b yang menyatakan Dipidana dengan pidanapenjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;Menimbang, bahwa terhadap ketentuanketentuan tersebut, diperoleh faktahukum bahwa norma pemberhentian tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Upload : 14-04-2014
Putusan PA MUARA ENIM Nomor 557/Pdt.G/2012/PAME Perdata
6 — 0
6 — 0
tidakterkait dengan pokok sengketa dalam perkara ini yaitu perceraian yang termasuk dalamlingkup persoon recht, sehingga tidak termasuk kewenangan mutlak Pengadilan Agama,dengan demikian Pengadilan Agama menyatakan diri tidak berwenang mengadili dangugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (NietOnvajkelijk Verklaard);Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi agar diberlakukanpembagian gaji sesuai dengan peraturan yang mengatur perceraian Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 04-07-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 13-09-2018
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 141-K/PM.III-12/AD/VII/2018 Tanggal 16 Agustus 2018 — Oditur:
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
YOPI CANDRA PERMANA
47 — 27
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
YOPI CANDRA PERMANA
47 — 27
Bahwa selain Terdakwa Saksi juga melaporkan orang sipilyang ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi ke PolresMalang, akan tetapi tidak sampai disidangkan karena Saksidan orang sipil tersebut telah berdamai dan saling memaafkan.Atas keterangan Saksi2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkansebagian dan menyangkal untuk sebagian lainnya, adapun halhal yangdisangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:1. Terdakwa tidak dalam kedaan mabok.2. Terdakwa tidak memukul Kepala, Rahang dan Mata.3.
Register : 05-12-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 02-05-2018
Putusan PA MASAMBA Nomor 677/Pdt.G/2017/PA.Msb Tanggal 28 Februari 2018 — Penggugat
Tergugat
21 — 12
21 — 12
SITTIHUSNAENAH (Hakim Pengadilan Agama Masamba), namun tetap tidakberhasil, karenanya perkara ini telah memenuhi maksud Peraturan MahkamahAgung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian sebagaimana ketentuan PP Nomor 10 tahunhalaman 21 dari 30 halaman, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2017/PA. Msb.1983 jo. PP 45 tahun 1990 jo.
Register : 23-08-2021 — Putus : 10-11-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PA Soreang Nomor 5418/Pdt.G/2021/PA.Sor Tanggal 10 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
60 — 30
60 — 30
Selain itu, fakta yangditemukan adalah Tergugat juga mempunyai bisnis anjing peliharaan.Menimbang, bahwa nafkah anak yang dimaksud dalam putusan iniberkaitan dengan kebutuhan sandang, pangan dan papan anak yang masihberumur 5 (lima) tahun 7 (tujunh) bulan dalam kurun waktu sebulan yang sesualdengan standar kelayakan.Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Register : 15-09-2016 — Putus : 22-01-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 142/G/2016/PTUN.SBY Tanggal 22 Januari 2017 — Dr. ARI KAMAYANTI, S.E., M.M., M.S.A. vs REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
218 — 110
218 — 110
perdata yang diatur dalam hukum perjanjian pasal1320 BW tentang syahnya suatu perjanjian Jo pasal 1338 BW bahwaperjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undangundangbagi mereka yang membuatnya apa lagi PIHAK PENGGUGAT bukanPegawai Negeri Sipil dan oleh karena itu harus tunduk pada hukumprivat dan bilamana salah satu Pihak dianggap ingkar janji makadikatakan melakukan perbuatan WAN PRESTASI sebagaimana diaturdalam pasal 1238, 1242,1243 BW ;Bahwa PIHAK PENGGUGAT bukan sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 01-09-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PA TANGERANG Nomor 2087/Pdt.G/2020/PA.Tng Tanggal 30 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 12
31 — 12
Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PegawaiNegeri Sipil, pada Pasal 6 ayat (2) mengatur Apabila alasanalasan dan syaratsyarat yang dikemukakan dalam permintaanizin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus memintaketerangan tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipilyang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yangHalaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor: 2087/Pdt.
Putus : 11-01-2017 — Upload : 06-03-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 18/G/2016/PT.TUN.JKT Tanggal 11 Januari 2017 — Drs. ABDUL HAPID; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK).
55 — 25
55 — 25
JKT.sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e, dapatmengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian(BAPEk); Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) pada Pasal 3 huruf bjo Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa BAPEK memiliki tugas memeriksa danmengambil keputusan atas banding administratif dari Pegawai Negeri Sipilyang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat