Ditemukan 5561 data
193 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 46/B/PK/PJK/20132 Bahwa alasanalasan butir B, C, D, dan E juga tidak dapat dibenarkan karenapertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Mengabulkanseluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP249/WPJ.20/2008 tanggal 24 April 2008 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2005 Nomor : 00025/206/05/004/07 tanggal 22 Maret 2007, atas namaPemohon Banding sekarang
25 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal Pajak1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.IV/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.IV/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.IV/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.IV/16/2013 Halaman 35 dari 39 halaman.
120 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
olehkarenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapatditerima;e Dalam Rekonvensi:1.Bahwa apaapa yang Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi IIsampaikan dalam konvensi baik dalam eksepsi maupun dalam pokokperkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagianrekonvensi, sehingga terhadap halhal yang Penggugat Rekonvensi danPenggugat Rekonvensi I sampaikan dalam konvensi tidak akan diulang lagipada bagian rekonvensi;Hal. 16 dari 34 hal.Put.Nomor 495 K/Pdt.SusPHI/20132
358 — 189
Surat Penyerahan Sebidang Tanah Tertanggal 04 Januari 20132. Surat Pernyataan Kesaksian Kepemilikan Tertanggal 07 Februari 20133. Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tertanggal O07 Februari 2013dan4. Surat Pernyataan Tertulis Juara Saogo Tertanggal 28 Juni 2014Bahwa namun ternyata buktibukti Penggugat tersebut tidak memenuhisyarat formal dan materiil maka tidak memiliki nilai pembuktian denganalasan sbb:1.
136 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 42 K/Pdt.Sus/20132. Hukum Acara Tingkat Banding (vide halaman 2 angka 2), dalam perkarakeberatan terhadap putusan BPSK tidak ada hukum acara tingkatbanding;3. Pasal 118 HIR vide halaman 2 alinea pertama), HIR tidak berlakudiwilayah Sumatera;Bahwa terhadap keberatan Pemohon incasu perkara a quo, secara khusustelah diatur dalam ketentuan khusus untuk itu yaitu antara lain:1. Undangundang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:Pasal 56 jo Pasal 58;2.
83 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
putusan Pengadilan,maka Para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uangpaksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap harinya atasketerlambatan melaksanakan isi putusan Pengadilan ;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusansebagai berikut:Dalam Provisi1 Menerima dan Mengabulkan Tuntutan Provisi Para Penggugat ;Hal. 9 dari 27 hal.Put.Nomor 291 K/Pdt.SusPHI/20132
362 — 248 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1553 K/PID.SUS/20132/.28.PT. Optima Kharya Capital Management (PT.
No. 1553 K/PID.SUS/20132/.28. Besarnya pinalti pada saat pencairan investasi sebelum jatuh tempohendaknya dinegosiasikan oleh Direksi sampai pada tingkat terendah ; Direksi perlu memikirkan alternatif penghindaran dari kKemungkinan rugiberkelanjutan apabila terjadi masalah atas penempatan dana ;Bahwa Komisaris Utama PT.
No. 1553 K/PID.SUS/20132 (dua) lembar Risalah rapat Jumat, 6 Juni 2008 dan Rabu 11 Juni 2008tentang Acara presentasi produk discretionary fund yang dilaksanakandi gedung railway center PT. Kereta Api (Persero) ruang rapat lantai 4,Jalan Ir. H. Juanda B Nomor 1, Jakarta, risalah tersebut ditandatanganioleh Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) Saudara AchmadKuntjoro ;1 (satu) lembar Surat dari Direktur Keuangan PT.
106 — 93
Kegiatan APBD PerubahanTA 20135 (lima) lembar Fotocopy Nota Dinas Diretur Rumah Sakit UmumDaerah Kabupaten Bekasi Nomor : 420/371.2/RSUD/2013 tanggal 13 September 2013 KepadaSekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, PerihalUsulan Perubahan dan Penambahan KegiatanAPBD Perubahan TA 20134 (empat) lembar Fotocopy Pengumuman Rencana UmumPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor :020/428.1/RSUD/2013 PA/KPAKementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/l) Kabupaten Bekasi Tahun AnggaranPerubahan 20132
Bank Pembangunan Daerah Jawa BaratBanten cabang Cikarang kepada Direktur RSUDKabupaten Bekasi.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :13646/BL/BUD/2013 tanggal 31 Desember 20132 (dua) lembar Asli Kwitansi Pembayaran Kegiatan MechanicalElectrical Pekerjaan Belanja Modal PengadaanMesin Genset/Generator APBD P KabupatenBekasi TA 2013 Senilai Rp. 2.161.247.000, (duamilyar seratus enam puluh satu juta dua ratusempat puluh tujuh ribu rupiah1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar
Langsung (LS) No.SPM : 0178/SPMLS/RSUD/2013 tanggal 30Desember 2013 sejumlah Rp. 1.9.35.298.450,00(satu milyar Sembilan ratus tiga puluh lima jutadua ratus Sembilan puluh delapan ribu empatratus rupiah).1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Langsung (LS) Nomor : 0178/SPPLS/RSUD/2013tanggal 30 Desember 20132 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPPLSNo. 445/625.4/RSUD/2013 tanggal 30 Desember2013.1 (satu) lembar Asli Surat Ringkasan Kontrak Pekerjaan BelanjaModal Pengadaan
Kegiatan APBDPerubahan TA 20135 (lima) lembar Fotocopy Nota Dinas Diretur Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten Bekasi Nomor : 420/371.2/RSUD/2013 tanggal13 September 2013 Kepada Sekretaris Daerah KabupatenBekasi, Perihal Usulan Perubahan dan PenambahanKegiatan APBD Perubahan TA 20134 (empat)lembar Fotocopy Pengumuman Rencana Umum PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor : 020/428.1/RSUD/2013PA/KPAKementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/l) Kabupaten Bekasi TahunAnggaran Perubahan 20132
BankPembangunan Daerah Jawa Barat Banten cabangCikarang kepada Direktur RSUD Kabupaten Bekasi.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 138646/BL/BUD/2013 tanggal 31 Desember 20132 (dua) lembar Asli Kwitansi Pembayaran Kegiatan Mechanical ElectricalPekerjaan Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset/Generator APBD P Kabupaten Bekasi TA 2013 Senilai Rp.2.161.247.000, (dua milyar seratus enam puluh satu juta 1 (satu) lembar Halaman 235 dari 241 Putusan No. 65/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg. dua
33 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.1V/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.IV/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.1V/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.1V/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lainadalah karena dalam perkara a quo pengkreditan atas PajakMasukan haruslah dikaitkan dengan bidang usaha danpenyerahan yang dilakukan
16 — 1
Menyatakan perkara nomor : 527/Pdt.G/20132. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkaraini sebesar Rp. 421.000, ( empat ratus dua puluh satu ribuDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Agama Blora pada hari KAMIS tanggal 29 Agustus 2013 M.bertepatan dengan tanggal 22 Sywwal 1434 H., oleh Drs. H. MUHAKAM,SH. sebagai Ketua Majelis Hakim Drs. H. SAMARUL FALAH, MH. DanDrs.
48 — 29
Foto copy Lembar Informasi Pembayaran Non Pendas Masa Registrasi 20132 Paket SIPAS a.n. RIA LESTARI yang dikeluarkan oleh Universitas Terbuka,bukti P.I1.5 ;6. Foto copy Kwitansi Nomor : 13 tanggal 28 Juni 2013, bukti P.II.6 ;7. Foto copy Lembar Informasi Pembayaran Non Pendas Masa Registrasi 20141 Paket SIPAS a.n. RIA LESTARI yang dikeluarkan oleh Universitas Terbuka,bukti P.I.7 ;8. Foto copy Daftar Nilai Ujian a.n.
50 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 986 K/Pid.Sus/20132 Bahwa ternyata tanah yang dibelioleh Terdakwa atas namaPemerintah Kabupaten LombokTengah dari Olemudin tidakbersertipikat, sehingga perbuatanTerdakwa merupakanpenyalahgunaan kewenangan yangmenguntungkan diri sendiri atauorang lain yaitu Olemudin;3 Bahwa perbuatan Terdakwa yangmenyalahgunakan kewenanganmenguntungkan diri sendiri atauorang lain mengakibatkan kerugiankeuangan Negara sebesarRp.57.000.000,00 (lima puluh tujuhjuta Rupiah).
47 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 81 PK/Pdt.SusPHI/20132 Bahwa setelah bekerja pada Tergugat sekian lama, selanjutnya pada tanggal Desember 2004, Penggugat diangkat sebagai Pegawai Tetap berdasarkan SuratKeputusan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk., Nomor KEP.DIR/080/ 2004,tertanggal 19 Oktober 2004;3 Bahwa setelah Penggugat bekerja pada Tergugat, kemudian Penggugat dimutasike bagianbagian lain dalam lingkungan Bank Mandiri HUB Manado, denganjabatan sebagai berikut:e 6Terhitung sejak tanggal 9 April 2001 dipindahkan ke Consumer
51 — 23
Bahwa antara orang tua Penggugat terikat dengan perjanjian kreditsebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit Nomor 0006/PDRS/TSB/0412tanggal 10 April 2012 dan akan berakhir tanggal 10 April 20132. Bahwa perjanjian kredit Aquo dilindungi dengan asuransi jiwa denganAsuransi PT Sinar Mas dengan no polis 09.395.2012.02481 tanggal 12 April2012 dengan nilai pertaggungan sebesar Rp.1.300.000.000, (satu milyartiga ratus juta rupiah) dan akan berakhir pada tanggal 10 April 20133.
187 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 505 /B/PK/PJK/20132. Syarat material, yaitu Pajak Masukan tersebut berkaitandengan perolehan BKP dan/atau JKP yang berhubunganlangsung dengan kegiatan usaha sesuai ketentuan; Bahwa dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN disebutkanbahwa "Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut carasebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untukperolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yangtidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatanusaha".
SEPTIAN TRI YUWONO, SH.
Terdakwa:
HERU KRISDIYANTO BIN SUTARDI
85 — 4
5PURWODADIMUHAMMAD GANG JAJAR208 10/01/20128 SAFRUDDIN 006/001 1.000.000 200.000 250.000 80.000 870.000 9ATIKA GROBOGAN29 248 TRI PLENDUNGAN 1.000.000 200.000 400.000 40.000 760.000 12/01/201 halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pwd 002/001 RATNAWATI 9PURWODADIDSNMOH.253 JANGKUNGHARJ 12/01/20130 NURKHOLIL 1.000.000 200.000 390.000 120.000 690.0007 0 005/002 BRATI, 9MARIYEMGROBOGANDSN NGEMBAKISDARYATI 15/01/20131 247 % 008/001 1.000.000 200.000 900.000 40.000 260.000 aPURWODADITEMPURAN208 15/01/20132
26 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.IV/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.IV/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.IV/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.IV/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lainadalah karena dalam perkara a quo pengkreditan atas PajakMasukan haruslah dikaitkan dengan bidang usaha danpenyerahan yang dilakukan
31 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
PIB Nomor: 496357 tanggal 7 Desember 20132. Purchase Order Nomor: PO 3822 tanggal 14 November 2012 senilaiUSD17,124.463. Proforma Invoice Nomor: PED/12/00080 tanggal 12 November 2012senilai USD17,124.464. Sales Contract Nomor: SC3902 tanggal 16 November 20125. Letter of Intent dari supplier tanpoa nomor tanggal 2 Desember 20126. Confirmation Letter dari United Impact tanpa nomor tanggal 19Desember 20127. Invoice Nomor: PED/12/00080 tanggal 26 November 2012 senilaiCNF USD17,124.468.
47 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3180 K/Pdt/20132 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung telah salahmenerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku danPutusan Judex Facti tidak cukup dipertimbangkan (onvoldoendegemotiveerd) terhadap luasnya tanah yang diberikan ganti rugioleh Tergugat/Termohon Kasasi kepada Pengugat/ PemohonKasasi, karena berdasarkan fakta hukum dipersidang (berdasarkansurat bukti dan Keterangan Saksi yang diajukan Penggugat danhasil pemeriksaan setempat tanggal 1 Juli 2011 oleh MajelisHakim Pengadilan
39 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 772/B/PK/PJK/20132 Koreksi Positif atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesarRp2.410.344,00,00;Menurut Terbanding:Bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas Pajak Masukan yang dapatdikreditkan sebesar Rp2.401.344,00 dengan alasan sebagai berikut:Bahwa sampai saat ini, jawab klarifikasi tindak lanjut atas jawaban klarifikasi PajakMasukan yang dijawab Tidak Ada" dari KPP terkait belum ada, setelah permintaanklarifikasi baik melalui surat maupun bahwa Pemohon Banding tidak