Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2021/PN AmbPencatatan Sipil Kota Ambon tanggal 6 Desember 2013 sesuai kutipan AktaPerkawinan No 63/IS/2013 tanggal 6 Desember 20132. Bahwa Para Pemohon adalah Orang Tua Kandung dari anak yang bernamaINDRY LATUIHAMALLO sesuai dengan Surat Baptisan Gereja ProtestanMaluku Majelis Klasis Pulau Ambon Timur No 16/B/KPATJST/12/2016tanggal 26 Desember 20163.

SPP/06/IX/2013/Reskrim, sejak tanggal 5September 2013 s/d tanggal 24 September 20132 Penuntut Umum, tanggal 17 September 2013, No. PRINT340/0.5.12/Epp.1/09/2013,sejak tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 3 Nopember 20133 Penuntut Umum, tanggal 31 Oktober 2013, No.

Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan, tertanggal 08 Mei 2013 , No.SPHan46/V/2013/RESKRIM, sejak tanggal 08 Mei 2013 sampaidengan 27 Mei 20132. Perpanjangan Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan, tanggal13 Mei 2013, Nomor : B2130/0.5.30/Epp./5/2013, sejak tanggal 28 Mei 2013 sampaidengan 06 Juli 2013; 3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 02 Juli 2013, Nomor: Print1794/0.5.30/Epp.1/07/2013, sejak tanggal 02 Juli 2013 sampai dengan 21 Juli4.

Nama : LANDY OWENJenis Kelamin : LakilakiTempat/Tanggal Lahir :Sambas, 29 Juni 20132. Nama : JESSLYN GUNAWANJenis Kelamin : PerempuanTempat/Tanggal Lahir : Pontianak, 04 Maret 20163. Bahwa Para Pemohon tidak mendaftarkan perkawinannya tersebut di KantorCatatan Sipil Pontianak, sehingga anak Para Pemohon sebagaimana tersebutpada point 2 di atas sampai saat ini masih disebut anak dari Ibu Natalia;4.

Putusan Nomor 232/B/PK/PJK/20132. Tata cara pengurangan, penghapusan atau pembatalan utang pajaksebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam KeputusanMenten Keuangan."

Putusan Nomor 232/B/PK/PJK/20132) pembayaran dilakukan sebelum penyerahan Barang KenaPajak dan/atau Jasa Kena Pajak; atau3) pembayaran dilakukan pada saat yang sama dengan saatpenyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak."Dalam PMK No. 11/2005 di atas, saat pemungutan tidak lagi hanyadipungut pada saat pembayaran, akan tetapi pembayaran ataupenyerahan mana yang terjadi lebih dahulu atau accrual basis.

Putusan Nomor 232/B/PK/PJK/20132. Tata cara pengurangan, penghapusan atau pembatalan utang pajaksebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Keputusan MenteriKeuangan."

Putusan Nomor 549 K/TUN/20132 Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat HakMilik Nomor 000840 Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, KabupatenLombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 18 Juli 2012, Surat UkurNomor 1128/Gili Indah/2012 tanggal 16 Juli 2012, luas 4365 m?

Putusan Nomor 549 K/TUN/20132 Apakah benar bidang tanah dalam SHM Nomor 00840/2012dengan luas 4.365 m? milik Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat II Intervensi sebagian ataupun seluruhnyamenindih (over lapping) di atas bidang tanah dalam SHMNomor 278/1986 dengan luas 18.201 m? milik TermohonKasasi/Pembanding/Penggugat?

Berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 18 September 2018 (terlampir), memberi kuasa hukum untukbertindak di depan hukum baik secara bersamasama maupun sendirisendiri kepada yang tersebut namanya di bawah ini: Elisabeth Juniarti, SH Marjoko, SH Herli Marlina Sipayung, SH Riki Irawan, SHAdvokat dan Pengacara Publik dari Organisasi Bantuan Hukum YayasanPusat Advokasi Hak Anak (Pusaka) Indonesia beralamat kantor di JalanKenanga Sari No. 20, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan MedanSelayang, Kota Medan 20132

Nomor 2629 K/Pdt/20132. Menetapkan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat(TERMOHON KASASI) dan Tergugat (PEMOHON KASASI) sesuai denganKutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 16 April 1998 Nomor ;3.

Nomor : 2053 K/Pid.Sus/20132. Membebaskan Terdakwa TRIMAN Als MAN Bin SUWANDI dari dakwaanPrimair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;3.

Nomor : 2053 K/Pid.Sus/20132. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri Ketapang) maupun Judex Facti(Pengadilan Tinggi Pontianak) yang menguatkan Putusan Judex Facti(Pengadilan Negeri Ketapang) telah keliru dan tidak teliti dalam menerapkanhukum pada putusan dalam perkara a quo, terutama mengenai pembahasanterhadap Dakwaan Subsidair pada halaman 20, mengenai unsur Ad. 2.

Nomor 650 K/Pdt.SusBPSK/20132. Bahwa Majelis Abitrase memutuskan memerintahkan kepada Tergugat untukmenghapuskan denda keterlambatan semenjak terjadinya persengketaan;3.

SPP/02/V/2013/Reskrim, sejak tanggal 31 Mei2013 s/d tanggal 19 Juni 20132. Penuntut Umum, tanggal 14 Juni 2013, No. PRINT218/0.5.12/Epp.1/06/2013, sejaktanggal 20 Juni 2013 s/d tanggal 29 Juli 20133. Penuntut Umum, tanggal 23 Juli 2013, No. Print327/0.5.12.3/Ep.1/07/2013, sejaktanggal 23 Juli 2013 s/d tanggal 11 Agustus 20134. Hakim, tanggal 24 Juli 2013, No. 518/Pen.Pid/2013.PN.Jr, sejak tanggal 24 Juli 2013s/d tanggal 22 Agustus 20135.

Bahwa para pemohon telah menikah di KUA Mampang Prapatan padatanggal 29 Oktober 2013 sesuai dengan kutipan akta nikah No.863/126/X/20132. Bahwa anak para pemohon bernama RAJA BARRA SAKHA VIRENDRAjenis kelamin lakilaki lahir di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2016 adalah anakke2 dari orang tua yang bernama JULIANTO dan GITA MIRANDALISIARA sesuai dengan akta lahir nomor 3174LU2807201601253.

Print34/0.5.12.3/Ep.1/01/2013, sejaktanggal 29 Januari 2013 s/d tanggal 17 Januari 20132. Hakim, tanggal 7 Februari 2013, No. 113/Pid.B/2013/PN.Jr, sejak tanggal 7 Februari2013 s/d tanggal 8 Maret 20133.

Tanggal18 Nopember 20132.

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijinpada tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan perkara ini disidangkansecara inabsensia pada tanggal 19 Desember 20132.

Put Nomor 1907 K/Pdt/20132.

Putusan Nomor 908/B /PK/PJK/20132.

Nomor 547 K/Pdt.SusPHI/2015Terlampir Perjanjian Kerja tertanggal 27 September 2007 dan slip upahterakhir sebagai bukti P1 dan bukti P2;Dalam surat tertanggal 29 Februari 20132, Penggugat memberitahukanTergugat bahwa terhitung sejak 1 April 2012 Penggugat melakukanReorganisasi pada Divisi Communication and Public Affairs.

AkibatReorganisasi tersebut maka sejak 1 April 2012 tidak ada lagi posisi VicePresident Public Affair and Communication;Terlampir surat tertanggal 29 Februari 20132 sebagai bukti P3;Untuk menjaga reputasi dan hubungan baik antara Penggugat danTergugat, Penggugat beritikad baik dengan menawarkan penyelesaian PHKmelalui Kesepakatan Bersama;Penggugat pun akan memenuhi permintaan Tergugat agar PHK dilakukansetelah masa kerja Tergugat mencapai 5 tahun dikarenakan pada 1 April2012 masa kerja Tergugat baru

tertanggal 19 Juni 2008;Dengan demikian jabatan Tergugat sebagai Vice Presiden CorporateCommunication, Government Relation and CSR, apabila akan dimutasiharus memberitahukan terlebin dahulu ke BP Migas selaku pihak yangmemberikan persetujuan pengangkatan Tergugat sebagai VicePresident Corporate Communication, Government Relation and CSR;Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan akan adaReorganisasi di divisi Communication and Public Affairs pada bulanApril 2012 melalui surat tertanggal 29 Februari 20132

tindakanPenggugat yang melakukan Reorganisasi melalui surat tersebut tidakmemperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan khususnyaperaturan di bidang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan dibidang Migas Nomor 018/PTK/X/2008 Revisi tentang PengelolaanSumber Daya Manusia Kontraktor Kontrak Kerja Sama;Bahwa keputusan Penggugat tersebut merupakan keputusan sepihakyang merugikan kepentingan hukum Tergugat sebagai Karyawan yangtelah bekerja dengan baik di Perusahaan;Bahwa dalam surat tertanggal 29 Februari 20132

ditargetkan selambatlambatnya Proses PHK selesai padaNovember 2012;Bahwa karena Penggugat Rekonvensi tidak punya kasus dan bekerjadengan baik, bahkan mendapat penghargaan kerja, maka TergugatRekonvensi dengan itikad buruk melakukan Reorganisasi pada divisi PublicAffair and Corporate Communication yang dipimpin oleh PenggugatRekonvensi dengan tujuan untuk menyingkirkan Penggugat Rekonvensidengan menggunakan alasan PHK;Bahwa untuk mewujudkan maksud Tergugat Rekonvensi maka padatanggal 29 Februari 20132

Tanggal 16 Agustus 2012, yang amarnya sebagai berikut:1 Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding.Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 14 K/TUN/20132 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 13/G.TUN/2011/PTUN.Kdi. tanggal 8 Maret 2012, yang dimohonkan banding ;MENGADILI SENDIRI :e Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;e Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 69 Tahun 2011tanggal 23 Maret 2011 Tentang Pencabutan Izin Usaha

Usaha Negara Makassar dalammelakukan pertimbangan hukum telah keliru dan salah dalam penerapanhukumnya karena gugatan Penggugat diajukan oleh Penggugat karena adanyaperbuatan Penggugat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai pemegang IUPsebagaimana yang diatur dalam bahwa Pasal 128 UndangUndang Nomor 4Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menerangkan :1 Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara danpendapatan daerah;Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 14 K/TUN/20132

Putusan Nomor 334 K/TUN/20132 Februari 2009, seluas + 13.963 M?, atas nama FIECEKOSASIH ;4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 164/Desa Pantai CerminKiri, Kecamatan Pantai Cermin tanggal 02 Februari 2009,Surat Ukur Nomor : 04/Pantai Cermin Kiri/2009 tanggal2 Februari 2009, seluas + 17.852 M?

Putusan Nomor 334 K/TUN/20132. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untukmenyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima oleh karenasecara yuridis dalildalil gugatan yang diajukan Penggugat cukup lemahberdasarkan halhal sebagai berikut :A.

Putusan Nomor 334 K/TUN/20132).hanya berjumlah + 30.184 M2 atau tidak lebih dari separuh jumlahkeseluruhan luas sertipikat yang digugat ;Bahwa ketidakmampuan Para Pengugat untuk menguraibidangbidang tanah mana saja yang diklaim sebagai miliknyaberdasarkan 3 (tiga) buah akta ganti rugi yang dijadikan alas hakterhadap keempat sertipikat aquo dapat terjadi disebabkanPenggugat tidak menguasai fisik bidang tanah yang disengketakanserta tidak mengusahainya secara terus menerus dengan itikadbaik, maka sangat

Putusan Nomor 334 K/TUN/20132. Bahwa didapati adanya kekeliruan yang nyata oleh hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan karena penerbitan sertifikat TermohonKasasi Interventie dan Termohon Kasasi Interventie I oleh TermohonKasasi bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakumaupun AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu.

Tergugat tidak memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat sejakJanuari 20132. Tergugat kurang tegas sebagai seorang suami;. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugattersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak Januari 2013antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampaidiajukan gugatan ini sudah bejalan selama kurang lebin 7 bulan dansejak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin..